Bisnis.com, JAKARTA — Ramalan nasib pergerakan saham Gudang Garam (GGRM) terbaru setelah Bandara Dhoho yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur, diresmikan pada Jumat (18/10/2024).

Rapor pergerakan harga saham emiten produsen rokok milik keluarga konglomerat Susilo Wonowidjojo PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) langsung tancap gas ke zona hijau di Rp15.675 pada sesi pembukaan Jumat (18/10/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melarang penjualan produk tembakau atau rokok eceran. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP ini pada 26 Juli 2024, dan salinannya tersedia di situs JDIH Kementerian Sekretariat Negara sejak 29 Juli 2024.

Dalam Pasal 434 PP Kesehatan, disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran per batang," kecuali untuk cerutu dan rokok elektronik. Selain itu, peraturan ini juga membatasi lokasi penjualan produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk melarang penjual menempatkan produk tersebut di sekitar pintu masuk dan keluar atau di area yang sering dilalui.

Pembatasan lain dalam PP ini mencakup larangan penjualan kepada orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil, serta di area sekitar satuan pendidikan atau tempat bermain anak dengan radius 200 meter. Penjualan melalui situs web atau aplikasi komersial juga dilarang, kecuali terdapat verifikasi umur.

PP Kesehatan yang memiliki 1.127 pasal ini menggantikan 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya.

Aturan pembatasan rokok dalam PP Kesehatan ini telah menjadi perbincangan hangat. Meskipun bertujuan menekan prevalensi merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat, banyak pengusaha yang menentang keras aturan tersebut. Apa yang sebenarnya menjadi alasan penolakan dari kalangan pengusaha? Berikut beberapa faktor yang sering mereka ungkapkan:

1. Berpotensi Menimbulkan PHK Massal

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM – SPSI), Sudarto AS, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Menurut Sudarto, industri hasil tembakau (IHT) saat ini mampu menyerap lebih dari 6 juta pekerja, sehingga regulasi yang mengancam keberlangsungan industri ini akan berdampak signifikan pada kehidupan jutaan orang.

“Ada sekitar 6 juta pekerja yang hidup dari industri hasil tembakau. Anggaplah dari 6 juta itu, masing-masing memiliki 2 anak, maka sudah 24 juta orang yang bergantung pada sektor ini,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai PP 28/2024 dan RPMK yang digelar pada Rabu, 11 September 2024.

Sudarto juga menegaskan bahwa meskipun peraturan ini berfokus pada distribusi produk tembakau, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga meluas ke pekerja hingga petani tembakau. "Memang aturan dalam PP Kesehatan ini menyasar pada hilir. Namun, kalau penjualan turun, industri akan turun, tenaga kerja juga akan turun," lanjutnya.Dengan demikian, regulasi ini dikhawatirkan tidak hanya akan merugikan pengusaha, tetapi juga berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi pekerja di sektor tembakau.

“Kami tidak anti dengan regulasi, tapi regulasi juga tidak boleh mengganggu kepastian pekerjaan dan kepastian berpenghasilan karena itu bagian dari hak pekerja sebagai warga negara yang harus dilindungi”, tutup Sudarto.

2. Dampak Destruktif pada Industri Hasil Tembakau

Sejalan dengan pernyataan Sudarto, Franky Sibarani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga menyuarakan keberatannya terhadap pengesahan PP Kesehatan ini. Menurut Franky, regulasi tersebut bisa menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan saat pandemi Covid-19. "Kalau pas Covid-19 pendapatan kita turun, tapi di berbagai perusahaan mungkin masih bisa mengatur shift-nya, atau mengatur dengan bekerja dari rumah. Pendapatan memang berkurang, ada juga PHK, tapi kalau ini tidak. Industrinya yang dihentikan," keluhnya.

Dalam konferensi tersebut, Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor lainnya menolak beberapa pasal dalam PP Kesehatan dan RPMK, yang dianggap berpotensi menghancurkan industri tembakau. Beberapa ketentuan yang ditolak termasuk penerapan standar kemasan polos yang menghilangkan identitas merek tembakau, pemberlakuan batas tar dan nikotin, serta larangan penjualan dalam radius tertentu.

3. Mengancam Keberlangsungan Usaha Pedagang Pasar

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menyampaikan alasan penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan. Sejumlah pasal yang melarang penjualan produk tembakau dalam peraturan tersebut dianggap mengancam keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Ketua Umum Aparsi, Suhendro, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa penerapan PP Kesehatan ini berpotensi membahayakan kelangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain, serta larangan menjual rokok secara eceran. Menurutnya, aturan tersebut masih sangat rancu untuk diterapkan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya, banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak bergantung pada penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ujarnya.

Suhendro menambahkan bahwa larangan terhadap produk tembakau dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang baru mulai pulih setelah terdampak pandemi. "Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20-30 persen, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha, karena komoditas ini merupakan penyumbang terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tuturnya.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | OYUK IVANI S SULTAN ABDURRAHMAN ANTARA

IDXChannel - Para pedagang warung kelontong menghadapi tantangan besar akibat berbagai aturan larangan penjualan rokok yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, seperti larangan penjualan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penjualan rokok eceran.

Menyikapi hal tersebut, para pedagang melakukan aksi dengan mengibarkan bendera setengah tiang di depan warungnya. Langkah ini diambil untuk mengekspresikan rasa kekecewaan para pedagang atas PP 28/2024 yang dianggap membatasi hak mereka untuk berdagang dan mencari nafkah.

“Kami mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk protes terhadap PP 28/2024. Peraturan ini tidak memikirkan nasib rakyat kecil seperti kami,” ujar seorang pemilik warung kelontong, Mamat, di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dia juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali aturan tersebut dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Sebab, PP 28/2024 dinilai tidak hanya menuai kecaman, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengekangan yang membatasi kebebasan ekonomi pedagag kecil.

Dengan adanya larangan penjualan rokok tersebut, para pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok kini terancam gulung tikar.

Selain akan menurunkan omzet secara signifikan, Mamat menegaskan, PP 28/2024 juga berpotensi menyebabkan pengangguran.

“Seharusnya, para pedagang kecil itu diberikan perlindungan dan dukungan, bukan malah dibebani dengan aturan berlebihan yang menambah penderitaan kami. Kami menuntut keadilan dan kebebasan ekonomi. Biarkan kami bisa berjualan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami,” kata dia.

Senada, pemilik warung kelontong lainnya, Iwan menambahkan, PP 28/2024 malah menambah beban bagi para pedagang. Menurutnya, peraturan ini merupakan langkah mundur dalam memberikan hak dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil.

Para pedagang warung tersebut meminta pemerintah untuk mendengarkan suara mereka dengan meninjau kembali PP 28/2024.

“Kami minta pemerintah cari solusi yang lebih adil. Jangan lupakan kami, para pedagang kecil, yang hanya berjuang hari demi hari untuk mengisi perut keluarga kami,” ujar dia.

Melalui aksi pengibaran setengah tiang ini, kata dia, diharapkan dapat menggerakan hati pemerintah untuk bertindak demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat, termasuk bagi para pedagang kecil.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PP tersebut memiliki sejumlah ketentuan penting yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi penjualan serta penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik.

Salah satunya larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang atau ketengan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c PP 28/2024.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," tulis Pasal tersebut.

Pasal 434 ayat (1) huruf e PP 28/2024 mengatur larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

PP ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk kesehatan akibat konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik serta melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

Peraturan ini merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan UU Kesehatan yang baru disahkan, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi prevalensi merokok di masyarakat.

(Dhera Arizona)

Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) menolak aturan larangan penjualan rokok diberlakukan. Kebijakan yang disoroti adalah larangan penjualan rokok batangan (keteng) dan larangan penjualan rokok 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

Adapun larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sekretaris Umum Perpeksi Wahid mengatakan modal penjualan dari toko kelontong sendiri diserbu cukup kecil berkisar Rp 5 jutaan. Jika kebijakan itu diberlakukan maka diprediksi akan menggerus pendapatan dari pedagang bahkan diprediksi bisa gulung tikar.

Kondisi itu terjadi karena pendapatan dari rokok sendiri cukup besar untuk pedagang kelontong hingga 60%-70%. Ditambah biasanya konsumen membeli rokok juga akan membeli produk lain, jadi pendapatannya akan lebih besar tergerusnya.

"Jadi memang kenyataanya mungkin bisa 60% diperkirakan gulung tikar. Karena menarik pelanggan itu yang tadinya beli rokok, ya tiba-tiba beli kopi, nanti minuman-minum itu dipajang nanti itu dibeli. Jadi impact-nya kalau nggak ada rokok besar," kata dia dalam konferensi pers, Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Padahal menurut dia penjualan batangan membantu selera konsumen yang menengah bawah.

"Kalau nggak boleh menjual eceran, itu pasti terdampak, sebesar apa sih modal pedagang kelontong antara Rp 5 jutaan, kalau rokok kan macam-macam, selera konsumen kan macam-macam, kalau dilihat modal pelaku usaha tidak akan mampu ujung-ujungnya akan kalah dengan pelaku usaha lainnya," jelas dia.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi juga menegaskan pihaknya menolak aturan larangan penjualan rokok itu. Karena menurutnya omzet dari ritel kecil atau UMKM didominasi dari penjualan rokok.

"Anggota koperasi kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok omzetnya 50% dengan aturan ini menekan kami pelaku ritel. Di mana kami tidak melakukan pelanggaran penjualan pembatasan usia makin overlapping. Kami menolak kami akan upayakan PP ini dibatalkan," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

Gugatan ke MA

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024," kata Ali dalam diskusi media di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran.

Hal tersebut kata dia, akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Seharusnya mulai hari ini sampai 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja. Sekarang, PP ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha," ujarnya.

Terakhir, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

"Dampak negatif mulai dari penurunan omzet dan kesejahteraan pelaku usaha kecil, sampai ke modus pungutan liar yang bisa membebani dan mengganggu stabilitas masyarakat," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Selain itu, aturan tersebut juga melarang penjualan secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes dikutip dari laman resmi Kemenkes.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha, pedagang kecil hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendesak pemerintah mencabut aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP No.28/2024.

Kebijakan larangan penjualan rokok eceran disebut dapat merugikan pedagang kecil hingga pedagang ritel. Bahkan, pengusaha ritel berpotensi kehilangan pendapatan hinga Rp21 triliun imbas dari regulasi tersebut.

IDXChannel - Asosiasi pengusaha kompak menolak sejumlah poin pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan.

Pengusaha berpendapat poin tersebut merugikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Asosiasi yang menolak PP Kesehatan itu adalah Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Kemudian Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Poin yang ditolak adalah Pasal 434 mencakup larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan penjualan rokok eceran, serta larangan pemajangan produk tembakau di tempat berlalu lalang.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah menilai, PP Kesehatan mengancam pengusaha kecil. Dia menyebut, penjualan di ritel modern sebesar 15 persen berasal dari rokok dengan nilai mencapai Rp40 triliun.

"Dengan diberlakukannya PP Kesehatan bisa menghilangkan penjualan toko 53 persen. Kalau zonasi ini dijalankan, berarti kehilangan pendapatan Rp21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, aturan tersebut tidak bisa diterapkan karena sejumlah pengusaha yang menjual rokok sudah lebih dulu berdiri. Dia memberi contoh penjualan di mal, di mana terdapat pusat permainan anak-anak dengan ritel dan restoran yang juga menjual rokok.

Sementara, Ketua Umum Aparsi, Suhendro meminta pemerintah untuk membatalkan PP Kesehatan. Menurutnya, omset pedagang di pasar rakyat bisa menurun dan akan berimbas kepada penurunan pendapatan daerah. Mengingat omset anggota pasar rakyat sangat bergantung dari penjualan rokok.

"Kami berharap pemerintah baru, pasti Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Kesehatan (Menkes) baru semua. Ini tolong dibatalkan atau ditinjau ulang, karena banyak pasal-pasal kontroversial, banyak dampak-dampak yang memengaruhi kami," ujar Suhendro.

Aturan yang ada sebelum PP Nomor 28 diterapkan sudah dijalankan dengan baik. Seperti melarang penjualan rokok kepada anak usia di bawah 21 tahun dan memajangnya di belakang kasir agar penjualannya bisa diawasi penuh.

Berdasarkan hal tersebut, dia mendesak pemerintah menundanya. Dia memastikan, seluruh pedagang saat ini telah menjalankan aturan untuk tidak menjualnya kepada individu yang belum cukup umur.

"Kita tanya umurnya (konsumen), (rokok) simpannya ya harus di posisi yang ada petugasnya itu di kasir. Dan kita ada janji (pertemuan) dengan Pak Budi Menteri Kesehatan untuk membahas ini," katanya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) berencana melakukan uji materil terhadap aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024.

Ketua Umum Keris, Ali Mahsun Atmo mengatakan bahwa larangan penjualan rokok secara eceran hingga zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal mematikan puluhan juta UMKM. Aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 itu dinilai diskriminatif dan tidak adil bagi pedagang kecil.

Padahal, menurut Ali, pihaknya telah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan sejak Desember 2022. Para UMKM termasuk pedagang kecil disebut menggantungkan sebagian pendapatan mereka dari penjualan rokok.

Selain itu, dia juga menilai aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter tersebut justru bakal memicu adanya modus pungutan liar [pungli] di kalangan aparat negara dalam implementasinya di lapangan.

"Kami menolak PP 28/2024 dan mendesak Jokowi dan Presiden terpilih [Prabowo Subianto] untuk mencabut dan menarik aturan ini," ujar Ali, Selasa (13/8/2024).

Ali memastikan, pihaknya akan terus mendorong aksi penolakan terhadap aturan tersebut melalui jalur politik maupun hukum. Bahkan, menurutnya, Keris bersama 125 organisasi yang dinaunginya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 434 dan pasal 194.

Adapun, dalam pasal 434 memuat larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan. Sementara pada pasal 194 memuat tentang aturan penjualan hingga pengenaan cukai terhadap produk pangan olahan tertentu sebagai upaya pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak.

"Insyaallah sebelum Prabowo dilantik jadi presiden kita akan ajukan [judicial review], mungkin minggu pertama atau pertengahan September," kata Ali.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan jualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Gaprindo, Benny Wahjudi, mengatakan bahwa aturan larangan penjualan rokok rceran yang tertuang dalam PP No.28/2024 justru bakal menguntungkan para pelaku rokok ilegal.

Menurutnya, bisnis rokok ilegal itu semakin tumbuh masif di masyarakat, sedangkan bisnis rokok legal yang rutin menyumbang cukai dianggap semakin disulitkan.

"Kami khawatir dengan makin banyak peraturan yang menyulitkan, yang paling untung siapa sih? Sebenarnya yang paling untung itu rokok ilegal karena selama ini mereka enggak mengikuti aturan," kata Benny, Selasa (13/8/2024).

Dia pun blak-blakan bahwa kondisi industri rokok putih semakin lesu. Produksi terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir dari 15,2 miliar batang pada 2019 menjadi 9,8 miliar batang pada 2023.

"Kita turun itu 10% per tahun, dengan adanya ketentuan baru ini dan pedagang mengalami kesulitan, tentunya penurunan akan lebih besar bisa mencapai 11-12% per tahun," ungkap Benny.

Di sisi lain, rokok ilegal semakin tumbuh di masyarakat seiring tarif cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun pemerintah sepakat menentang rokok ilegal tanpa cukai, menurut Benny tindakan nyata untuk pemberantasan rokok ilegal belum dirasakan sampai saat ini.

"Kami justru sangat berharap kepada pemerintah, itu ada rokok ilegal tolong dong diberantas, kami terus terang aja dengan adanya rokok ilegal ini kami sangat dirugikan. Tapi enggak ada yang action [aksi], itu masalahnya," jelasnya.

Adapun, sebagai langkah lanjutan dalam menentang aturan rokok terbaru tersebut, Gaprindo disebut tengah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan judicial review PP No.28/2024 ke Mahkamah Konstitusi. Musababnya, sejumlah industri lainnya seperti industri makanan dan minuman (mamin) juga terkena imbas dari beleid tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pedagang pasar, koperasi, warung kelontong hingga ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, sejumlah asosiasi dan perhimpunan yang menentang beleid tersebut antara lain, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Para pelaku usaha mempermasalahkan adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan dan zonasi larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Akrindo, Anang Zunaedi, menekankan bahwa aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 dipastikan bakal merugikan toko-toko ritel. Dia menyebut terdapat 900 lebih anggota Akrindo dengan 1.050 toko-toko lokal yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari penjualan rokok.

"Bahkan, anggota koperasi yang kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok ini karena omzetnya mencapai 50%," kata Anang, Selasa (13/8/2024).

Dia pun menganggap aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal menimbulkan konflik sosial di samping adanya konflik ekonomi. Musababnya, Anang mengakui tidak sedikit anggota koperasi yang tokonya bahkan berada dalam lingkungan pondok pesantren dan satuan pendidikan lainnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Keris, Ali Mahsun menyebut PP No.28/2024 tidak adil dan diskriminatif karena berisiko mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat.

Bahkan, aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter itu dianggap Ali bakal memicu adanya modus pungli di kalangan aparat negara.

"Sejak Desember 2022 kami tegas ke Jokowi agar tidak melarang penjualan rokok eceran," ucapnya.

Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti, menyebut pasal 434 PP No.28/2024 menjadi pukulan keras bagi pedagang di pasar. Musababnya, penjualan rokok di kalangan pedagang pasar rata-rata menyumbang hingga 30% dari total pendapatan.

"Rokok salah satu komoditas fast moving cepat menjadi penopang omzet mereka," kata Herninta.

Dia pun mendesak agar aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 ditinjau ulang untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.