Bisnis.com, JAKARTA -- Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan vonis tiga tahun pidana terhadap Toni Tamsil alias Akhi dalam kasus perintangan atau Obstruction of Justice pada perkara tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk (TINS).

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (29/8/2024), Toni Tamsil terbukti secara sah dan melanggar Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [Toni] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," dalam SIPP PN Pangkalpinang, dikutip Senin (2/9/2024).

Hakim PN Pangkal Pinang juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Toni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, dia juga harus membayar biaya perkara Rp5.000.

Adapun, putusan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya. Sebab, tercatat bahwa JPU telah menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 3,5 tahun.

Selain itu, JPU juga menuntut agar Toni dibebankan denda sebesar Rp200 juta. Namun, apabila tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana pengganti atau subsider tiga bulan.

Di lain sisi, Toni juga sebelumnya telah didakwa melakukan penghalangan penyidikan karena telah menyembunyikan dokumen, menggembok rumah atau toko yang digeledah, merusak alat bukti hingga memberikan keterangan bohong.

Alhasil, Toni didakwa telah menghambat penyidikan di kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim didakwa telah menerima untung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

Hal tersebut disampaikan JPU saat membaca dakwaan Helena Lim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Jaksa menyampaikan Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) diduga menampung uang pengamanan dari Harvey Moeis selaku perwakilan dari PT Refined Bangka Tin dari sejumlah perusahaan smelter.

Perusahaan smelter itu, yakni CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Sariwiguna Binasentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), dan PT Tinindo Internusa (TIN).

Singkatnya, hasil penambangan ilegal timah dari perusahaan smelter itu, kemudian diduga diamankan melalui Harvey. Caranya, uang pengamanan dikumpulkan melalui dalih dana corporate social responsibility (CSR) yang bernilai 500 hingga 750 USD per metrik ton.

"Helena memberikan sarana kepada Harvey yang mewakili PT Refined Bangka Tin dengan menggunakan perusahaan money changer miliknya yaitu PT QSE untuk menampung uang pengamanan sebesar US$500-US$750 per ton yang seolah-olah sebagai dana CSR," ujar JPU di persidangan.

Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT QSE, Helena kemudian didakwa telah menukarkan uang rupiah itu ke dalam mata uang asing sejumlah US$30 juta.

Uang itu kemudian, diberikan ke Harvey secara bertahap melalui kurir PT QSR ke tiga lokasi, yakni di Jalan Gunawarman Nomor 31 – 33 Jakarta Selatan, kantor RBT di Kuningan Jaksel, dan TCC Tower Jakarta Pusat.

"Terdakwa Helena melalui PT QSE mendapatkan keuntungan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp900.000.000," pungkasnya.

Selain itu, jaksa juga mendakwa Helena dengan bersama terdakwa lainnya telah merugikan keuangan negara Rp300 triliun. Jumlah itu berdasarkan hasil laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nomor registrasi PE.04.03/S-522/D5/03/2024.

Atas perbuatannya itu, Helena Lim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 serta Pasal 4 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 56 KUHP.