TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, menyampaikan tiga harapan kepada pemerintah dalam rangka penyelamatan industri tekstil nasional. Menurut dia, salah satu yang harus segera dilakukan adalah menerbitkan rancangan undang-undang atau RUU sandang.

“Kami punya harapan agar Baleg (Badan Legislasi) DPR RI bisa menggunakan kewenangannya mendorong pemerintah melakukan perbaikan,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Menurut dia, API telah mengusulkan RUU Sandang sejak tahun lalu. Namun tidak ada tindak lanjut hingga DPR kembali menggelar pertemuan, setelah industri tekstil menjadi sorotan seusai pailitnya Sritex.

Selain aspirasi mengenai undang-undang tersebut, Danang mengatakan pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan impor ilegal. Barang impor ilegal, kata dia, masih menjadi momok bagi pelaku industri tekstil.

Danang juga berharap ada perbaikan regulasi mengenai manajemen impor barang, terutama pada barang jadi sektor garmen dan tekstil. Ia menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang ditengarai menjadi pembuka kran impor barang jadi.

“Ini (regulasi) yang dikeluhkan banyak teman-teman di industri tekstil, industri keramik, industri kaca lembaran, industri kosmetik, industri alat rumah tangga. Bukan hanya garmen, loh,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas mengenai rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin,” ujar Isy Karim saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Isy menyebut, kepastian mengenai rencana revisi Permendag Nomor 8 2024 ini tergantung pembahasan pada rapat koordinasi terbatas dengan Kemenperin pekan depan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 20 menimbulkan permasalahan dalam industri tekstil.

Menurut Agus, hal ini bahkan telah menjadi pengetahuan umum bagi pihak-pihak yang menekuni industri manufaktur, khususnya tekstil. “Orang-orang yang menekuni industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta sebagai dampak dari terbitnya Permendag 8,” ujarnya melalui sambungan telepon pada Senin, 28 Oktober 2024.

Oyuk Ivani berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, menyampaikan tiga harapan kepada pemerintah dalam rangka penyelamatan industri tekstil nasional. Menurut dia, salah satu yang harus segera dilakukan adalah menerbitkan rancangan undang-undang atau RUU sandang.

“Kami punya harapan agar Baleg (Badan Legislasi) DPR RI bisa menggunakan kewenangannya mendorong pemerintah melakukan perbaikan,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Menurut dia, API telah mengusulkan RUU Sandang sejak tahun lalu. Namun tidak ada tindak lanjut hingga DPR kembali menggelar pertemuan, setelah industri tekstil menjadi sorotan seusai pailitnya Sritex.

Selain aspirasi mengenai undang-undang tersebut, Danang mengatakan pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan impor ilegal. Barang impor ilegal, kata dia, masih menjadi momok bagi pelaku industri tekstil.

Danang juga berharap ada perbaikan regulasi mengenai manajemen impor barang, terutama pada barang jadi sektor garmen dan tekstil. Ia menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang ditengarai menjadi pembuka kran impor barang jadi.

“Ini (regulasi) yang dikeluhkan banyak teman-teman di industri tekstil, industri keramik, industri kaca lembaran, industri kosmetik, industri alat rumah tangga. Bukan hanya garmen, loh,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas mengenai rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin,” ujar Isy Karim saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Isy menyebut, kepastian mengenai rencana revisi Permendag Nomor 8 2024 ini tergantung pembahasan pada rapat koordinasi terbatas dengan Kemenperin pekan depan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 20 menimbulkan permasalahan dalam industri tekstil.

Menurut Agus, hal ini bahkan telah menjadi pengetahuan umum bagi pihak-pihak yang menekuni industri manufaktur, khususnya tekstil. “Orang-orang yang menekuni industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta sebagai dampak dari terbitnya Permendag 8,” ujarnya melalui sambungan telepon pada Senin, 28 Oktober 2024.

Oyuk Ivani berkontribusi pada artikel ini.

IDXChannel - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah dan DPR RI segera melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sandang. RUU tersebut diharapkan dapat memproteksi industri tekstil dalam negeri berikut turunannya.

“Kalau papan dan pangan sudah ada Undang-Undangnya, tapi kalau sandang belum. Ini prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2019, tapi sampai saat ini berjalan tidak, maju juga tidak,” kata Kompartemen Sumber Daya Manusia Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Harrison Silaen saat ditemui pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produksi Tekstil Surakarta (AK-Tekstil Solo) dengan mitra industri baru, Solo, Jumat (9/8/2024).

Pada Mei 2024 lalu, pihaknya telah bertemu dengan staf ahli perancang Undang-Undang di DPR guna merencanakan RUU Sandang. Masukan dari API, Apindo telah diberikan, termasuk juga peninjauan lapangan juga sudah dilakukan oleh staf ahli perancang Undang-Undang dari DPR RI.

Saat kunjungan lapangan, pihaknya banyak memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan pembuatan Undang-Undang. Dirinya berharap UU Sandang segera terwujud sehingga menjadi payung hukum. Selama ini, terdapat 20 lembaga/kementerian yang berhubungan dengan industri tekstil.

“Ini membawa ritme, alunan suara masing-masing, sehingga kami yang melaksanakan di lapangan serba bingung, repot mana yang harus dijalankan. Terakhir, kami harus memiliki 42 sertifikat untuk bisa menjalankan industri,” ujarnya.

Dikatakannya, kini industri tekstil dalam kondisi terpuruk. Secara nasional, utilitas produksi tekstil dari hulu sampai pembuatan serat, pembuatan benang, pembuatan kain dan printing saat ini tinggal sekitar 40-45 persen.

Dengan kondisi ini, sudah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, ada yang masih terselubung di industri-industri. Penyebab industri tekstil terpuruk di antaranya karena pasar domestik digempur oleh impor-impor yang tak terkendali.

Penyebab berikutnya adalah persoalan sumberdaya manusia (SDM). Dulu sebelum krisis ekonomi, ada sekitar 16 perguruan tinggi yang mencetak SDM di bidang industri tekstil. Namun, dengan surutnya industri tekstil sejak 1998, banyak perguruan tinggi yang tutup.

“SDM saat ini di industri tekstil ada 3,9 juta di manufacturing. Industri tekstil bukan ecek-ecek, maka SDM harus tetap mendukung karena yang lama telah pensiun. Kita harus mencetak yang baru,” ujarnya.

Penyebab lainnya yang membuat industri tekstil terpuruk adalah mesin mesin produksi yang ketinggalan zaman. Sekitar 80 persen usia mesin produksi telah 20 tahun ke atas. Sementara, investasi sulit dan bank-bank agak alergi meminjamkan uang ke industri tekstil mengingat situasi saat ini.

“Teknologi sekarang sudah canggih, mesin sudah efisien, ekonomi, dan pengoperasiannya sangat mudah,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua API Jawa Tengah Liliek Setiawan mengatakan, industri tekstil pada tahun 2023 masih menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar di Indonesia dengan capaian USD14,1 miliar. Industri tekstil sampai kini masih menjadi jejaring pengaman sosial karena menyerap tenaga kerja sekitar 4,6 juta jiwa sebagaimana yang terdaftar di asosiasi.

Sedangkan yang tidak terdaftar, mulai dari home industri hingga usaha kecil menengah juga banyak. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya sekitar 7 juta jiwa. Mengingat ada bonus demografi, dan kondisi terkini, industri tekstil semestinya mendapatkan perhatian.

Sebagai sektor kebutuhan primer, hanya industri tekstil yang tidak memiliki badan khusus yang membidangi. Selain itu juga tidak memiliki UU Sandang.

“Kami tidak tahu kenapa dibiarkan seperti itu. Bahkan sudah kami titipkan ke Bapak Presiden juga belum menjadi skala prioritas,” kata Liliek.

(Dhera Arizona)