Pelaku usaha bidang kesenian dan hiburan di Jakarta kini dapat memanfaatkan layanan pendaftaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan secara online melalui pajakonline.jakarta.go.id. Layanan yang dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, berharap ke depannya akan semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

"Ke depannya, diharapkan semakin banyak pengusaha yang memanfaatkan layanan ini untuk memenuhi kewajiban pajak. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus berupaya untuk menyederhanakan prosedur dan memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9).

Sebagai informasi, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang bergerak di sektor penyediaan atau penyelenggaraan tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi, atau berbagai jenis kegiatan keramaian lainnya.

Pajak ini dikenakan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk dinikmati, sehingga pelaku usaha memiliki kewajiban mendaftarkan usaha mereka sebagai objek pajak.

Hadirnya layanan online ini tak hanya menghemat waktu, tetapi juga mempercepat proses administrasi pajak. Dengan hanya beberapa klik, proses pendaftaran dapat diselesaikan kapan saja dan di mana saja.

Bagi para pelaku usaha, kemudahan ini merupakan langkah maju dalam mempermudah kepatuhan pajak, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha mereka. Dengan layanan ini, diharapkan semakin banyak pengusaha yang taat pajak, sehingga kontribusi terhadap pembangunan Jakarta pun semakin optimal.

Berikut langkah-langkah untuk mendaftarkan objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan secara online:

Bagi yang memerlukan panduan secara visual, tersedia tutorial video di YouTube.

Dengan mengikuti prosedur yang benar dan jelas, wajib pajak dapat menyelesaikan pendaftaran objek pajak secara mandiri.

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan kredibilitas usaha dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi soal tingginya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada Rabu (24/7/2024).

Dalam sidang ini, ahli hukum tata negara dari Universitas Udayana Yohanes Usfunan mengkritik pengkategorian spa sebagai usaha hiburan.

“Ada alasan bahwa pijat atau spa ini bagian daripada kemewahan, saya pikir tidak, ini bagian dari hak asasi manusia,” ujar Yohanes yang dihadirkan pemohon sebagai ahli.

Senada, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana berang karena para pengambil kebijakan selama ini salah kaprah mengenai spa.

Penulisan spa dengan huruf kecil "spa" di dalam UU HKPD dianggap membuktikan keawaman itu.

Sebab, spa merupakan kependekan dari salus/sanitasi per aquam yang diterjemahkan sebagai "sehat pakai air" berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1205 Tahun 2004.

"Ini (spa) adalah hak asasi manusia. Kesehatan tradisional itu diakui. Undang-Undang tentang PPN (pajak pertambahan nilai) mengakui itu," kata Haula.

Spa, kata dia, bahkan termasuk sebagai jasa kesehatan tradisional yang termasuk dalam jasa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN di di dalam UU tentang Harmonisasi Perpajakan.

"Di UU HKPD, justru perlakuan atas spa ini semakin kontradiktif dan makin salah dari legal character pajak. Dikelompokkan dengan diskotik, kelab malam, karaoke, bar. Apa alasannya? Padahal ini tadi merupakan bagian dari kesehatan tradisional," kata Haula.

"Bisa kita telisik apakah dia ini hiburan. Kalau memilih layanan kesehatan spa memangnya mau ditonton? Karena definisi hiburan tadi tontonan. Apa itu tontonan? Pertunjukan, apa itu pertunjukan? Apa Bapak/Ibu spa mau ditonton atau ditunjukkan? Atau sebuah permainan? Ini jelas harus diluruskan," tutur dia.

Dalam perkara nomor 19/PUU-XXII/2024 ini, pemohon menginginkan agar spa dikeluarkan dari kategori jasa kesenian dan hiburan hang dikenakan tarif khusus PJBT 40-75 persen bersama diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar.

Terlebih, pada beleid yang sama, usaha sejenis panti pijat dan pijat refleksi hanya dikenakan tarif PBJT sebesar 10 persen.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman membantah pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas karaoke dan mandi uap/spa menyebabkan harga tidak kompetitif dengan negara-negara lain.

"Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat," tegas Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, masing-masing negara bisa saja berbeda atau tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak karaoke dan mandi uap/spa. Hal ini dikarenakan penetapan tarif pajak tergantung kepada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor tersebut adalah budaya, keagamaan, ekonomi dan juga insentif pajak.

"Dapat kami sampaikan penetapan tarif pajak yang lebih tinggi tersebut tidak serta-merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain dikarenakan biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pengenaan yang sama jenisnya masih cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain," katanya.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menyebut, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, ia menilai dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar.

"Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang di uji materiil tidak bertentangan dengan UUD 1945," ujar Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, aktivitas-aktivitas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan gaya hidup lifestyle dan bukan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti sandang, pangan dan papan.

Oleh karena itu, tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi.

Kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," kata Luky.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sudah ada beberapa pemerintah daerah (pemda) yang memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan, sudah ada sembilan pemda yang telah memberikan insentif PBJT hiburan tertentu, yakni terdiri atas delapan kabupaten dan satu kota.

Luky memerinci, daerah tersebut di antaranya Kabupaten Bangli, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar.

"Hingga sampai dibacakan keterangan presiden ini telah terdapat pemerintah daerah yang menerapkan pasal 101 UU HKPD dengan memberikan insentif fiskal pada wajib pajak," kata Luky dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/7).

Untuk diketahui, merujuk Pasal 101 UU HKPD telah jelas diatur bahwa kepala daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.13/1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur DaeraH DKI Jakarta dan bupati/walikota.

Alhasil, kepala daerah memiliki kewenangan yang dibenarkan UU HKPD untuk mengurangi tarif PBJT atas Jasa Hiburan yang rentang tarifnya 40%-75%.

Insentif tersebut dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi obyek pajak, untuk melindungi usaha mikro dan untuk mendukung program prioritas daerah atau nasional.

Kemudian, insentif tersebut juga diberikan dengan memperhatikan kepatuhan membayar wajib pajak dalam dua tahun terakhir, kesinambungan usaha wajib pajak, kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap ekonomi daerah dan lapangan kerja, dan faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membantah pengenaan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak berganda seperti dalil Pemohon Perka Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang wajib pajak PBJT harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan pemerintah daerah (pemda).

Pengusaha menilai berbagai dirinya telah dikenakan pajak berganda lantaran para pengusaha telah melakukan kewajiban perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan, hingga pajak reklame.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7).

Luky menyebut, untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda, maka setidaknya harus memenuhi empat kriteria, yakni dikenakan atas subjek yang sama, dikenakan atas suatu objek yang sama, dikenakan atas jenis pajak yang sama, dan dikenakan untuk periode masa pajak yang sama.

"Berdasarkan empat kriteria tersebut secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPH, PBJT atas makanan minuman, pajak reklame atau PBJT atas jasa parkir," terang Luky.

Dirinya juga menyebut, untuk pengenaan pajak berganda maka baik subjek maupun objek pajaknya harus sama.

"Kalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila obyek sama akan tetapi subjeknya berbeda, maka hal tersebut bukanlah pajak ganda," imbuhnya.

Sekedar mengingatkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.