KOMPAS.com - Indonesia berpotensi menjadi eksportir hidrogen karena diperkirakan bakal mengalami surplus komoditas tersebut sekitar 4 juta ton pada 2060.

Namun, Co Director Program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) Bagus Mudiantoro mengatakan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan ekspor hidrogen.

"Tantangan terbesarnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital (WACC) yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain," ujar Bagus sebagaimana dilansir Antara, Rabu (30/10/2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatnya permintaan energi domestik seiring pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan lahan juga menjadi tantangan lain, khususnya untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diperlukan dalam produksi hidrogen.

Merujuk data Hydrogen Council (2022), permintaan hidrogen di pasar global diperkirakan akan terus meningkat.

Dari 90 juta ton pada 2020 menjadi 140 juta ton pada 2030, 385 juta ton pada 2040, dan 660 juta ton pada 2060.

Dari permintaan tersebut, China bakan menjadi konsumen utama hidrogen global, diikuti Amerika Serikat (AS), India, Rusia, dan Inggris.

Adapun proyeksi permintaan hidrogen pasar dunia bakal didominasi sektor transportasi.

Permintaan hidrogen di Indonesia juga diperkirakan akan meningkat. Menurut Pertamina NRE, pada 2050 permintaannya akan mencapai 469 terawatt jam (TWh), sedangkan menurut Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) akan mencapai 6.282 TWh pada 2060.

Permintaan hidrogen dalam negeri diperkirakan akan didominasi oleh sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan industri.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dokumen Strategi Hidrogen Nasional yang mencakup kondisi saat ini, arah dan tujuan pengembangan hidrogen di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga saat ini tengah menyusun Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional serta Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Hidrogen.

Pemerintah juga melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dengan penambahan pasal-pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru untuk mengakomodasi pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga hidrogen.

KOMPAS.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan divestasi dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan total kapasitas 200 megawatt (MW).

Perusahaan tersebut menjual seluruh saham kedua PLTU tersebut ke PT Minahasa
Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dengan nilai kurang lebih 144,8 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,2 triliun.

Transaksi tersebut diumumkan TOBA untuk mencapai target netralitas karbon pada 2030 melalui inisiatif TBS 2030.

TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar 87,4 juta dollar AS.

Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina mengatakan, penjualan dua PLTU tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mempercepat transisi menuju bisnis berkelanjutan.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor berkelanjutan, memperkuat struktur permodalan perusahaan, dan program pembelian kembali saham yang direncanakan yang bertujuan untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada para pemegang saham kami," kata Juli dalam keterangan tertulis.

Juli menuturkan, penjualan saham kedua PLTU tersrbut juga membantu menciptakan nilai tambah dengan mengurangi utang konsolidasi lebih dari 70 persen.

Hal tersebut, kata Juli, dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah.

"Langkah ini juga akan meningkatkan akses perusahaan ke sumber pembiayaan yang lebih beragam, memperoleh biaya pendanaan yang kompetitif, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai pemegang saham," tutur Juli.

Penjualan kedua PLTU tersebut diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon hingga lebih dari 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara karbon dioksida per tahun.

Penghitungan tersebut didadarkan pada metodologi GHG Protocol dan divalidasi melalui tahap prajaminan oleh auditor eksternal.

Juli menyebutkan, penjualan PLTU tersebut bakal membuat perusahaan sebagai pelopor dan salah satu dari sedikit perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon.

"Seiring dengan divestasi kepemilikan tidak langsung perusahaan di PT Paiton Energy pada 2021, transaksi ini akan menghasilkan laba lebih dari 100 juta dollar AS," papar Juli.

KOMPAS.com – Perusahaan induk PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna), Philip Morris International Inc (PMI), berhasil menduduki peringkat pertama dalam daftar Forbes Net Zero Leaders 2024.

Daftar tersebut berfokus pada 100 perusahaan publik yang tercatat di bursa Amerika Serikat (AS) dengan pencapaian terbaik terkait pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam bisnisnya.

Prestasi itu menandai dua tahun berturut-turut PMI berada di jajaran 10 besar perusahaan AS dalam Forbes Net Zero Leaders 2024, naik dari peringkat ketujuh pada 2023.

Forbes melakukan pemeringkatan menggunakan data dari Sustainalytics dan Morningstar untuk menentukan komitmen perusahaan terhadap net zero emission di masa depan.

Seperti diketahui, net zero emission adalah upaya menekan jumlah gas rumah kaca guna menghindari dampak buruk dari pemanasan global.

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi menyatakan bahwa pencapaian tersebut membuktikan bahwa PMI telah bertransformasi dan memperhatikan keberlanjutan dalam aspek bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan.

"Sebagai bagian dari PMI, kami merasa terhormat bahwa perusahaan induk kami diakui oleh Forbes sebagai perusahaan dengan peringkat tertinggi dalam upaya menuju net zero emission. PMI benar-benar bertransformasi," kata Ivan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Ivan juga menambahkan bahwa strategi iklim mereka bertujuan untuk berkontribusi aktif dalam mengatasi risiko perubahan iklim dan membangun ketahanan dengan memanfaatkan peluang yang ada demi mewujudkan masa depan rendah karbon.

Sebagai anak perusahaan PMI, HM Sampoerna menunjukkan komitmen netralitas karbon dengan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan sebagai sumber listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh fasilitas produksinya.

Selain itu, perusahaan juga menggunakan listrik dengan Renewable Energy Certificate (REC) yang difasilitasi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pada Desember 2023, Sampoerna mulai mengoperasikan 10.550 panel surya untuk membantu daya listrik Pabrik Sukorejo di Pasuruan, Jawa Timur.

Hal itu merupakan salah satu inisiatif lingkungan untuk mendukung netralitas karbon di seluruh fasilitas produksi pada 2025.

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, seluruh pasokan listrik untuk fasilitas produksi Sampoerna di Surabaya, Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Karawang, sepenuhnya menggunakan energi bersih.

Dalam pemeringkatan Net Zero Leaders 2024, Forbes menilai tiga cakupan upaya perusahaan mencapai net zero emission.

Pertama, emisi yang dimiliki perusahaan sendiri, dikenal dengan rantai keberlanjutan. Kedua, emisi dari penggunaan tenaga listrik. Ketiga, emisi dari seluruh aktivitas perusahaan, termasuk limbah yang dihasilkan oleh perusahaan pemasok dan konsumen yang menggunakan produk mereka.

Aspek lain yang dinilai adalah struktur manajemen perusahaan dalam menilai risiko, tata kelola, strategi, investasi, dan metrik untuk mencapai tujuan dekarbonisasi pada ketiga cakupan tersebut, serta kekuatan finansial untuk menghadapi persaingan industri dan gejolak ekonomi.

Penghargaan itu menambah panjang daftar pencapaian PMI dalam menerapkan prinsip dan inisiatif keberlanjutan dalam kegiatan usaha dan operasional perusahaan.

Sebelumnya, PMI juga menorehkan prestasi gemilang dalam komitmennya terhadap keberlanjutan. Hal ini dibuktikan dengan raihan berbagai penghargaan dan pengakuan bergengsi berikut.

• Peringkat Triple A CDP (Carbon Disclosure Project) selama empat tahun berturut-turut (Februari 2024), menempatkan PMI di antara perusahaan terdepan dunia dalam hal transparansi dan kepedulian terhadap lingkungan.
• Keanggotaan Dewan Pemimpin Keterlibatan Pemasok CDP untuk ketujuh kalinya (Maret 2024), menunjukkan kepemimpinan PMI dalam mendorong praktik berkelanjutan di sepanjang rantai pasokan.
• Penerapan kerangka Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) sebagai Pengguna Awal (Januari 2024), menandakan komitmen PMI dalam mengelola risiko dan peluang terkait keanekaragaman hayati dan ekosistem.
• Pencantuman dalam Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) untuk pertama kalinya dan Dow Jones Sustainability North America Composite Index selama empat tahun berturut-turut (18 Desember 2023), mengukuhkan posisi PMI sebagai pemimpin di bidang keberlanjutan global.
• Penghargaan "Prime" status di ISS (Institutional Shareholder Services) ESG Corporate Rating (ISS ESG Rating, 21 November 2023), menjadi pengakuan atas komitmen PMI terhadap praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.
• Pengakuan dari Science Based Targets (SBTi) terhadap target pengurangan emisi Hutan, Lahan, dan Pertanian (FLAG), menjadikan PMI salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan pengakuan ini, menunjukkan komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim.