REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wanita Syarikat Islam menentang PP Nomor 28 Tahun 2024 yang memuat aturan kontroversial. Yaitu, menyediakan pelayanan alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah.

Wanita Syariat Islam (WSI) menilai aturan itu akan menambah deretan persoalan baru terkait masalah seks bebas dan tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak. Ketua Umum WSI Valina Singka Subekti mengatakan ketentuan pada Pasal 103 ayat (4) huruf (2) tanpa menyertakan penjelasan lebih lanjut dapat membuka penafsiran negara melegalkan penggunaan alat kontrasepsi untuk anak-anak sekolah dan remaja. "Ketentuan ini senyatanya dapat membuka peluang dan akses penyalahgunaan alat kontrasepsi untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya, dalam siaran pers, Kamis (15/8/2024).

WSI berpandangan ketentuan tersebut tidak sejalan dengan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan semestinya mengandung semangat dan tujuan untukmeningkatkan keimanan, ketakwaan serta pembentukan akhlak mulia.

"Penyediaan alat kontrasepsi dapat merusak moral anak-anak usia sekolah dan remaja serta semakin menyulitkan untuk membangun generasi muda Indonsia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi beriman, bertakwa dan berahlakul karimah," kata Valina. Pemerintah didesak membatalkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas.

WSI meminta kepada semua keluarga Indonesia, para orangtua untuk memberi perhatian dan kasih sayang kepada buah hatinya, menanamkan nilai-nilai moral dan agama, serta memberi edukasi mengenai fungsi reproduksi dan bahaya seks bebas. Para guru dan sekolah diharuskan memberi edukasi kepada anak didik tentang fungsi reproduksi dan bahayanya seks bebas.

Sedang pemerintah wajib melaksanakan amanat konstitusi dengan membuat regulasi dan kebijakan yang dapat melindungi rakyat dari serbuan nilai-nilai baru yang dapat merusak moral dan akhlak anak-anak sekolah dan remaja. "Pemerintah wajib menyediakan fasilitas infrastruktur supaya guru dan sekolah mempunyai kemampuan menyelenggarakan pendidikan nasional seperti dimaksudkan oleh Pasal 31 UUD 1945," ujar Valina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta agar pemerintah segera merevisi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.

Revisi ini penting dilakukan karena aturan itu dinilai berpotensi besar merusak moral masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah merevisi PP Nomor 28/2024. Potensi kerusakan moral akan semakin besar. Jangan sampai kepedulian akan kesehatan reproduksi merusak kesehatan mental dan moral masyarakat, khususnya remaja," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Selain itu, Abdul Mu'ti menilai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak sekolah berpotensi besar menimbulkan seks bebas di kalangan remaja.

"Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja berpotensi menimbulkan terjadinya seks bebas di kalangan masyarakat, khususnya remaja," tuturnya.

Untuk diketahui, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja merupakan bagian upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja diatur di dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28.

Pasal tersebut mencakup upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, termasuk pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang sudah menikah.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

Nadia menjelaskan, pasal-pasal dalam PP Kesehatan tidak bisa dimaknai secara terpisah sehingga ia meminta semua pihak untuk memaknainya secara lebih komprehensif.

Dia mengatakan, rincian pasal-pasal itu pun akan diatur lebih jelas melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

"Itu pelayanan kespro berdasarkan siklus kehidupan, jadi merupakan suatu layanan komprehensif dan pasal-pasal dibaca tidak dipisahkan," jelas Nadia.

Sebelumnya diberitakan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah mengatur mengenai upaya kesehatan reproduksi yang salah satunya melalui upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

Pada Pasal 101 Ayat (1) diatur bahwa upaya sistem reproduksi sesuai siklus hidup meliputi kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah; kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja; kesehatan sistem reproduksi dewasa; kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.

Pada Pasal 103 Ayat (4) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi.

Pasal 103 Ayat (4) berbunyi, “Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining, b. pengobatan, c. rehabilitasi, d. konseling, e. penyediaan alat kontrasepsi”.

Namun, pada Ayat (4) diatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi yang meliputi penyediaan alat kontrasepsi tersebut dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya.

Selain itu, pada Ayat (1) diatur bahwa upaya kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit dilakukan berupa pemberian informasi dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Kemudian, Ayat (2) mengatur pemberian informasi paling sedikit mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Lalu, tentang menjaga kesehatan reproduksi dan perilaku seksual berisiko serta akibatnya.