REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 20 nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024 - 2029 dinyatakan lolos profile assessment. Sejumlah nama yang lolos di antaranya para pejabat dari internal, dan mantan pegawai di KPK, serta beberapa jaksa, pun juga dari kepolisian.

Tim Panitia Seleksi (Pansel) KPK selanjutnya, akan melakukan tes kesehatan jasmani, dan rohani terhadap 20 nama-nama tersebut pada 17 sampai 20 September 2024.

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, semula 40 nama yang menjalani profile assessment pada 28 dan 29 Agustus 2024 lalu.

Selain melakukan profile assessment terhadap 40 nama capim KPK, tim pansel juga melakukan hal serupa terhadap 40 nama calon anggota Dewas KPK.

“Dari jumlah peserta profile assessment tersebut, yang dinyatakan lulus masing-masing sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK, dan sebanyak 20 orang calon Dewas KPK,” kata Yusuf dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dari 20 capim KPK yang lolos terdapat nama-nama dari latar belakang pejabat internal di KPK, pun juga mantan pegawai di KPK. Juga ada yang berasal dari korps kepolisian, serta dari kejaksaan. Mantan Komisioner KPK Nurul Ghufron gagal melaju. Demikian juga Sudirman Said yang sebelumnya jadi ketua tim pemenangan Anies Baswedan.

Berikut daftar 20 capim KPK yang lolos profile assessment.

1. Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan)

2. Ahmad Alamsyah Saragih (mantan Anggota Ombudsman RI)

3. Didik Agung Widjanarko (anggota kepolisian, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK)

4. Djoko Purwanto (Kapolda Kalimantan Tengah)

5. Fitroh Rohcahyanto (Jaksa fungsionaris di Kejaksaan Agung, mantan jaksa KPK)

6. Harli Siregar (Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung)

7. I Nyoman Wara (auditor Badan Pemeriksa Keuangan)

8. Ibnu Basuki Widodo (hakim)

9. Ida Budhiati (mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

10. Johan Budi Sapto Prabowo (mantan Juru Bicara KPK, mantan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat)

11. Johanik Tanak (Komisioner KPK aktif)

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta)

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK aktif)

15. Poengky Indarti (Komisioner Komisi Kepolisian Nasional)

16. Sang Made Mahendrajaya (Purnawirawan, Pejabat Gubernur Bali)

17. Setyo Budiyanto (mantan penyidik KPK dari korps kepolisian)

18. Sugeng Purnomo (Jaksa fungsionaris, Plt Deputi III Kemenkopolhukam)

19. Wawan Wardiana (Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK)

20. Yanuar Nugroho (mantan staf khusus Presiden Joko Widodo)

n Bambang Noroyono

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA— Pembicaraan mengenai Program Pemberantasan Korupsi nasional, selalu menjadi topik hangat dan menjadi perhatian besar masyarakat. Persoalan ini selalu timbul dan seolah tida pernah menemui jalan keluarnya. Angka akasus korupsi tetap besar meski telah banyak upaya untuk meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Belakangan ini, berhembus isu yang menarik perhatian masyarakat yakni adanya anggapan bahwa proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sedang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK 2024 mendapat intervensi.

Isu yang beredar menerpa proses pemilihannya setelah adanya dugaan atau anggapan tentang beberapa calon yang merupakan pejabat negara mundur karena ketiadaan “rekomendasi” istana atau merasa tidak akan sanggup bersaing dengan para calon “titipan” istana (Presiden).

Meski begitu, beberapa pihak tetap positif dan mempercayai kerja Pansel bentukan Presiden tersebut, walaupun banyak juga yang meragukannya dengan menyebut Pansel seperti “tersandera”. Namun bagaimana sebenarnya proses seleksi Capim KPK yang selama ini berlangsung dan bagaimana cara menjamin netralitas atau independensinya.

Check and balances

Perlu kita pahami bersama bahwa secara filosofis, KPK merupakan aparat penegak hukum yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif namun menjalankan tugas penegakan hukum yang merupakan fungsi yudisial, yakni untuk menjamin supremasi hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan (maachstaat).

KPK merupakan alat negara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti UU KPK dan UU Tipikor). Peran dan fungsi KPK tentu untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui berbagai tugas dan kewenangannya di bidang pemberantasan korupsi. Melalui UU, KPK dinilai juga memiliki kewenangan extra-ordinary karena juga memiliki kewenangan untuk koordinasi dan supervisi disamping memberi penguatan kepada aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan).

Seiring berjalannya waktu (dari lahirnya pada 2002 hingga 2024) ini, KPK telah melalui berbagai pengalaman dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi. KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah petinggi negara, termasuk petinggi politik dan pengusaha besar.

NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

http://republika.co.id/berita//shj9ts320/pcnu-tegal-respons-buku-sejarah-sebut-kakek-habib-luthfi-pekalongan-pendiri-nu

Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit juga KPK mengalami “pelemahan” atau perlawanan, dimulai dari kasus “suro vs boyo”, skandal etik Pimpinan KPK, hingga terakhir kasus pemerasan. KPK juga silih berganti mengalami pasang surut, tidak hanya dari kendala dalam pengungkapan kasus korupsi, namun juga prahara internal KPK. Semua fenomena ini kemudian memberikan citra bahwa KPK mudah dijadikan alat politisasi.

Beberapa media bahkan menyebut Presiden berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK secara “perlahan namun pasti” karena menganggap KPK justru menjadi hambatan atau kontraproduktif dengan upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi.

Presiden bahkan diduga menggunakan kekuatan dan kekuasaan hingga berupaya melibatkan DPR untuk menampilkan legalisme otokrasi. Isu semacam ini sesungguhnya terus ada dan beredar dari dulu hingga saat ini, bahwa KPK menjadi alat politik atau kekuasaan.

Banyak pihak mempertanyakan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA— Pembicaraan mengenai Program Pemberantasan Korupsi nasional, selalu menjadi topik hangat dan menjadi perhatian besar masyarakat. Persoalan ini selalu timbul dan seolah tida pernah menemui jalan keluarnya. Angka akasus korupsi tetap besar meski telah banyak upaya untuk meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Belakangan ini, berhembus isu yang menarik perhatian masyarakat yakni adanya anggapan bahwa proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sedang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK 2024 mendapat intervensi.

Isu yang beredar menerpa proses pemilihannya setelah adanya dugaan atau anggapan tentang beberapa calon yang merupakan pejabat negara mundur karena ketiadaan “rekomendasi” istana atau merasa tidak akan sanggup bersaing dengan para calon “titipan” istana (Presiden).

Meski begitu, beberapa pihak tetap positif dan mempercayai kerja Pansel bentukan Presiden tersebut, walaupun banyak juga yang meragukannya dengan menyebut Pansel seperti “tersandera”. Namun bagaimana sebenarnya proses seleksi Capim KPK yang selama ini berlangsung dan bagaimana cara menjamin netralitas atau independensinya.

Check and balances

Perlu kita pahami bersama bahwa secara filosofis, KPK merupakan aparat penegak hukum yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif namun menjalankan tugas penegakan hukum yang merupakan fungsi yudisial, yakni untuk menjamin supremasi hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan (maachstaat).

KPK merupakan alat negara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti UU KPK dan UU Tipikor). Peran dan fungsi KPK tentu untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui berbagai tugas dan kewenangannya di bidang pemberantasan korupsi. Melalui UU, KPK dinilai juga memiliki kewenangan extra-ordinary karena juga memiliki kewenangan untuk koordinasi dan supervisi disamping memberi penguatan kepada aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan).

Seiring berjalannya waktu (dari lahirnya pada 2002 hingga 2024) ini, KPK telah melalui berbagai pengalaman dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi. KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah petinggi negara, termasuk petinggi politik dan pengusaha besar.

NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

http://republika.co.id/berita//shj9ts320/pcnu-tegal-respons-buku-sejarah-sebut-kakek-habib-luthfi-pekalongan-pendiri-nu

Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit juga KPK mengalami “pelemahan” atau perlawanan, dimulai dari kasus “suro vs boyo”, skandal etik Pimpinan KPK, hingga terakhir kasus pemerasan. KPK juga silih berganti mengalami pasang surut, tidak hanya dari kendala dalam pengungkapan kasus korupsi, namun juga prahara internal KPK. Semua fenomena ini kemudian memberikan citra bahwa KPK mudah dijadikan alat politisasi.

Beberapa media bahkan menyebut Presiden berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK secara “perlahan namun pasti” karena menganggap KPK justru menjadi hambatan atau kontraproduktif dengan upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi.

Presiden bahkan diduga menggunakan kekuatan dan kekuasaan hingga berupaya melibatkan DPR untuk menampilkan legalisme otokrasi. Isu semacam ini sesungguhnya terus ada dan beredar dari dulu hingga saat ini, bahwa KPK menjadi alat politik atau kekuasaan.

Banyak pihak mempertanyakan...

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa lima jaksa telah lolos seleksi administrasi dalam pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar mengatakan informasi tersebut didapat langsung dari pengumuman panitia seleksi capim KPK.

"Lima jaksa yang diajukan ke capim KPK kan lolos administrasi, itu kan baru lolos administrasi yakan, nanti kita lihat perkembangannya," ujar Harli di Jakarta, dikutip Jumat (26/7/2024).

Dalam catatanBisnis, terdapat lima jaksa yang sudah diajukan untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan lembaga antirasuah tersebut.

Para kandidat tersebut antara lain Plt Deputi III Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) Andi Herman.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana; Mantan Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto; dan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar juga turut ikut dalam seleksi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, Harli tidak terlalu menyampaikan lebih jauh soal persiapan dirinya meski sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

"Jadi mengalir saja. Pesan beliau [Jaksa Agung ST Burhanuddin] tetap semangat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyebut jumlah dan persentase pendaftar yang lulus seleksi administrasi pada periode ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.

"Pada seleksi tahun 2019, dari jumlah pendaftar sebanyak 376 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 192 orang (51%)," terangnya dikutip dari siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Adapun, dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengirimkan lima jaksa untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar memerinci nama kelima jaksa tersebut yakni Plt Deputi III Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) Andi Herman.

Selanjutnya, Kajati Bali Ketut Sumedana; Mantan Direktur Penuntutan KPKFitroh Rohcahyanto; dan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar.

"Dari Kejaksaan ada 5 orang, Sugeng Purnomo, Andi Herman, Harli Siregar, Ketut Sumedana dan Fitroh Rohcahyanto," kata Harli saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Dia menambahkan, kelima jaksa tersebut telah mengikuti seleksi sebelum mendaftarkan diri sebagai Capim KPK. Terlebih, kelimanya telah disetujui oleh Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin.

"Para peserta yang mendaftar tentu telah melalui proses evaluasi dan penilaian dari pimpinan dan disetujui Jaksa Agung," tambahnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Panitia seleksi (pansel) resmi mengumumkan sebanyak 525 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK periode 2024–2029.

Jumlah pendaftar calon pimpinan dan dewas KPK itu berdasarkan data yang masuk selama periode pendaftaran dari 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024. Pendaftaran menjadi calon pimpinan dan dewas KPK telah resmi ditutup kemarin malam, Senin (15/7/2024), pukul 23.59 WIB.

"Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang," kata Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria melalui rekaman video yang diterima wartawan, Selasa (16/7/2024).

Arif memaparkan bahwa terdapat 318 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Secara terperinci, 318 orang itu meliputi 298 pendaftar capim laki-laki dan 20 pendaftar perempuan.

Sementara itu, 207 orang sisanya mendaftarkan diri sebagai calon dewas KPK dengan komposisi 184 pendaftar laki-laki dan 23 perempuan.

Tahapan selanjutnya, terang Arif, adalah verifikasi dokumen yang disertakan oleh 525 pendaftar itu. Hasil verifikasi itu akan diumumkan pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi maupun di laman resmi KPK serta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Terhitung sejak tanggal 24 Juli sampai 24 Agustus 2024 kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi Apel dan Gmail kepada pansel KPK," tutur Rektor IPB University itu.