JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai, dalih Kementerian Kesehatan terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja melanggar Undang-Undang Perkawinan.

"Pernyataan Kemenkes tentang alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah itu bertentangan dengan UU Perkawinan," kata Mu'ti kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Mu'ti menjelaskan, batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan adalah 19 tahun, yang berarti remaja adalah mereka yang berada di bawah usia tersebut.

Jika membahas soal dispensasi perkawinan di bawah usia 19 tahun, Mu'ti menyebut hal itu hanya mungkin terjadi dalam kasus kehamilan di luar pernikahan yang sah. "Atau kehamilan yang tidak dikehendaki," katanya.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah merevisi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja usia sekolah.

"Jangan sampai kepedulian akan kesehatan reproduksi merusak kesehatan mental dan moral masyarakat, khususnya remaja," ujar Mu'ti.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang sudah menikah.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengutamakan deteksi dini penyakit menular seksual (screening), pengobatan, rehabilitasi, sampai konseling daripada meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kalangan pelajar dan remaja.

Regulasi penyediaan alat kontrasepsi itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih, pemberian fasilitas alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja berpotensi merusak moral dan pendidikan bangsa.

Dia menyampaikan, dalam pendidikan, hal ini bisa mengganggu tujuan utama dari esensi kontekstual pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia.

“Nah, mungkin yang jadi masalah adalah di Ayat 4, meliputi pelayanan kesehatan reproduksi. sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, paling sedikit meliputi deteksi dini, penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, kemudian ada penyediaan alat kontrasepsi ini,” kata Faqih dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Faqih lebih sepakat supaya pemerintah menggencarkan pendidikan kesehatan reproduksi dibarengi pendidikan moral dibanding mengutamakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

"Lebih bagus lagi kalau kemudian ini dihilangkan karena kita sepakat sesungguhnya poin-poin di atas itu, apa namanya deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, dan konseling itu lebih utama,” ucap Faqih.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didorong menggencarkan pendidikan seks, kesehatan organ reproduksi, dan pendalaman moral ketimbang meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kalangan pelajar dan remaja melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024.

Menurut Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin, yang lebih dibutuhkan adalah edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi bagi pelajar dan remaja melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Kita harus fokus pada pendidikan yang mendalam tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai moral," kata Alifudin dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (8/8/2024).

"Pelajar perlu diberikan pemahaman yang benar tentang konsekuensi dari aktivitas seksual pranikah dan pentingnya menunda aktivitas tersebut sampai mereka dewasa dan siap secara emosional dan finansial,” sambung Alifudin.

Menurut Alifudin, kebijakan itu berpotensi merusak nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Dia juga mengingatkan pemerintah seharusnya mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

“Pemerintah seharusnya fokus pada penguatan program pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, serta memberikan dukungan kepada keluarga untuk berperan aktif dalam pendidikan anak-anak mereka," ujar Alifudin.

"Penyediaan alat kontrasepsi bukanlah jalan keluar yang bijak,” tambah Alifudin.

Alifudin meminta pemerintah mendengarkan kritik masyarakat dan para ahli dalam membuat kebijakan berkaitan dengan generasi muda.

“Saya berharap pemerintah mau membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan tokoh agama, untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat kita,” ucap Alifudin.

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e PP 28/2024 menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024 dianggap bukan jalan keluar tepat buat mengatasi masalah kehamilan dan penyakit menular seksual di kalangan muda-mudi.

“Saya sangat prihatin dengan kebijakan ini. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar bukanlah solusi yang tepat untuk masalah kehamilan remaja dan penyakit menular seksual," kata Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Alifudin menyatakan kekhawatiran mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap moral dan nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda.

"Kebijakan ini justru bisa mendorong perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab di kalangan remaja,” ujar Alifudin.

Alifudin menekankan kebijakan itu dapat merusak nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat Indonesia.

“Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kebijakan ini bisa bertentangan dengan norma-norma tersebut dan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu di masyarakat,” ucap Alifudin.

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e PP 28/2024 menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dinilai bisa memicu tafsir liar jika tak direvisi.

"Kita dorong untuk revisi di tingkat PP agar tidak menimbulkan tafsir liar,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kurniasih menilai, salah satu tafsir liar dari pasal penyediaan alat kontrasepsi pada PP Kesehatan adalah dikhawatirkan pemerintah permisif terhadap remaja yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan menggunakan alat kontrasepsi, dengan berdalih pelayanan kesehatan reproduksi.

“Dari data yang ada, seks bebas di tingkat remaja semakin mengkhawatirkan dengan konsekuensi negatif yang semakin meningkat,” ujar Kurniasih.

Kurniasih mengutip data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, ada 60 persen remaja usia 16 sampai 17 tahun yang melakukan hubungan seksual di luar nikah.

Sedangkan pada kalangan remaja usia 14-15 tahun tercatat sebanyak 20 persen melakukan hubungan seks di luar nikah. Sedangkan pada usia 19-20 tercatat sebanyak 20 persen.

Kurniasih menyebut salah satu ekses negatif dari seks bebas adalah angka aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan yang semakin tinggi.

Dia juga mengingatkan potensi peningkatan angka penyakit menular seksual yang semakin tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus sifilis meningkat hampir 70 persen dalam kurun waktu 2018 sampai 2022.

Sementara itu tercatat terdapat 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan ke masyarakat.

Kemenkes menyebut, dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui dirinya terinfeksi HIV.

“Angka seks bebas yang naik pasti diikuti oleh ekses negatif seperti kasus aborsi dan penularan penyakit seksual yang naik. Ini kita bicara dari sisi kesehatan," ucap Kurniasih.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penyediaan alat kontrasepsi dari pemerintah untuk kalangan usia sekolah dan remaja dinilai mesti diperjelas supaya tidak menimbulkan salah kaprah, atau seolah melegalkan seks bebas di kalangan muda-mudi.

Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa PP tersebut mendukung seks bebas pada anak usia sekolah dan remaja asal aman dan bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani, dalam keterangan pers yang dikutip pada Selasa (6/8/2024).

Netty menganggap PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli 2024 itu dapat menimbulkan anggapan membolehkan hubungan seksual di luar nikah pada anak usia sekolah dan remaja.

“Pada pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja ada penyebutan penyediaan alat kontrasepsi. Aneh kalau anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi," ujar Netty.

"Apakah dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan?” sambung Netty.

Netty juga mempertanyakan adanya penyebutan soal ‘Perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab’ pada anak sekolah dan usia remaja yang tercantum di dalam PP itu.

“Perlu dijelaskan apa maksud dan tujuan dilakukannya edukasi perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggungjawab. Apakah ini mengarah pada pembolehan seks sebelum nikah asal bertanggung jawab?” ucap Netty.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang sudah menikah.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko buka suara mengenai aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang belum lama ini diteken Presiden Joko Widodo.

Dia mengakui, pro dan kontra yang muncul atas aturan itu adalah hal yang wajar.

Penyediaan alat kontrasepsi dalam aturan turunan itu pun akan membuat perbedaan pandangan dari sisi kesehatan maupun agama.

"Ya memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra ya karena satu pandangan dari sisi kesehatan, satu dari sisi etik atau agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Kendati begitu, Moeldoko menyampaikan, perlu ada jalan tengah untuk masalah tersebut.

Oleh karenanya, PP 28/2024 yang baru diterbitkan itu turut mengatur kontrasepsi untuk remaja sesuai sebagai solusinya.

"Tapi kan pasti ada jalan tengah. Ya harus ada solusinya, dong," ucapnya.

Sebagai informasi, penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan ayat tersebut, salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan, penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang menikah dini.

"Bukan (untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah), tetapi kontrasepsi untuk PUS (pasangan usia subur)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah usia muda belum siap sepenuhnya untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Kan banyak anak usia 12 (tahun) atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

Nadia menjelaskan, pasal-pasal dalam PP Kesehatan tidak bisa dimaknai secara terpisah sehingga ia meminta semua pihak untuk memaknai secara lebih komprehensif.

Dia bilang, rincian pasal-pasal itu pun akan diatur lebih jelas melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

"Itu pelayanan kespro berdasarkan siklus kehidupan, jadi merupakan suatu layanan komprehensif dan pasal-pasal dibaca tidak dipisahkan," jelas Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan, aturan penyediaan alat kontrasepsi bukan ditujukan untuk pelajar sekolah.

Budi mengatakan, di sejumlah daerah masih banyak masyarakat dengan usia sekolah yang sudah menikah. Karena itu, pemerintah menargetkan mereka untuk diberikan alat kontrasepsi.

"Teman-teman jangan salah tangkap, ini justru bukan untuk anak-anak sekolah, untuk orang (yang sudah) menikah usia sekolah," tegas Budi saat ditemui awak media di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Budi menuturkan, alat kontrasepsi diberikan kepada mereka yang sudah menikah di usia sekolah. Sebab, kehamilan di usia muda berisiko meningkatkan angka stunting di Indonesia.

Menurut Budi, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi yang tidak sehat. Keselamatan sang ibu juga dipertaruhkan karena usia yang masih di bawah 20 tahun.

"Kematian ibu pun tinggi kematian bayi pun tinggi. Jadi, kalau menikah jangan terlalu dini. Kedua, kalau hamil, kalau ingin kematian ibunya rendah, kematian bayinya rendah, usahakan (hamil) di atas 20 tahun," ucap Budi.

Dari permasalahan itu, aturan pemberian alat kontrasepsi pun diteken oleh Presiden Joko Widodo dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

"(Karena itu alat) kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini," imbuhnya.

Budi mengatakan implementasi aturan itu akan dikoordinasikan dengan para kepala daerah agar tidak salah sasaran.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan soal aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar di sekolah.

Pemprov akan mendalami dahulu berdasarkan kaidah dan norma untuk program penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa sekolah itu.

"Ya (nanti) saya cek dulu. Tentunya ada kaidah-kaidah, norma-norma, tata krama ya (dalam penerapan aturan penyediaan alat kontrasepsi)," ucap Heru.

Heru menuturkan, Dinkes bakal menyampaikan pedoman dalam aturan penyediaan alat kontrasepsi tersebut.

"Ada penyampaian juga dari Dinas Kesehatan (soal penyediaan alat kontrasepsi)," ucap Heru.