TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menanggapi janji-janji dari para pasangan calon (paslon) kontestasi Pilkada Jakarta 2024 yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi para pengemudi ojek online (ojol).

Ia menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan mitra ojol saat ini adalah penyediaan shelter-shelter yang layak di titik-titik strategis penjemputan calon penumpang.

“Shelter-shelter yang ada di lokasi-lokasi dekat pemerintahan daerah, di pusat belanja, maupun di terminal dan stasiun, itu mohon dimaksimalkan,” ujar Igun kepada Tempo pada Kamis, 19 September 2024. “Nanti di situ (shelter) misalnya, ada air gratis, ada kopi gratis,” tuturnya lebih lanjut.

Belum lama ini, Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan bahwa pihaknya tengah menghitung besar anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program makan gratis yang menyasar pengemudi ojol di wilayah Jakarta. Upaya ini dicanangkan demi menghadirkan negara di tengah masyarakat yang lebih luas.

Di lain sisi, paslon Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung, berjanji untuk mendorong pemerintah pusat agar pengemudi ojek online bisa memiliki status pekerja formal. Sehingga, pendapatan mereka bisa sesuai dengan Upah Minimum Regional.

Menurutnya, program berdasar pelayanan yang kebermanfaatannya langsung dapat dirasakan para mitra ojol lebih menarik. "Jangan sampai membuat sebuah janji politik yang menurut kami tidak relevan,” ucapnya.

Di samping itu, dalam membentuk regulasi, nantinya, dia mengharapkan agar gubernur terpilih senantiasa melibatkan pihak-pihak yang akan merasakan dampaknya. “Gubernur ini kan punya kuasa juga untuk melibatkan dari ojek online apabila ingin membuat suatu peraturan atau regulasi tingkat daerah,” ujar dia. “Jadi, ketika membuat aturan-aturan daerah yang terkait dengan lalu lintas maupun terkait dengan ojek online itu tolong libatkan asosiasi-asosiasi seperti kami.”

Saat ini, berdasar rekaan Igun, ada setidaknya 700 sampai 800 ribu pengemudi ojol yang beroperasi di wilayah Jakarta. “Enggak sampai satu juta lah,” kata dia.

Lebih lanjut, Igun juga menekankan agar paslon yang memenangkan kontestasi jangan sampai membuat regulasi yang dirasa malah merugikan pihak yang seharusnya diayomi, dalam hal ini, kawan-kawan pengemudi ojol. Ia menyinggung wacana penerapan electronic road pricing (ERP) yang perencanaannya rampung di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. “Nah ini jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Akhirnya terjadi penolakan dari rekan-rekan pengemudi ojek online,” ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menanggapi janji-janji dari para pasangan calon (paslon) kontestasi Pilkada Jakarta 2024 yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi para pengemudi ojek online (ojol).

Ia menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan mitra ojol saat ini adalah penyediaan shelter-shelter yang layak di titik-titik strategis penjemputan calon penumpang.

“Shelter-shelter yang ada di lokasi-lokasi dekat pemerintahan daerah, di pusat belanja, maupun di terminal dan stasiun, itu mohon dimaksimalkan,” ujar Igun kepada Tempo pada Kamis, 19 September 2024. “Nanti di situ (shelter) misalnya, ada air gratis, ada kopi gratis,” tuturnya lebih lanjut.

Belum lama ini, Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan bahwa pihaknya tengah menghitung besar anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program makan gratis yang menyasar pengemudi ojol di wilayah Jakarta. Upaya ini dicanangkan demi menghadirkan negara di tengah masyarakat yang lebih luas.

Di lain sisi, paslon Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung, berjanji untuk mendorong pemerintah pusat agar pengemudi ojek online bisa memiliki status pekerja formal. Sehingga, pendapatan mereka bisa sesuai dengan Upah Minimum Regional.

Menurutnya, program berdasar pelayanan yang kebermanfaatannya langsung dapat dirasakan para mitra ojol lebih menarik. "Jangan sampai membuat sebuah janji politik yang menurut kami tidak relevan,” ucapnya.

Di samping itu, dalam membentuk regulasi, nantinya, dia mengharapkan agar gubernur terpilih senantiasa melibatkan pihak-pihak yang akan merasakan dampaknya. “Gubernur ini kan punya kuasa juga untuk melibatkan dari ojek online apabila ingin membuat suatu peraturan atau regulasi tingkat daerah,” ujar dia. “Jadi, ketika membuat aturan-aturan daerah yang terkait dengan lalu lintas maupun terkait dengan ojek online itu tolong libatkan asosiasi-asosiasi seperti kami.”

Saat ini, berdasar rekaan Igun, ada setidaknya 700 sampai 800 ribu pengemudi ojol yang beroperasi di wilayah Jakarta. “Enggak sampai satu juta lah,” kata dia.

Lebih lanjut, Igun juga menekankan agar paslon yang memenangkan kontestasi jangan sampai membuat regulasi yang dirasa malah merugikan pihak yang seharusnya diayomi, dalam hal ini, kawan-kawan pengemudi ojol. Ia menyinggung wacana penerapan electronic road pricing (ERP) yang perencanaannya rampung di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. “Nah ini jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Akhirnya terjadi penolakan dari rekan-rekan pengemudi ojek online,” ucap dia.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris melihat adanya tindakan rasuah dalam pembangunan shelter atau tempat berlindung bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). Padahal, lokasi itu rawan bencana karena masuk daerah ring of fire atau cincin api.

“Ini shelter tsunami tersebut ada di beberapa tempat, di daerah-daerah yang dianggap rawan (bencana). Karena kita ketahui bahwa antara kita itu ada di cincin api, ring of fire, khususnya di wilayah pantai selatan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Tindakan korupsi dalam pembangunan shelter itu dinilai bertolak belakang dengan upaya pemerintah meminimalisir korban dari bencana. Padahal, wilayah pesisir lainnya selain NTB memaksimalkan pembangunan tempat berlindung karena khawatir akan tsunami.
“Kita ada shelter-nya itu dimulai dari wilayah selatan, kemudian di wilayah seputaran Bengkulu dari selatan, kemudian di Banten juga ada, di sana-sana, wilayah pantai atau pesisir selatan Jawa, Bali, NTB, NTT, nah seperti itu,” ucap Asep.

Baca juga: KPK Siapkan Ahli untuk Cek Shelter Tsunami di NTB yang Dikorupsi

KPK belum bisa membeberkan kerugian dari pembangunan shelter tersebut. Tapi, Lembaga Antirasuah khawatir kualitas bangunannya dikurangi.

Jika kualitasnya dikurangi, bangunan itu bakal kurang maksimal mencegah terjadinya bencana. Padahal, kata Asep, shelter harus kuat untuk menahan gempa sampai luapan air untuk mencegah banyaknya korban saat musibah muncul.

“Jadi harus tahan berada gempa dan juga bisa melindungi masyarakat dari adanya luapan air laut, tsunami seperti itu,” ujar Asep.

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan baru. Kasusnya terkait dengan dugaan rasuah pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami oleh satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2014.

“Untuk diketahui bahwa KPK sejak tahun 2023 telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarti melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada dua tersangka dalam kasus ini. Satu merupakan penyelenggara negara dan sisanya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN).

Tessa enggan memerinci identitas dua tersangka ini. Pembeberan kronologi kasus dan nama mereka baru dilakukan saat penahanan dilakukan.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan strategi jemput bola di kasus dugaan rasuah pembangunan shelter atau tempat berlindung bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyidik lebih banyak bekerja di wilayah itu untuk memeriksa saksi.

“Karena saksi-saksi itu berada di tempat tersebut dan jauh, kami juga tidak ingin memberatkan para saksi yang harus hadir ke Jakarta maka kami mengirim tim penyelidik itu datang ke tempat tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Asep juga menyebut metode jemput bola ini memudahkan penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara. KPK tidak perlu bolak-balik Jakarta-NTB untuk mengecek struktur bangunan jika mengirimkan tim ke sana.
“Jadi ketika kita mengecek shelter yang ada di NTB, tim penyidik itu yang datang ke NTB dan dilakukan pemeriksaan di sana,” ujar Asep.

Baca juga: KPK Siapkan Ahli untuk Cek Shelter Tsunami di NTB yang Dikorupsi

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan baru. Kasusnya terkait dengan dugaan rasuah pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami oleh satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2014.

“Untuk diketahui bahwa KPK sejak tahun 2023 telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarti melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada dua tersangka dalam kasus ini. Satu merupakan penyelenggara negara dan sisanya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN).

Tessa enggan memerinci identitas dua tersangka ini. Pembeberan kronologi kasus dan nama mereka baru dilakukan saat penahanan dilakukan.

(ABK)