Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perumda Pembangunan Sarana Jaya semakin gencar mengembangkan lini bisnis properti dengan mengoptimalkan aset lahan yang dimilikinya. Dalam menggarap bisnis properti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini tak membangun proyek hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi juga menggarap proyek hunian komersial.

Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra menambahkan pihaknya telah mengkaji dan melakukan studi dimana saja aset-aset yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pendapatan perusahaan.

Ia mengungkapkan, Sarana Jaya kini tercatat memiliki total aset sekitar 80 hektare (ha). Dimana cadangan lahan atau landbank terdapat sebanyak 40 ha yang tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur , dan Jakarta Selatan.

“Landbank di Jakarta Selatan akan dikembangkan untuk proyek hunian untuk segmen menengah ke atas. Sedangkan lacan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur akan dikembangkan hunian komersial dan terjangkau,” kata Andira, Kamis (31/10).

Sarana Jaya melihat prospek bisnis properti di wilayah Jakarta masih sangat cerah. Apalagi, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sektor perumahan sebagai program prioritas dengan mengusung target 3 juta rumah per tahun.

Andira mengatakan siap mendukung program pemerintah pusat tersebut. Bahkan untuk memperkuat bisnis propertinya, Sarana Jaya sudah menjajal bisnis baru dengan memproduksi produk cat merek Warna Jaya Paint. Ekspansi ini dilakukan perusahaan lantaran melihat potensi bisnis turunan dari sektor properti itu sangat besar.

“Sektor properti memiliki sekitar 185 industri ikutan yang menjadi bisnis turunannya. Oleh karena itu, Sarana Jaya terus berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha ke bisnis turunan properti, salah satunya produk cat. Selanjutnya, kami juga akan menjajaki diversifikasi ke produk turunan properti lainnya,” kata Andira

Bangun Proyek Hunian Komersial

Sebagai langkah awal untuk menggenjot bisnis properti, Sarana Jaya meluncurkan proyek hunian komersial bertajuk Warna Fine Living di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Proyek yang mengusung konsep modern-resort dengan desain yang compact itu sudah groundbreaking pada 31 Oktober 2024.

Warna Fine Living dikembangkan di lahan 1 ha yang akan dibangun dalam beberapa tahap. Untuk fase pertama, Sarana Jaya akan membangun 53 unit rumah tapak dan 10 unit SOHO (Small Office Home Office) di atas lahan 8.655 meter persegi (m²).

Ada dua tipe rumah tiga lantai yang dipasarkan. Pertama, Tipe Amethyst dengan luas tanah 7x12 meter dan luas bangunan 107 m². Kedua, Tipe Irish degan tanah 6x11 meter dan luas bangunan 148 m²

“Setiap unit dilengkapi dengan fasilitas rooftop di lantai teratas. Harga jual sangat bersaing, untuk penawaran awal ini kami tetapkan harganya mulai dari Rp2,9 miliaran hingga Rp 3,7 miliaran," ucap Andira.

Andira bilang, unit rumah Warna Fine Living ditargetkan akan rampung dibangun dalam waktu sekitar satu setengah tahun setelah akad. Sarana Jaya menjanjikan unit rumah contoh Warna Fine Living sudah dapat dilihat langsung oleh para calon konsumen pada awal 2025.

Tidak hanya strategis dari sisi lokasi, Warna Fine Living juga memiliki akses transportasi terintegrasi, termasuk jalur Transjakarta, stasiun MRT Lebak Bulus berjarak 3 km dari lokasi hunian, serta kemudahan akses menuju pintu gerbang tol.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menyambut baik langkah bisnis yang dilakukan Sarana Jaya dan berharap target pembangunan proyek perumahan ini bisa tepat waktu. Joko Agus menjelaskan, BUMD bisa menjalankan dua fungsi utamanya yakni fungsi pelayanan dan fungsi bisnis. Fungsi bisnis diantaranya harus melakukan upaya-upaya yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan termasuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki.

Perumahan Warna Fine Living ada proyek hunian komersial perdana yang dikembangkan Sarana Jaya. Sebelum, perusahaan daerah ini telah membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa apartemen terjangkau di Cilangkap dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Kami telah membangun hunian berupa rumah vertikal untuk ikut mengatasi backlog perumahan. Diantaranya apartemen di Cilangkap dan Pondok Kelapa. Sarana Jaya atas arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus bertugas untuk menyediakan perumahan dan hunian bagi masyarakat.” pungkas Andira.

Seperti diketahui, Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri sejak tahun 1982 yang saat ini memfokuskan bisnis di empat lini, yakni pertanahan (Land Banking), housing (Hunian), properti dan Infrastruktur.

Selain itu, Sarana Jaya dipercaya Pemprov DKI Jakarta menangani pembangunan proyek-proyek strategis seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan hunian vertikal terjangkau maupun komersial, pengembangan hunian tapak, pengelolaan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) dan lain-lain.

Jakarta, Investor.id- Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) menargetkan peningkatan kapasitas pabrik cat Warna Jaya Paint meningkat pada 2025.

"Saat ini kapasitas produksi kami mencapai 500 ton dan akan terus ditingkatkan. Tahun depan ditargetkan kapasitas sudah bisa mencapai 800 ton,” tutur Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, jelas dia, saat ini juga sudah ada lima distributor yang bekerja sama dengan Sarana Jaya untuk memasarkan cat Warna Jaya Paint.

Untuk strategi bisnis, Andira menyebutkan, pihaknya yakin memiliki kapasitas untuk bersaing dengan top merek cat yang ada.

Di samping, tambahnya, itu Sarana Jaya akan menjalin kerja sama juga dengan mitra-mitra usaha dan asosiasi di bidang properti dan konstruksi.

Menurut Andira, pihaknya merangsek ke industri cat seiring dengan pertumbuhan sektor properti.

"Kenapa masuk ke bisnis produk cat? Karena kebutuhan cat ini masih sangat tinggi terlebih pemerintah baru mendatang telah menginisiasi program pembangunan tiga juta rumah yang pasti butuh produk cat berkualitas,” tuturnya.

Kondisi itu, jelas dia, merupakan momentum yang pas. Karena itu, Sarana Jaya sudah menyiapkan produk khusus untuk rumah bersubsidi dengan merek Beauty.

“Selain itu, posisi Sarana Jaya sebagai BUMD juga lebih memudahkan kami untuk menangkap pasar di Jakarta, bahkan saat ini beberapa BUMD DKI lainnya sudah memesan untuk menggunakan Warna Jaya Paint," ujarnya.

Manajemen Sarana Jaya menggelar grand launching Warna Jaya Paint di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Perumda itu menilai bahwa produk Warna Jaya Paint merupakan bagian dari langkah strategis dalam memperluas portofolio bisnis sekaligus menjawab kebutuhan konstruksi modern dengan kualitas tinggi.

Andira menambahkan  sektor properti memiliki sekitar 185 industri ikutan yang menjadi bisnis turunannya.

Oleh karena itu, Sarana Jaya terus berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha ke bisnis turunan properti, salah satunya produk cat Warna Jaya Paint.

Selanjutnya, Sarana Jaya sedang menjajaki diversifikasi ke produk turunan properti lainnya.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menjawab kebutuhan konstruksi modern dengan kualitas tinggi, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memperluas portofolio bisnis melalui Warna Jaya Paint. Produk ini merupakan
bagian dari langkah strategis perusahaan dalam bisnis properti.

“Peluncuran Warna Jaya Paint merupakan langkah strategis yang kami ambil untuk memperluas diversifikasi bisnis kami di sektor properti," kata Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra di Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Dirinya berharap, Warna Jaya Paint dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat misi Jakarta menuju kota global, sesuai dengan visi besar Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang terus mendukung pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota.
"Produk ini tidak hanya memberikan kualitas terbaik, tetapi juga dilengkapi dengan inovasi teknologi terkini yang sesuai dengan standar global. Kami berharap akan menjadi solusi unggulan untuk berbagai proyek konstruksi di Jakarta dan seluruh Indonesia," jelas dia.

Andira menambahkan sektor properti memiliki sekitar 185 industri ikutan yang menjadi bisnis turunannya. Oleh karena itu, Sarana Jaya terus berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha ke bisnis turunan properti, salah satunya produk cat.

"Kenapa masuk ke bisnis produk cat? Karena kebutuhan cat ini masih sangat tinggi terlebih pemerintah baru mendatang telah menginisiasi program pembangunan 3 juta rumah yang pasti butuh produk cat berkualitas," ujar dia.

Dia berkeyakinan produk cat ini dapat bersaing dengan merek cat lainnya yang sudah lebih dulu hadir di semua segmen produk termasuk untuk rumah bersubsidi. Andira Reoputra juga berharap produk ini dapat dijual tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.

"Ini momentum yang pas, dan kami sudah siap produk khusus untuk rumah bersubsidi dengan merek Beauty. Selain itu, posisi Sarana Jaya sebagai BUMD juga lebih memudahkan kami untuk menangkap pasar di Jakarta, bahkan saat ini beberapa BUMD DKI lainnya sudah memesan untuk menggunakan Warna Jaya Paint," ungkap dia.

Baca juga: Manfaat, Jenis hingga Penggunaan Cat Anti Jamur

Untuk strategi bisnis, Andira Reoputra menyebutkan pihaknya yakin memiliki kapasitas untuk bersaing dengan top merek cat yang ada. Di samping itu Sarana Jaya akan menjalin kerjasama juga dengan mitra-mitra usaha dan asosiasi di bidang properti dan konstruksi.

"Saat ini kapasitas produksi kami mencapai 500 ton dan akan terus ditingkatkan. Tahun depan ditargetkan kapasitas sudah bisa mencapai 800 ton. Selain itu saat ini juga sudah ada 5 distributor yang bekerjasama dengan kami untuk memasarkan cat Warna Jaya Paint," jelas dia.

Pemilihan nama Warna Jaya juga memiliki filosofi. Dalam bahasa Sansekerta, warna berarti kebahagiaan dan kesejahteraan. Diharapkan cat ini membawa warna-warna hidup penuh kebahagiaan bagi pemakainya. Sedangkan nama Jaya berasal dari singkatan Jakarta Raya

Warna Jaya Paint dilengkapi dengan teknologi Silver Ion Anti Bacterial yang memberikan
perlindungan maksimal terhadap bakteri dan jamur, menjadikannya solusi ideal untuk
berbagai jenis bangunan, baik hunian maupun komersial.

Selain itu, Warna Jaya Paint juga mudah dibersihkan dan tetap tampak baru meskipun sering
dibersihkan. Tak hanya itu, perlindungan maksimal terhadap jamur yang sering muncul di
lingkungan lembap, memberikan hasil akhir yang halus, segar, dan estetis. Dan menutupi retakan halus pada permukaan dinding.

Produk ini ditawarkan dalam tiga kategori Luxury, Premiere, dan Beauty, untuk memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran berbagai segmen pelanggan, mulai dari proyek besar hingga renovasi rumah. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara 2019-2020. Korupsi pengadaan lahan oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp223 miliar.

Salah satu dari tersangka yang ditetapkan KPK yaitu mantan Direktur Utama (Direktur) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan, yang juga terseret dalam kasus korupsi lahan di Munjul dan Pulo Gebang. Yoory kini sudah mendekam di penjara sebagai terpidana kasus di Munjul.

Empat tersangka lainnya, yaitu Direktur Pengembangan Sarana Jaya Indra S. Arharrys (ISA), Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk. atau TEP Donald Sihombing (DNS), Komisaris PT TEP Saut Irianto Rajagukguk (SIR), serta Direktur Keuangan PT TEP Eko Wardoyo (EKW).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Kronologi Korupsi Pembelian Lahan Rorotan

Berdasarkan konstruksi perkaranya, PT TEP awalnya berencana membeli enam bidang tanah dari PT Nusa Kirana Real Estate (NKRE) di Rorotan, Jakarta Utara, pada sekitar Februari 2019. Lahan seluas 11,7 hektare (ha) itu dipatok dengan harga Rp950.000 per meter persegi (m2), yang berlokasi di Jalan Rorotan Marunda, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, pembayaran tanah itu akan diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE kepada PT TEP dengan nilai transaksi total Rp117 miliar.

Kemudian, PT TEP menawarkan lahan di Rorotan itu ke PPSJ seharga Rp3,2 juta per m2 menggunakan skema kerja sama operasional (KSO). Skemanya yakni pengelolaan tanah bersama antara PT TEP dan PPSJ. Yoory, yang menjabat Dirut Sarana Jaya saat itu, menyatakan minatnya terhadap penawaran tanah tersebut.

Pada Maret 2019, tersangka Yoory dan Donald melakukan rapat dan menyepakati besaran harga lahan Rorotan itu sebesar Rp3 juta per m2. Meski demikian, PPSJ saat itu belum menunjuk Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) serta mengkaji secara internal atas lahan yang ditawarkan PT TEP.

KPK pun menduga Yoory dan Indra mengetahui bahwa harga wajar tanah yang ditawarkan pihak PT TEP berada di bawah Rp2 juta per m2. Dia juga diduga mengarahkan agar tidak perlu menunjuk KJPP independen untuk penilaian harga wajar tanah. Hal itu bertentangan dengan sejumlah peraturan pemerintah daerah.

Adapun, PPSJ dan PT TEP lalu menandatangani Perjanjian Pendahuluan tentang Perjanjian KSO Proyek Tanah Rorotan pada 6 Maret 2019. PT TEP mengaku sebagai pemilik sah enam bidang tanah seluas 11,7 ha itu, kendati SHGB atas tanah tersebut masih atas nama PT NKRE.

Transaksi tersebut empat tertunda lantara Dewan Pengawas PPSJ tidak memberikan persetujuan atas pembayaran uang muka sebesar Rp30 miliar. Transaksi lalu diubah dari skema KSO menjadi beli putus tanah.

Pembayaran yang dilakukan pun dilakukan dalam beberapa tahap. Uang muka dibayarkan PPSJ ke PT TEP, yakni Rp150 miliar pada akhir Maret 2019, lalu dilanjutkan dengan Rp201 miliar pada periode April-September 2019. Pembayaran diterima PT TEP kendati perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu belum melunasi kewajiban pembayaran tanah ke PT NKRE.

Alhasil, total pembayaran untuk tanah seluas 11,7 Ha dari PPSJ kepada PT TEP adalah Rp351 Miliar. Keseluruhan uang yang dibayarkan itu belum termasuk pada 22 Februari 2021, ketika PPSJ melunasi penambahan luas tanah Rorotan seluas 0,6 ha senilai Rp14 miliar.

"Dengan demikian, total uang pembayaran yang telah dikeluarkan PPSJ kepada PT TEP untuk pembelian tanah Rorotan seluas 12,3 Ha (11,7 Ha luas awal ditambah 0,6 Ha penambahan luas pasca pengukuran ulang) adalah Rp370 Miliar," terang Asep.

Tidak Ada Kajian Komprehensif

Dalam proses pengadaan itu, lembaga antirasuah menduga pembelian lahan tidak didahului kajian teknis komprehensif. Kondisi lahan disebut berawa, membutuhkan biaya pematangan lahan yang cukup besar serta tidak memenuhi kriteria teknis lahan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Jakarta No.27/2009.

Selain itu, memo intern penyampaikan laporan penilaian atas penawaran lokasi lahan seluas 11,7 ha itu dibuat bertanggal mundur (backdate) oleh pegawai PPSJ sesuai perintah Yoory. Backdate itu diduga untuk menjustifikasi keputusan sepihak dan subyektif Yoory dalam pembelian tanah dan mengesankan seolah-olah proses pengadaan berjalan sesuai prosedur.

KPK lalu menduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp223 miliar akibat penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ itu.

"Nilai kerugian negara/daerah tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 371 miliar dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal [PT Nusa Kirana Real Estate/ PT NKRE] setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp147 Milyar," jelas Asep.

Selain itu, Yoory diduga menerima fasilitas dari PT TEP berupa valas berdenominasi dolar Singapura setara dengan Rp3 miliar. Dia juga diduga mendapatkan kemudahan dalam penjualan aset milik pribadi yang segera dibeli oleh pegawai PT TEP berupa satu rumah dan satu unit apartemen.

"Pembelian aset Sdr. YCP [Yoory] berupa satu rumah dan satu unit apartemen oleh pegawai PT TEP tersebut atas instruksi Sdr. EKW (Direktur Keuangan PT TEP) dan sumber dananya berasal dari kas perusahaan dalam bentuk pinjaman lunak kepada pegawai yang membeli aset tersebut," terang Asep.

Untuk itu, kelima tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 5 saksi perkara korupsi pengadaan lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (3/9/2024).

Para saksi diperiksa salah satunya terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah (pemda) ke daerah tersebut.

Kelima saksi yang dipanggil hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Tiga orang saksi yang diperiksa di antaranya adalah Senior Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi PPSJ Mohamad Wahyudi Hidayat, Widyaiswara DKI Jakarta Yurianto serta Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani.

"Semua hadir. [Saksi] 1, 2 dan 3 didalami terkait penyertaan modal ke BUMD," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (4/9/2024).

Sementara itu, dua orang saksi lainnya diperiksa terkait dengan hal berbeda. Misalnya, Manajer Keuangan atau Finance Manager PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS) Ahmad Nazir diperiksa oleh penyidik KPK ihwal kerja sama antara emiten properti itu dengan Sarana Jaya.

Kemudian, Staf Marketing di KJPP Wahyono Adi dan Rekan Ucu Samsuk Arifin didalami keterangannya soal penilaian harga lahan rorotan.

Sebelumnya, KPK menduga timbul kerugian keuangan negara pada kasus pengadaan lahan BUMD PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara, mencapai sekitar Rp400 miliar.

Kasus itu merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menyeret Sarana Jaya, dengan terdakwa mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.

"[Kerugian negara] sekitar Rp400 miliar," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Rabu (26/6/2024).

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut kerugian keuangan negara pada kasus Rorotan itu berasal dari perbedaan harga antara yang diberikan oleh pembeli tanah serta pihak yang diduga makelar.

"Perbedaan dari harga yang diberikan si pembeli kepada si makelar, dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," ungkap Asep.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah mengusut kasus korupsi pengadaan lahan Sarana Jaya di daerah Munjul dan Pulo Gebang. Kasus itu berkaitan dengan pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0 yang diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Yoory selaku bekas Dirut Sarana Jaya sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus Munjul, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Yoory juga kini masih disidang terkait dengan kasus lahan di Pulogebang. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Adapun pada kasus Rorotan, penyidik KPK telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk 10 orang. Cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama.

Pihak-pihak yang dicegah yakni ZA (Swasta); MA (Karyawan Swasta); FA (Wiraswasta); NK (Karyawan Swasta); DBA (Manager PT CIP dan PT KI); PS (Manager PT CIP dan PT KI); JBT (Notaris); SSG (Advokat); LS (Wiraswasta); dan M (Wiraswasta).

JAKARTA, KOMPAS.com – Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) menanatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta.

Penandatanganan MoU ini meliputi pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.

Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya perbaikan proses bisnis Sarana Jaya dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

MoU ini menandai dimulainya kerjasama dan asistensi yang lebih erat dalam menangani berbagai isu pertanahan yang kerap menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek strategis di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reoputra mengatakan, kerjasama ini adalah langkah penting bagi Sarana Jaya dalam memastikan semua proses pertanahan yang kami lakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BPN DKI Jakarta yang selama ini telah banyak membantu. Melalui MoU ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap langkah," ujar Andira.

Dengan adanya asistensi dari BPN DKI Jakarta, dia berharap dapat mengurangi hambatan birokrasi dan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan sebagai upaya membangun Jakarta dan penugasan Sarana Jaya terkait penyediaan hunian terjangkau.

"Sarana Jaya juga telah melakukan sertifikasi ISO 55001:2014 guna mengamankan aset dan memastikan keberhasilan bisnis," imbuhnya.

Penanganan Permasalahan Tanah

Asistensi pengadaan tanah adalah salah satu fokus utama dalam MoU ini. Hal ini mencakup pemberian panduan teknis dan legal dari BPN kepada Sarana Jaya dalam proses akuisisi lahan yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan.

Selain itu, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah akan membantu Sarana Jaya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa atau konflik pertanahan sebelum menjadi lebih kompleks.

Hal ini sekaligus menginventarisasi bersama tanah-tanah yang dimiliki Sarana Jaya yang nantinya akan dimasukkan kedalam sistem sehingga terintegrasi antara BPN dan Pemerintah Daerah.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Alen Saputra mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.

"Dengan sinergi ini, kami berharap dapat membantu Sarana Jaya dalam mencapai target-target pengembangan mereka serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta," ujar Alen.

Menurutnya, BPN DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk tenaga ahli, konsultasi, dan layanan teknis lainnya untuk memastikan setiap proyek yang dijalankan Sarana Jaya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengapresiasi giat kerjasama ini.

“Kami mengapresiasi upaya Perumda Sarana Jaya dalam mengamankan bisnis land-banking di DKI Jakarta dan berharap aset yang dikelola dapat terjaga serta meningkatkan revenue perusahaan," ucapnya.

Nasrudin mengharapkan Kanwil BPN DKI Jakarta senantiasa mendampingi niat baik yang telah Sarana Jaya lakukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

MoU ini mencerminkan sinergi antara dua institusi penting di Jakarta dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota.

Dengan pengelolaan pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan, Sarana Jaya dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan proyek strategis lainnya.

Kerjasama ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi BUMD dan lembaga pemerintah lainnya dalam membangun kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan, demi tercapainya tujuan bersama dalam membangun dan mendukung Jakarta menjadi Kota Global.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perumda Pembangunan Sarana Jaya terus melakukan perbaikan proses bisnis dengan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan.

Untuk itu, Sarana Jaya meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta untuk pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.

Nota kesepahaman tersebut menandai dimulainya kerja sama dan asistensi yang lebih erat dalam menangani berbagai isu pertanahan yang kerap menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek strategis di wilayah DKI Jakarta.

Andira Reoputra Direktur Utama Sarana Jaya mengatakan, penandatangan nota kesepahaman itu merupkan langkah penting bagi Sarana Jaya dalam memastikan semua proses pertanahan dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

“Melalui MoU ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap langkah.” kata dia dalam keterangan resminya, Jumat (11/7).

Dengan adanya asistensi dari BPN DKI Jakarta, ia berharap dapat mengurangi hambatan birokrasi dan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan sebagai upaya membangun Jakarta dan penugasan Sarana Jaya terkait penyediaan hunian terjangkau. Perusahaan juga telah melakukan sertifikasi ISO 55001:2014 guna mengamankan aset dan memastikan keberhasilan bisnis.

Asistensi pengadaan tanah merupakan salah satu fokus utama dalam MoU ini. Hal ini mencakup pemberian panduan teknis dan legal dari BPN kepada Sarana Jaya dalam proses akuisisi lahan yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan.

Selain itu, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah akan membantu Sarana Jaya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa atau konflik pertanahan sebelum menjadi lebih kompleks, sekaligus menginventarisir bersama tanah-tanah yang dimiliki Sarana Jaya yang nantinya akan dimasukkan kedalam sistem sehingga terintegrasi antara BPN dan Pemerintah Daerah.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, menyatakan, berharap sinergi tersebut dapat membantu Sarana Jaya dalam mencapai target-target pengembangan mereka serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta.

“BPN DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk tenaga ahli, konsultasi, dan layanan teknis lainnya untuk memastikan setiap proyek yang dijalankan Sarana Jaya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah ke luar negeri untuk seorang Warga Negara Asing (WNA) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihak WNA dimaksud berinisial SHJB. Pengajuan cegah itu sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). WNA dimaksud juga dikonfirmasi tengah berada di Indonesia.

"Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB," ujarnya kepada wartawan melalui rekaman video, Rabu (10/7/2024).

Tessa tidak memerinci lebih lanjut identitas maupun keterkaitan SHJB dalam perkara lahan Rorotan. Namun, dia memastikan pihak WNA itu dibutuhkan dalam proses penyelesaian penyidikan tersebut.

"Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ," terang juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu.

Untuk kasus di Rorotan, lembaga antirasuah menduga kerugian keuangan negaranya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara pada kasus Rorotan berasal dari perbedaan harga antara yang diberikan oleh pembeli tanah serta pihak yang diduga makelar.

"Perbedaan dari harga yang diberikan si pembeli kepada si makelar, dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," ungkap Asep.

Pada pengembangan perkara itu, penyidik KPK sebelumnya telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk 10 orang. Cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama.

Pihak-pihak yang dicegah yakni ZA (Swasta); MA (Karyawan Swasta); FA (Wiraswasta); NK (Karyawan Swasta); DBA (Manager PT CIP dan PT KI); PS (Manager PT CIP dan PT KI); JBT (Notaris); SSG (Advokat); LS (Wiraswasta); dan M (Wiraswasta).

Untuk diketahui, kasus lahan Rorotan itu merupakan pengembangan dari sejumlah perkara korupsi di lingkungan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0. Sebelumnya, KPK telah mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan terkait di wilayah Munjul dan Pulo Gebang.

Pada perkara sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas terdakwa mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ke pengadilan.

Yoory selaku bekas Dirut Sarana Jaya sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus Munjul, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Yoory juga kini masih disidang terkait dengan kasus lahan di Pulogebang. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Jakarta -

Pembangunan Sarana Jaya melakukan kerja sama dengan BPC HIPMI Kepulauan Seribu untuk membuka peluang usaha. Langkah ini mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global dan Kepulauan Seribu sebagai magnet wisata.

"Merujuk kontribusi sebesar 17,8% terhadap ekonomi nasional, Jakarta dipastikan tetap menjadi pilar sekaligus motor perekonomian nasional," kata Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Andira menuturkan tidak berlebihan jika berbicara Jakarta adalah pusat perekonomian nasional dan bertransisi sebagai Kota Global. Mengingat Jakarta memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 3.200 triliun, menjadi yang tertinggi secara nasional dengan konversi 16,6% dari share secara nasional.

Andira menyebut banyak potensi bisnis di wilayah Kepulauan Seribu yang menjadi menjadi barometer pariwisata di Kota Jakarta, sebagai pilar untuk menunjang percepatan Jakarta menjadi Global City.

Foto: Sarana Jaya

Perumda Sarana Jaya memandang Kepulauan Seribu dapat dibangun bisnis pariwisata, hotel dan resort, hunian terjangkau bagi masyarakat, hingga menjadi rumah besar bagi pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

"Saya melihat, banyak spot-spot yang dapat kita bangun menjadi tempat wisata kelas dunia, tentunya dengan dukungan pengusaha lokal. Tidak sedikit aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta di sana yang memiliki nilai bisnis potensial, layaknya Kota Global dunia lainnya," terang Andira.

"Melalui kolaborasi dengan BPC HIPMI Kepulauan Seribu, investasi di ujung DKI Jakarta ini dapat menjadi salah satu motor kuat, untuk mengakselerasi tujuan kita bersama, mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global didukung dengan tertib administrasi dan prinsip tata kelola yang baik," sambungnya.

Sementara itu, Ketum BPC HIPMI Kepulauan Seribu, Rangga Derana Niode mengatakan jika para pengusaha khususnya di Kepulauan Seribu, sangat optimis dengan potensi pertumbuhan investasi dan bisnis di wilayah mereka.

"Kota global memiliki beragam definisi, salah satunya yaitu sebuah kota yang berperan penting dalam mengintegrasikan ekonomi transnasional. Kota global juga mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global. Semua itu, ada di Kepulauan Seribu," timpal Rangga.

Calon Ketum BPD HIPMI JAYA ini juga menyebut Jakarta menjadi wilayah yang paling familiar di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Hal demikian dibuktikan dengan angka realisasi penanaman modal asing sebesar US$ 3,7 miliar atau Rp 53,8 triliun pada tahun 2022.

"Melihat data tersebut, tidak berlebihan jika saya katakan mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global, bukanlah suatu keniscayaan. Apalagi dengan peran aktif dan dukungan nyata, seperti dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya," pungkasnya.

(anl/ega)