Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan aturan penindakan bagi pedagang yang masih menjual rokok eceran per batang.

Peraturan tersebut sesuai dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No 17/2023 tentang Kesehatan yang telah diundangkan dan berlaku sejak 26 Juli 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa saat ini belum ada mekanisme penindakan yang tercantum dalam beleid anyar tersebut.

Kemenkes segera menyusun aturan turunan yang mengatur soal penindakan dan sanksi.

"Nanti akan dibahas [penindakan pedagang eceran] dan diatur di Permenkes," kata Nadia saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Kendati tak memberikan detail potensi mekanisme penindakan, pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan teknis larangan penjualan rokok per batang.

Di samping itu, Nadia mengungkap urgensi pemerintah untuk menerapkan larangan tersebut karena adanya peningkatan prevalensi merokok pada usia remaja dan dampak merokok terhadap kesehatan dinilai sangat merugikan.

Laporan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya berusia 10-18 tahun. Jumlah perokok kelompok anak dan remaja meningkat paling signifikan.

Dalam laporan tersebut ditunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dari kebijakan ini yaitu mengurangi prevalensi merokok pada masyarakat pada umumnya dan pada remaja secara khusus.

"Kita tahu pengeluaran pembelian rokok ini akan lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga," ujarnya.

Nadia mengimbau masyarakat dan berbagai pihak untuk berkomitmen dalam upaya menurunkan prevalensi merokok yang meningkat dan menimbulkan risiko tinggi pada kesehatan dan membengkaknya beban biaya ekonomi.

Namun, dia tak memungkiri adanya kontra dari sisi industri dan pekerja yang terancam kehilangan mata pencariannya dari industri hasil tembakau (IHT), khususnya para petani tembakau.

"Tentunya berbagai upaya dilakukan termasuk misalnya petani tembakau mendapat pendapatan yang tetap cukup walau tidak melalui industri tembakau," pungkas.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan tentang pelarangan menjual produk tembakau atau rokok secara eceran.

Larangan itu tercantum dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c dalam PP No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

"Secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," bunyi Pasal 434 ayat (1) huruf c.

Adapun, tujuan penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa rokok elektronik dalam PP Kesehatan dilakukan untuk menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok.

Dalam beleid PP kesehatan tersebut, sejatinya tidak ada sanksi yang dijatuhkan pemerintah untuk penjual rokok eceran.

Sanksi baru dijatuhkan terhadap pihak yang memproduksi tembakau dan elektronik dengan menggunakan bahan tambahan yang belum terbukti aman untuk kesehatan. Sanksinya berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi terhadap pelanggar Pasal 454 sampai dengan Pasal 458 dengan teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 454-Pasal 458 memuat soal produksi atau mengimpor rokok, menayangkan atau menyiarkan terkait dengan perokok dan produknya, memberikan produk rokok tembakau dan elektronik ke anak-anak, remaja hingga wanita hamil.

Dengan demikian, PP Kesehatan yang baru diteken Jokowi ini belum memuat sanksi untuk orang yang melanggar penjualan rokok eceran tersebut.