Jakarta -

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terlibat menjadi salah anggota Satgas tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan belum bisa membeberkan lebih lanjut target-target untuk investasi di IKN. Dia bilang, saat ini baru diterbitkan surat keputusan dari presiden. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM terkait investasi IKN ke depannya.

"Itu baru diterbitkan SK-nya nanti kita akan koordinasi dengan kementerian investasi karena kebetulan Pak Menteri (Agus Harimurti Yudhoyono) jadi Wakil Ketua (Satgas)," kata Suyus saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Dia menegaskan, pihaknya juga telah menyiapkan aturan-aturan yang mendukung percepatan investasi di IKN, mulai dari pengadaan tanah hingga pembebas lahan.

"Kita akan inventarisasi semuanya, dan aturan-aturan terkait investasi juga untuk pengadaan tanah, pembebasan dan lain-lain sudah kita siapkan semua," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas Percepatan Investasi IKN beberapa waktu lalu. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, IKN membutuhkan investasi untuk melanjutkan pembangunan di semua sektor. Menurutnya, dengan adanya satgas ini, investasi di IKN dapat mengalir sehingga progres pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

"Tentunya kita berharap progres pembangunan IKN ini juga bisa terus berjalan dengan baik dan investasi juga mengalir," kata AHY saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (7/8/2024).

Pembentukan Satgas ini dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

(ara/ara)

JAKARTA - Kasus penghimpunan dan pengelolaan dana investor tanpa legalitas menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), terlebih setelah viral dugaan kerugian investor di PT Waktunya Beli Saham (WBS) milik Ahmad Rafif Raya.

Kepada publik, OJK meminta investor atau nasabah untuk mengecek kelengkapan izin atau sertifikat perorangan atau badan usaha yang menawarkan investasi di seluruh industri pasar modal.

?Kelengkapan perizinan tersebut meliputi, WMI, WPPE, Penasihat Investasi, Manajer Investasi, serta Perusahaan Efek. Daftar tersebut dapat ditanyakan dan dipastikan ke OJK,? kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ( Satgas PASTI ) OJK, Hudiyanto, kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Hudi menuturkan, OJK sedang mengembangkan pasar modal yang semakin kredibel dan terpercaya. Masyarakat diimbau untuk menghindari penawaran investasi dengan menitipkan dana serta menjanjikan keuntungan fantastis.

Berpesan kepada publik, Hudi meminta masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal untuk segera dilaporkan. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan ke OJK apabila mendapati informasi investasi dengan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi alias tidak logis.

?Laporkan kepada Satgas PASTI dengan nomor telepon 157, WA (081-157-157-157),? terang Hudi.