Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.

Ketua Umum APARSI, Suhendro, secara tegas menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia. Salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap, Suhendro dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024).

Dengan kondisi tersebut, Suhendro memaparkan, larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

"Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tegasnya.

Sebelumnya, Suhendro telah menyuarakan penolakannya bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) yang meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Namun melihat pasal tersebut justru disahkan dalam PP Kesehatan, APARSI turut menyesalkan tidak terakomodirnya suara rakyat pada peraturan yang melibatkan mereka di dalamnya.

"Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Polri mengecam aksi sepihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penyerangan, dan pembakaran fasilitas-fasilitas pendidikan di Kampung Borban Distrik Okbab, Pegunungan Bintang, Papua Tengah.

Meskipun tak korban jiwa dalam aksi sepihak tersebut, namun kelompok separatis bersenjata itu melakukan pembakaran terhadap satu kompleks bangunan sekolah yang selama digunakan untuk sarana pendidikan anak-anak di Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal (Brigjen) Faizal Ramadhani, mengatakan dari pengecekan di lokasi kejadian, yang dibakar oleh kelompok bersenjata tersebut, adalah bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Okbab.

“Kami sangat menyayangkan, di mana KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) melakukan penyerangan, dan pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak asli di Papua dalam menimba ilmu untuk masa depan yang lebih baik bagi tanah kelahirannya,” begitu kata Faizal, dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Faizal mengatakan, sudah melakukan identifikasi para pelaku penyerangan dan pembakaran itu. Kata dia, dari penelusuran yang diterimanya, para pelaku penyerangan dan pembakaran itu adalah kelompok bersenjata yang berjumlah sekitar empat orang dari barisan Memokon.

Yaitu Jender Siktaop alias Usoki, Aquino Kaladana, Yuni Mimin, dan Enos Kakyarmabim. Kata Faizal, dari identifikasi tersebut, tim gabungan Satgas Damai Cartenz dari Polri, pun juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah melakukan pengejaran untuk penindakan hukum.

“Tindakan-tindakan oleh KKB dengan melakukan penyerangan dan pembakaran sekolah-sekolah ini, mencerminkan kejahatan yang luar biasa yang telah mereka lakukan. Dan kami dari Polri, maupun juga dari TNI akan menindak tegas para pelakunya ini,” begitu kata Faizal.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar (Kombes) Bayu Suseno menambahkan, aksi penyerangan dan pembakaran kelompok separatis bersenjata ke fasilitas-fasilitas pendidikan tersebut sikap tak bertanggung jawab, dan pengabaian terhadap hak-hak anak-anak di Papua untuk mendapatkan pendidikan.

“KKB itu bukan pejuang kemerdekaan. Mereka tidak lain, adalah perusak masa depan anak-anak bangsa Papua yang menginginkan pendidikan untuk masa depan mereka,” begitu kata Bayu.

Kata bayu...

Kata Bayu, aksi pembakaran bangunan-bangunan sekolah oleh kelompok separatis itu, bukan kali pertama. Dan kata dia, aksi-aksi sepihak tersebut harus ditindak dengan cara yang tegas.

“Sekolah-sekolah tersebut seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak di Papua untuk mendapatkan pendidikan. Kami akan memperketat pengamanan-pengamanan di sekolah-sekolah, dan memastikan untuk menindak tegas para pelaku penyerangan dan pembakaran tersebut,” begitu sambung Bayu.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas umum, serta pendidikan di Papua. Pada Ahad (14/7/2024) kelompok separatis bersenjata itu menyerang warga yang berada di kawasan Pegunungan Bintang, di Papua Tengah.

Belum ada laporan korban jiwa dalam penyerangan itu, tetapi OPM membakar habis seluruh bangunan, dan fasilitas pendidikan di Kampung Borban, Distrik Okbab.

Juru Bicara Markas Pusat Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) OPM Sebby Sambom mengatakan, penyerangan dan aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh Ananias Ati Mimin bersama pasukannya.

“Bahwa pasukannya telah membakar seluruh bangunan SD, SMP, SMA, dan juga SMK yang berada di Kampung Borban di Distrik Okbab, Pegunungan Bintang,” begitu kata Sebby dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Ahad (14/7/2024).

Sebby mengatakan, aksi pembakaran bangunan-bangunan pendidikan tersebut dilakukan lantaran diyakini kelompoknya sebagai sarang dan pos militer Indonesia. Kata Sebby, perintah dari pemimpin tertinggi OPM, pun meminta agar seluruh masyarakat asli di Papua, agar melakukan aksi-aksi serupa.

“Markas Pusat TPNPB-OPM mengumumkan kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 daerah pertahanan di Tanah Papua untuk segera membakar seluruh fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Indonesia di Tanah Papua,” begitu kata Sebby.