Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berpotensi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan akan berakhirnya masa tugas Satgas tersebut pada bulan Desember mendatang.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

Sebelum memutuskan untuk memperpanjang waktu tugas Satgas Barang Impor Ilegal itu, Budi mengatakan akan melihat situasi ke depan. Apabila ke depannya produk ilegal sudah tidak membanjiri pasar dalam negeri, Satgas akan diberhentikan. Jika sebaliknya, pihaknya akan memperpanjang masa tugas Satgas.

"Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu tidak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada (barang ilegal), ya bisa kita teruskan," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi mengakui maraknya produk ilegal, khususnya tekstil yang masuk membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk. Dia menyebut bahkan tidak berkembang akibat serbuan barang impor ilegal.

Pembentukan satgas barang impor ilegal menjadi salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang-barang impor ilegal.

"Ya salah satunya ini (penyitaan barang impor ilegal). Saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik, ya salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya. Ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya Zulkifli Hasan memberikan keputusan dilanjut atau tidaknya masa tugas Satgas Barang Impor Ilegal pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"(Satgas sampai akhir tahun 2024?) Selesai. Ya lanjut (atau tidak) terserah pemerintahan baru," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Saksikan juga video: Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Senin 18 November

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor mengungkap gudang tempat barang-barang impor yang diduga ilegal di bilangan Jakarta Utara.

Barang-barang yang ditemukan berupa kelompok pakaian jadi, aksesoris, dan tas; kelompok handphone dan tablet; kelompok barang-barang elektronik seperti alat pijat dan alat memasak; dan kelompok mainan anak. Zulhas mengatakan total barang-barang yang ditemukan di gudang ini senilai lebih dari Rp 40 miliar.

Zulhas menjelaskan, barang-barang yang berada di gudang ini diimpor oleh pihak asing dan dijual secara daring. Sehingga, pihak gudang berperan untuk menyimpan dan menyiapkan barang-barang yang akan diserahkan ke kurir untuk dikirim ke lokasi pembeli.

“Ini memang tempat penyewaan barang. Jadi gudang penyimpanan barang. Hasil penyidikan sementara ternyata ini importirnya orang asing. Sewa gudang, minta di-packing barangnya, dia bayar. Kemudian dijual secara online,” ungkap Zulhas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dia mengatakan, sudah sejauh itu warga negara asing (WNA) melangsungkan usaha ilegal di tanah air. Jika dirinci, terdapat handphone dan komputer tablet senilai Rp 2,7 miliar, pakaian jadi Rp 20 miliar, barang elektronik Rp 12,3 miliar, dan mainan anak senilai Rp 5 miliar. Jumlahnya sekitar Rp 40 miliar.

“Mereka ga bayar pajak, jualnya online. (Imbasnya) toko tutup, negara bisa berkurang banyak pendapatannya, industri dalam negeri kita bisa rontok,” tegas Zulhas.

Mendag Zulhas bilang, masih ada banyak gudang serupa yang telah ditemukan dan akan segera diungkap kepada publik. Ia menaytakan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menelusuri celah yang disusupi WNA untuk melakukan impor ilegal.

“Menurut diskusi sementara, bukan cuma satu. Satu provinsi bisa puluhan tempat seperti ini yang jualannya secara online. Ini sedang kita dalami,” imbih Zulhas.

Dia menambahkan, Kemendag bersama Satgas akan melakukan riset lebih lanjut mengenai dampak dan keparahan atas masifnya barang ilegal ini. Riset ini juga akan diperkuat dengan diskusi bersama dengan asosiasi-asosiasi terkait. “Pada akhirnya Satgas akan lapor kepada presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung, juga dengan Menkeu. Apa sebetulnya yang terjadi? Di mana letak kebocoran kesalahan-kesaalahannya?” pungkas Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal menduga dalam satu provinsi ada puluhan gudang yang menjadi penyimpanan barang-barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan hal ini akan menjadi penelusuran Satgas untuk mengecek langsung pergudangan tersebut.

"Kami dapat laporan, setiap provinsi itu katanya bisa 30-40 penyewaan gudang besar-besaran yang jualannya secara online seperti ini," kata dia saat mengecek temuan Satgas Barang Impor Ilegal di pergudangan Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Sementara ini, Satgas baru menemukan satu gudang yang disewa oleh importir asing. Adapun temuan barang impor ilegal antara lain mainan anak, elektronik, handphone, tablet, pakaian jadi, aksesoris, dan tas. Nilai barang impor ilegal yang disita itu Rp 40 miliar.

Secara detail temuan dari Satgas, nilai untuk handphone dan tablet Rp 2,7 miliar, pakaian jadi Rp 20 miliar, elektronik Rp 12,3 miliar, mainan anak-anak Rp 5 miliar.

Zulhas memerintahkan agar Satgas memusnahkan barang-barang tersebut secara nyata agar dapat memberi efek jera kepada importir. Apalagi dia mengaku geram akibat ada dugaan bahwa importir yang melakukan adalah Warga Negara Asing (WNA).

"Dan ini memang tempat penyewaan barang. Jadi, gudang tetap tempat penyewaan barang. Nah, sekali lagi hasil penyelidikan sementara. Ternyata ini importirnya orang asing, nyewa gudang, minta di-packing barangnya, dia bayar. Kemudian dijual secara online," ungkapnya.

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal resmi dibentuk. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

"Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bertugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," tulis aturan tersebut, dikutip Minggu (21/7/2024) kemarin.

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI dan pajak," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

7 Jenis Barang Impor Jadi Sasaran

Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Satgas Barang Impor Ilegal menargetkan para importir dan distributor besar.

"Fokus pengawasan itu importir atau distributor. Jadi, grosir besar dan importir, tentu masuknya gimana, tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan, bukan ritel. Kalau ritel kan akibat," ujar Zulhas.

Terhadap barang impor tertentu yang diberlakukan tata niaga impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh Satgas Barang Impor Ilegal. Biaya atas pelaksanaan pemusnahan dibebankan kepada Importir.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana dan/atau Anggota dapat membentuk tim teknis pada instansi masing-masing dan menentukan cara bertindak.

Anggota Satgas Barang Impor Ilegal:

1 Kementerian Perdagangan

2 Kejaksaan Agung

3 Kepolisian RI

4 Kementerian Keuangan

5 Kementerian Perindustrian

6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

7 Badan Intelijen Negara (BIN)

8 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

9 Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut

10 Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan

11 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung

Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung

Siapa saja anggota Satgas dan apa tugas dan target pengawasannya? Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Satgas ini dibentuk demi mencegah barang impor ilegal mengalir ke Indonesia.

Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik. Selanjutnya, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas barang impor ilegal ini menargetkan para importir dan distributor besar.

"Fokus pengawasan itu importir atau distributor. Jadi, grosir besar dan importir, tentu masuknya gimana, tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan, bukan ritel. Kalau ritel kan akibat," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jumat (19/7/2024).

Pembentukan satgas ini mengacu Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 38 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

"Bahwa (bunyi aturan tersebut) pemerintah mengatur perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 139 ayat 3, bahwa Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang tingkat nasional," jelasnya.

Satgas ini akan bertugas pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

Melalui Satgas ini pemerintah juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku kepada importir nakal.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI, dan pajak. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku," terang Zulhas.

Satgas itu akan dipimpin Kementerian Perdagangan. Masa kerja Satgas tersebut mulai berlaku 19 Juli sampai akhir 2024.

"Sementara satgas baru hari ini (diresmikan 19 Juli). Tentu juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) paling cepat Senin, Selasa bekerja," tuturnya.

Anggota Satgas terdiri dari 11 Kementerian/Lembaga. Berikut daftarnya:

1 Kementerian Perdagangan

2 Kejaksaan Agung

3 Kepolisian RI

4 Kementerian Keuangan

5 Kementerian Perindustrian

6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

7 Badan Intelijen Negara (BIN)

8 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

9 Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut

10 Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan

11 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

Kementerian Perdagangan resmi membentuk Satuan Tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk atau Satgas barang impor ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta, pertama, pemerintah memberikan pedagang perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal.

Hal ini disampaikan karena pedagang di Tanah Abang dan ITC terpengaruh oleh isu-isu yang berhembus akhir-akhir ini terkait akan adanya razia dari Satgas Impor Ilegal.

"Pedagang pasar tanah abang dan pedagang ITC sesungguhnya adalah pedagang kecil yang harus mendapatkan perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal yang sesungguhnya itu menjadi tugas pemerintah untuk memberikan penguatan edukasi serta perlindungan terhadap barang-barang ilegal," kata Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Kedua, pedagang meminta kepada Satgas jika melakukan razia dengan mekanisme yang sudah di atur undang-undang.

"Antara lain harus menyertakan surat pemberitahuan, harus memberikan pengetahuan atau informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui informasi-informasi yang sekarang banyak berseliweran di pedagang pasar tanah abang maupun pedagang ITC," jelasnya.

Mansuri menekankan saat ini pedagang pasar Tanah Abang dan ITC khawatir status barang-barang impor yang mereka beli

"Kami tidak tahu itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita, Itu yang menyebabkan pedagang kita sedikit khawatir," jelasnya.

Selain itu, kekhawatiran pedagang soal isu razia barang-barang impor ini meluas dan membuat pedagang panik, karena beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar juga termasuk barang ilegal.

"Ini yang membuat kekhawatiran dari para pedagang sehingga mereka saat ini membuka tutup kiosnya. Perlu saya informasikan bahwa saat ini pedagang kecil, pedagang umkm, pedagang tanah abang dan pedagang di ITC itu adalah pedagang kecil yang mendapatkan barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu impor atau tidak," jelasnya.

Dia berharap yang menjadi perhatian penting adalah bagaimana langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, pedagang tanah abang dan pedagang di ITC

"Seharusnya pedagang mendapatkan edukasi bukan malah ditakut-takuti, apasih contoh barang impor ilegal? Apasih contoh barang impor yang dilarang? Apa sih contoh barang yang tidak boleh dijual itu yang harusnya diberikan informasi bukan ditakut-takuti untuk dirazia dan seterusnya," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan dasar hukum kebijakan razia barang impor ilegal yang digelar di ITC Mangga Dua, pada Senin-Selasa, 15-16 Juli 2024. Langkah itu juga dipertanyakan sejumlah warganet, alih-alih pemerintah lebih serius menutup keran impor ilegal dari sisi hulu.

“Barang impor di razia, barang impor di razia di ITC Mangga Dua. Aku jadi bingung sebagai ahli hukum. Dasar hukumnya apa ya?” ungkap Hotman melalui akun instagram @hotmanparisofficial, dikutip Jumat (19/7/2024).

Menurut dia, barang yang sudah dimiliki pihak ketiga tidak bisa dirazia begitu saja, kendati berasal dari praktik impor ilegal. “Terus apa lagi dasar hukumnya mengaitkannya sebagai barang impor (ilegal), dia bukan barang impor lagi, dia sudah menjadi milik seseorang secara domestik,” imbuh Hotman.

Dia bilang, akan beda kasus jika razia didasarkan pada laporan polisi pemilik merek asli, yang merasa dirugikan karena barang-barang palsu beredar di pasaran. Namun, jika dasarnya karena barang impor ilegal, Hotman keberatan dengan proses razia yang berlangsung di ITC Mangga Dua tersebut.

“Tetapi dirazia karena barang tersebut barang impor (ilegal), aku tidak melihat dasar hukumnya. Atau karena aku sudah mulai bodoh atau kurang ngerti, tolong kasih saya pencerahan,” pungkas Hotman.

Di sisi lain, warganet Tiktok dengan akun @julie.metaversekoper menampilkan sosok perempuan dewasa yang turut mencurahkan pandangannya tentang razia barang impor ilegal di sejumlah pusat perbelanjaan. Menurut dia, hal ini telah terjadi di Pasar Tanah Abang, ITC Mangga Dua, Pasar Senen, hingga pusat grosir lainnya.

Dia juga merasa bingung mengenai alasan pemerintah melakukan razia langsung ke pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Menurut dia, pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai seharusnya lebih gencar memberantas praktik penyelundupan maupun impor ilegal.

“Iya kan? Seolah-olah kayak bikin jebakan Batman, tau gak sih?. Kalau keran airnya gak dibuka, emang di pasaran bisa ada barang-barang (impor ilegal) itu,” kata @julie.metaversekoper.

Dia menuturkan, karena razia di pusat perbelanjaan itu banyak pemilik memilih menutup tokonya, sehingga karyawan menjadi tidak bekerja. Imbas lebih jauh, mereka yang bekerja harian menjaga toko akan kehilangan sumber pendapatan.

“Mau makan apa mereka itu, mau digaji apa mereka itu? Aduh, udah gitu (ada wacana) pajak impor yang naik 200%. Sebenarnya mau nolongin siapa sih? Nolongin pihak mana sih? Yang ada, kebutuhan buat (jenis) barang-barang ini jadi mahal,” pungkas @julie.metaversekoper.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News