Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berpotensi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan akan berakhirnya masa tugas Satgas tersebut pada bulan Desember mendatang.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

Sebelum memutuskan untuk memperpanjang waktu tugas Satgas Barang Impor Ilegal itu, Budi mengatakan akan melihat situasi ke depan. Apabila ke depannya produk ilegal sudah tidak membanjiri pasar dalam negeri, Satgas akan diberhentikan. Jika sebaliknya, pihaknya akan memperpanjang masa tugas Satgas.

"Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu tidak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada (barang ilegal), ya bisa kita teruskan," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi mengakui maraknya produk ilegal, khususnya tekstil yang masuk membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk. Dia menyebut bahkan tidak berkembang akibat serbuan barang impor ilegal.

Pembentukan satgas barang impor ilegal menjadi salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang-barang impor ilegal.

"Ya salah satunya ini (penyitaan barang impor ilegal). Saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik, ya salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya. Ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya Zulkifli Hasan memberikan keputusan dilanjut atau tidaknya masa tugas Satgas Barang Impor Ilegal pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"(Satgas sampai akhir tahun 2024?) Selesai. Ya lanjut (atau tidak) terserah pemerintahan baru," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Saksikan juga video: Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Senin 18 November

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan pembentukan Satgas untuk mengatasi maraknya barang impor ilegal. Pembentukannya diumumkan pada Jumat 19 Juli, dengan nama resmi Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor

Siapa saja anggota Satgas dan apa tugas dan target pengawasannya? Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Satgas ini dibentuk demi mencegah barang impor ilegal mengalir ke Indonesia.

Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik. Selanjutnya, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas barang impor ilegal ini menargetkan para importir dan distributor besar.

"Fokus pengawasan itu importir atau distributor. Jadi, grosir besar dan importir, tentu masuknya gimana, tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan, bukan ritel. Kalau ritel kan akibat," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jumat (19/7/2024).

Pembentukan satgas ini mengacu Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 38 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

"Bahwa (bunyi aturan tersebut) pemerintah mengatur perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 139 ayat 3, bahwa Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang tingkat nasional," jelasnya.

Satgas ini akan bertugas pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

Melalui Satgas ini pemerintah juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku kepada importir nakal.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI, dan pajak. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku," terang Zulhas.

Satgas itu akan dipimpin Kementerian Perdagangan. Masa kerja Satgas tersebut mulai berlaku 19 Juli sampai akhir 2024.

"Sementara satgas baru hari ini (diresmikan 19 Juli). Tentu juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) paling cepat Senin, Selasa bekerja," tuturnya.

Anggota Satgas terdiri dari 11 Kementerian/Lembaga. Berikut daftarnya:

1 Kementerian Perdagangan

2 Kejaksaan Agung

3 Kepolisian RI

4 Kementerian Keuangan

5 Kementerian Perindustrian

6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

7 Badan Intelijen Negara (BIN)

8 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

9 Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut

10 Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan

11 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

(ada/hns)