JAKARTA, investor.id – PT PP Tbk (PTPP) bersuara mengenai penghentian sementara (suspend) perdagangan saham yang membekap anak usahanya, PT PP Properti Tbk (PPRO). Emiten konstruksi pelat merah itu memastikan, suspensi tersebut tidak berdampak pada kinerja operasional PTPP.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyatakan, PTPP menghormati prosedur dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. “Keputusan (suspense) itu tidak memengaruhi PTPP secara operasional sebagai perusahaan induk. Perusahaan berkomitmen mengoptimalisasi kinerja dan pemenuhan target-target,” terang Joko kepada Investor Daily dikutip Rabu (16/10/2024).

Seperti diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menggembok perdagangan saham PPRO di seluruh pasar pada Selasa (15/10/2024) kemarin. Suspensi tersebut sehubungan dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU yang membelit PPRO, yang berujung pada penundaan pembayaran bunga obligasi oleh perseroan.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Lidia M. Pandjaitan mengumumkan, penghentian sementara perdagangan efek PPRO mengacu pada surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor KSEI-5403/DIR/1024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal penundaan pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B ke II (PPRO02BCN4) dan bertujuan untuk menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.

“BEI memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PPRO di seluruh pasar terhitung sejak Sesi I Call Auction perdagangan efek tanggal 15 Oktober 2024, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut,” jelas Lidia.

Berdasarkan data KSEI, PPRO akan menghadapi Obligasi jatuh tempo untuk Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B senilai Rp 163,5 miliar pada 14 Januari 2025 dengan bunga sebesar 10,6% atau Rp 4,33 miliar.

Direktur Utama PPRO Andek Prabowo menyampaikan, perseroan dalam kondisi PKPU tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran utang dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utang kepada kreditur kecuali pembayaran utang itu dilakukan ke seluruh kreditur.

“Oleh karena itu, selama proses PKPU terhadap perseroan masih berlangsung, maka pembayaran atas bunga Obligasi tidak dapat dilakukan/harus ditunda terlebih dahulu kepada pemegang Obligasi,” tutur Andek.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT PP Tbk (PTPP) bersuara mengenai penghentian sementara (suspend) perdagangan saham yang membekap anak usahanya, PT PP Properti Tbk (PPRO). Emiten konstruksi pelat merah itu memastikan, suspensi tersebut tidak berdampak pada kinerja operasional PTPP.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyatakan, PTPP menghormati prosedur dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. “Keputusan (suspense) itu tidak memengaruhi PTPP secara operasional sebagai perusahaan induk. Perusahaan berkomitmen mengoptimalisasi kinerja dan pemenuhan target-target,” terang Joko kepada Investor Daily dikutip Rabu (16/10/2024).

Seperti diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menggembok perdagangan saham PPRO di seluruh pasar pada Selasa (15/10/2024) kemarin. Suspensi tersebut sehubungan dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU yang membelit PPRO, yang berujung pada penundaan pembayaran bunga obligasi oleh perseroan.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Lidia M. Pandjaitan mengumumkan, penghentian sementara perdagangan efek PPRO mengacu pada surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor KSEI-5403/DIR/1024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal penundaan pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B ke II (PPRO02BCN4) dan bertujuan untuk menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.

“BEI memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PPRO di seluruh pasar terhitung sejak Sesi I Call Auction perdagangan efek tanggal 15 Oktober 2024, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut,” jelas Lidia.

Berdasarkan data KSEI, PPRO akan menghadapi Obligasi jatuh tempo untuk Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B senilai Rp 163,5 miliar pada 14 Januari 2025 dengan bunga sebesar 10,6% atau Rp 4,33 miliar.

Direktur Utama PPRO Andek Prabowo menyampaikan, perseroan dalam kondisi PKPU tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran utang dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utang kepada kreditur kecuali pembayaran utang itu dilakukan ke seluruh kreditur.

“Oleh karena itu, selama proses PKPU terhadap perseroan masih berlangsung, maka pembayaran atas bunga Obligasi tidak dapat dilakukan/harus ditunda terlebih dahulu kepada pemegang Obligasi,” tutur Andek.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdagangan saham PT PP Properti Tbk (PPRO) disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Selasa (15/10).

Melansir keterbukaan infomasi, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PPRO di seluruh pasar terhitung sejak sesi I Call Auction Perdagangan Efek tangga 15 Oktober 2024, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Penghentian sementara itu dilandasi berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor KSEI-5403/DIR/1024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Penundaan Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B ke-11 (PPRO02BCN4) serta dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.

“Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selau memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan,” tulis Bursa dalam pengumuman tersebut.

Sebelumnya, PPRO mengumumkan perseroan menunda pembayaran bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B yang seharusnya jatuh pada 14 Oktober 2024. Jumlah kupon yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 4,33 miliar.

Direktur Utama PP Properti, Andek Prabowo, mengatakan pada 7 Oktober 2024 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan perseroan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 hari.

PPRO selaku debitur dalam keadaan PKPU tidak boleh membayar utang dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utang kepada kreditur, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan ke seluruh kreditur.

“Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang PKPU, selama proses PKPU terhadap PP Properti masih berlangsung, maka pembayaran atas bunga obligasi tidak dapat dilakukan/harus ditunda terlebih dahulu kepada para pemegang obligasi," ujarnya dalam keterbukaan informasi, Senin (14/10).

Andek menuturkan, selama masa PKPU sementara, PP Properti akan melakukan kegiatan yang difasilitasi dan diawasi oleh Tim Pengurus.

”Saat ini, PP Properti sedang mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk melalui kondisi PKPU sementara dengan pendampingan dari konsultan hukum maupun financial advisor,” tuturnya.

Sekadar informasi, Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B memiliki nilai pokok Rp 163,5 miliar dan bunga 10,60% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 14 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong peningkatan pesat tingkat hunian hotel di Balikpapan, termasuk hotel milik anak usaha BUMN Karya, PT PP Properti Tbk. (PPRO), yakni Swiss-Belhotel Balikpapan.

Hotel yang dikelola oleh PT Hasta Kreasi Mandiri milik PPRO itu mencatatkan rata-rata okupansi kamar sejak awal Agustus 2024 hingga saat ini (month to date) mencapai hampir 90%.

Sebab, Swiss-Belhotel Balikpapan mendapatkan dampak positif dari geliat pembangunan IKN, terutama jelang persiapan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

Pada Juni lalu pemesanan kamar hotel untuk periode Juli hingga Agustus 2024 telah laris dipesan khususnya untuk acara puncak yakni periode 15-18 Agustus 2024.

Tidak hanya peningkatan okupansi kamar hotel, kebutuhan meeting room dan ballroom juga mengalami peningkatan tajam yang mencapai hampir 100%.

Direktur Utama PPRO Andek Prabowo mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi angin segar bagi industri perhotelan.

"Hal tersebut sangat berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja hotel kami, yaitu Swiss-Belhotel Balikpapan," katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/8/2024).

Andek mengatakan perseroan optimistis hotel yang dimiliki akan menjadi destinasi utama bagi para tamu yang mencari pengalaman menginap eksklusif.

Terlebih, hotel bintang empat milik PPRO tersebut menawarkan fasilitas lengkap. Selain itu, hotel pun berada di lokasi yang strategis.