Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke perusahaan Ojek Online (Ojol) yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kunjungannya, Wamenaker yang akrab disapa Noel itu berdialog dengan beberapa pengemudi Ojol. Hampir seluruh driver mengaku kaget saat Noel menyebut dirinya juga pernah menjadi pengemudi Ojol.

"Saya pernah menjadi driver (pengemudi) Ojol pada tahun 2016 dan anak saya pun jadi driver Ojol. Saat daftar Ojol, surat nikah saya jadi jaminan. Sedangkan anak saya, ijazah jadi jaminan ke perusahaan," kata Noel dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sebagai pengemudi Ojol, Noel mengaku hapal sekali titik-titik gacor (keramaian) saat mengaspal di seputar Jakarta.

"Saya dulu biasa main di Tanjung Barat, tapi kalau mau gacor, saya main ke Tengah, ke Grand Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman Ojol ordernya sedikit, berarti mereka mainnya bukan di titik gacor, " katanya.

Selama dialog, Noel mendengarkan para pengemudi Ojol menceritakan pengalaman di jalan maupun kesuksesannya setelah sekian lama menjadi mitra perusahaan Ojol.

"Saya jadi pengemudi Ojol sejak 2018. Saya bekerja paruh waktu di perusahaan ini, sambil kuliah di Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta. Kesulitan saya hanya soal waktu kuliah terkadang berubah mendadak, " kata Endah Lusiana, salah satu pengemudi Ojol, yang juga menjadi konten kreator dakwah.

Noel juga memotivasi para pengemudi Ojol agar tak pesimistis dan menggantungkan cita-cita setinggi langit dan bintang. "Jangan pesimis, semangat terus karena masa depan kita tak ada yang tahu. Saya mantan Ojol tapi sekarang dipercaya Presiden Prabowo untuk membantu menjadi Wamenaker, " katanya.

Setelah berkeliling di perusahaan Ojol tersebut, Noel menyatakan tertarik dan kagum karena para driver juga diberikan tips atau edukasi anti kekerasan seksual, manajemen waktu,tips istirahat, dan attitude kepada penumpang. "Edukasi seperti ini tak diajarkan di bangku kuliah, " katanya.

Sedangkan Chief Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusami menyatakan senang atas kunjungan Noel yang mampu berdialog santai sekaligus nostalgia dengan mitra pengemudi.

"Kita berharap komunikasi seperti ini terus terjalin supaya aspirasi mitra pengemudi dapat tersampaikan dan sebagai pertimbangan untuk sama-sama maju ke depan," katanya.

Sedangkan saat membuka Rakornas Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (FSPOI) VI, Noel mengatakan pemerintah berharap sahabat-sahabat serikat pekerja/serikat buruh menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan hubungan industrial, dinamis dan berkeadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - SmootMotor Listrik sudah hadir di Indonesia sejak 2021. Selama empat tahun eksis di pasar motor listrik nasional, sudah ada puluhan ribu unit Smoot yang mengaspal.

Lebih dari tiga puluh ribu Smoot Motor Listrik sudah laris terjual. Ditenagai oleh teknologi Swap Baterai, Smoot Motor Listrik menjadi solusi nyata bagi masyarakat Indonesia yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Smoot Motor Listrik menghilangkan berbagai keterbatasan, seperti jarak tempuh yang terbatas, waktu pengisian daya yang lama, dan kurangnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum.

Dok. Smoot Puluhan ribu unit Smoot Motor Listrik sudah mengaspal di Indonesia

Chief Executive Officer PT Swap Energi Indonesia Irwan Tjahaja, mengatakan, dengan semakin banyaknya merek motor listrik yang hadir di pasar, Smoot Motor Listrik menawarkan ekosistem pintar yang mendukung mobilitas tanpa batas. Salah satunya dengan teknologi Swap Baterai yang revolusioner.

"Dengan teknologi Swap Baterai yang revolusioner, pengguna dapat dengan mudah menukar baterai yang habis dengan baterai yang terisi penuh dalam hitungan detik di berbagai titik penukaran yang tersebar luas ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh kendaraan listrik lainnya," ujar Irwan, dalam keterangan resminya.

Dengan mengadopsi teknologi dari Swap Baterai, perusahaan penyedia ekosistem penukaran baterai terbesar di Indonesia, pengguna Smoot Motor dapat dengan mudah menukar baterai motornya di 1.500 titik strategis, seperti Alfamart, Alfamidi, Circle K, Family Mart, DanDan, BP, Pertamina, KFC, Haus, Martabak Pecenongan, PLN dan Tiki sebagai SWAP Point.

Dok. Smoot Puluhan ribu unit Smoot Motor Listrik sudah mengaspal di Indonesia

Solusi Mobilitas Bagi Ojek Online
Peningkatan permintaan Smoot Motor Listrik tidak hanya datang dari pengguna individu, tetapi juga dari para pengemudi ojek online (ojol).

Smoot Motor Listrik memberikan solusi yang lebih mudah dan terjangkau bagi para pengemudi ojek online yang mencari kendaraan dengan biaya operasional rendah tanpa mengorbankan waktu dan mobilitas.

Dengan teknologi Swap Baterai, para pengemudi tidak perlu khawatir tentang waktu pengisian daya yang lama. Proses pertukaran baterai hanya dalam hitungan detik memungkinkan pengemudi untuk terus beroperasi sepanjang hari tanpa jeda.

Hal ini sangat penting bagi para pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan mereka sebagai sumber penghasilan utama, di mana setiap menit sangat berarti.

"Smoot Motor ini benar-benar jadi solusi terbaik untuk motor operasional saya. Biaya kepemilikan dan perawatannya juga sangat murah, dan infrastruktur penukaran baterainya banyak jadi saya juga merasa aman kalau antar penumpang ke mana pun," ujar Sarif, pengguna yang berprofesi sebagai ojol.

"Saya tidak perlu lagi khawatir soal waktu pengisian daya atau kehabisan baterai di tengah jalan. Beda sama motor-motor listrik lain kalau baterai habis bingung juga saya mau ngecas di mana," kata Sarif.

Dok. Smoot Puluhan ribu unit Smoot Motor Listrik sudah mengaspal di Indonesia

Selain itu, pertimbangan lain yang menjadikan Smoot Motor listrik menjadi pilihan yang paling tepat adalah perawatan yang sangat terjangkau.

“Untuk perawatan juga minim ada sistem top up kilometer juga lebih hemat bayar sesuai kebutuhan aja kalau dibandingkan beli bensin jauh lebih hemat buat ngojol. Dan kalau dibandingkan dengan sistem sewa baterai malah saya ngerasanya lebih mahal pakai tidak pakai mesti bayar apalagi yang beli putus nanti bingung kalau ada rusak-rusak harus ke mana,” ujar Mulyono, pengguna yang juga berprofesi sebagai ojol.

Smoot Motor Listrik saat ini hadir dengan dua tipe motor yaitu Smoot Zuzu dan Smoot De Sultan. Smoot Zuzu dibanderol dengan harga Rp 19,9 juta (OTR Jadetabek), sedangkan Smoot De Sultan tersedia dengan harga Rp 24,9 juta (OTR Jadetabek).

SURABAYA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online perempuan yang tergabung dalam Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (Gaspol) Jawa Timur meminta aplikator dan pemerintah menyediakan tempat penitipan anak atau daycare.

Salah satu driver ojol perempuan bernama Dea mengatakan, penyediaan daycare bisa membuat mereka tidak perlu membawa anak-anak saat bekerja.

“Apakah mungkin dari Kementerian memfasilitasi bersama aplikator untuk mendirikan kaya tempat penitipan anak agar Bunda-bunda ini dalam bekerja mereka tidak lagi membawa putra-putrinya,” ujar Dea saat berdiskusi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di UPT PPPA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024).

Dea memahami membawa anak saat bekerja sebagai pengemudi ojol melanggar standar operasional dan keselamatan (SOP) yang ditetapkan. Namun, kondisi ekonomi memaksa beberapa pengemudi perempuan untuk tetap melakukannya.

“Karena kan memang sudah ada SOP untuk keselamatan anak, sedangkan kita juga dari DP3AK sudah dianjurkan tidak mengeksploitasi anak dan itu yang masih banyak terjadi di beda-beda di Surabaya di Jawa Timur seperti itu,” kata dia.

Menteri PPPA Arifah Fauzi, menyambut positif usulan Dea.

Arifah mengaku tengah merencanakan kolaborasi dengan instansi di Jawa Timur untuk membentuk model daycare yang aman bagi para pengemudi ojol perempuan.

“Menteri PPPA daycare ini kita kelola secara bersama mungkin bagus ya. Jadi nanti ini harus diskusi sama Kepala UPT PPPA Jawa Timur, nanti untuk di Surabaya seperti apa, apakah bisa diatur bagaimana caranya kita pilih mungkin ibu-ibu yang memang jadi pengasuh gitu ya,” ujarnya.

Arifah menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan daycare. Saat ini pemerintah sangat selektif dalam memberikan izin untuk tempat penitipan anak.

“Sekarang pemerintah agak ketat, agak perhatian khusus untuk tidak sembarangan memberikan izin daycare untuk anak-anak. Mudah-mudahan kita berproses bersama, ibu tetap semangat, kuat berproses, kami juga akan berproses untuk memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu dan semuanya yang disini,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar menambahkan, keterlibatan perusahaan aplikasi ojol sangat diperlukan untuk mewujudkan fasilitas daycare bagi para pengemudi perempuan

“Nanti mungkin ini harus dipikirkan harus ada daycare khusus untuk ibu-ibu ojol, iya yang gratis.Tadi sarannya dengan provider, merangkul provider, mereka ikut menyumbang,” ucap Nahar.

Dengan adanya solusi kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan penyedia aplikasi, para driver perempuan dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih tenang dan tidak perlu lagi mengorbankan keselamatan anak-anak mereka.

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di Jakarta, khususnya kawasan Sudirman, macet setelah ibu kota diguyur hujan deras sejak siang hingga sore, Selasa (5/11). Selain jalan macet, masyarakat juga kesulitan untuk memesan ojek online atau Ojol.

Berdasarkan pantauan di sosial media X. Akun @Kim_Tans_ mengeluhkan permintaan penjemputan ojek online yang tak kunjung diambil oleh driver ojol, Gojek.

“Demi apa macet banget gak dapat Gojek sampai sejam,” tulis akun KimTans.

Akun @justfourcatme menyebut sejumlah ruas jalan di Sudirman- Thamrin, Jakarta Pusat, macet parah. Kemacetan nampak merata. Kemacetan juga terpantau di Jalan Slipi, tepatnya di dekat Gedung Samudera Indonesia.

Kemacetan setelah yang muncul setelah Jakarta diguyur hujan membuat warganet terjebak berjam-jam di jalan.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Bisnis, Selasa (5/11/2024), hujan melanda sepanjang jalan Ciputat Raya, Pondok Indah, hingga Kebayoran Lama. Genangan air pun terjadi di beberapa jalan, seperti di Lebak Bulus dan Pondok Indah.

Sejumlah underpass pun terlihat macet karena dipakai pengendara sepeda untuk berteduh. Masuk ke underpass Gandaria arah Kebayoran Lama jalanan macet total karena banjir di depan mal Gandaria City.

Air hujan menggenang terlihat lebih dari setinggi lutut orang dewasa. Air terlihat merendam dua sisi ruas jalan. Akibatnya mobil nyaris tidak bergerak. Beberapa mobil dari arah Pondok Indah putar balik.

Namun, ada beberapa yang memaksa menerobos genangan air. Tampak Toyota Innova dan Alphard mogok karena terendam banjir. Pun dengan sejumlah kendaraan roda dua yang memaksa menerobos banjir mogok di tengah jalan.

"Ini kemasukan air di filter udaranya. Harus dikeluarin dulu airnya, jangan sampai masuk ke fuel injection," ujar salah satu pengendara.

Kendaraan dari arah Kebayoran Lama pun terlihat macet total. Beberapa melintas di area jalan depan Lobby Gandaria City. Kemacetan terlihat sampai halte TransJakarta di Kebayoran Lama.

Melansir dari akun X Traffic Management Center Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) terdapat dua wilayah yang terpantau mengalami kepadatan akibat hujan lebat sore tadi.

Wilayah pertama yang mengalami kemacetan adalah jalan tol dalam kota Jakarta. Dalam pantauan TMC Polda Metro terdapat kepadatan di salah satu arah di jalan tol dalam kota Jakarta.

“Info lalu lintas. Pukul 17.00 WIB, terjadi kepadatan lalulintas dalam ruas tol jakarta dikarenakan hujan,” menkutip dari laman X TMC Polda Metro, Selasa (5/11/2024).

Selain di tol dalam kota, dalam pantauan TMC Polda Metro arus lalu lintas di Jl. Satrio Jaksel arah Kampung Melayu maupun arah Tanah Abang terpantau cukup padat.

Kemacetan Jakarta membuat beberapa warganet mengeluhkan situasi lalu lintas pada sore hari ini. Salah seorang warganet dengan akun X @hamta_bangxx7 mengeluhkan jalanan disekitar Bundaran Senayan yang macet.

“@TMCPoldaMetro ini Bunsen macet banget sama depan Al Azhar. Bunderan Senayan ke Al Azhar udah sejam gak gerak,” tulis akun tersebut.

Di sisi lain, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengemukakan bahwa ada lima wilayah yang tercatat terendam air pada hari ini Selasa 5 November 2024

Kelima wilayah tersebut antara lain Jalan Kemang Utara IX, Jalan Ciledug Raya atau ITC Cipulir, Jalan Dharmawangsa Raya, Jalan Haji Nawi, dan Jalan Fatmawati Raya Jakarta Selatan.

"Ketinggian air bervariasi mulai dari 30-50 centimeter," tuturnya di Jakarta, Selasa (5/11).

Bisnis.com,JAKARTA - Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) mengklaim bahwa pihaknya berkomitmen untuk memikirkan solusi dan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan ojek online (Ojol) di seluruh Indonesia.

Ketua GSN Rosan Roeslani mengatakan perekonomian digital yang sehat tidak akan berjalan tanpa peran serta yang aktif dan adil dari komunitas driver online.

“Dari situ dampaknya bisa meluas ke kelompok masyarakat lainnya,” terangnya Rosan, dikutip dari postingan instagram Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, pada Selasa (29/10/2024).

Rosan juga mengaku prihatin terhadap menurunnya kesejahteraan ojol di Tanah Air. Hal ini dinilai ironis menimbang di era ekonomi digital ini, setiap harinya dua hingga tiga kali para masyarakat berinteraksi dengan pengemudi daring.

“Tapi pernahkah kita terpikir, apalagi peduli bagaimana kesejahteraan teman-teman driver online saat ini? Padahal kalau sampai mereka memutuskan untuk berganti profesi karena kesejahteraannya terus ditekan, makanan dan pesanan paket kita tidak bisa dikirim secara digital kan,” tutur Rosan.

Terlebih, Rosan juga menjelaskan bahwa alasan dibentuknya GSN oleh Presiden Prabowo Subianto karena ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan, dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya.

Sebab itu, Rosan mengklaim bahwa GSN menerapkan prinsip membuka diri, mendengarkan, memahami, mencari solusi bersama, dan berkolaborasi dalam aksi nyata.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mendesak adanya revisi terkait regulasi biaya potongan aplikasi. Igun menginginkan regulator merevisi regulasi biaya potongan aplikasi ojek online atau ojol yang saat ini 20 persen agar dipangkas menjadi maksimal 10 persen.

"Perusahaan-perusahaan aplikasi mengambil hak-hak pengemudi ojolnya secara berlebihan," kata Igun dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Igun menyebutkan ada 4 juta lebih pengemudi ojek daring yang menggantungkan hidupnya dari nilai potongan biaya aplikasi. Sedangkan di sisi lain, oknum perusahaan aplikasi dalam praktiknya secara acak mengutip potongan biaya aplikasi melebihi regulasi 20 persen, bahkan hingga mencapai 40 persen.

"Sudah sepantasnya kami menyebutnya sebagai praktik pencurian uang digital ataupun korupsi digital dari hak pengemudi ojol yang jumlahnya jutaan ini," ucap Igun.

Menurut dia, regulasi terkait perhitungan biaya jasa ojek daring, termasuk potongan biaya aplikasi telah diatur sebelumnya dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 667 tahun 2022, dimana potongan biaya aplikasi maksimal 15 persem. Namun masih di tahun yang sama, regulasi tersebut diubah menjadi Kepmenhub Nomor KP 1001 tahun 2022 yang membuat potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 20 persen.

"Menjadi maksimal 20 persen dengan berbagai alibi bisnis dan pertimbangan dari pihak aplikator," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyebut akan terus memperjuangkan revisi potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen. Ia juga menilai perlu ada ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai potongan biaya aplikasi ini.

Bisnis perusahaan aplikator, menurut dia, sudah luar biasa besar dengan pembagian hasil 10 persen untuk perusahaan aplikasi dan 90 persen untuk pengemudi. Maka ia menegaskan, revisi potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen adalah harga mati yang tidak ada bisa ditawar.

"Asosiasi akan melawan regulasi yang sudah dibuat sebelumnya dan perjuangkan revisi potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen," ujarnya.

Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjanjikan internet gratis hingga membuat super apps yang di dalamnya terdapat aplikasi ojek online (ojol) yang tidak ada pemotongan biaya bagi ojol.

"Paslon Darma-Kun punya program unggulan yaitu GETUK TULAR. Getuk tular adab adalah suatu sistem ekonomi adat yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat bertahan bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya," kata Dharma Pongrekun di acara debat Pilkada DKI Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dharma menambahkan, nantinya masyarakat Jakarta dapat unggul karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya jadi rakyat Jakarta jangan lagi merasa khawatir Terusir dari Jakarta walaupun biaya hidupnya mahal.

Kun Wardana menambahkan, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif meningkatkan kesetaraan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui lompatan. lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh maka perlu pergelaran infrastruktur digital untuk itu akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta.

"Kemudian kita juga akan memagari ya dengan teknologi block chain yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan juga melihat traffic yang ada dan yang ketiga dengan regulasi kemudian kita juga akan memberikan aplikasi yang di dalam Jaki menjadi super FPS menjadi super portal di sana ada aplikasi kesehatan pendidikan keuangan bahkan transportasi," ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, pihaknya akan membuat aplikasi ojek online ya dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para ojol yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol dan juga dengan memberikan BPJS Kesehatan gratis BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis.

"untuk mereka kemudian kita juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dengan apa dengan teknologi yang akan menjamin keamanan dan menjamin transparansi tidak lagi ada Miss management penyimpangan korupsi pungutan liar dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data semuanya akan secure di sini," tutup Kun Wardana.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji status kemitraan antara penyedia platform dengan para pengemudi angkutan daring seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir. Para pengemudi angkutan daring meminta pemerintah menyetip status kemitraan antara pekerja dengan platform karena merugikan.

“Pandangan saya, itu sangat merugikan posisi ojek online,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Noel menyebut isu status kemitraan antara pekerja angkutan online dengan platform ini menjadi perhatian khusus kementeriannya. Dia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji definisi kemitraan yang dinilai sesat. “Kata ‘kemitraan’ ini adalah sebuah kesesatan yang merugikan ojek online. Kami akan jawab tidak lama lagi dan yang pasti sebelum 100 hari,” kata Noel.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB) Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Noel sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Yassierli saat ini sedang merancang rencana kerja 100 hari pertama. Menurut dia, kementeriannya akan membahas upah minimum provinsi hingga upskilling maupun reskilling pekerja. Namun, Yassierli tidak ada membahas soal status ojek daring dalam program 100 hari kerjanya.

SPAI Minta Hapus Kemitraan: Singgung Risiko Kerja hingga Upah Rendah

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta Yassierli menetapkan pengemudi angkutan daring, seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir sebagai pekerja tetap. SPAI menilai langkah ini agar para pengemudi angkutan daring memperoleh hak-hak pekerja termasuk upah minimum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Untuk itu kami menghimbau Menteri yang baru untuk segera merealisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja platform,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Dalam menetapkan upah minimum, Lily mengatakan Yassierli sepatutnya melihat kondisi pendapatan yang memprihatinkan bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir. Dia mengatakan status mitra pengemudi dengan platform menyebabkan pendapatan para pekerja ini tak menentu. “Setiap bulannya pendapatan pengemudi ojol berada di bawah standar upah minimum,” kata dia.

Lily mengatakan hubungan kemitraan ini menjadikan platform menetapkan tarif yang murah secara sepihak. Dia menyebut platform juga memotong penghasilan pekerja yang melebihi ketentuan 20 persen. Platform, kata Lily, memotong penghasilan di kisaran 30-70 persen melalui tambahan biaya layanan dan biaya lain yang dibebankan ke konsumen.

Karena itu, rata-rata penghasilan per bulan pekerja angkutan daring ini hanya Rp 3 juta. “Itu pun kami harus bekerja dari pagi hingga malam, berkisar 15-17 jam setiap harinya. Dan itu kami kerjakan tanpa libur dalam sebulan,” kata Lily.

Meski demikian, Lily mengatakan pendapatan Rp 3 juta itu tak berlaku bagi pengemudi perempuan. Tak mendapat cuti berbayar untuk haid, melahirkan, dan potensi keguguran, Lily mengatakan pendapatan pekerja perempuan bisa lebih rendah. “Belum lagi risiko di jalan raya yang rawan kecelakaan bagi kami karena faktor kelelahan dan kurang istirahat. Bila terjadi kecelakaan, kami hanya dianggap sebagai kecelakaan lalu-lintas, bukan sebagai kecelakaan kerja,” kata dia.

Padahal, kata Lily, kalau pekerja angkutan daring ini diakui UU, mereka akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan tanggung jawab dari platfrom. “Dengan status mitra, kami otomatis tidak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya ada tanggung jawab platform di situ,” kata Lily.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengatur ojek online (ojol) dikhawatirkan akan menjebak driver ojol ke dalam pekerjaan tanpa karier.

Pemerintahan baru Prabowo Subianto diharapkan fokus memikirkan strategi untuk meningkatkan keahlian driver ojol melalui upskilling dan reskilling ketimbang menjadikan ojol sebagai pekerjaan formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal, profesi sebagai driver ojol menjadi penyelamat bagi pekerja yang keluar dari pekerjaan formal.

SHUTTERSTOCK/MANG KELIN Ilustrasi ojek online.

Bahkan, platform ride hailing menjadi pilihan pertama saat seseorang memasuki dunia kerja informal.

Berdasarkan hasil survei berjudul Potret Beban Kerja dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia: Studi Kasus Jabodetabek, Yogyakarta, dan Makassar yang digelar Segara Research Institute, profesi sebagai driver ojol memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal. Selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, profesi sebagai driver ojol juga menawarkan berbagai kelebihan.

Berdasarkan survei yang dilakukan tersebut, profesi sebagai driver ojol menawarkan fleksibilitas kerja yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai dari sisi jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan, dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

"Pekerjaan sebagai driver ojol menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka merupakan pekerja mandiri, bukan pegawai platfrom melainkan difasilitasi oleh platform digital," ujar Piter, Kamis (24/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengatur ojek online (ojol) dikhawatirkan akan menjebak driver ojol ke dalam pekerjaan tanpa karier.

Pemerintahan baru Prabowo Subianto diharapkan fokus memikirkan strategi untuk meningkatkan keahlian driver ojol melalui upskilling dan reskilling ketimbang menjadikan ojol sebagai pekerjaan formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal, profesi sebagai driver ojol menjadi penyelamat bagi pekerja yang keluar dari pekerjaan formal.

SHUTTERSTOCK/MANG KELIN Ilustrasi ojek online.

Bahkan, platform ride hailing menjadi pilihan pertama saat seseorang memasuki dunia kerja informal.

Berdasarkan hasil survei berjudul Potret Beban Kerja dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia: Studi Kasus Jabodetabek, Yogyakarta, dan Makassar yang digelar Segara Research Institute, profesi sebagai driver ojol memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal. Selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, profesi sebagai driver ojol juga menawarkan berbagai kelebihan.

Berdasarkan survei yang dilakukan tersebut, profesi sebagai driver ojol menawarkan fleksibilitas kerja yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai dari sisi jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan, dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

"Pekerjaan sebagai driver ojol menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka merupakan pekerja mandiri, bukan pegawai platfrom melainkan difasilitasi oleh platform digital," ujar Piter, Kamis (24/10/2024).

SHUTTERSTOCK/SUKARMAN Ilustrasi ojek online Gojek.

Menurut Piter, platform ride hailing telah menjadi penyelamat di saat pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan formal. Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal. Sebab, pekerjaan informal hanyalah penampung sementara.

Hal senada diungkapkan oleh Budi Santoso. Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya ini mengatakan, berdasarkan rekomendasi International Labour Organization (ILO), hubungan ojol dengan perusahaan memang menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan pekerja.

Berdasarkan riset yang digelar oleh Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan (P2HK) Universitas Brawijaya, ekonomi gig menjadi pilihan di tengah keterbatasan pasar kerja.

Berdasarkan survei yang digelar P2HK tersebut, sebanyak 81,2 persen responden menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama.

Yang menarik, sebanyak 77,5 persen responden sebetulnya memiliki keinginan untuk beralih ke pekerjaan lain di kemudian hari. Sayangnya, keterbatasan pilihan membuat mereka bertahan. Itu sebabnya, dibutuhkan peningkatan keahlian di luar pekerjaan sebagai pengemudi ojol.

"Perlu adanya upskilling dan reskilling di luar mengemudi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pekerja gig agar bisa masuk ke sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik,” kata Budi. (Editor: Fahriyadi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Ojol Butuh Peningkatan Skill, Bukan Aturan yang Hilangkan Fleksibilitas

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengatur ojek online (ojol) dikhawatirkan akan menjebak driver ojol ke dalam pekerjaan tanpa karier. Pemerintahan baru Prabowo Subianto diharapkan fokus memikirkan strategi untuk meningkatkan keahlian driver ojol melalui upskilling dan reskilling ketimbang menjadikan ojol sebagai pekerjaan formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal, profesi sebagai driver ojol menjadi penyelamat bagi pekerja yang keluar dari pekerjaan formal. Bahkan, platform ride hailing menjadi pilihan pertama saat seseorang memasuki dunia kerja informal.

Berdasarkan hasil survei berjudul Potret Beban Kerja dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia: Studi Kasus Jabodetabek, Yogyakarta, dan Makassar yang digelar Segara Research Institute, profesi sebagai driver ojol memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal. Selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, profesi sebagai driver ojol juga menawarkan berbagai kelebihan. Berdasarkan survei yang dilakukan tersebut, profesi sebagai driver ojol menawarkan fleksibilitas kerja yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai dari sisi jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan, dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

"Pekerjaan sebagai driver ojol menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka merupakan pekerja mandiri, bukan pegawai platfrom melainkan difasilitasi oleh platform digital," ujar Piter, Kamis (24/10).

Menurut Piter, platform ride hailing telah menjadi penyelamat di saat pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan formal. Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal. Sebab, pekerjaan informal hanyalah penampung sementara.

Hal senada diungkapkan oleh Budi Santoso. Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya ini mengatakan, berdasarkan rekomendasi International Labour Organization (ILO), hubungan ojol dengan perusahaan memang menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan pekerja.

Berdasarkan riset yang digelar oleh Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan (P2HK) Universitas Brawijaya, ekonomi gig menjadi pilihan di tengah keterbatasan pasar kerja. Berdasarkan survei yang digelar P2HK tersebut, sebanyak 81,2% responden menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama.

Yang menarik, sebanyak 77,5% responden sebetulnya memiliki keinginan untuk beralih ke pekerjaan lain di kemudian hari. Sayangnya, keterbatasan pilihan membuat mereka bertahan. Itu sebabnya, dibutuhkan peningkatan keahlian di luar pekerjaan sebagai pengemudi ojol.

"Perlu adanya upskilling dan reskilling di luar mengemudi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pekerja gig agar bisa masuk ke sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik,” kata Budi.