Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) nampaknya berpotensi didepak dari Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran memenuhi persyaratan delisting.

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna menuturkan pihaknya telah melakukan suspensi efek SRIL di seluruh pasar sejak 18 Mei 2024 hingga saat ini.

Adapun penghentian sementara perdagangan itu disebabkan lantaran manajemen Sritex melakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-16.

"Dengan demikian SRIL telah memenuhi kriteria untuk dilakukan Delisting karena suspensi atas efek SRIL telah mencapai 42 bulan," jelas Nyoman kepada wartawan akhir pekan lalu.

Berdasarkan ketentuan III.1 Peraturan Bursa I-N dijelaskan bahwa delisting atas suatu saham dapat terjadi karena dua hal. Pertama, emiten mengalami kondisi yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.

Kedua, saham perusahaan tercatat telah mengalami Suspensi Efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan/atau di seluruh Pasar, paling kurang selama 24 bulan terakhir.

Lebih lanjut, Nyoman bilang pihaknya juga telah mengingatkan manajemen SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut dan rencana SRIL terhadap putusan pailit tersebut.

Tonton:Begini Prospek Emiten Tekstil Usai Sritex SRIL Dinyatakan Pailit

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satu lagi emiten yang berniat cabut dari Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) mengumumkan rencana go private, yakni rencana perubahan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk rencana pembatalan pencatatan saham (delisting) dari BEI.

Dalam keterbukaan informasi di BEI, Senin (19/8), CNTX menyebutkan bahwa salah satu alasan go private adalah kinerja keuangan yang merugi dan berpengaruh pada kinerja harga saham CNTX. Alasan kedua, CNTX tidak memberikan dividen kepada pemegang saham setelah tahun buku 2005 karena posisi saldo laba yang neagatif.

"Ketiga, setelah terakhir kali melakukan penanaman modal baru pada tahun 2001, perusahaan tidak melakukan penggalangan dana dari pasar modal dan tidak memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana dari pasar modal di masa depan," ungkap CNTX dalam pengumuman delisting hari ini.

Alasan keempat, saham CNTX tidak memenuhi ketentuan free float di BEI. Kelima, saham CNTX tidak aktif diperdagangkan di BEI.

CNTX akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk menyetujui rencana go private pada 25 September 2024.

CNTX mematok harga penawaran sebesar Rp 400 per saham. Nilai ini merupakan harga premium 181,7% dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPS untuk rencana go private, yakni sebesar Rp 142 per saham.

Jika rencana go private disetujui dan setelah penawaran tender sukarela jumlah pemegang saham CNTX menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditentukan oleh OJK, maka para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual saham dalam periode tender offer, akan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup.

Rencana delisting CNTX ini menyusul PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) yang telah tiga kali menggelar tender offer untuk delisting, serta PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) yang mengumumkan rencana delisting akhir bulan lalu. Saham PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) telah delisting dari BEI pada 16 Januari 2024 lalu.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) berencana menjadi perusahaan tertutup (go private) dengan melakukan pembatalan pencatatan sukarela (voluntary delisting) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Atas rencana ini, BEI melakukan penghentian sementara (suspensi) saham MASA.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI Adi Pratomo Aryanto dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari mengungkapkan permohonan delisting dan suspensi efek MASA merujuk pada surat PT Multistrada Arah Sarana Tbk nomor 0038/CS/MASA/VII/24 tanggal 25 Juli 2024.

Lewat surat tersebut MASA menyampaikan rencana melakukan voluntary delisting dari BEI dan go private.

"Berdasarkan hal tersebut, maka Bursa memutuskan untuk melakukan Penghentian Sementara Perdagangan Efek MASA di Semua Pasar efektif mulai Sesi I Perdagangan Efek tanggal 26 Juli 2024," ungkap Adi dan Pande dalam keterbukaan informasi, Jum'at (26/7).

Sebagai informasi, Multistrada dikendalikan oleh Socgen SA Compagnie Generale Des Etablissements Michelin dengan kepemilikan 99,64% saham MASA. Sedangkan kepemilikan publik di MASA hanya 0,36%.

Secara kinerja, produsen ban merek Michelin di Indonesia ini meraup penjualan bersih senilai US$ 119,44 juta pada kuartal I-2024 atau tumbuh 8,10% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penjualan MASA pada kuartal I-2024 didapat dari penjualan ekspor senilai US$ 109,73 juta dan lokal sebanyak US$ 9,71 juta.

Meski top line tumbuh, namun bottom line MASA menyusut. MASA meraih laba bersih sebesar US$ 13,36 juta dalam tiga bulan pertama 2024. Anjlok 26,22% ketimbang laba diatribusikan kepada pemilik entitas induk MASA pada kuartal I-2023 yang kala itu sebesar US$ 18,11 juta.

Sementara itu, saham MASA parkir di posisi Rp 6.200 per saham sebelum BEI menghentikan sementara perdagangan sahamnya (suspend). Dengan posisi saat ini, harga saham MASA melaju cukup kencang dengan mengakumulasi lonjakan 62,73% secara year to date.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan turunan terkait kewajiban pembelian kembali (buyback) saham bagi para emiten yang terancam delisting. Hingga saat ini, ada 50 emiten yang terancam delisting.

Mengacu Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pasar Modal, perusahaan terbuka yang melakukan perubahan status menjadi perusahaan tertutup wajib melakukan pembelian kembali (buyback) yang dimiliki publik.

Setelah melakukan buyback, jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan ada beberapa kendala yang menyebabkan proses buyback saham bagi para emiten yang terancam delisting sulit dilakukan.

“Kalau buyback itu tidak hanya dananya saja, bisa jadi karena juga investornya itu tidak ditemukan, atau yang kita sebut namanya unclaimed asset,” ujar Inarno saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (22/7/2024).

Menurutnya, aset terlantar atau unclaimed asset bagi perusahaan yang terancam delisting itu selalu ada, sehingga OJK kini tengah mempersiapkan aturan turunan untuk kewajiban buyback saham emiten terancam delisting.

"Unclaimed asset itu selalu ada. Jadi misalnya perusahaan itu mau delisting, nah itu dicari pemegang saham pengendalinya, pasti ada sisanya. Itu yang kami sedang persiapkan [aturan turunan]," ujarnya.

Mengacu Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 50 emiten yang berpotensi dihapus pencatatannya atau delisting per 30 Juni 2024. Misalnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), dan PT Hanson International Tbk. (MYRX) milik Benny Tjokro.

BEI menuturkan 50 emiten tersebut telah disuspensi lebih dari 6 bulan. Sementara itu, secara regulasi suspensi saham hanya berlaku maksimal 24 bulan.

Adapun, BEI telah menerbitkan dan memberlakukan aturan baru yakni Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting).

Melalui peraturan tersebut, kini tidak lagi mengatur mengenai kewajiban buyback dan penentuan harga pembelian saham kembali bagi emiten yang akan bertransformasi menjadi perusahaan tertutup (delisting), terutama yang secara sukarela atau voluntary delisting.

Peraturan itu sebagai bentuk harmonisasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme delisting, termasuk penentuan harga buyback.