Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menerapkan aturan harga minimum produk baik di e-commerce maupun di pusat perbelanjaan tekstil untuk mencegah praktik predatory pricing.

Sebagai informasi predatory pricing adalah strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah. Tujuannya; untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan menarik pembeli dengan harga murah.

Wakil Ketua Umum API Ian Syarif menyoroti bagaimana di sejumlah negara seperti China, India, dan Jepang diterapkan regulasi importasi produk dari luar negeri dengan mengenakan aturan harga minimum produk.

"Yang bisa dilihat ada Rp20 ribu per piece, Rp10 ribu per piece. Itu dikenakan minimum price. Jadi harus ada minimum price standard," ujar Ian dalam Rapat Pleno bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin (4/11).

"Jadi sehingga kalau ada misalnya t-shirt yang harganya Rp5.000 itu sudah pasti enggak masuk akal. Minimum negara itu harus nge-charge di level minimum price dan ini sudah dilakukan di negara-negara lain," imbuhnya.

Ian mengatakan jumlah pakaian bekas yang dijual di pasaran masih sangat masif. Menurutnya, masih banyak baju bekas dari luar negeri yang dibanderol Rp10 ribu-Rp15 ribu yang dijual di e-commerce maupun pusat perbelanjaan tekstil.

Di samping itu, Ian memaparkan salah satu dampak dari jatuhnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri termasuk tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung pada rendahnya utilitas produksi.

"Saat ini utilitas kami di angka 40 sampai 50 persen. Dan untuk maintain utilitas tersebut tentunya sangat sulit. Maka di beberapa bulan ke depan dicatat ada beberapa industri yang cukup besar juga yang nanti akan memberitakan PHK juga," tuturnya.

Ian pun mengungkap baru-baru ini ditemukan pedagang asal China yang membuka lapak di sejumlah pusat perbelanjaan tekstil di Indonesia, seperti di Mangga Dua Jakarta, Cigondewah Bandung, Pekalongan hingga Tegal.

Mereka diduga memasukkan barang ke Indonesia dengan borongan, barang kiriman, under invoice, dan menjual barang tanpa pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kebetulan terjadi di pasar Bandung yang saat itu didemo oleh para pemilik toko dan pemilik tokonya komplain ke Dirjen Imigrasi dan orangnya sudah dipulangkan. Tapi ketika tertangkap paspor yang diberikan ternyata paspor seseorang yang sudah meninggal dan itu warga negara dari China," jelasnya.

"Mereka enggak ngerti apa itu PPN dan berangnya dijual bebas di toko-toko yang ada di sekitar sentra-sentra tekstil kita yang ada di Indonesia," imbuh Ian lebih lanjut.

Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi gawat darurat menyusul penutupan puluhan pabrik serta PHK lebih dari puluhan ribu pekerja. Hal ini diakibatkan oleh lesunya pasar global dan membanjirnya produk impor dari China.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya penyelamatan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besamya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya sendiri telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menegaskan bahwa China tidak menjadikan Indonesia sebagai hub industri tekstil di Asia Tenggara, melainkan sebagai pasar barang-barang murah dari negeri tirai bambu tersebut.

"China tidak pernah menjadikan kita sebagai hub, tapi sebagai pasar barang murahnya. Mereka membanjiri pasar domestik kita langsung dengan produk jadi, bukan hanya bahan baku," ujar Redma kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Menurut dia, dominasi produk China di pasar domestik semakin kuat, tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan baku bagi produk yang diekspor ke Eropa atau Amerika. Redma menilai bahwa maraknya impor produk tekstil jadi berdampak negatif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal.

Menanggapi kehadiran brand global seperti Zara dan Uniqlo yang mulai memproduksi di dalam negeri, Redma mengakui adanya dampak positif sekaligus negatif.

Di satu sisi, brand global tersebut telah mendorong industri TPT Indonesia menuju kualitas produksi kelas dunia, dengan standar yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan kepuasan konsumen. "Namun, di sisi lain, kehadiran brand global ini diiringi dengan syarat penggunaan bahan baku impor, seperti dari China, Korea, atau Taiwan," kata Redma.

APSyFI juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang terlalu memfasilitasi impor atas nama global value chain malah merusak integrasi industri dalam negeri. Banyak produsen kain lokal yang beralih menjadi importir karena derasnya arus impor bahan baku, sehingga terjadilah deindustrialisasi.

"Permasalahan sebenarnya ada di dalam negeri, di mana kebijakan perdagangan bebas dan global supply chain dijadikan alasan untuk membuka impor. Selain itu, praktik kongkalikong antara oknum pejabat dan importir semakin memperparah masalah ini," ungkap Redma.

dia menyoroti peran oknum di kalangan pejabat, pengusaha logistik, hingga petugas bea cukai yang membuka jalan bagi barang impor ilegal dari China, yang pada akhirnya menghambat investasi baru, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Di tengah tren global menuju net zero carbon, Redma berharap industri tekstil Indonesia dapat lebih mengutamakan bahan baku dalam negeri. Apalagi, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Eropa yang akan segera ditandatangani, industri TPT harus mampu menyesuaikan diri dengan permintaan bahan baku lokal.

"Strategi ini dapat memperkuat daya saing industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.

Dalam upaya mendukung industri lokal, APSyFI menekankan pentingnya kebijakan yang lebih protektif terhadap produk lokal serta pengetatan impor barang jadi. Redma berharap bahwa regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri TPT di Indonesia, sehingga para pemain lokal dapat terus bertahan dan berkembang di tengah tantangan dominasi asing.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka-bukaan mengenai kondisi industri tekstil Tanah Air yang masih diterpa badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua Umum API David Leonardi, mengatakan jumlah karyawan yang terdampak PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sekitar 40.000 tenaga kerja per Agustus 2024.

"Namun, di industri TPT sendiri terdapat pekerja tetap, kontrak, dan juga lepas. Sehingga, angka PHK yang tercatat tidak dapat dipastikan jumlahnya, namun besar kemungkinannya angka PHK yang riil lebih besar dibandingkan angka tersebut," jelas David kepada Bisnis, dikutip Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, tantangan industri TPT ada dari berbagai sisi. Misalnya, utilitas industri yang menurun, selain itu, kode HS yang tidak secara menyeluruh yang membuat RI dibanjiri impor tekstil ilegal.

"Selain itu, tidak terfasilitasinya pipa gas ke sentra industri TPT di wilayah Bandung Raya dan Solo Raya, beban upah tenaga kerja yang terus meningkat, peraturan pengaturan limbah, dan masih banyak lagi," ungkapnya.

Menurutnya, berbagai permasalahan tersebut, ditambah dengan kondisi ekonomi RI yang belum membaik, membuat utilisasi industri TPT menurun sehingga terjadi rasionalisasi jumlah tenaga kerja.

David mengatakan kemungkinan besar jumlah tenaga kerja yang di-PHK bertambah dari jumlah terakhir yang tercatat. Namun, jumlahnya sulit untuk dipastikan karena tenaga kerja tekstil ada yang berstatus pekerja tetap dan tidak tetap.

"Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu ada kerja sama antar para pemangku kepentingan dari Kementerian atau lembaga terkait sehingga seluruhnya satu visi dan misi untuk melindungi pasar dan meningkatkan aktivitas industri dalam negeri," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, ada beberapa pabrik tekstil yang tutup atau pailit, di antaranya yaitu PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) pada September 2024, PT Cahaya Timur Garmindo (CTG) pada Maret 2024, hingga PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024.

Dia menjelaskan penyebab sektor manufaktur Indonesia masih lesu, terutama karena maraknya barang impor yang menghantam industri lokal. Data Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024.

Meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9, namun tetap terkontrasi selama tiga bulan terakhir.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar manufaktur kembali ekspansif, maka pemerintah perlu menjamin perlindungan pasar untuk industri lokal, terutama dari maraknya barang impor.

"Hal ini dikarenakan terjadi relaksasi impor akibat dari inkonsistensi peraturan yang ada dan menyebabkan impor dalam jumlah masif dengan harga di bawah harga rata-rata produksi industri, masuk ke pasar dalam negeri," lanjutnya.

Alhasil, menurutnya untuk kembali meningkatkan indeks PMI, diperlukan kebijakan yang konsisten yang pro terhadap industri serta pro terhadap kebijakan yang bersifat proteksionis.

IDXChannel - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah dan DPR RI segera melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sandang. RUU tersebut diharapkan dapat memproteksi industri tekstil dalam negeri berikut turunannya.

“Kalau papan dan pangan sudah ada Undang-Undangnya, tapi kalau sandang belum. Ini prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2019, tapi sampai saat ini berjalan tidak, maju juga tidak,” kata Kompartemen Sumber Daya Manusia Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Harrison Silaen saat ditemui pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produksi Tekstil Surakarta (AK-Tekstil Solo) dengan mitra industri baru, Solo, Jumat (9/8/2024).

Pada Mei 2024 lalu, pihaknya telah bertemu dengan staf ahli perancang Undang-Undang di DPR guna merencanakan RUU Sandang. Masukan dari API, Apindo telah diberikan, termasuk juga peninjauan lapangan juga sudah dilakukan oleh staf ahli perancang Undang-Undang dari DPR RI.

Saat kunjungan lapangan, pihaknya banyak memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan pembuatan Undang-Undang. Dirinya berharap UU Sandang segera terwujud sehingga menjadi payung hukum. Selama ini, terdapat 20 lembaga/kementerian yang berhubungan dengan industri tekstil.

“Ini membawa ritme, alunan suara masing-masing, sehingga kami yang melaksanakan di lapangan serba bingung, repot mana yang harus dijalankan. Terakhir, kami harus memiliki 42 sertifikat untuk bisa menjalankan industri,” ujarnya.

Dikatakannya, kini industri tekstil dalam kondisi terpuruk. Secara nasional, utilitas produksi tekstil dari hulu sampai pembuatan serat, pembuatan benang, pembuatan kain dan printing saat ini tinggal sekitar 40-45 persen.

Dengan kondisi ini, sudah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, ada yang masih terselubung di industri-industri. Penyebab industri tekstil terpuruk di antaranya karena pasar domestik digempur oleh impor-impor yang tak terkendali.

Penyebab berikutnya adalah persoalan sumberdaya manusia (SDM). Dulu sebelum krisis ekonomi, ada sekitar 16 perguruan tinggi yang mencetak SDM di bidang industri tekstil. Namun, dengan surutnya industri tekstil sejak 1998, banyak perguruan tinggi yang tutup.

“SDM saat ini di industri tekstil ada 3,9 juta di manufacturing. Industri tekstil bukan ecek-ecek, maka SDM harus tetap mendukung karena yang lama telah pensiun. Kita harus mencetak yang baru,” ujarnya.

Penyebab lainnya yang membuat industri tekstil terpuruk adalah mesin mesin produksi yang ketinggalan zaman. Sekitar 80 persen usia mesin produksi telah 20 tahun ke atas. Sementara, investasi sulit dan bank-bank agak alergi meminjamkan uang ke industri tekstil mengingat situasi saat ini.

“Teknologi sekarang sudah canggih, mesin sudah efisien, ekonomi, dan pengoperasiannya sangat mudah,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua API Jawa Tengah Liliek Setiawan mengatakan, industri tekstil pada tahun 2023 masih menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar di Indonesia dengan capaian USD14,1 miliar. Industri tekstil sampai kini masih menjadi jejaring pengaman sosial karena menyerap tenaga kerja sekitar 4,6 juta jiwa sebagaimana yang terdaftar di asosiasi.

Sedangkan yang tidak terdaftar, mulai dari home industri hingga usaha kecil menengah juga banyak. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya sekitar 7 juta jiwa. Mengingat ada bonus demografi, dan kondisi terkini, industri tekstil semestinya mendapatkan perhatian.

Sebagai sektor kebutuhan primer, hanya industri tekstil yang tidak memiliki badan khusus yang membidangi. Selain itu juga tidak memiliki UU Sandang.

“Kami tidak tahu kenapa dibiarkan seperti itu. Bahkan sudah kami titipkan ke Bapak Presiden juga belum menjadi skala prioritas,” kata Liliek.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan secara akurat dan transparan mengenai 26.000 kontainer barang impor yang sempat menumpuk di pelabuhan pada Mei 2024.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, publik perlu mengetahui secara rinci siapa importirnya, kapan barang tersebut masuk, serta pelanggaran apa yang terjadi sehingga tidak dapat dirilis oleh Bea Cukai.

“Kalau perlu kita manfaatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, data itu apa aja isinya. Benarkah 26.000? Dan jangan hanya sekedar data makro, kalau data makro kita sudah bisa kira-kira,” kata Danang dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (8/8/2024).

Dia menuturkan, UU KIP memungkinkan publik untuk meminta instansi pemerintah membuka data informasi yang tidak dikecualikan.

Menurutnya, publik perlu mengetahui informasi-informasi tersebut untuk memberikan efek jera kepada oknum importir yang melakukan pelanggaran. Apalagi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan telah mengorbankan jutaan buruh Tanah Air.

“Ini mengorbankan jutaan buruh kita lho importasi ngawur itu,” ungkapnya.

Danang sendiri menyayangkan langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk meloloskan 26.000 kontainer tersebut.

Menurutnya, ada mekanisme lain yang dapat dilakukan pemerintah ketika terjadi kongesti di pelabuhan. Danang mengatakan, penumpukan yang terjadi pada Mei 2024 itu menunjukkan bahwa ada kontainer dan pemiliknya yang tidak patuh terhadap peraturan importasi yang berlaku di Indonesia.

“Artinya ada pelanggar hukum yg mengakibatkan kongesti, mengakibatkan pelabuhan macet,” ujarnya.

Alih-alih meloloskan kontainer-kontainer tersebut melalui Permendag No.8/2024, pemerintah seharusnya melakukan penindakan hukum. Danang menilai, keputusan pemerintah merilis kontainer tersebut seolah-olah membebaskan bandit importir untuk menjajah pasar dalam negeri.

Hal ini, kata dia, merupakan sebuah kecelakaan berpikir yang cukup parah yang seharusnya bisa diatasi dengan tindakan hukum tapi malah melahirkan sebuah regulasi yang mengacaukan kementerian lain dan industri Tanah Air.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya memastikan bahwa isi dari 26.000 kontainer yang diloloskan tersebut sudah dicek dan tidak langsung diloloskan.

“Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Dia memastikan, barang-barang yang keluar telah mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan.

Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

“Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai,” pungkasnya.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap bahwa produk tekstil atau pakaian dari China membanjiri Indonesia. Hal itu disebabkan karena harga jual produk China di Indonesia sangat murah.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastratmaja mengatakan hal itu yang membuat Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri terpuruk. Bagaimana tidak, harga produk yang dijual ke Indonesia sangat murah.

"Kita tarik terdapat 31 HS dari 44 HS yang harga ekspor Tiongkok ke Indonesia, jauh lebih murah Tiongkok ke Indonesia dibandingkan ke berbagai negara lainnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Jemmy memberikan data perbandingan harga ekspor pakaian China ke Indonesia dengan ke negara seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Jerman.

Dalam paparannya, harga impor produk pakaian China ke Indonesia pada 2021 US$ 6,10, sementara harga pakaian impor dari China ke Amerika Serikat (AS) US$ 11,18, selisihnya pun 45,49%.

Harga impor produk pakaian China ke Indonesia tahun 2021 US$ 6,10, sementara harga pakaian impor dari China ke Jerman US$ 26,47. Selisih harganya mencapai 76,97%.

"Tahun 2019 HS code 61, Amerika mengimpor dengan harga US$ 13,56. Indonesia mengimpor US$ 7,09 (per kg) (selisihnya 47,71%). Tahun 2020 juga China mengekspor ke Indonesia, harga lebih murah," terangnya.

Dengan begitu, menurutnya China terbukti melakukan dumping karena menjual pakaian dengan harga yang sangat murah. Apalagi saat ini produksi tekstil di China juga sedang berlebih, sehingga harga pun cukup murah.

"Dengan kata lain kita simpulkan dumping itu benar-benar terjadi seperti kata Menteri Keuangan, China mendumping produk TPT pakaian jadi," pungkasnya.

Simak juga Video 'Intip Kecanggihan Robot di Pameran AI China':

[Gambas:Video 20detik]