IDXChannel - PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada energi dalam lima tahun mendatang.

Swasembada energi ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya di bawah visi Asta Cita.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, perseroan tengah mengembangkan empat terobosan untuk mewujudkan program tersebut meliputi pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

Terobosan ini merupakan komitmen Perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat.

"Terobosan ini akan memperkuat swasembada energi, sekaligus memberikan dampak dalam penurunan emisi karbon, diversifikasi portofolio bisnis yang akan membuka peluang bisnis baru di masa depan," ujar Fadjar dalam keterangan resminya, Kamis (24/10/2024).

Pertamina berhasil mengembangkan energi biofuel sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan campuran bahan nabati. Pertamina telah berhasil memproduksi dan memanfaatkan biodiesel B35.

Selain B35, Pertamina juga mengembangan Pertamax Green dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) bahan bakar pesawat terbang dengan campuran bahan nabati. "Biofuel yang telah dijalankan Pertamina berdampak pada pengurangan emisi, sehingga memiliki nilai tambah positif bagi masyarakat. Pada tahun 2023, penerapan B35 mampu menurunkan emisi CO2 hingga 32,7 juta ton," jelasnya.

Dalam pengembangan Geothermal, lanjut Fadjar, Pertamina mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Pertamina memiliki potensi cadangan panas bumi yang siap dikembangkan.

Fadjar menambahkan, dalam pengembangan Petrochemical, Pertamina menargetkan produksi sebesar 3,2 juta ton di 2025, dari saat ini sebesar 1,9 juta ton per tahun. Untuk pengembangan bisnis ini, Pertamina terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi dari dalam dan luar negeri.

Dari bisnis hulu migas, Pertamina juga akan berkontribusi pada pengurangan emisi melalui pengembangan CCS/CCUS. Pengembangan CCS/CCUS secara akumulatif berpotensi mengurangi emisi hingga 1,5 juta tahun 2029. Proyek pengembangan yang sudah dilakukan antara lain di Field Sukowati, Field Jatibarang, dan Field Ramba.

Selain mengembangkan proyek, Pertamina juga melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan energi hijau yang berdampak pada swasembada energi melalui Program “Desa Energi Berdikari”. Hingga saat ini, jumlahnya telah mencapai 85 desa binaan di seluruh Indonesia. Berbagai terobosan Pertamina dalam mencapai target swasembada energi dan dekarbonisasi berhasil menurunkan emisi di atas target.

Realisasi reduksi emisi scope 1 & 2 Pertamina mencapai 124 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Pertamina berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,13 juta ton C02e dari target 910 ribu ton C02e. Keberhasilan dalam dekarbonisasi menjadikan Pertamina menduduki peringkat pertama dalam ranking ESG di dunia berdasarkan Sustainablytics, pada subsektor minyak dan gas terintegrasi dari 61 perusahaan dunia.

"Dengan dukungan stakeholder, Pertamina optimistis bisa mendukung program pemerintah swasembada energi sekaligus mencapai NZE sesuai target nasional," kata Fadjar.

(DESI ANGRIANI)

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -SINGAPURA. Singapura siap memberikan lisensi impor selama 30 tahun kepada perusahaan yang menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek listrik rendah karbon.

Mengutip Reuters, Rabu (23/10), Kepala regulator energi Singapura mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membantu perusahaan tersebut mendapatkan kembali investasi awal mereka.

Singapura akan mengimpor 6 gigawatt (GW) listrik rendah karbon pada tahun 2035 dan telah memberikan persetujuan bersyarat untuk 10 proyek tersebut di Australia, Kamboja, Indonesia, dan Vietnam.

"Akan menelan biaya miliaran dolar untuk memiliki ladang surya besar ini dan baterai besar yang dipasang untuk menyeimbangkan pasokan energi," kata Puah Kok Keong, CEO di Otoritas Pasar Energi, di Singapore International Energy Week.

Ia menambahkan bahwa pemasangan kabel listrik untuk menghubungkan Singapura dengan negara-negara lain juga akan memakan biaya besar.

"Dari pihak Singapura, kami siap memberikan lisensi impor jangka panjang, 30 tahun, bagi perusahaan yang telah berinvestasi dalam proyek ini, karena kami memahami investasi awal yang tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi Anda," kata Puah.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -SINGAPURA. Singapura siap memberikan lisensi impor selama 30 tahun kepada perusahaan yang menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek listrik rendah karbon.

Mengutip Reuters, Rabu (23/10), Kepala regulator energi Singapura mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membantu perusahaan tersebut mendapatkan kembali investasi awal mereka.

Singapura akan mengimpor 6 gigawatt (GW) listrik rendah karbon pada tahun 2035 dan telah memberikan persetujuan bersyarat untuk 10 proyek tersebut di Australia, Kamboja, Indonesia, dan Vietnam.

"Akan menelan biaya miliaran dolar untuk memiliki ladang surya besar ini dan baterai besar yang dipasang untuk menyeimbangkan pasokan energi," kata Puah Kok Keong, CEO di Otoritas Pasar Energi, di Singapore International Energy Week.

Ia menambahkan bahwa pemasangan kabel listrik untuk menghubungkan Singapura dengan negara-negara lain juga akan memakan biaya besar.

"Dari pihak Singapura, kami siap memberikan lisensi impor jangka panjang, 30 tahun, bagi perusahaan yang telah berinvestasi dalam proyek ini, karena kami memahami investasi awal yang tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi Anda," kata Puah.

Jakarta -

Tiga tahun yang lalu, siapa yang menyangka hamparan hutan belantara dan lahan kosong di Kalimantan Timur akan menjadi cikal bakal ibu kota masa depan Indonesia? Kami, di Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN), tak pernah lupa bagaimana perjalanan ini dimulai dengan tantangan luar biasa.

Sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, kantor yang belum siap digunakan, hingga honorarium bulanan yang ditangguhkan hanyalah sebagian dari rintangan yang harus kami hadapi. Tak terhitung pula berapa banyak keraguan dan kritik yang menghujani kami-membangun sebuah kota dari nol bukanlah tugas yang mudah.

Namun, hari ini, dengan penuh kebanggaan, kita dapat melihat IKN tidak lagi hanya sebagai konsep, tetapi sebagai megaproyek nyata yang mulai diwujudkan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bersama dengan dukungan luar biasa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) yang saat ini keduanya dipimpin oleh Pak Basuki Hadimoeljono, telah menunjukkan bahwa visi besar ini bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah tujuan nyata yang bisa dicapai.

Slogan "Tiada Hari Tanpa Cor" yang kini viral di kalangan anak muda dan terpampang di salah satu bangunan di IKN mencerminkan semangat kerja keras yang terus kami junjung setiap hari.

Secara fundamental, lahirnya IKN didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Keraguan dan pertanyaan mengenai relevansi serta keberhasilan IKN kerap muncul. Walaupun begitu, Presiden Jokowi memilih untuk tetap mengambil risiko besar ini karena beliau yakin bahwa untuk mengejar kemajuan bangsa, sering kali kita harus berani mempertaruhkan banyak hal.

Kami sejalan dengan keyakinan tersebut. Sebagai akademisi, kami berusaha memanfaatkan pengetahuan kami untuk membangun bangsa Indonesia, salah satunya dengan mempertaruhkan kredensial dengan mengambil risiko untuk memimpin pembangunan IKN, khususnya di bidang transformasi hijau dan digital.

Kala itu, kami menerima tantangan besar ini untuk mendampingi Pak Bambang Susantono dalam mengawal pembangunan IKN. Visi besar Presiden Jokowi inilah yang terus kami pegang teguh dalam setiap langkah, fokus pada keberlanjutan dan penerapan teknologi hijau serta digital.

Visi ini lebih dari sekadar pembangunan fisik infrastruktur semata; ini adalah fondasi untuk menopang Indonesia Emas 2045-sebuah cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan strategis kami, seperti Cetak Biru Kota Cerdas, Pedoman Bangunan Gedung Cerdas, Roadmap Pembangunan Rendah Karbon, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Meski sempat mendapat cemoohan dari berbagai pihak, kami tetap teguh melangkah dan terus menyempurnakan yang sudah ada. Di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo, arah strategis ini akan terus kami lanjutkan, memastikan IKN berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bermanfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia-bukan sekadar wacana kosong dan 'omon-omon' semata.

Membangun IKN bukan sekadar membangun infrastruktur fisik atau 'hardware' saja, tetapi juga menciptakan ekosistem teknologi atau 'software' dan, yang paling penting, mengembangkan sumber daya manusianya atau 'brainware'. Ketiga elemen ini menjadi pilar utama dalam visi pembangunan IKN, sejalan dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo yang menegaskan percepatan proyek IKN dalam Sidang Kabinet pada 12 Agustus 2024.

Kami telah mempelajari secara saksama visi dan misi Prabowo-Gibran, terutama dalam hal kesinambungan proyek-proyek yang sudah dibangun bersama Presiden Jokowi. Salah satu kunci utama yang menjadi landasan visi Presiden Terpilih Prabowo adalah keberlanjutan, dan ini menjadi fondasi yang akan terus kami pegang teguh dalam pembangunan IKN.

Filosofi keberlanjutan ini juga tercermin dalam salah satu pidato Presiden Terpilih Prabowo, di mana beliau menyampaikan bahwa, "Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menangis, (tetapi) dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, (tetap akan) berdiri lagi."

Filosofi ini sangat relevan dengan perjalanan kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN dalam membangun IKN yang penuh dengan tantangan-jatuh bangun adalah bagian dari proses. Namun, semangat pantang menyerah seperti yang diungkapkan Presiden Terpilih Prabowo itulah yang mendorong kami terus maju.

Kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, yang mayoritas diisi oleh orang muda bangsa, bertekad memastikan bahwa visi besar IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan akan tetap terwujud.

Berbagai teknologi canggih telah diterapkan untuk mendukung visi efisiensi dan keberlanjutan, mulai dari sensor perkotaan dan bangunan cerdas, hingga pengendalian pembangunan yang menggunakan drone dan kecerdasan buatan (AI).

Kami juga telah dengan tanggap mengantisipasi potensi risiko bencana dengan menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan pengoperasian Nusantara Command Center di IKN sebagai forest city sesuai yang diarahkan oleh Presiden Terpilih Prabowo.

Nusantara Command Center tidak hanya akan berfungsi sebagai pengendali situasi darurat saja, melainkan juga meningkatkan efisiensi layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh penghuni kota.

Tak hanya itu, kami tengah mempersiapkan trem otonom dan taksi terbang sebagai moda transportasi cerdas unggulan masa depan, sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, Nusantara Knowledge and Technology Hub juga sedang dikembangkan sebagai jembatan emas penghubung antara dunia pendidikan, pemerintahan, dan industri, menciptakan ekosistem inovasi yang kolaboratif guna mendukung terciptanya kota cerdas yang terintegrasi.

Kolaborasi dengan universitas, perusahaan, dan lembaga internasional dari berbagai negara-negara maju terus dijajaki untuk mendukung IKN sebagai pusat inovasi dan kemajuan teknologi, menjadikannya sebagai urban living lab yang ideal untuk menyerap best practices dari seluruh dunia.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui uji coba atau Proof of Concept (PoC) teknologi, yang tidak hanya bertujuan membuktikan bahwa visi besar IKN dapat diimplementasikan, tetapi juga untuk menguji keandalan konsep serta kualitas teknologi tersebut. Melalui PoC, kami yakin bahwa akan terjadi transfer of knowledge dari inovasi terbaik dunia, baik kepada pemerintah maupun pelaku industri dalam negeri.

Hal ini penting agar kedepannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi mandiri yang bersumber dari potensi sumber daya manusia terbaik bangsa. PoC juga sejatinya merupakan upaya preventif dan langkah strategis untuk menilai apakah suatu teknologi menawarkan harga terbaik-yakni harga termurah dengan kualitas tertinggi, untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terpisah.

Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar gagasan atau wacana, melainkan sebuah kenyataan yang akan terwujud melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan cerdas.

Kami percaya IKN adalah lompatan besar yang membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan bukti nyata dari tekad bangsa untuk menjadi lebih unggul, merangkul masa depan dengan keyakinan.

Di tengah laju globalisasi, IKN hadir sebagai simbol harapan, membawa Indonesia menuju era baru sebagai negara maju yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan.

Di balik berbagai capaian kami di IKN, terdapat tim teknokrat yang luar biasa dalam merumuskan program-program unggulan. Ibarat seorang pendekar yang mahir menggunakan kemampuan fisik dan senjatanya, kami yang berkiprah di ranah sipil berusaha mengabdikan diri kepada negara dengan mengoptimalkan kajian, inovasi, dan teknologi.

Terbukti, per Oktober 2024, puluhan ribu orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berkunjung ke IKN melalui aplikasi IKNOW, layanan terpadu yang kami kelola dan awasi. Untuk memastikan keamanan data pengguna, kami telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui skema IT Security Assessment untuk meminimalisir risiko kebocoran data.

Dengan begitu, antusiasme yang luar biasa untuk menyaksikan langsung bagaimana kota masa depan Indonesia sedang dibangun, akan diiringi oleh teknologi tepat guna terbaik yang akan menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuninya.

Menghadapi transisi pemerintahan, kami tetap berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN dan Indonesia, apa pun tantangan yang muncul di depan, dengan sumber daya yang tersedia - bahkan bila itu hanya sekedar "bambu runcing" saja. Karena kami yakin Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu untuk mencintai rakyat dan membangun Indonesia menjadi lebih adil dan makmur.

Kami percaya, perjuangan kami saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita terdahulu-Pangeran Diponegoro, Jenderal Soedirman, Bung Tomo, dan lain-lain-yang rela bertaruh nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Semangat merekalah yang menjadi inspirasi kami dalam mewujudkan visi Indonesia maju dengan membangun Indonesia yang terhormat dan bermartabat.

Jika suatu saat nanti garis tangan pengabdian kami dicukupkan atau bahkan diberikan amanah dan penugasan di tempat lain oleh pimpinan, komitmen kami tidak akan berubah, karena visi kami sejalan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo: membangun Indonesia yang mandiri dan berdikari, di mana rakyatnya bangga menggunakan produk-produk buatan negeri sendiri.

Mohammed Ali Berawi
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara
Guru Besar Universitas Indonesia

(ang/ang)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan era Prabowo Subianto memastikan bahwa kebijakan pajak karbon akan berjalan efektif. Hal itu karena pajak karbon dinilai sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan pajak karbon sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan koordinasi.

Menurutnya pemerintahan Prabowo akan fokus memastikan kebijakan ini berjalan secara efektif. “Terutama dengan dukungan regulasi yang lebih jelas dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor yang terdampak,” jelas Anggawira kepada Kontan, Minggu (6/10).

Anggawira menjelaskan pemerintah saat ini sedang dalam tahap finalisasi berbagai kebijakan yang mendukung penerapan pajak karbon. Termasuk di dalamnya adalah integrasi pajak karbon dengan mekanisme bursa karbon yang telah berjalan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku industri untuk mengurangi emisi karbon, sembari memastikan kebijakan pajak karbon tidak memberatkan perekonomian. “Pemerintah juga tengah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan sektor-sektor industri yang berpotensi terdampak besar, sehingga implementasinya dapat berjalan lancar dan inklusif,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Anggawira hitungan untuk penerimaan pajak karbon masih dalam proses evaluasi. Ia mengatakan potensi pajak karbon di Indonesia cukup besar, terutama dari sektor energi, manufaktur, dan transportasi yang merupakan penyumbang emisi terbesar.

Berdasarkan perhitungan awal, pajak karbon diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan negara yang signifikan, sekaligus menurunkan tingkat emisi karbon. Pemerintah tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan tarif pajak karbon yang diterapkan proporsional dan tidak merugikan daya saing industri domestik.

“Dengan demikian, kebijakan pajak karbon dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap berkomitmen pada pengendalian perubahan iklim, sembari menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam ESG SYMPOSIUM 2024: Driving Inclusive Green Transition, Direktur Utama Siam Cement Group (SCG) Thammasak Sethaudom, mendorong pemerintah Thailand mempercepat implementasi melalui dua bidang utama yakni transisi ke energi bersih sambil mempromosikan ekonomi sirkular serta memanfaatkan Saraburi Sandbox, kota model rendah karbon pertama di Thailand.

“Area tersebut jadi area percontohan untuk mengatasi tantangan kebijakan, sistem industri, dan infrastruktur hijau sambil memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata Thammasak pada Simposium ESG 2024 yang digelar di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, pada Senin, 30 September 2024

Saraburi Sandbox merupakan proyek yang diinisiasi Asosiasi Produsen Semen Thailand, Federasi Industri Thailand di Saraburi, dan Provinsi Saraburi sebagai tiga mitra pendiri, bekerja sama dengan lebih dari 20 organisasi dan 7 kementerian. Proyek ini bisa menyatukan sektor publik, swasta serta masyarakat sipil menciptakan kemitraan publik-swasta-rakyat atau Public Private People (PPP).

Para inisiator mengklaim inisiasi ini bisa menghasilkan pendapatan nasional Thailand yang signifikan lewat penciptaan lapangan kerja, stimulasi PDB, dan pengurangan emisi gas rumah kaca di lima bidang berdasarkan Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Bidang-bidang itu di antaranya mencakup energi dan transportasi, proses industri dan penggunaan produk, pengelolaan limbah, pertanian, dan penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan, dan kehutanan.

Provinsi Saraburi merupakan produsen semen terbesar di Thailand. Kawasan ini menyumbang hampir 80 persen dari kapasitas produksi semen di Thailand. Saraburi Sandbox didirikan di Provinsi Saraburi sebagai kota percontohan rendah karbon pertama di Thailand sejak tahun lalu.

Beberapa langkah yang sedang diinisiasi di kawasan tersebut di antaranya, penerapan teknologi seperti carbon capture, utilization and storage (CCUS) dan semen rendah karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di industri semen.

Teknologi-teknologi ini menurut Thammasak membutuhkan dukungan finansial lewat pendanaan hijau dan sejumlah penelitian lebih lanjut lagi. Kolaborasi antara sektor publik, sektor swasta, dan peneliti jadi faktor penting untuk mempromosikan adopsi teknologi baru, menciptakan ekosistem yang ramah investasi, dan mendorong kemajuan teknologi.

Perwakilan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil ASEAN yang hadir dalam ESG Symposium 2024 menghasilkan empat usulan strategis untuk mempercepat transisi energi bersih dan ekonomi sirkular. Usulan ini mencakup penghapusan hambatan regulasi, peningkatan akses ke pembiayaan hijau, pengembangan teknologi dan infrastruktur hijau, serta memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).

Wakil Perdana Menteri Thailand, Prasert Jantararuangtong, menyampaikan dukungannya terhadap usulan yang dihasilkan dalam simposium ini. "Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Pemerintah Thailand akan segera menindaklanjuti usulan yang disampaikan untuk mempercepat transisi energi bersih dan mencapai target net-zero," ujar Prasert dalam "ESG Symposium 2024: Driving Inclusive Green Transition," di Bangkok, Thailand, pada Selasa (1/10).

Menurutnya, Thailand akan memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Thailand siap bekerja sama dengan seluruh sektor untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju masyarakat rendah karbon.

Thammasak Sethaudom, Presiden & CEO SCG, mengatakan selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan lintas sektor telah bekerja sama untuk mempercepat transisi Thailand menuju masyarakat rendah karbon.

"Kami menyusun rekomendasi strategis ini untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat implementasi, terutama melalui energi bersih dan ekonomi sirkular, serta memanfaatkan Saraburi Sandbox sebagai model percontohan," ujarnya.

Berikut ini empat usulan utama dari ESG Symposium 2024:

1. Penghapusan Hambatan Regulasi

Pemerintah diimbau mempercepat liberalisasi perdagangan energi bersih melalui modernisasi jaringan listrik yang memungkinkan akses energi bersih bagi semua sektor. Selain itu, para pemangku kepentingan mengusulkan adanya sistem penyimpanan energi yang dapat meningkatkan stabilitas proyek energi bersih skala besar.

Mereka juga mendorong penyusunan undang-undang utama ekonomi sirkular yang mencakup seluruh sistem, untuk mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini akan mendorong produsen menggunakan material alternatif atau daur ulang serta mengelola limbah dengan lebih baik. Insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovasi terkait. Pemerintah juga didorong untuk menerapkan kebijakan 'Green Priority' atau Prioritas Hijau, yang mengutamakan produk ramah lingkungan, dimulai dari pengadaan oleh sektor publik.

2. Akses ke Pembiayaan Hijau

Pemerintah diharapkan mendukung alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia di bisnis, sehingga mereka dapat memperoleh sertifikasi karbon internasional. Selain itu, perlu dibentuk lembaga domestik yang dapat melakukan sertifikasi standar karbon, sehingga membantu mengurangi biaya terkait perdagangan kredit karbon. SCG siap menjadi mentor, memberikan dukungan, dan menjadi penghubung antara berbagai sektor untuk mewujudkan kolaborasi dalam pembiayaan hijau.

3. Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Hijau

Pemerintah diusulkan untuk mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai panas, guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan. Infrastruktur yang ada perlu ditingkatkan untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk pemanfaatan ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi bersih.

Sistem logistik hijau juga harus diperbaiki dengan mengoptimalkan rute dan memaksimalkan sistem pemuatan kargo. Selain itu, efisiensi pemilahan sampah perlu ditingkatkan dengan mempromosikan pemisahan sampah basah dan kering serta pengembangan pusat pemilahan dan pengelolaan sampah dengan teknologi yang tepat.

4. Peningkatan Kemampuan UKM

Pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja tentang energi bersih sangat penting untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, inovasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi perlu dipromosikan untuk meningkatkan daya saing UKM. Membangun jaringan kolaboratif antara berbagai sektor juga penting untuk semakin memperkuat daya saing UKM di pasar global.

ESG Symposium 2024 yang diselenggarakan oleh SCG merupakan wujud prinsip bisnis ESG 4 Plus dalam pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan peningkatan inovasi untuk menghadapi tantangan global. Sebagai pemimpin dalam implementasi prinsip ESG, SCG berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Thailand, tetapi juga sebagai contoh nyata yang bisa diteladani oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Thailand kini menjadi model dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, khususnya Indonesia.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan hijau yang inklusif, ESG Symposium juga akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 19 November 2024. Acara ini akan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia, guna membantu pencapaian Indonesia Emas 2045.

TEMPO.CO, Bangkok - Direktur Utama Siam Cement Group (SCG) Thammasak Sethaudom menyebut pentingnya ada kolaborasi antara sektor bisnis dan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju masyarakat rendah karbon. Saat berpidato di ESG SYMPOSIUM 2024: Driving Inclusive Green Transition pada 30 September 2024, Thammasak memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan perusahaannya dalam mempromosikan transisi hijau yang inklusif menuju ekonomi rendah karbon.

“Selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan dari semua sektor telah menyatukan upaya dan ide mereka untuk mengidentifikasi strategi guna mendorong Thailand menuju masyarakat rendah karbon,” kata Thammasak.Beberapa langkah yang diambil dan dijalankan sejak beberapa tahun belakangan menurutnya sudah membuahkan hasil dan bisa jadi momentum untuk melakukan beberapa tindakan baru ke depan.

Dalam Simposium ESG 2024 tersebut, setidaknya Thammasak menyebut dua rekomendasi utama kepada pemerintah Thailand untuk mempercepat perwujudan masyarakat rendah karbon yakni lewat transisi ke energi bersih sambil mempromosikan ekonomi sirkular serta memanfaatkan Saraburi Sandbox, sebuah kota model rendah karbon pertama di Thailand. “Bisa jadi area percontohan untuk mengatasi tantangan kebijakan, sistem industri, dan infrastruktur hijau sambil memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata dia.

Pemerintah, menurut dia, harus mempercepat liberalisasi perdagangan energi bersih melalui modernisasi jaringan listrik, sehingga semua sektor dapat lebih mudah mengakses energi bersih. Sistem penyimpanan energi harus diwajibkan untuk meningkatkan stabilitas kepada proyek-proyek energi bersih berskala besar.

Langkah berikutnya, menurut dia pemerintah juga harus menyusun undang-undang induk yang komprehensif tentang ekonomi sirkular, yang mencakup seluruh sistem untuk mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini termasuk mendorong produsen untuk mendesain produk dengan menggunakan bahan alternatif atau bahan daur ulang dan mengelola limbah secara efektif.

Berikutnya, sejumlah langkah insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, harus diimplementasikan bersamaan dengan dukungan untuk penelitian dan pengembangan inovasi terkait. Thammasak melanjutkan, pemerintah harus mempromosikan kebijakan ‘prioritas hijau’ yang menekankan penggunaan produk ramah lingkungan, mulai dari pengadaan barang dan jasa di sektor publik untuk mendorong adopsi produk ramah lingkungan dan menciptakan ekosistem yang kuat.

Promosi akses ke keuangan hijau pun menurutnya jangan sampai luput. Pemerintah harus mendukung alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis agar mereka dapat memperoleh standar sertifikasi karbon internasional. Selain itu, lembaga-lembaga dalam negeri harus dibentuk untuk memberikan sertifikasi sehingga dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kredit karbon. “SCG siap bertindak sebagai mentor, memberikan dukungan dan menjadi penghubung untuk membina kerja sama antara berbagai sektor,” kata Thammasak.

Berikutnya, ia juga menyarankan agar pemerintah mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai panas, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan. “Infrastruktur yang ada harus ditingkatkan dan infrastruktur hijau harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti menggunakan kembali ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi bersih.”

Menurut dia, infrastruktur jaringan listrik juga harus ditingkatkan untuk mendukung transisi ke energi bersih. Selain itu, upaya-upaya meningkatkan sistem logistik hijau yang komprehensif juga perlu digenjot yang berfokus pada pemberian solusi yang bersih dan hemat energi, mengurangi biaya dan waktu. Contohnya dengan mengoptimasi rute dan sistem pemuatan kargo yang tepat.

Pemilahan sampah yang efisien juga menurut dia harus ditingkatkan dengan mempromosikan pemisahan sampah basah dan kering. Hal ini menurutnya bisa tercapai dengan membangun tempat pemilahan dan pengelolaan sampah yang menggabungkan teknologi pemilahan sampah dan sistem pengolahan sampah.

Terakhir, adalah memperkuat kemampuan adaptasi usaha kecil menengah. Menurut dia, upaya-upaya yang dilakukan harus berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja soal energi bersih untuk mengurangi biaya. Lalu juga mendorong adopsi inovasi dan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan otomasi. “Membangun jaringan kolaboratif antara berbagai sektor juga penting untuk meningkatkan daya saing UKM,” tutupnya.

Di forum yang sama, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital, Prasert Jantararuangtong mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan saran-saran tersebut dan mengimplementasikannya. “Pemerintah akan melakukannya sesegera mungkin dan mencari kerja sama lebih lanjut, jika diperlukan, dengan semua pemangku kepentingan."

Simposium ESG 2024 forum inisiasi SCG dalam rangkaian Sustainability Expo 2024 yang mengusung tema Menggerakkan Transisi Hijau yang Inklusif. Kegiatan ini digelar diQueen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

Bisnis.com, BANGKOK - SCG berupaya mengakselerasi transisi menuju masyarakat rendah karbon, salah satunya melalui gelaran ESG Symposium 2024: Driving Inclusive Green Transition' di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok Thailand pada Senin (30/9/2024).

Perwujudan masyarakat rendah karbon (low-carbon society) melalui penerapan prinsip ESG (environmental, social, governance) secara komprehensif akan berdampak besar pada peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi hingga kelestarian lingkungan.

SCG, perusahaan multisektor yang menginisiasi ESG Symposium sedekade terakhir di Thailand, mengajak semua pihak berkolaborasi mewujudkan masyarakat rendah karbon.

“Selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan dari semua sektor telah menyatukan upaya dan gagasan mereka untuk mengidentifikasi strategi yang segera mendorong Thailand menuju masyarakat rendah karbon, memanfaatkan momentum dari kemajuan tahun lalu, yang telah membuahkan hasil nyata," kata Presiden & CEO SCG, Thammasak Sethaudom di Bangkok.

Pada ESG Symposium 2024 dihasilkan beberapa rekomendasi yang dikumpulkan dan dipresentasikan kepada pemerintah untuk mempercepat implementasi ESG menuju masyarakat rendah karbon.

Implementasi ESG tersebut melalui dua bidang yakni transisi ke energi ramah lingkungan sambil mendorong ekonomi sirkular; dan memanfaatkan ‘Saraburi Sandbox’, kota model rendah karbon pertama di Thailand, sebagai wilayah percontohan untuk mengatasi tantangan kebijakan, sistem industri, dan infrastruktur hijau sambil memastikan tidak ada satupun yang tertinggal.

Rencana tersebut menekankan empat pendekatan utama yaitu menghilangkan hambatan hukum dan peraturan; mendorong akses terhadap keuangan ramah lingkungan; mengembangkan teknologi dan infrastruktur; dan memperkuat kemampuan beradaptasi dan kapabilitas pelaku UKM.

Dukungan Pemerintah

Pemerintah Thailand meyakini bahwa kolaborasi seluruh pihak dapat mengakselerasi terwujudnya masyarakat rendah karbon yang berdampak positif pada perekonomian dan kemajuan yang berkelanjutan serta aman.

Wakil Perdana Menteri Thailand dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital, Prasert Jantararuangthong mengatakan bahwa krisis iklim memengaruhi kesejahteraan setiap kehidupan di bumi, yang berdampak pada kesehatan, mata pencaharian, dan ketahanan pangan, yang kemudian menimbulkan masalah ekonomi.

"Jika semua pihak berkolaborasi berdasarkan strategi ESG [environmental, social, governance], yang berfokus pada penciptaan perekonomian serta tata kelola sosial dan lingkungan yang seimbang dengan transparansi, mengikuti filosofi ekonomi kecukupan dan SDGs PBB, kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi," jelasnya pada gelaran ESG Symposium 2024.

Prasert juga menyinggung soal krisis alam dan bencana yang melanda Thailand beberapa tahun terakhir seperti polusi udara, banjir, dan kekeringan. Fokus pemerintah saat ini adalah meringankan penderitaan para korban terdampak sehingga dapat kembali menjalani hidup secara normal.

Ke depan, sambungnya, Pemerintah Thailand akan meningkatkan upaya pengelolaan air, berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menyelesaikan persoalan banjir dan kekeringan.

Tak berhenti di sana, Pemerintah akan mendorong ekonomi hijau dengan memanfaatkan keunggulan geografis Thailand di dekat garis khatulistiwa, yang terpapar cahaya matahari sepanjang tahun.

"Kami akan mendukung pembangunan Thailand sebagai pusat produksi energi ramah lingkungan, termasuk tenaga surya dan energi alternatif lainnya, serta pasar listrik bebas dan perdagangan kredit karbon untuk memastikan keberlanjutan," jelasnya.

JAKARTA - PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) , salah satu produsen baja swasta terbesar di Indonesia dan pemimpin industri dalam produksi baja rendah karbon di Asia menandatangani perjanjian pembiayaan hingga USD60 juta atau setara Rp916,2 miliar (Kurs Rp15.270 per USD) dengan International Finance Corporation (IFC). Ini adalah investasi pertama IFC di sektor baja Asia dalam lebih dari satu dekade.

Kemitraan antara GRP dan IFC, lembaga pembangunan terbesar di dunia yang berfokus pada sektor swasta di negara-negara berkembang, akan membantu GRP meningkatkan produksi baja rendah karbon berkualitas tinggi di pabrik seluas 200 hektar di Jawa Barat. Pabrik ini akan menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata global.



Selain pinjaman ini, IFC juga telah menandatangani Advisory Engagement Letter dengan GRP untuk membantu mengembangkan dan menerapkan strategi dekarbonisasi serta mendukung upaya GRP mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan standar internasional.

Dukungan ini mencakup menjajaki berbagai opsi pendanaan untuk mendukung keputusan GRP menonaktifkan Blast Furnace yang baru dibangun namun belum pernah dioperasikan, serta meningkatkan efisiensi energi teknologi EAF dan menilai opsi dan teknologi proses hilir yang baru.

Permintaan baja global diperkirakan akan meningkat 30% pada tahun 2050, dan sebagian besar dari peningkatan tersebut akan dipenuhi oleh Asia. Produksi baja Indonesia sendiri telah meningkat lebih dari 90% sejak tahun 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat tahun ini.

Oleh karena itu, investasi IFC di GRP datang pada waktu yang tepat, seiring dengan ambisi Indonesia untuk menjadi produsen baja global dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Investasi ini juga membantu GRP mencapai target mereka untuk emisi nol bersih pada tahun 2050.

Industri baja adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap krisis iklim global, bertanggung jawab atas 8% emisi gas rumah kaca dunia. Jika tidak ditangani, sektor ini bisa menghabiskan seperempat dari anggaran karbon dunia untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius pada tahun 2050.

GRP telah menggunakan teknologi produksi baja rendah karbon (EAF) sejak tahun 2016, menjadikannya salah satu produsen baja rendah karbon paling berpengalaman dan maju di Asia. Walaupun beberapa produsen lain kini menggunakan EAF, GRP adalah satu-satunya pabrik terintegrasi dari hulu ke hilir di Asia yang menggunakan baja rendah karbon.

"Melalui kemitraan dengan IFC ini, GRP akan terus menetapkan standar baru untuk dekarbonisasi produksi baja di Asia. Investasi penting ini mengakui kepemimpinan awal GRP sebagai salah satu produsen baja rendah karbon pertama di Asia," ujar Chairman of Executive Committee GRP, Kimin Tanoto.

"Industri baja sangat penting bagi kemakmuran Asia dan dunia, tetapi kita harus cepat melakukan dekarbonisasi untuk mempertahankan kemakmuran ini bagi generasi mendatang. Jika perusahaan baja tidak beradaptasi dengan transisi hijau, aset mereka bisa menjadi tidak bernilai. Keberlanjutan selalu menjadi panduan GRP ke depan," lanjutnya.

Investasi senilai USD60 juta dari IFC juga akan membantu memperkuat kasus bisnis baja rendah karbon di seluruh dunia, termasuk mengeksplorasi produk baja bernilai tinggi yang sesuai dengan teknologi EAF GRP dan bisa diterapkan di seluruh industri baja global.

"Kemitraan kami dengan GRP adalah langkah besar dalam mendukung dekarbonisasi industri di Indonesia, dan ini menandai investasi baja pertama IFC di Asia dalam lebih dari satu dekade," kata Euan Marshall, IFC Country Manager untuk Indonesia dan Timor Leste.

"Kami senang bisa memberikan dukungan investasi dan konsultasi untuk membantu GRP mengembangkan bisnis yang berkelanjutan secara komersial dan lingkungan," bebernya.

GRP berencana memanfaatkan kemitraan dengan IFC untuk meningkatkan daya saing mereka dalam mengekspor baja rendah karbon ke Uni Eropa, dibandingkan produsen baja tradisional. Selain itu, GRP juga ingin mengeksplorasi peluang baru untuk menggantikan baja impor di Indonesia yang dihasilkan dari negara-negara dengan emisi CO2 per ton yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja rendah karbon GRP.

Kelvin Fu, Chief Transformation Officer GRP, menambahkan, pengumuman hari ini dengan IFC adalah pengakuan kuat atas visi GRP untuk merevolusi industri baja, tidak hanya di Asia tapi juga di dunia. Bersama-sama, kita menunjukkan apa yang mungkin dicapai.

"Saya bangga bahwa kemitraan ini memperkuat kemampuan kita untuk memproduksi baja rendah karbon, mengeksplorasi peluang pasar baru, terutama di Eropa, dan memastikan posisi GRP sebagai pemain utama dalam masa depan ekonomi dan lingkungan Indonesia. Dengan teknologi canggih dan aliansi strategis, kita tidak hanya memenuhi standar lingkungan global, tetapi juga melampauinya," ungkap Kelvin Fu.

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak delegasi dari sejumlah negara yang hadir dalam International Sustainability Forum (ISF) mengoptimalkan kerja sama di bidang teknologi hijau.

"Dengan dukungan seluruh negara baik secara teknis maupun finansial saya meyakini transisi global menuju ekonomi rendah karbon dapat terwujud dengan lebih adil dan merata," kata Wapres dalam Gala Dinner ISF di Plaza Barat Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Wapres juga mengajak agar seluruh delegasi negara yang hadir bersinergi dalam merumuskan inisiatif kebijakan global yang inklusif dan berkeadilan. Inisiatif yang dihasilkan harus memiliki jaminan atas pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat rentan.

"Mari kita dorong perluasan peran lembaga keuangan internasional dalam pembiayaan proyek hijau di negara berkembang. Kemudahan mengakses mekanisme pembiayaan dan variasi skema yang dapat ditawarkan agar memberikan kontribusi signifikan terhadap berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam memerangi perubahan iklim yang ekstrem. Target ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.

Dalam mendukung tujuan nasional, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) dan PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC) sepakat untuk berkolaborasi dalam melakukan pemantauan pada lingkungan, termasuk uji emisi gas rumah kaca (GRK) serta verifikasi dan validasi karbon. Kolaborasi ini ditandai dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Graha PertaMC Jakarta, (20/08/2024)

?Kolaborasi ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk mendukung target netralitas karbon nasional, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen kami yang berada di dalam institusi untuk menjaga kelestarian lingkungan,? ujar Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, dan Certification (TIC), MUTU International berkomitmen untuk turu serta mengawal agar instansi lainnya dapat ikut serta dalam melakukan upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan serangkaian pengujian yang dilakukan oleh MUTU International, sebuah instansi dapat mengukur berapa jauh langkah yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan emisi karbon.

?Apabila hal ini dilakukan bersama-sama, bukan hanya target ambisius pemerintah yang dapat dicapai, namun kita juga dapat meninggalkan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,? tutup Arifin.