Perwakilan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil ASEAN yang hadir dalam ESG Symposium 2024 menghasilkan empat usulan strategis untuk mempercepat transisi energi bersih dan ekonomi sirkular. Usulan ini mencakup penghapusan hambatan regulasi, peningkatan akses ke pembiayaan hijau, pengembangan teknologi dan infrastruktur hijau, serta memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).

Wakil Perdana Menteri Thailand, Prasert Jantararuangtong, menyampaikan dukungannya terhadap usulan yang dihasilkan dalam simposium ini. "Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Pemerintah Thailand akan segera menindaklanjuti usulan yang disampaikan untuk mempercepat transisi energi bersih dan mencapai target net-zero," ujar Prasert dalam "ESG Symposium 2024: Driving Inclusive Green Transition," di Bangkok, Thailand, pada Selasa (1/10).

Menurutnya, Thailand akan memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Thailand siap bekerja sama dengan seluruh sektor untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju masyarakat rendah karbon.

Thammasak Sethaudom, Presiden & CEO SCG, mengatakan selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan lintas sektor telah bekerja sama untuk mempercepat transisi Thailand menuju masyarakat rendah karbon.

"Kami menyusun rekomendasi strategis ini untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat implementasi, terutama melalui energi bersih dan ekonomi sirkular, serta memanfaatkan Saraburi Sandbox sebagai model percontohan," ujarnya.

Berikut ini empat usulan utama dari ESG Symposium 2024:

1. Penghapusan Hambatan Regulasi

Pemerintah diimbau mempercepat liberalisasi perdagangan energi bersih melalui modernisasi jaringan listrik yang memungkinkan akses energi bersih bagi semua sektor. Selain itu, para pemangku kepentingan mengusulkan adanya sistem penyimpanan energi yang dapat meningkatkan stabilitas proyek energi bersih skala besar.

Mereka juga mendorong penyusunan undang-undang utama ekonomi sirkular yang mencakup seluruh sistem, untuk mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini akan mendorong produsen menggunakan material alternatif atau daur ulang serta mengelola limbah dengan lebih baik. Insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovasi terkait. Pemerintah juga didorong untuk menerapkan kebijakan 'Green Priority' atau Prioritas Hijau, yang mengutamakan produk ramah lingkungan, dimulai dari pengadaan oleh sektor publik.

2. Akses ke Pembiayaan Hijau

Pemerintah diharapkan mendukung alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia di bisnis, sehingga mereka dapat memperoleh sertifikasi karbon internasional. Selain itu, perlu dibentuk lembaga domestik yang dapat melakukan sertifikasi standar karbon, sehingga membantu mengurangi biaya terkait perdagangan kredit karbon. SCG siap menjadi mentor, memberikan dukungan, dan menjadi penghubung antara berbagai sektor untuk mewujudkan kolaborasi dalam pembiayaan hijau.

3. Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Hijau

Pemerintah diusulkan untuk mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai panas, guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan. Infrastruktur yang ada perlu ditingkatkan untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk pemanfaatan ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi bersih.

Sistem logistik hijau juga harus diperbaiki dengan mengoptimalkan rute dan memaksimalkan sistem pemuatan kargo. Selain itu, efisiensi pemilahan sampah perlu ditingkatkan dengan mempromosikan pemisahan sampah basah dan kering serta pengembangan pusat pemilahan dan pengelolaan sampah dengan teknologi yang tepat.

4. Peningkatan Kemampuan UKM

Pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja tentang energi bersih sangat penting untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, inovasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi perlu dipromosikan untuk meningkatkan daya saing UKM. Membangun jaringan kolaboratif antara berbagai sektor juga penting untuk semakin memperkuat daya saing UKM di pasar global.

ESG Symposium 2024 yang diselenggarakan oleh SCG merupakan wujud prinsip bisnis ESG 4 Plus dalam pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan peningkatan inovasi untuk menghadapi tantangan global. Sebagai pemimpin dalam implementasi prinsip ESG, SCG berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Thailand, tetapi juga sebagai contoh nyata yang bisa diteladani oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Thailand kini menjadi model dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, khususnya Indonesia.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan hijau yang inklusif, ESG Symposium juga akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 19 November 2024. Acara ini akan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia, guna membantu pencapaian Indonesia Emas 2045.

TEMPO.CO, Bangkok - Direktur Utama Siam Cement Group (SCG) Thammasak Sethaudom menyebut pentingnya ada kolaborasi antara sektor bisnis dan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju masyarakat rendah karbon. Saat berpidato di ESG SYMPOSIUM 2024: Driving Inclusive Green Transition pada 30 September 2024, Thammasak memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan perusahaannya dalam mempromosikan transisi hijau yang inklusif menuju ekonomi rendah karbon.

“Selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan dari semua sektor telah menyatukan upaya dan ide mereka untuk mengidentifikasi strategi guna mendorong Thailand menuju masyarakat rendah karbon,” kata Thammasak.Beberapa langkah yang diambil dan dijalankan sejak beberapa tahun belakangan menurutnya sudah membuahkan hasil dan bisa jadi momentum untuk melakukan beberapa tindakan baru ke depan.

Dalam Simposium ESG 2024 tersebut, setidaknya Thammasak menyebut dua rekomendasi utama kepada pemerintah Thailand untuk mempercepat perwujudan masyarakat rendah karbon yakni lewat transisi ke energi bersih sambil mempromosikan ekonomi sirkular serta memanfaatkan Saraburi Sandbox, sebuah kota model rendah karbon pertama di Thailand. “Bisa jadi area percontohan untuk mengatasi tantangan kebijakan, sistem industri, dan infrastruktur hijau sambil memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata dia.

Pemerintah, menurut dia, harus mempercepat liberalisasi perdagangan energi bersih melalui modernisasi jaringan listrik, sehingga semua sektor dapat lebih mudah mengakses energi bersih. Sistem penyimpanan energi harus diwajibkan untuk meningkatkan stabilitas kepada proyek-proyek energi bersih berskala besar.

Langkah berikutnya, menurut dia pemerintah juga harus menyusun undang-undang induk yang komprehensif tentang ekonomi sirkular, yang mencakup seluruh sistem untuk mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini termasuk mendorong produsen untuk mendesain produk dengan menggunakan bahan alternatif atau bahan daur ulang dan mengelola limbah secara efektif.

Berikutnya, sejumlah langkah insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, harus diimplementasikan bersamaan dengan dukungan untuk penelitian dan pengembangan inovasi terkait. Thammasak melanjutkan, pemerintah harus mempromosikan kebijakan ‘prioritas hijau’ yang menekankan penggunaan produk ramah lingkungan, mulai dari pengadaan barang dan jasa di sektor publik untuk mendorong adopsi produk ramah lingkungan dan menciptakan ekosistem yang kuat.

Promosi akses ke keuangan hijau pun menurutnya jangan sampai luput. Pemerintah harus mendukung alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis agar mereka dapat memperoleh standar sertifikasi karbon internasional. Selain itu, lembaga-lembaga dalam negeri harus dibentuk untuk memberikan sertifikasi sehingga dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kredit karbon. “SCG siap bertindak sebagai mentor, memberikan dukungan dan menjadi penghubung untuk membina kerja sama antara berbagai sektor,” kata Thammasak.

Berikutnya, ia juga menyarankan agar pemerintah mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai panas, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan. “Infrastruktur yang ada harus ditingkatkan dan infrastruktur hijau harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti menggunakan kembali ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi bersih.”

Menurut dia, infrastruktur jaringan listrik juga harus ditingkatkan untuk mendukung transisi ke energi bersih. Selain itu, upaya-upaya meningkatkan sistem logistik hijau yang komprehensif juga perlu digenjot yang berfokus pada pemberian solusi yang bersih dan hemat energi, mengurangi biaya dan waktu. Contohnya dengan mengoptimasi rute dan sistem pemuatan kargo yang tepat.

Pemilahan sampah yang efisien juga menurut dia harus ditingkatkan dengan mempromosikan pemisahan sampah basah dan kering. Hal ini menurutnya bisa tercapai dengan membangun tempat pemilahan dan pengelolaan sampah yang menggabungkan teknologi pemilahan sampah dan sistem pengolahan sampah.

Terakhir, adalah memperkuat kemampuan adaptasi usaha kecil menengah. Menurut dia, upaya-upaya yang dilakukan harus berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja soal energi bersih untuk mengurangi biaya. Lalu juga mendorong adopsi inovasi dan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan otomasi. “Membangun jaringan kolaboratif antara berbagai sektor juga penting untuk meningkatkan daya saing UKM,” tutupnya.

Di forum yang sama, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital, Prasert Jantararuangtong mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan saran-saran tersebut dan mengimplementasikannya. “Pemerintah akan melakukannya sesegera mungkin dan mencari kerja sama lebih lanjut, jika diperlukan, dengan semua pemangku kepentingan."

Simposium ESG 2024 forum inisiasi SCG dalam rangkaian Sustainability Expo 2024 yang mengusung tema Menggerakkan Transisi Hijau yang Inklusif. Kegiatan ini digelar diQueen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - HANOI. Long Son Petrochemicals, unit usaha SCG Chemicals Thailand telah memulai operasi komersial di kompleks petrokimianya di Vietnam selatan.

SCG Chemicals dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters pada Selasa (1/1) mengatakan, kompleks tersebut akan memproduksi berbagai produk petrokimia, termasuk resin plastik seperti polietilena dan polipropilena. Pabrik ini akan melayani pelanggan baik di dalam negeri maupun internasional.

Fasilitas senilai US$ 5 miliar di provinsi Ba Ria Vung Tau tersebut akan memproduksi 1,4 juta metrik ton resin plastik per tahun. Manajemen menambahkan bahan bakunya, nafta dan propana, sebagian besar akan diimpor dari Timur Tengah.

Hasil tahunannya akan mencakup 500.000 ton polietilena densitas tinggi, 500.000 ton polietilena densitas rendah linier, dan 400.000 ton polipropilena.

Bisnis.com, BANGKOK - SCG berupaya mengakselerasi transisi menuju masyarakat rendah karbon, salah satunya melalui gelaran ESG Symposium 2024: Driving Inclusive Green Transition' di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok Thailand pada Senin (30/9/2024).

Perwujudan masyarakat rendah karbon (low-carbon society) melalui penerapan prinsip ESG (environmental, social, governance) secara komprehensif akan berdampak besar pada peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi hingga kelestarian lingkungan.

SCG, perusahaan multisektor yang menginisiasi ESG Symposium sedekade terakhir di Thailand, mengajak semua pihak berkolaborasi mewujudkan masyarakat rendah karbon.

“Selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan dari semua sektor telah menyatukan upaya dan gagasan mereka untuk mengidentifikasi strategi yang segera mendorong Thailand menuju masyarakat rendah karbon, memanfaatkan momentum dari kemajuan tahun lalu, yang telah membuahkan hasil nyata," kata Presiden & CEO SCG, Thammasak Sethaudom di Bangkok.

Pada ESG Symposium 2024 dihasilkan beberapa rekomendasi yang dikumpulkan dan dipresentasikan kepada pemerintah untuk mempercepat implementasi ESG menuju masyarakat rendah karbon.

Implementasi ESG tersebut melalui dua bidang yakni transisi ke energi ramah lingkungan sambil mendorong ekonomi sirkular; dan memanfaatkan ‘Saraburi Sandbox’, kota model rendah karbon pertama di Thailand, sebagai wilayah percontohan untuk mengatasi tantangan kebijakan, sistem industri, dan infrastruktur hijau sambil memastikan tidak ada satupun yang tertinggal.

Rencana tersebut menekankan empat pendekatan utama yaitu menghilangkan hambatan hukum dan peraturan; mendorong akses terhadap keuangan ramah lingkungan; mengembangkan teknologi dan infrastruktur; dan memperkuat kemampuan beradaptasi dan kapabilitas pelaku UKM.

Dukungan Pemerintah

Pemerintah Thailand meyakini bahwa kolaborasi seluruh pihak dapat mengakselerasi terwujudnya masyarakat rendah karbon yang berdampak positif pada perekonomian dan kemajuan yang berkelanjutan serta aman.

Wakil Perdana Menteri Thailand dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital, Prasert Jantararuangthong mengatakan bahwa krisis iklim memengaruhi kesejahteraan setiap kehidupan di bumi, yang berdampak pada kesehatan, mata pencaharian, dan ketahanan pangan, yang kemudian menimbulkan masalah ekonomi.

"Jika semua pihak berkolaborasi berdasarkan strategi ESG [environmental, social, governance], yang berfokus pada penciptaan perekonomian serta tata kelola sosial dan lingkungan yang seimbang dengan transparansi, mengikuti filosofi ekonomi kecukupan dan SDGs PBB, kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi," jelasnya pada gelaran ESG Symposium 2024.

Prasert juga menyinggung soal krisis alam dan bencana yang melanda Thailand beberapa tahun terakhir seperti polusi udara, banjir, dan kekeringan. Fokus pemerintah saat ini adalah meringankan penderitaan para korban terdampak sehingga dapat kembali menjalani hidup secara normal.

Ke depan, sambungnya, Pemerintah Thailand akan meningkatkan upaya pengelolaan air, berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menyelesaikan persoalan banjir dan kekeringan.

Tak berhenti di sana, Pemerintah akan mendorong ekonomi hijau dengan memanfaatkan keunggulan geografis Thailand di dekat garis khatulistiwa, yang terpapar cahaya matahari sepanjang tahun.

"Kami akan mendukung pembangunan Thailand sebagai pusat produksi energi ramah lingkungan, termasuk tenaga surya dan energi alternatif lainnya, serta pasar listrik bebas dan perdagangan kredit karbon untuk memastikan keberlanjutan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Porsi pemegang saham publik dalam emiten produsen kardus dan kertas PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) atau Fajar Paper tersisa 0,28% setelah aksi penambahan kepemilikan saham oleh SCG Packaging Public Company Limited (SCGP).

SCGP baru-baru ini meningkatkan kepemilikan sahamnya sebanyak 44,48% di FASW menjadi 99,72%. Transaksi itu berlangsung pada 30 Agustus 2024 di mana PT Intercipta Sempana menjual 1.102.069.224 saham atau 44,48% saham FASW kepada SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. senilai Rp9.058 per saham atau senilai total Rp9,98 triliun.

Setelah transaksi tersebut, komposisi pemegang saham FASW terdiri atas Siam Kraft Industry Company Limited 55,23%, SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. 44,48%, dan masyarakat 0,28%. Jumlah itu jauh di bawah batas minimal free float yang diatur Bursa Efek Indonesia sebesar 7,5%.

“Investasi ini sejalan dengan arah strategis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis di Asean dan mendukung pasar yang kuat di Indonesia dan menjadi dasar penting bagi pertumbuhan jangka panjang bisnis kemasan terpadu SCGP,” tulis manajemen SCGP dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/9/2024).

Sejalan dengan penambahan kepemilikan saham itu, SCGP berencana meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya energi di FajarPaper sebagai upaya adaptif terhadap kondisi ekonomi serta peningkatan permintaan kemasan yang didorong oleh pemulihan konsumsi domestik dan ekspor.

FASW merupakan emiten produsen kertas dengan kapasitas produksi tahunan mencapai lebih dari 1,5 juta ton. Fajar Paper memproduksi kertas kemasan berkualitas tinggi dengan basis pelanggan di Indonesia dan internasional.

Fajar Paper menggunakan 100% kertas daur ulang sebagai bahan baku sebagai upaya perseroan untuk mengutamakan pendekatan keberlanjutan di setiap kegiatan usahanya. FASW juga terus mendorong optimalisasi efisiensi energi dalam proses produksi.

Pada perkembangan lain, SCGP menunjuk Yustinus Yusuf Kusumah sebagai Presiden Direktur PT Fajar Surya Wisesa Tbk. dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 20 September 2024.

Yustinus bertukar posisi dengan Thalengsak Ratchburi yang turun dari kursi Presiden Direktur ke posisi Direktur. Yustinus disebut memiliki sekitar 30 tahun pengalaman di bisnis kertas kemasan dan telah menduduki beberapa posisi manajemen kunci di Fajar Paper, termasuk sebagai anggota Dewan Direksi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten kertas yang berada dalam papan pemantauan khusus full call auction (FCA) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) menjelaskan perihal transaksi crossing jumbo senilai Rp7,2 triliun yang terjadi pada perdagangan Selasa (20/8/2024).

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen FASW menjelaskan transaksi crossing ini dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal di bawah grup SCG Packaging.

FASW menjelaskan Bhakkawat Bhasipol yang merupakan direktur yang bertindak untuk dan atas nama SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. menjadi penjual saham FASW.

Bhakkawat Bhasipol menjual sebanyak 1,36 miliar saham atau sebesar 55,24% kepemilikan. Harga penjualan saham tersebut adalah sebesar Rp5.500 per saham. Sebanyak 1,36 miliar saham tersebut dijual pada 20 Agustus 2024.

"Tujuan transaksi adalah untuk pelaksanaan restrukturisasi internal dengan Siam Kraft Industry Company Limited, suatu entitas di bawah pengendalian yang sama dengan SCGPS di bawah grup SGC Packaging," ujar Bhakkawat Bhasipol, Rabu (21/8/2024).

Sementara itu, Nakorn Thurajane yang merupakan direktur yang bertindak untuk dan atas nama Siam Kraft Industry Company Limited (SKIC) menjadi pembeli saham tersebut.

Nakorn Thurajane melaporkan membeli sebanyak 1,36 miliar saham FASW, dengan harga Rp5.500 per saham.

Dia juga menjelaskan tujuan dari transaksi ini adalah pelaksanaan restrukturisasi internal dengan SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd., suatu entitas di bawah pengendalian yang sama dengan SKIC di bawah grup SGC Packaging.

Kabar transaksicrossing jumbo ini membuat saham FASW naik 0,45% ke level Rp5.525 per saham pada penutupan perdagangan hari ini. Sebanyak 200 saham FASW ditransaksikan dengan nilai Rp1,1 juta dan dengan frekuensi satu kali.

Saham FASW merupakan salah satu saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus FCA. Saham FASW masuk ke kriteria 6 dan 7 papan pemantauan khusus.

Saham emiten kertas ini masuk ke kriteria nomor 6, yaitu tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan di atas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi.

Saham FASW juga masuk ke kriteria nomor 7, yaitu memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction.

Sebagai informasi, saat ini saham FASW dikendalikan oleh SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd., dengan kepemilikan sebanyak 1,36 miliar saham atau 55,23% kepemilikan.

Lalu PT Intercipta Sempana sebanyak 1,1 miliar saham atau 44,48% kepemilikan. Sementara itu, kepemilikan masyarakat pada saham FASW tercatat hanya sebesar 5,47 juta saham atau setara dengan 0,22% kepemilikan. Di sisi lain, hingga akhir Juli 2024, saham FASW tercatat digenggam oleh 378 pihak.