REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 membuka lembaran baru dalam sejarah perpolitikan nasional. Sejak itu, muncul banyak partai politik (parpol) baru di Indonesia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdiri dalam konteks RI era Reformasi. Awal mula kelahirannya terjadi satu hari sesudah presiden Soeharto mundur dari posisi presiden RI.

Seperti dilansir dari laman PKB, pada 22 Mei 1998 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga Nahdliyin di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka mengusulkan, PBNU membentuk parpol.

Bahkan, saat itu sudah terhimpun 39 nama parpol yang diusulkan. Nama-nama yang terbanyak diusulkan adalah Partai Nahdlatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

PBNU menanggapi secara hati-hati usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin. Sebab, hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo (Jawa Timur) menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Akan tetapi, kian banyak pihak dan kalangan Nahldilyin yang tidak sabar. Bahkan, sebagian mereka langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto (Jawa Tengah) dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon (Jawa Barat).

Akhirnya, PBNU mengadakan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU). Adapun anggotanya adalah KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), KH Said Aqil Siroj (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).

Tim ini juga dibekali surat keputusan (SK) PBNU. Hasil rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu, Tim Asistensi juga dibentuk. Ketuanya adalah Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, H Abdul Aziz, H Andi Muarli Sunrawa, HM Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru.

Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Pada 26-28 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas, Jawa Barat, untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.

Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu (1) Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, (2) Mabda` Siyasi, (3) Hubungan Partai Politik dengan NU, (4) AD/ART, dan (5) Naskah Deklarasi.

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diakui luas sebagai inisiator pembentukan parpol bagi warga NU. Terlebih lagi, cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga merupakan seorang tokoh yang memotori Reformasi.

Semula, Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik. Sebab, ini terkesan mengaitkan agama dengan politik praktis.

Namun, sejak medio dan akhir Juni 1998, sikapnya mengendur. Gus Dur pun bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan para deklarator lainnya. Di antaranya adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, serta KH A Muchith Muzadi.

Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, serta para tokoh pesantren dan masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.

".... Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," demikian petikan akhir teks deklarasi itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 membuka lembaran baru dalam sejarah perpolitikan nasional. Sejak itu, muncul banyak partai politik (parpol) baru di Indonesia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdiri dalam konteks RI era Reformasi. Awal mula kelahirannya terjadi satu hari sesudah presiden Soeharto mundur dari posisi presiden RI.

Seperti dilansir dari laman PKB, pada 22 Mei 1998 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga Nahdliyin di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka mengusulkan, PBNU membentuk parpol.

Bahkan, saat itu sudah terhimpun 39 nama parpol yang diusulkan. Nama-nama yang terbanyak diusulkan adalah Partai Nahdlatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

PBNU menanggapi secara hati-hati usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin. Sebab, hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo (Jawa Timur) menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Akan tetapi, kian banyak pihak dan kalangan Nahldilyin yang tidak sabar. Bahkan, sebagian mereka langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto (Jawa Tengah) dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon (Jawa Barat).

Akhirnya, PBNU mengadakan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU). Adapun anggotanya adalah KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), KH Said Aqil Siroj (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).

Tim ini juga dibekali surat keputusan (SK) PBNU. Hasil rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu, Tim Asistensi juga dibentuk. Ketuanya adalah Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, H Abdul Aziz, H Andi Muarli Sunrawa, HM Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru.

Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Pada 26-28 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas, Jawa Barat, untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.

Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu (1) Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, (2) Mabda` Siyasi, (3) Hubungan Partai Politik dengan NU, (4) AD/ART, dan (5) Naskah Deklarasi.

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diakui luas sebagai inisiator pembentukan parpol bagi warga NU. Terlebih lagi, cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga merupakan seorang tokoh yang memotori Reformasi.

Semula, Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik. Sebab, ini terkesan mengaitkan agama dengan politik praktis.

Namun, sejak medio dan akhir Juni 1998, sikapnya mengendur. Gus Dur pun bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan para deklarator lainnya. Di antaranya adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, serta KH A Muchith Muzadi.

Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, serta para tokoh pesantren dan masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.

".... Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," demikian petikan akhir teks deklarasi itu.