Jakarta -

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik berbagai pihak. Aturan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengkritik pemerintah yang dinilai kerap membuat aturan tanpa adanya kajian dan riset.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," tutupnya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen SKT PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dengan lini produk mulai dari Dji Sam Soe hingga Magnum menjadi penopang pertumbuhan penjualan kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis Selasa (29/10/2024), HM Sampoerna membukukan penjualan Rp88,46 triliun pada kuartal III/2024. Realisasi itu naik 1,34% dari Rp87,29 triliun periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) membukukan penurunan volume penjualan rokok dan pangsa pasar secara tahunan pada Januari 2024 hingga September 2024.

Pengendali HM Sampoerna, Philip Morris International, melaporkan perkembangan kinerja hingga kuartal III/2024. Data menunjukkan terjadi penurunan volume penjualan dan pangsa pasar untuk Indonesia.

Jakarta -

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Simak Video: Gaprindo Singgung Kenaikan Peredaran Rokok Ilegal di RI

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Berburu saham rokok WIIM, HMSP, hingga GGRM yang masih dibanderol dengan valuasi terdiskon setelah kabar pemerintah yang tidak mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2025.

Pergerakan harga saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM), PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) kompak menguat dengan kisaran 5% pada perdagangan Selasa (24/9/2024) hingga pukul 14:00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisikan terbaru target saham saham Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) usai cukai rokok dirancang naik 5% pada 2025.

Pergerakan harga saham PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) berlawanan arah sepekan terakhir.

Sampai dengan Jumat (13/9/2024), harga saham HMSP tercatat menguat 0,67% ke Rp750 dalam sepekan.

Sedangkan, saham GGRM justru terkoreksi 0,93% ke Rp16.000 sepanjang periode yang sama.

Dari kacamata konsensus sekuritas yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (13/9/2024), mayoritas atau sebanyak 11 dari 19 memberikan rekomendasi beli untuk saham HMSP. Sisanya, 5 analis memberikan peringkat hold dan 3 analis jual.

Adapun, target harga saham HMSP berada di Rp828,93 dalam 12 bulan ke depan.

Sementara itu, mayoritas atau sebanyak 9 dari 19 sekuritas yang mengulas saham GGRM memberikan rekomendasi jual. Sisanya, 5 menyematkan peringkat beli dan 5 hold.

Banderol harga saham GGRM terkini telah melewati target menurut konsensus di Rp15.577 dalam 12 bulan ke depan.

Sebagaimana diketahui, tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal mengalami kenaikan lagi pada 2025. Perubahan tarif cukai ini seiring berakhirnya tarif multiyears 2023-2024. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan tarif cukai rokok naik minimal 5% pada tahun depan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif tersebut hanya berlaku untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara untuk jenis rokok dari Sigaret Kretek Tangan (SKT), DPR mendorong pemerintah untuk membatasi kenaikannya.

“Membatasi kenaikan CHT pada jenis SKT untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan soal CHT, Selasa (10/9/2024).

Kenaikan tarif ini diketahui lebih rendah dari tarif multiyears 2023 dan 2024 yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun untuk semua golongan.

Ke depannya, DPR turut meminta pemerintah segera merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1-15 tahun.

Selain itu, kenaikan tarif juga harus mempertimbangkan faktor kesehatan, pengawasan, penerimaan negara, dan keberlangsungan usaha. Penyesuaian tarif ini sebelumnya tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi dasar perumusan RAPBN 2025.

Di mana disebutkan bahwa intensifikasi kebijakan tarif CHT akan dilakukan melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Saat ini, cukai hasil tembakau masih menjadi komoditas utama penyumbang kas negara meski tarifnya sudah dinaikkan sepanjang dua tahun terakhir.

Sementara dalam Buku II Nota Keuangan yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi pada 16 Agustus lalu, tarif CHT akan sangat mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai melalui tarif multiyears yang moderat serta penyederhanaan layer hasil tembakau.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Kebijakan kenaikan cukai 0% atau moderat diperkirakan belum cukup mendorong volume penjualan produsen rokok tier 1. Karena itu, rekomendasi untuk sektor rokok tetap netral. Lantas, bagaimana dengan prospek saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM)?

RHB Sekuritas mengungkapkan, volume penjualan produsen rokok tier 1 tertekan karena perilaku downtrading yang telah berlangsung dalam dua tahun terakhir akibat pelemahan daya beli dan peredaran rokok ilegal. Selain itu, selisih antara cukai tier 1 dan tier 2 yang makin lebar membuat konsumen memilih alternatif yang lebih murah.

Seperti disebutkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Utama 2025 dan APBN 2025, pemerintah berencana memperkuat kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui struktur tarif multi-tahun, kenaikan tarif moderat, penyederhanaan layer, dan pengurangan disparitas tarif antar layer. Namun, target penerimaan cukai yang lebih rendah bukan berarti tidak ada kenaikan, seperti yang terjadi pada 2018 dan 2021.

“Kami memperkirakan kenaikan tarif yang moderat untuk meminimalkan kesenjangan antara tier 1 dan tier 2,” tulis RHB Sekuritas dalam risetnya.

Lebih lanjut, perusahaan efek itu menjelaskan bahwa meskipun kebijakan mendatang dapat mempersempit kesenjangan cukai, yang saat ini Rp 432/batang untuk rokok kretek mesin (SKM) atau lebih dari 2 kali dibandingkan tahun 2019, konsumen dapat memilih rokok tier 2 yang harganya 20% lebih murah dari rokok tier 1 karena daya beli melemah. Selain itu, setiap kenaikan harga tier 1 adalah kesempatan bagi tier 2 untuk menaikkan harga.

Dengan ekspektasi kenaikan cukai 0% atau moderat, RHB memperkirakan pemain rokok tier 1 akan menaikkan harga yang sedikit lebih tinggi untuk memperbaiki margin daripada volume guna mencapai pertumbuhan laba. Margin laba kotor (grossprofitmargin/GPM) HM Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) telah berada di bawah 20% atau di bawah level pra Covid-19, sehingga pertumbuhan laba terbatas.

Adapun dampak penuh dari kebijakan kenaikan cukai 0% atau moderat akan terlihat pada kuartal II-2025. Hingga semester I-2024, volume penjualan industri rokok tumbuh 3,1%. HMSP dan GGRM mencatat penurunan volume penjualan, yang menunjukkan pangsa pasar tier 2 berkembang akibat downtrading.

“Kami memperkirakan dampak dari kenaikan cukai yang lebih ringan akan netral bagi pemain tier 1, karena keputusan kenaikan cukai tahun 2025 bergantung pada keputusan pemerintah pada tahun ini,” jelas RHB.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Sementara itu, hasil survei RHB menunjukkan bahwa HM Sampoerna (HMSP) merupakan satu-satunya produsen yang menaikkan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) pada Agustus 2024, terutama Marlboro Red, A-Mild, dan Sampoerna Kretek sebesar 2,5-3,2% mom.

Kenaikan harga A-Mild sebesar 3,2% mom menjadikannya SKM termahal, kecuali Surya Pro Exclusive yang merupakan produk premium. Hal itu diperkirakan bakal mendorong Gudang Garam (GGRM) untuk menaikkan harga pada September tahun ini.

Sebab itu, menurut RHB, HMSP merupakan opsi yang lebih baik bagi investor karena eksposurnya yang lebih besar di segmen rokok kretek tangan (SKT), menyumbang 30% terhadap total pendapatannya dibandingkan GGRM yang kurang dari 10%.

“Peralihan ke SKT yang lebih terjangkau akan menguntungkan HMSP, sehingga memungkinkan HMSP mempertahankan pertumbuhan volume yang datar meski terjadi penurunan di industri. Selain itu, HMSP secara konsisten membayar dividen dengan rasio pembayaran sekitar 100%,” sebut RHB.

RHB menetapkan saham HM Sampoerna (HMSP) sebagai pilihan utama. Rekomendasi saham HMSP adalah beli dengan target harga Rp 970. Sebaliknya, jual saham Gudang Garam (GGRM). Target harga saham GGRM sebesar Rp 13.700.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) diprediksi akan menjadi salah satu penerima manfaat dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.

Dalam riset terbarunya, Tim Analis Maybank Sekuritas Indonesia mengulas saham-saham yang berpotensi menerima manfaat dari APBN 2025.

Jakarta: Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dengan segala pengaturannya terhadap produk tembakau berpotensi membuka peluang bagi produksi rokok ilegal untuk tumbuh. Akhirnya hal ini bisa menyebabkan penurunan penghasilan hingga PHK di pabrik-pabrik rokok legal yang resmi beroperasi.

Menurut Sudarto, keputusan pemerintah ini sangat mengecewakan karena aspirasi dan masukan dari pihaknya tidak diperhatikan selama proses penyusunan beleid tersebut. Padahal selama ini, pihaknya kerap kali menyampaikan aspirasi kepada kementerian/lembaga hingga Presiden untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan regulasi. Akan tetapi, masukan serikat pekerja tidak pernah didengar.

“Namun, sangat disayangkan bahwa transparansi dalam penyusunan aturan ini sangat minim. Informasi mengenai PP ini kami peroleh dari media dan bahkan audensi kami dengan Menteri Kesehatan (Menkes) tidak pernah diterima langsung," ujar Sudarto, Jumat, 16 Agustus 2024.
Tak ayal, federasi yang dipimpin Sudarto ini merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan PP Kesehatan. Mulai dari penyusunan draft hingga akhirnya beleid ini ditandatangani, aspirasi dan masukan dari kalangan serikat pekerja tembakau tidak pernah diakomodir.

Baca juga: Kenaikan Cukai Rokok Disarankan Moderat dan Multiyears, Ini Alasannya

Tak berjalan mulus

Saking mengecewakannya, Sudarto pun mendengar bahwa dalam proses harmonisasi antar kementerian tidak berjalan mulus. Bahkan, ada kementerian yang tidak menandatangani draft tersebut, sekaligus menunjukkan adanya sikap tidak transparan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ini jadi bukti bahwa ada kekurangan transparansi dalam penyusunan dan pengambilan keputusan ini. Sehingga, menimbulkan keraguan mengenai kepentingan yang mendasari pengesahan PP ini,” tegas dia.

Sudarto meyakini, pengesahan PP Kesehatan 28/2024 ini akan menjadi ancaman serius terhadap industri tembakau. Pasalnya, kebijakan ini mengandung berbagai pengetatan yang akan berdampak negatif pada industri tembakau beserta seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Seperti yang marak dibicarakan, pengetatan dalam bentuk larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan dan tempat bermain anak.

Menanggapi risiko tersebut, Sudarto mengaku pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap PP Kesehatan serta konsolidasi internal. Dia tengah melakukan evaluasi atas PP ini dan merencanakan langkah-langkah advokasi baik litigasi maupun non-litigasi.

“Kami akan menentukan langkah selanjutnya dalam waktu dekat untuk memastikan hak-hak pekerja dan keberlanjutan industri tembakau tetap terlindungi," ungkap dia.

Satu hal yang pasti, lanjut Sudarto, pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan pekerja di sektor tembakau dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan industri dan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

Gugatan ke MA

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024," kata Ali dalam diskusi media di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran.

Hal tersebut kata dia, akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Seharusnya mulai hari ini sampai 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja. Sekarang, PP ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha," ujarnya.

Terakhir, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

"Dampak negatif mulai dari penurunan omzet dan kesejahteraan pelaku usaha kecil, sampai ke modus pungutan liar yang bisa membebani dan mengganggu stabilitas masyarakat," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Selain itu, aturan tersebut juga melarang penjualan secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes dikutip dari laman resmi Kemenkes.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.