Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali menyebut aturan larangan menjual rokok secara eceran yang diterbitkan oleh pemerintah tidak berdampak ke ritel modern.

Ketua Aprindo Bali, Anak Agung Ngurah Agra Putra menjelaskan ritel modern sejak awal tidak menjual rokok secara eceran, sehingga tidak akan terpengaruh dengan larangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. “ Di ritel modern atau toko swalayan tidak terdampak. Karena rata - rata di toko swalayan tidak menjual (rokok) secara eceran,” jelas Agra saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (6/8/2024)

Agra menyebut yang akan terdampak aturan tersebut warung kecil atau toko kelontong, yang selama ini menjual rokok secara eceran. Praktek menjual rokok secara eceran memang sudah lama terjadi, termasuk di Bali, harga yang lebih murah menjadi lebih murah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dampak negatifnya banyak anak dibawah umur juga bisa membeli rokok secara eceran, karena harganya berkisar di Rp2.000 - Rp3.000 per batang, tergantung jenis rokok.

Dalam PP Nomor 28 larangan penjualan rokok secara ketengan tercantum dalam Pasal 434 ayat 1 poin c. Aturan itu menegaskan penjualan rokok tidak lagi boleh diedarkan dalam kemasan 'kiddie pack' atau kurang dari 20 pcs kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

“Mungkin yg akan terdampak lebih ke toko/warung rakyat (toko tradisional) yang memang mereka juga menjual rokok secara eceran,” ujar Agra.

Aprindo mencatat penjualan rokok di Bali sepanjang 2024 meningkat jika dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, khususnya jika dibandingkan dengan pandemi Covid - 19. Walaupun tidak menyebutkan angka spesifik, Agra menjelaskan penjualan tertinggi terdapat di ritel dengan format minimarket dan toko kelontong.

Tujuan pemerintah menerbitkan larangan tersebut untuk menekan penjualan rokok kepada masyarakat di bawah umur dan menekan penyakit yang disebabkan oleh rokok seperti TBC. Kemenkes mencatat Lebih dari 724.000 kasus TBC baru ditemukan pada 2022, dan jumlahnya meningkat menjadi 809.000 kasus pada 2023. Jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus sebelum pandemi yang rata-rata penemuannya di bawah 600.000 per tahun.

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai polemik di kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey yang menyayangkan PP Kesehatan yang seharusnya mereformasi dan membangun sistem dan layanan kesehatan sampai ke pelosok negeri, justru mematikan kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, PP Kesehatan yang disusun ini mencampuradukkan sektor kesehatan dan ekonomi, seperti terkait pengaturan penjualan produk tembakau.

Roy menjelaskan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, upaya masyarakat mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya, termasuk pedagang dan pelaku usaha.

"Jadi tidak bisa, seolah-olah dalam kebijakan, kesehatan harus menang, ekonomi kalah, atau sebaiknya. Harus balance. Artinya, sebagai bagian turunan dari UU Kesehatan, ya seharusnya PP ini fokus lah mengatur kesehatan. Bukan mengatur sampai bagaimana harus berjualan, berdagang," tegas dia dalam keterangannya, dikutip, Selasa (6/8/2024).

Aturan itu tertulis dalam PP Kesehatan yang tercantum dalam pasal 434 ayat (1) huruf c yang mencantumkan larangan menjual produk tembakau secara eceran satuan per batang. Selain itu, pasal 434 ayat (1) huruf e menambahkan pengaturan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Roy juga mempertanyakan bagaimana implementasi PP Kesehatan terutama terkait zonasi pelarangan penjualan sejauh 200m.

"Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana mengukurnya, mau pakai meteran? Apakah Satpol PP-nya turun ke lapangan, mengukur pakai meteran? Begitu juga dengan definisi tempat pendidikan yang sangat luas, apakah termasuk tempat kursus balet, kursus/bimbingan belajar, narasinya tidak spesifik. Maka, pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP Kesehatan ini akan multitafsir dan dapat menjadi pasal karet, karena tidak mudah dilaksanakan," paparnya.

Menurut Roy, sejak 12 tahun lalu, sektor pertembakauan sudah sepakat dan disiplin menjalani implementasi aturan mengenai pengamanan zat adiktif yang tercantum dalam PP No 109 Tahun 2012, Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Baginya yang menjadi urgensi saat ini adalah penertiban rokok ilegal.

"Kenapa pemerintah tidak fokus membasmi rokok ilegal yang sedang marak saat ini? Kenapa yang membayar cukai, yang berkontribusi bagi penerimaan negara, bagi pembangunan, bagi investasi tidak dilindungi? Dampak regulasi ini sampai ke hulu, ke petani tembakau. Pemerintah tidak memikirkan mitigasinya," ujarnya.

Dia juga mengatakan selama ini pelaku usaha pun tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut. Aprindo berharap pemerintah tidak mematikan ekonomi masyarakat dengan disahkannya PP Kesehatan ini.

"Kami sudah menaati, mulai dari pembatasan iklan, kami juga patuh menjual rokok untuk usia dewasa. Lah, kenapa sekarang ditambah pasal karet ini, yang ujungnya juga tidak dapat menjamin hilangnya rokok ilegal? Sejak awal kami tidak pernah dilibatkan, tidak diajak bicara dan tidak tahu menahu soal sosialisasi peraturan ini" jelas dia.

Senada dengan Roy Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menilai sejumlah aturan bagi produk tembakau, khususnya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta penjualan rokok eceran seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan akan mempersulit kondisi pedagang koperasi dan ritel yang tersebar di berbagai wilayah.

"Karena selama ini, rokok merupakan komoditas utama yang membantu omzet penjualan hingga 50%. Aturan ini jelas akan mempersulit pelaku usaha seperti kami," ujar Anang.

Anang melanjutkan selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel. Apalagi, banyak pedagang yang sudah ada terlebih dulu dibandingkan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

"Pemerintah seharusnya memikirkan posisi pedagang ritel yang sudah ada sebelum fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak tersebut didirikan," terangnya.

Selain itu, Anang juga menyatakan dengan adanya pelarangan tersebut terdapat potensi peralihan konsumsi ke rokok ilegal yang dapat menekan para peritel yang telah patuh untuk menjual rokok legal sesuai hukumnya. Penerapan regulasi ini dapat menyulitkan masyarakat dan pengawasannya juga masih menjadi pertanyaan.

"Masih banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daripada mengatur, apakah penjualan harus dilakukan secara eceran atau tidak? atau apakah penjualan boleh dilakukan dekat dengan lokasi tertentu?" jelas dia.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Luluk Nur Hamidah, menegaskan PP Kesehatan yang melarang penjualan rokok ketengan telah mengorbankan rakyat kecil. Ketentuan ini akan mematikan usaha mikro yang selama ini sudah eksis berjualan.

Luluk menegaskan pengetatan aturan rokok menyangkut urusan kesehatan masyarakat. Namun, pemerintah semestinya juga mempertimbangkan aspek ekonomi dari kebijakan yang akan berdampak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah, kata dia, seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan rakyat dengan perekonomian rendah. "Kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan tidak berpihak pada wong cilik. Lagi-lagi pelaku usaha mikro yang menjadi korban," ujarnya.

Menurut Luluk, dibandingkan melarang penjualan rokok ketengan, pemerintah seharusnya fokus memperdalam literasi tentang bahaya rokok kepada anak-anak. Kebijakan baru ini justru menambah masalah ekonomi kerakyatan baru, sementara tujuan utamanya belum tentu tercapai. "Saya berharap kebijakan larangan penjualan rokok ketengan bisa ditinjau ulang oleh pemerintah," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP No.28/2024 dapat melindungi rumah ta gga miskin. Dengan larangan penjualan rokok batangan, lanjutnya, dapat menekan pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok.

"Karena menurut BPS, rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok daripada untuk beli lauk pauk [sumber protein]. Ini tentu fenomena tragis," ujar Tulus saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Dia menilai langkah pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran menjadi kebijakan "pro poor" alias pro terhadap masyarakat miskin.

Secara substansi, kata Tulus, PP No.28/2024 dibutuhkan untuk mewujudkan kesehatan publik yang lebih baik. Larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dianggap sangat penting untuk melindungi anak anak dan remaja, agar tidak terlalu mudah mengakses rokok.

Tulus menyebutkan secara empirik, tingkat prevalensi merokok pada anak sudah mencapai 9,1% dari semula 8,5%.

"Ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Larangan penjualan rokok ketengan secara filosofis dan normatif, adalah hal yg tepat karena rokok adalah produk yang dikenai cukai, sudah seharusnya dibatasi promosi dan penjualannya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 28/2024.

Dalam aturan tersebut, rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya. Pada pasal 434 ayat 1 disebutkan larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pembatasan penjualan rokok juga menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Selanjutnya, dalam pasal 433 ayat 1 mengarahkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap industri hasil tembakau (IHT) atau rokok dan makanan minuman akan terdampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17/2024 tentang Kesehatan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya mendukung beleid tersebut yang berupaya mengatur kesehatan masyarakat. Namun, tak dipungkiri kebijakan itu akan memberikan dampak ke produksi industri.

"Kami pasti dukung. Bahwa itu berdampak terhadap industri sudah pasti berdampak. Cuma sekarang kita bagaimana upayanya agar dampaknya itu terutama terhadap produksi itu minim," kata Febri di Kantor Kemenperin, Rabu (31/7/2024).

Pihaknya akan kembali berunding dengan industri agar dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan menggodok strategi industri agar tetap bertahan.

Dalam hal ini, dia menyoroti potensi penurunan produksi industri rokok dan makanan minuman pengolahan yang akan dibatasi kandungan gula, garam, dan lemak.

"Memang akan berdampak terhadap produksi. Kami akan concern di produksi nanti kita duduk bersama-sama lagi lah sama produsen," tuturnya.

Di samping itu, Febri menyebut kemungkinan beberapa industri sudah ada yang memgadu ke pihaknya meskipun belum sampai terdengar ke telinga nya. Dia memastikan Kemenperin akan mencarikan solusi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap industri.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Yulia Astuti mengatakan aturan PP Kesehatan yang mengatur pengendalian GGL dan potensi pemberian cukai terhadap makanan minuman olahan tak langsung diterapkan.

"Terkait GGL memang di UU Kesehatan yang baru terkait pengendalian konsumsi GGL di pasal 194-195 memang tidak langsung berlaku, berlakunya terhitung setelah 2 tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan GGL jadi gak langsung, jadi sudah itu ditetapkan baru itu diberlakukan GGL nya. Pada saat pembahasan ini kita selalu libatkan industri, terkait kandungan dan kemasan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat meyakini penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok tak akan terdampak akibat adanya larangan penjualan rokok eceran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono Prianto menuturkan bahwa penerimaan cukai sesuai UU Cukai dan PMK No. 68/2024 tidak terpengaruh oleh pemberlakuan PP No. 28/2024.

“Cukai telah dibayar oleh pabrikan atau importir sebelum konsumen akhir membeli rokok. Jadi, pembeli rokok eceran tanpa satuan per batang masih tetap menanggung cukai rokok tersebut,” tuturnya, Rabu (31/7/2024).

Prianto menjelaskan pelunasan cukai untuk hasil tembakau dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai pada hasil tembakau sebagai barang kena cukai (BKC), sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2024.

Sementara itu, terdapat dua cara pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan hasil tembakau (rokok).

Pertama, pelekatan pita cukai atas rokok yang dibuat di Indonesia dilakukan di dalam pabrik. Kedua, pelekatan pita cukai atas rokok yang diimpor untuk dipakai dilakukan di negara asal barang kena cukai, di Tempat Penimbunan Sementara atau di Tempat Penimbunan Berikat.

Dengan kata lain, cukai telah lebih dahulu dibayar oleh perusahaan rokok, baik di pabrik maupun di Penimbunan Berikat, sebelum beredar di masyarakat.

Melihat aturan PP No.28/2024 yang mengatur lokasi penjualan rokok hingga jumlah minimal rokok yang dijual, memang terdapat potensi penurunan produksi dan penerimaan cukai.

Jauh ke depan, Prianto menilai sekalipun terjadi penurunan produksi dan penurunan penerimaan cukai rokok akibat kenaikan harga rokok dan pengetatan penjualan, hal tersebut menandakan bahwa target pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok tercapai.

“Jadi, ketika penerimaan cukai menurun karena penerapan PP No. 28/2024, pemerintah masih dapat mencapai target pengendalian dan upaya mengatasi dampak negatif dari rokok,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai terkontraksi sebesar 3,9% dipengaruhi oleh turunnya cukai hasil tembakau sepanjang semester I/2024.

Utamanya, akibat kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai dan total produksi hasil tembakau yang tumbuh namun mengalami downtrading. Hal tersebut berdampak pada penurunan CHT dari Gol I sekitar Rp4,5 triliun, sementara Gol II meningkat Rp0,3 triliun.

Senada, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa pengetatan penjualan rokok tersebut tidak akan berdampak pada penerimaan cukai.

Pada dasarnya, pajak berupa cukai dengan tujuan untuk mengendalikan objek cukai, mengawasi peredaran, mengatasi dampak negatif dari objek cukai, dan/atau menambah penerimaan negara.

“Untuk penjualan rokok eceran, itu bagi penerimaan negara enggak [berdampak], karena penjualannya kan dari pabrik, itu sudah per pak [bungkus],” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (31/7/2024).

Sebelumnya pada 26 Juli 2024, Jokowi resmi meneken beleid terkait pelarangan penjualan rokok secara eceran.

Tercantum dalam pasal 434 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengatur pelarangan penjualan produk tembakau atau rokok secara eceran. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa pengetatan penjualan rokok tersebut tidak akan berdampak pada penerimaan cukai.

“Untuk penjualan rokok eceran, itu bagi penerimaan negara enggak [berdampak], karena penjualannya kan dari pabrik, itu sudah perpak,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (31/7/2024).

Nirwala menjelaskan pengaturan pelarangan penjualan eceran rokok tersebut merupakan pembatasan yang bersifat non-fiskal. Menurutnya, kebijakan tersebut tepat dalam mendukung kebijakan fiskal yang mengenakan cukai pada produk tembakau.

Hal ini, kata dia, dalam rangka mengendalikan konsumsi dalam menurunkan prevalensi perokok aktif di dalam negeri.

“Ini contoh bauran kebijakan yang pas banget. Cukainya dapat, non-fiskalnya yaitu enggak boleh jualan rokok eceran,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan PP No. 28/2024, dalam pasal 434 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain aturan terkait penjualan eceran, pemerintah juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, yang tertuang pada huruf e dalam pasal yang sama.

Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah dipengaruhi sentimen rencana penaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025, pergerakan saham emiten produsen rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) juga diterpa regulasi pelarangan penjualan rokok eceran.

Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP tersebut, dan diumumkan kemarin, Selasa (31/7/2024

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang. Produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang dijual kepada yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan berlaku sejak diundangkan 26 Juli 2024.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," tulis penggalan Pasal 434 aturan tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Selain itu, setiap orang yang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dilarang menempatkannya pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; penjualannya dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan dilarang menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial serta media sosial.

Produk Susu Formula Dilarang Beriklan-Diskon

Lewat aturan yang sama, pemerintah juga melarang produsen atau distributor susu formula bayi memberikan diskon atau sesuatu dalam bentuk apa pun sebagai daya tarik penjual. Hal itu dinilai dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa: pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual," tulis Pasal 33 bagian C aturan tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Selanjutnya dalam poin D, dijelaskan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dilarang menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat dan influencer media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat. Pengiklanan susu formula bayi juga dilarang dalam bentuk apapun.

"Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang dan media sosial; dan/atau promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya," tulis bagian E dan F.

Larangan iklan susu formula bayi dikecualikan jika iklan dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan. Pengecualian dilakukan setelah memenuhi persyaratan seperti mendapat persetujuan menteri dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.

Selain itu, adanya aturan ini juga membuat produsen atau distributor susu formula bayi dilarang memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma, penawaran kerja sama, atau bentuk apa pun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan. Penawaran atau penjualan susu formula bayi juga dilarang dilakukan langsung ke rumah.

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, JAKARTA- Permusuhan terhadap produk tembakau seperti rokok semakin agresif, seiring penerbitan peraturan pelaksana UU No.17/2023 tentang Kesehatan. Teranyar, pemerintah telah menerbitkan PP No.28/2024 sebagai aturan pelaksana, yang salah satunya melarang penjualan rokok secara eceran, per batang.

Pemerintah menyebut tujuan pelarangan tersebut merupakan upaya menekan angka prevalesi, khususnya untuk perokok usia dini. Pada pasal 434 ayat 1 huruf c, PP No.28/2024, tertulis larangan “penjualan secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.”

Di sisi lain, penjual rokok eceran mayoritas adalah pedagang asongan, tersebar hingga pelosok desa. Pembeli rokok pun jauh-jauh hari telah dibatasi secara usia.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apakah peraturan tersebut akan berjalan efektif? Mengingat ‘kenakalan’ terutama usia remaja pun mendatangkan banyak akal, siapapun bisa membeli rokok secara bungkusan dengan berbagai cara seperti urunan, hingga menitipkannya kepada orang lebih dewasa.

Persoalan pelik lainnya, aturan ini menyasar para pedagang kecil asongan hingga gerai warung kelontong, sehingga memunculkan kesan merugikan perekonomian rakyat jelata. Sejauh ini hanya gerai modern yang membatasi penjualan rokok secara bungkusan.

Selain kendala dalam hal pelaksanaan, PP tersebut pun tidak memasukkan sanksi secara gamblang. Hanya saja, sanksi dijatuhkan kepada pihak yang memproduksi tembakau dan rokok elektrik dengan menggunakan bahan tambahan tidak aman untuk kesehatan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan penerbitan PP kesehatan tersebut sebatas bermotif mematikan industri hasil tembakau (IHT). Terlebih jauh, imbasnya terhadap pedagang eceran hingga petani tembakau.

Dia menilai tidak ada relevansi antara konsumsi rokok dengan penjualan di tingkat pedagang eceran. Larangan penjualan rokok eceran justruk akan mematikan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sana.

“Kalau sampai eceran-eceran ini diatur itu ngapain? Nggak ada urgensi, yang diatur itu cukup industrinya saja, mengapa samapi ke tingkat paling bawah, nanti malah memunculkan rokok selundupan,” ungkap Trubus.

Hal ini, menurutnya sangat paradoks terhadap kepentingan pemerintah kepada industri tembakau. Kepentingan itu, jelas Trubus, terkait penerimaan cukai hingga pembukaan lapangan kerja.

Rokok dan turunan tembakau masih jadi andalan penyumbang penerimaan cukai. Pada 2023, pemerintah bahkan menjaring penerimaan cukai rokok hingga Rp213,48 triliun, 91,78% dari target APBN 2023.

Cukai Hasil Tembakau alias CHT memiliki nilai jumbo dibandingkan cukai produk lainnya. Pada saat bersamaan cukai minuman alcohol, hanya menyumbang sekitar Rp8,10 triliun.

Tidak hanya itu, rantai produksi industri tembakau juga jadi gantungan hidup banyak orang. Tercatat, hingga sekarang terdapat 6,1 juta orang berpenghasilan di setiap rantai produksi tembakau.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengungkapkan penerbitan PP Kesehatan secara tidak langsung akan menekan penerimaan cukai ke depannya. Hal itu telah tercermin dari penerimaan CHT yang menurun pada tahun lalu.

“Ketika konsumsi berkurang, otomatis penerimaan cukai rokok akan berkurang. Kita lihat saja efektivitas kebijakan ini,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Persoalan kemudian, peneribatan PP Kesehatan inipun jadi tanda tanya besar bagi pemerintah, yang perlahan mengibaratkan penjualan rokok selayaknya barang haram. Alhasil, siapkah pemerintah memitigasi risiko berkurangnya penerimaan cukai hingga industri gulung tikar, bagaimana nasib 6,1 juta pekerja tembakau?

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan tentang pelarangan menjual produk tembakau atau rokok secara eceran.

Larangan itu tercantum dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c dalam PP No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

"Secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," bunyi Pasal 434 ayat (1) huruf c.

Adapun, tujuan penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa rokok elektronik dalam PP Kesehatan dilakukan untuk menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok.

Dalam beleid PP kesehatan tersebut, sejatinya tidak ada sanksi yang dijatuhkan pemerintah untuk penjual rokok eceran.

Sanksi baru dijatuhkan terhadap pihak yang memproduksi tembakau dan elektronik dengan menggunakan bahan tambahan yang belum terbukti aman untuk kesehatan. Sanksinya berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi terhadap pelanggar Pasal 454 sampai dengan Pasal 458 dengan teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 454-Pasal 458 memuat soal produksi atau mengimpor rokok, menayangkan atau menyiarkan terkait dengan perokok dan produknya, memberikan produk rokok tembakau dan elektronik ke anak-anak, remaja hingga wanita hamil.

Dengan demikian, PP Kesehatan yang baru diteken Jokowi ini belum memuat sanksi untuk orang yang melanggar penjualan rokok eceran tersebut.