KOMPAS.com - Indonesia berpotensi menjadi eksportir hidrogen karena diperkirakan bakal mengalami surplus komoditas tersebut sekitar 4 juta ton pada 2060.

Namun, Co Director Program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) Bagus Mudiantoro mengatakan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan ekspor hidrogen.

"Tantangan terbesarnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital (WACC) yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain," ujar Bagus sebagaimana dilansir Antara, Rabu (30/10/2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatnya permintaan energi domestik seiring pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan lahan juga menjadi tantangan lain, khususnya untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diperlukan dalam produksi hidrogen.

Merujuk data Hydrogen Council (2022), permintaan hidrogen di pasar global diperkirakan akan terus meningkat.

Dari 90 juta ton pada 2020 menjadi 140 juta ton pada 2030, 385 juta ton pada 2040, dan 660 juta ton pada 2060.

Dari permintaan tersebut, China bakan menjadi konsumen utama hidrogen global, diikuti Amerika Serikat (AS), India, Rusia, dan Inggris.

Adapun proyeksi permintaan hidrogen pasar dunia bakal didominasi sektor transportasi.

Permintaan hidrogen di Indonesia juga diperkirakan akan meningkat. Menurut Pertamina NRE, pada 2050 permintaannya akan mencapai 469 terawatt jam (TWh), sedangkan menurut Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) akan mencapai 6.282 TWh pada 2060.

Permintaan hidrogen dalam negeri diperkirakan akan didominasi oleh sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan industri.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dokumen Strategi Hidrogen Nasional yang mencakup kondisi saat ini, arah dan tujuan pengembangan hidrogen di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga saat ini tengah menyusun Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional serta Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Hidrogen.

Pemerintah juga melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dengan penambahan pasal-pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru untuk mengakomodasi pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga hidrogen.

KOMPAS.com - Upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel yang lebih masif berpotensi menaikkan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia.

Hal tersebut disebabkan lantaran Indonesia masih ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada operasi produksi nikel.

Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) berjudul Indonesia's Nickel Companies: The Need for Renewable Energy Amid Increasing Production.

Rencana kenaikan produksi dari empat perusahaan nikel besar di Indonesia saja, yakni PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Merdeka Battery Materials (MBMA) Tbk, PT Trimegah Bangun Persada (Harita Nickel) Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk, diprediksi meningkatkan emisi GRK 38,5 juta ton karbon dioksida pada 2028.

Keempat perusahaan tersebut berkontribusi lebih dari seperempat produksi nikel Indonesia yakni 350.000 ton pada 2023. Emisi GRK yang dihasilkan mencapai hingga 15 juta ton.

Pada tahun yang sama, keempat perusahaan ini berhasil meraup laba 996 juta dollar AS dan pendapatan 6,8 miliar dollar AS. Keempat perusahaan ini berencana menaikkan kapasitas total produksinya menjadi 1,05 juta ton logam nikel pada 2028.

"Seiring perusahaan nikel Indonesia menikmati pertumbuhan laba dan skala bisnisnya, dengan rencana meningkatkan produksi lebih dari dua kali lipat dalam tiga sampai tahun ke depan, sudah saatnya dilakukan percepatan transisi dari batu bara," kata Analis Keuangan Energi IEEFA Ghee Peh sekaligus penulis laporan tersebut, dikutip dari siaran pers, Kamis (24/10/2024).

Saat ini, Antam tercatat hasilkan emisi GRK terbesar dari setiap ton nikel yang diproduksi, yakni 69,9 ton karbon dioksida per ton nikel.

Sementara Harita menempati posisi kedua dengan angka emisi 68,4 ton karbon dioksida per ton nikel, disusul MBMA 56,9 ton karbon dioksida per ton nikel, dan terakhir Vale 28,7 ton karbon dioksida per ton nikel.

Tingginya emisi GRK ketiga perusahaan dikarenakan masih mengandalkan PLTU batu bara untuk proses produksinya. Sementara Vale telah memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik berbasis biodiesel untuk sumber listriknya.

Laporan IEEFA menyatakan, intensitas emisi Vale menjadi yang terendah karena tingginya porsi energi terbarukan yang digunakan, yakni mencapai 30,1 persen.

Sementara itu, porsi energi terbarukan dari ketiga perusahaan lain adalah Harita 5,3 persen, MBMA 4,9 persen, dan Antam 1,2 persen.

Meski demikian, Vale masih menggunakan bahan bakar fosil untuk mayoritas smelter dan proses produksinya, sehingga masih menghasilkan emisi GRK.

Selain Vale, hingga saat ini baru Harita yang berencana menggunakan pembangkit listrik energi terbarukan.

Harita berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 300 megawatt (MW) pada 2025, yang akan membuat intensitas emisinya setara Vale.

MBMA juga berencana menggunakan PLTS namun tidak merinci kapasitasnya. Sementara Antam baru berencana menghentikan PLTU yang dimilikinya, namun hanya untuk beralih menggunakan listrik dari PT PLN (Persero) dengan sumber pembangkit listrik berbahan bakar gas dan PLTU.

Pemanfaatan energi terbarukan oleh Vale dan Harita menunjukkan bahwa perusahaan nikel Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada PLTU dan memangkas intensitas emisi.

Namun, untuk menurunkan intensitas emisi lebih signifikan, perusahaan nikel Indonesia perlu beralih ke energi air, surya, atau energi terbarukan lainnya.

"Perusahaan harus menyeimbangkan manfaat ekonomi dari naiknya ekspor produk hilirisasi nikel dengan dampak lingkungan, dan mengurangi emisi GRK dengan mengganti PLTU dengan energi terbarukan," tegas Ghee Peh.

KOMPAS.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan divestasi dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan total kapasitas 200 megawatt (MW).

Perusahaan tersebut menjual seluruh saham kedua PLTU tersebut ke PT Minahasa
Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dengan nilai kurang lebih 144,8 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,2 triliun.

Transaksi tersebut diumumkan TOBA untuk mencapai target netralitas karbon pada 2030 melalui inisiatif TBS 2030.

TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar 87,4 juta dollar AS.

Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina mengatakan, penjualan dua PLTU tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mempercepat transisi menuju bisnis berkelanjutan.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor berkelanjutan, memperkuat struktur permodalan perusahaan, dan program pembelian kembali saham yang direncanakan yang bertujuan untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada para pemegang saham kami," kata Juli dalam keterangan tertulis.

Juli menuturkan, penjualan saham kedua PLTU tersrbut juga membantu menciptakan nilai tambah dengan mengurangi utang konsolidasi lebih dari 70 persen.

Hal tersebut, kata Juli, dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah.

"Langkah ini juga akan meningkatkan akses perusahaan ke sumber pembiayaan yang lebih beragam, memperoleh biaya pendanaan yang kompetitif, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai pemegang saham," tutur Juli.

Penjualan kedua PLTU tersebut diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon hingga lebih dari 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara karbon dioksida per tahun.

Penghitungan tersebut didadarkan pada metodologi GHG Protocol dan divalidasi melalui tahap prajaminan oleh auditor eksternal.

Juli menyebutkan, penjualan PLTU tersebut bakal membuat perusahaan sebagai pelopor dan salah satu dari sedikit perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon.

"Seiring dengan divestasi kepemilikan tidak langsung perusahaan di PT Paiton Energy pada 2021, transaksi ini akan menghasilkan laba lebih dari 100 juta dollar AS," papar Juli.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Simpang Susun Kartasura - Klaten sebagai bagian dari Tol Sorlo - Yogyakarta sepanjang 22 kilometer (km) bisa rampung pada akhir Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta di Jawa Tengah pada Rabu (24/7/2024) setelah sebelumnya meninjau pengerjaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mengutip Infopublik.id, dalam tinjauannya, Basuki meminta kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga Jogja Solo untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, khususnya untuk Paket 1 dari Simpang Susun Kartasura hingga Klaten.

"Terus semangat, akhir Agustus 2024 sudah selesai dari Kartasura sampai Klaten sepanjang 22 km. Selanjutnya dari Klaten ke Prambanan hingga Purwomartani seluruhnya selesai 2024 ini," jelas Basuki.

Informasi saja, Tol Yogyakarta - Solo nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen dan Tol Semarang - Solo, sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR juga menginstruksikan untuk menjaga kerapian Median Concrete Barrier atau pembatas jalan tol, termasuk kriteria dan standar teknis konstruksi jalan tol.

Ruas Kartosuro - Klaten sepanjang 22,3 km diharapkan sudah dapat beroperasi akhir Agustus 2024, sedangkan ruas Klaten - Purwomartani sepanjang 20 km ditargetkan tuntas di akhir 2024.

Tol Solo - Yogyakarta akan terhubung hingga Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo dengan panjang keseluruhan 96,57 km. Ruas Tol ini terdiri dari 3 seksi, yakni Seksi 1 Solo - Klaten - Purwomartani (42,3 km), Seksi 2 Purwomartani - Monjali - Sleman (16 km), dan Seksi 3 Gamping - Kulonprogo (38,57 km).

Basuki menambahkan bahwa dengan target rampungnya pembangunan Jalan Tol dari Kartasura hingga Klaten pada akhir tahun ini, diharapkan akan mengurangi waktu tempuh melalui jalan nasional Solo/Kartasura - Klaten, kurang lebih sekitar 50-60 menit. Sementara dengan jalan tol waktu tempuhnya menjadi sekitar 25-30 menit.

Kehadiran Tol Solo-Yogyakarta diharapkan juga dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta - Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor, seperti Candi Prambanan dan Bandara.