Reporter: Adi Wikanto, Arif Ferdianto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Lalu, bagaimana nasib investor saham yang mengoleksi saham SRIl?

Putusan pailit Sritex tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex pailit karena masalah utang.

Dilansir dari Kompas.com, pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. "Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Merujuk Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$ 1,597 miliar atau sekitar Rp 25 triliun (kurs Rp 15.600). Jika dirinci, utang jumbo yang ditanggung Sritex ini meliputi utang jangka pendek sebesar US$ 131,41 juta, dan utang jangka panjang US$ 1,46 miliar.

Untuk utang jangka panjang, porsi terbesar adalah utang bank yang mencapai US$ 809,99 juta, lalu disusul utang obligasi sebesar US$ 375 juta.

Di sisi lain, aset perusahaan juga mengalami penurunan. Per 30 Juni 2024, perusahaan mencatatkan aset US$ 617,33 juta, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni US$ 648,98 juta.

Dengan demikian, jumlah aset perusahaan di Sukoharjo, Jawa Tengah ini jauh di bawah kewajiban yang ditanggung Sritex.

Nasib investor saham SRIL

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya perlindungan investor ritel PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, salah satunya dilakukan melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada papan pemantauan khusus apabila perusahaan tercatat memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

"Hal ini diharapkan bisa membentuk kesadaran awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada perusahaan tercatat," kata dia dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sedangkan pada perusahaan tercatat yang mengalami suspensi, baik karena sanksi maupun suspensi karena penyebab lainnya, maka upaya perlindungan investor ritel dilakukan melalui beberapa hal.

Nyoman merinci, hal tersebut ditempuh dengan menyampaikan reminder delisting kepada perusahaan tercatat yang telah dilakukan suspensi atas efeknya selama enam bulan, menyampaikan undangan hearing, dan permintaan penjelasan mengenai upaya perbaikan penyebab suspensi serta rencana bisnis ke depan.

Selanjutnya, Nyoman bilang, perusahaan tercatat wajib menyampaikan update progress rencana perbaikan tersebut setiap bulan Juni dan Desember. Tak hanya itu, Bursa juga akan melakukan pengumuman potensial delisting setiap enam bulan, yang di dalamnya mencantumkan informasi mengenai masa suspensi, susunan manajemen dan pemegang saham terakhir, serta kontak yang bisa dihubungi.

"Dalam melakukan pemantauan terhadap SRIL, Bursa telah melakukan pengumuman potensi delisting setiap enam bulan," imbuh dia.

Tonton:Gagal Tangkap Putin, Ini Langkah yang Diambil ICC untuk Mongolia

Adapun, berdasarkan POJK 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan SE OJK No. 13/SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha disebutkan, apabila delisting dilakukan atas perusahaan terbuka karena kondisi yang berpengaruh pada kelangsungan usaha, maka perusahaan terbuka wajib mengubah status menjadi perusahaan tertutup.

"Dan diwajibkan melakukan buyback atas saham publik dengan ketentuan dan harga sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021 dan SE OJK tersebut," terang Nyoman.

Adapun, Sritex juga dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk dihapus dari bursa efek atau delisting karena telah menjalani suspensi selama 42 bulan.

BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek SRIL di seluruh pasar sejak 18 Mei 2021 hingga sampai saat ini. "Karena adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6," ujar Nyoman.

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, Bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut dan rencana perseroan. "Termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto hendak melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Airlangga mengklaim pemerintahan Prabowo ingin menyelamatkan tenaga kerja yang terancam mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, kita harus lindungi di dalam negeri," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Mantan Ketua Umum partai Golkar ini menilai bahwa industri tekstil merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah memilih untuk keberpihakan kepada tenaga kerja.

Dia melanjutkan, pemerintah sudah ancang-ancang melakukan antisipasi dengan meminta bantuan kepada Sritex dengan mengizinkan melakukan kegiatan ekspor impor, tanpa batasan waktu. Meski begitu, Airlangga menekankan agar internal perusahaan juga harus melakukan restrukturisasi utang yang telah dilakukan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi. Itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berhutang pemilik," katanya.

Di sisi lain, dia juga menegaskan belum ada bantuan yang diberikan berupa modal kepada Sritex.

"Belum dibahas [untuk bantuan modal kepada Sritex]," ungkapnya.

Terakhir, Airlangga membantah saat industri tekstil di Indonesia sudah meredup atau sunset. Menurutnya di dalam negeri masih memiliki permintaan yang besar karena pakaian merupakan kebutuhan esensial.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand nya masih ada, dia akan terus. Dan sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," pungkas Airlangga.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso angkat bicara mengenai komentar Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto, yang menuding Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai biang kerok runtuhnya industri tekstil Indonesia.

Budi menilai tanggapan bos Sritex tersebut lantaran belum memahami maksud dan tujuan dari Permendag 8/2024 tersebut.

"Ya saya enggak tahu, mungkin beliau juga belum paham isi Permendag-nya ya mungkin," kata Budi saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Budi pun memaparkan pokok aturan Permendag 8/2024, yang dinilainya justru melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia menyebutkan ada empat pokok aturannya.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," kata Budi.

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Dia menjelaskan impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, Pakaian Jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Namun, Budi tidak menampik adanya itikad Kemendag bersama Kementerian dan Lembaga terkait, untuk mengkaji ulang Permendag 8/2024 tersebut.

Budi juga menegaskan Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Budi menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan direview kembali.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," kata Budi.

Sebelumnya, bos PT Sritex, Iwan S Lukminto menuding (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu membuat sengsara industri TPT di Indonesia.

Dia mengatakan, semenjak diterapkannya aturan tersebut, banyak industri TPT yang carut marut dan mulai gulung tikar sampai saat ini.

"Jadi begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tau ya, semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam, sampai ada yang tutup ya," ujar Iwan kepada wartawan di Kantor Kemenperin Jakarta, Senin lalu (28/10/2024).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan rencana untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurutnya, saat ini pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berkoordinasi perihal Permendag tersebut. Bahkan, Budi juga menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan dikaji ulang.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," katanya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menerangkan, peninjauan ulang Permendag soal impor dapat dilakukan lantaran bersifat dinamis. Terutama, tergantung pada penyesuaian kebijakan maupun situasi yang berlangsung.

"Review itu, kan dulu sering saya bilang ya bahwa Permendag terkait dengan kebijakan impor atau produk-produk apa itu kan dinamis. Dia akan selalu berkembang sesuai dinamika ekonomi kita, kita enggak boleh kaku juga. Jadi itu terus berkembang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Sehingga terancam dalam kondisi pailit.

Namun Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

“Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Adapun permohonan pembatalan homologasi Grup Sritex yang diputuskan pada 21 Oktober 2024 lalu, diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Didirikan pada tahun 1980, berdasarkan situs web perusahaan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) memelopori produksi serat stapel viscose (VSF) di Indonesia dan juga merupakan yang pertama meraih sertifikasi ISO 9002 dan ISO 14001 serta sertifikasi OEKO-TEX dari BTTG, Eropa.

Pabrik perusahaan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat, memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Saat ini, sebagaimana dikutip dari situs web perusahaan, pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa dan telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi. Unit tersebut memproduksi VSF untuk keperluan tekstil dan non-woven.

Dipasarkan dengan nama merek Birla Cellulose, perusahaan ini memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp dan kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Laporan Dirty Fashion

Indo Bharat Rayon bagian dari Aditya Birla Group. Laporan Changing Markets Foundation berjudul ‘Dirty Fashion Revisited: Spotlight on a Polluting Viscose Giant’ yang dipublikasikan Februari 2018 menyebutkan bahwa Aditya Birla Group adalah perusahaan global dengan nilai pasar US$ 50 miliar (saat itu). Berkantor pusat di Mumbai, India, perusahaan ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di India dan memiliki lebih dari 40 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk aluminium, semen, pembangkit listrik, telekomunikasi, jasa keuangan, dan tekstil.

Selain menjadi pemimpin pasar, Grup Aditya Birla memiliki tujuan untuk menjadi ‘konglomerasi India terkemuka dalam praktik bisnis berkelanjutan di seluruh wilayah operasi globalnya’. Pada bulan November 2017, sebagaimana laporan Changing Markets, perusahaan ini menduduki peringkat nomor satu secara global oleh LSM Canopy atas upaya mereka dalam konservasi hutan purba dan hutan yang terancam punah dalam pengadaan pulp kayu, menempatkannya ada di depan dari sepuluh produsen lain yang mewakili sekitar tiga perempat produksi viscose global.

Namun, pada bulan Juni 2017, laporan Dirty Fashion Changing Markets menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik produksi yang tidak bertanggung jawab di pabrik viscose Aditya Birla Group di India dan Indonesia. Dan menjelaskan bagaimana polusi di sana (termasuk di Indonesia) merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian.

Laporan Changing Markets menyajikan temuan dari dua investigasi lanjutan yang dilakukan di pabrik Aditya Birla Group di Nagda (Madhya Pradesh, India) dan Purwakarta (Jawa Barat, Indonesia/melalui Indo Bharat Rayon) pada bulan November dan Desember 2017.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan tersebut bersemangat untuk menyampaikan pencapaiannya terkait keberlanjutan tapi ketika menyangkut produksi viscose, mereka bahkan gagal menerapkan persyaratan legal yang mendasar.

Selain sejumlah kesaksian langsung mengenai kesalahan yang dilakukan perusahaan, berdasarkan laporan Changing Markets Foundation, pengujian laboratorium independen menemukan bahwa emisi beberapa kontaminan di udara dan air melampaui batas peraturan, yang menunjukkan potensi ancaman serius terhadap lingkungan setempat dan kesehatan serta kesejahteraan para pekerja dan masyarakat di sekitar pabrik.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Sehingga terancam dalam kondisi pailit.

Namun Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

“Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Adapun permohonan pembatalan homologasi Grup Sritex yang diputuskan pada 21 Oktober 2024 lalu, diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Didirikan pada tahun 1980, berdasarkan situs web perusahaan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) memelopori produksi serat stapel viscose (VSF) di Indonesia dan juga merupakan yang pertama meraih sertifikasi ISO 9002 dan ISO 14001 serta sertifikasi OEKO-TEX dari BTTG, Eropa.

Pabrik perusahaan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat, memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Saat ini, sebagaimana dikutip dari situs web perusahaan, pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa dan telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi. Unit tersebut memproduksi VSF untuk keperluan tekstil dan non-woven.

Dipasarkan dengan nama merek Birla Cellulose, perusahaan ini memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp dan kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Laporan Dirty Fashion

Indo Bharat Rayon bagian dari Aditya Birla Group. Laporan Changing Markets Foundation berjudul ‘Dirty Fashion Revisited: Spotlight on a Polluting Viscose Giant’ yang dipublikasikan Februari 2018 menyebutkan bahwa Aditya Birla Group adalah perusahaan global dengan nilai pasar US$ 50 miliar (saat itu). Berkantor pusat di Mumbai, India, perusahaan ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di India dan memiliki lebih dari 40 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk aluminium, semen, pembangkit listrik, telekomunikasi, jasa keuangan, dan tekstil.

Selain menjadi pemimpin pasar, Grup Aditya Birla memiliki tujuan untuk menjadi ‘konglomerasi India terkemuka dalam praktik bisnis berkelanjutan di seluruh wilayah operasi globalnya’. Pada bulan November 2017, sebagaimana laporan Changing Markets, perusahaan ini menduduki peringkat nomor satu secara global oleh LSM Canopy atas upaya mereka dalam konservasi hutan purba dan hutan yang terancam punah dalam pengadaan pulp kayu, menempatkannya ada di depan dari sepuluh produsen lain yang mewakili sekitar tiga perempat produksi viscose global.

Namun, pada bulan Juni 2017, laporan Dirty Fashion Changing Markets menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik produksi yang tidak bertanggung jawab di pabrik viscose Aditya Birla Group di India dan Indonesia. Dan menjelaskan bagaimana polusi di sana (termasuk di Indonesia) merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian.

Laporan Changing Markets menyajikan temuan dari dua investigasi lanjutan yang dilakukan di pabrik Aditya Birla Group di Nagda (Madhya Pradesh, India) dan Purwakarta (Jawa Barat, Indonesia/melalui Indo Bharat Rayon) pada bulan November dan Desember 2017.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan tersebut bersemangat untuk menyampaikan pencapaiannya terkait keberlanjutan tapi ketika menyangkut produksi viscose, mereka bahkan gagal menerapkan persyaratan legal yang mendasar.

Selain sejumlah kesaksian langsung mengenai kesalahan yang dilakukan perusahaan, berdasarkan laporan Changing Markets Foundation, pengujian laboratorium independen menemukan bahwa emisi beberapa kontaminan di udara dan air melampaui batas peraturan, yang menunjukkan potensi ancaman serius terhadap lingkungan setempat dan kesehatan serta kesejahteraan para pekerja dan masyarakat di sekitar pabrik.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel – Rencana yang digulirkan pemerintah untuk menyelamatkan PT Sritex (SRIL) masih menyisakan polemik. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie beranggapan, ada tiga prinsip yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya penyelamatan emiten tekstil itu.

Menurut dia, penyelamatan PT Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal itu disampaikannya selepas menggelar kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, ada tiga prinsip yang mesti dipegang," kata Anindya seperti dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (3/11/2024).

Prinsip pertama, menurut dia, pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Berikutnya, prinsip kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

"Prinsip ketiga, stakeholders atau pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT, baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini," ujar Anindya.

Dia berpendapat, tiga prinsip itu dapat disebut sebagai tiga upaya middle ground atau jalan tengah dalam upaya penyelamatan PT Sritex. Ketiganya harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah tumbangnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab, jika tidak dilakukan, itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga mengimbau dunia usaha untuk tetap mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," kata Anindya Bakrie.

(Ahmad Islamy Jamil)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

IDXChannel – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai pemerintah harus mengambil langkah bijaksana dalam penyelamatan sengkarut polemik PT Sritex (SRIL).

Anindya menjelaskan, Kadin percaya pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan penyelamatan PT Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijaksana akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan cara intervensi langsung.

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelematan PT Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal itu disampaikannya selepas mengadakan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dikeluarkan untuk melindungi industri tekstil. Pernyataan itu menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk klaim bos Sritex yang menyebut regulasi itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub periode 2024–2029, Anindya Bakrie menilai penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex bisa mengurai benang kusut industri manufaktur nasional. Ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar persoalan serupa tidak terulang.

Menurutnya, upaya penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional.

"Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024).

Anindya pun percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Sebab, intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain.

Anindya berpendapat ada prinsip yang mesti dipegang agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global, sehingga sektor tersebut tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT baik pemerintah, pengusaha dan pekerja harus memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional.

“Tiga middle ground [jalan tengah] ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik,” tutur Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Pasalnya, hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

Menurutnya, kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat harus dilindungi. Oleh karena itu, pihaknya juga mengimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

“Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo,” ujar dia.

Anindya pun menegaskan bahwa peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

“Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global,” katanya.

Anindya mengungkapkan Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional.

Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

Tak hanya itu, dia menyebut Kadin bakal melakukan empat langkah untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri.

Anindya menambahkan bahwa selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain.

“Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur,” ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama dengan anak usahanya memiliki utang senilai Rp 14,42 triliun berupa kredit/pembiayaan dari bank dan multifinance. OJK juga membongkar kesiapan bank dan multifinance jika utang tersebut berakhir macet.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, Sritex mencatat eksposur kredit/pembiayaan senilai Rp 14,62 triliun kepada bank dan multifinance. Nilai kredit/pembiayaan itu disalurkan oleh 27 bank dan 3 multifinance.

“Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan,” ungkap Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Di samping itu, Dian menerangkan kesiapan bank dan multifinance jika risiko yang tidak diinginkan terjadi. Risiko yang diungkapkan Dian tak lain adalah jika terjadi kredit/pembiayaan yang diperoleh Sritex itu berakhir macet atau gagal bayar.

“Sementara itu, cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai, ya, untuk mem-backup potensi kerugian daripada bank,” beber Dian.

Dian menerangkan, bank merupakan lembaga intermediasi yang tugasnya adalah memberikan bantuan pendanaan berupa kredit/pembiayaan kepada suatu perusahaan, tak terkecuali Sritex. Setiap bank, dalam memberikan kredit/pembiayaan tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek.

“Ya, dari keamanan perkreditan termasuk masalah kemampuan Sritex untuk membayar, dan juga tentu saja memperhatikan perkembangan yang terjadi, dunia bisnis itu mungkin saja menghadapi persoalan-persoalan,” ujar Dian.

Kesiapan Bank

Dian menegaskan, tentu bank-bank punya mekanisme yang mapan dalam merespons debitur yang memang sedang menghadapi persoalan. Mantan Ketua PPATK ini menyebut bahwa bank telah memahami betul siklus dunia bisnis yang kerap kali mengalami tantangan dari waktu ke waktu.

“Sehingga memang prudential regulation atau ketentuan kehati-hatian di dalam konteks perbankan ini sudah mencantumkan hal tersebut,” jelas Dian.

Oleh karena itu, saat ini perbankan telah membentuk pencadangan yang cukup memadai terkait risiko kredit/pembiayaan yang ada pada Sritex. Adapun sang debitur yakni Sritex saat ini masih berupaya melakukan langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) guna merespons putusan pailit.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tanggal 21 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut. “Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Sritex memastikan status pailit ini tak memberi dampak terhadap operasional perusahaan yang saat ini masih berjalan normal. Dalam kunjungan pihak pemerintah belum lama ini, Sritex juga memastikan tak akan melakukan PHK kepada puluhan ribuan karyawannya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News