JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan staf perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Elsi Rahayu mengaku mengirim uang Rp 70 miliar ke perusahaan money changer Helena Lim, PT Quantum Skyline Exchange (QSE) dalam 33 kali transaksi.

Keterangan ini Elsi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat Helena, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi dan kawan-kawan secara daring.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung mencecar Elsi terkait pengiriman uang ke PT QSE. Ia mengaku melakukan transaksi itu atas perintah bagian keuangan PT Stanindo Inti Perkasa, Yulia.

“Kenapa kok bisa (ditulis pada slip) pengirimnya PT Quantum, penerimanya juga PT Quantum?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

“Karena perintahnya begitu,” jawab Elsi.

Meski demikian, Elsi mengaku tidak ingat berapa rincian transaksi pengiriman uang ke PT QSE. Sebab, ia tidak menyimpan bukti transfer.

Jaksa lantas meminta Elsi mengingat dengan membacakan barang bukti slip setoran 21 Februari 2019 dan 5 Maret 2018. Setelah diperlihatkan bukti slip itu oleh jaksa, Elsi membenarkan transaksi tersebut.

“Jumlahnya 3.543. 760.000 betul?” tanya jaksa.

“Betul,” jawab jaksa.

Jaksa lantas menyebut, selama 2019 hingga 2020 terdapat 33 kali transaksi ke PT Quantum Skyline Exchange.

Pada 22 April 2019 misalnya, Elsi mengrimkan uang Rp 2.815.000.000 ke rekening perusahaan Helena Lim.

Kemudian, pada 27 Mei 2019 Rp 4.320.000.000; transaksi pada 21 Juni 2019 Rp 3.400.800.000; transaksi pada 3 Juli 2019 Rp 2.129.120.000; dan Rp 2.580.000.000 pada 17 Juli 2019.

“Kalau total dari 2019 sampai dengan 2020 itu berkisar sampai dengan Rp 70 miliar. Perkiraan saksi apakah sampai dengan nilai segitu?” tanya jaksa.

Namun, pertanyaan ini dihentikan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Rianto Adam Pontoh. Jaksa diminta menunjukkan slip setoran kepada Elsi.

“Apakah slip setoran ini saudara tahu seperti ini yang saudara kirim waktu itu?” tanya Hakim Rianto.

“Iya, betul,” jawab Elsi.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami akris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

JAKARTA, KOMPAS.com - Manager perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim disebut memusnahkan bukti transaksi pembelian valuta asing (Valas) yang dilakukan Harvey Moeis agar tidak terdeteksi audit Bank Indonesia (BI).

Perbuatan Helena ini diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung ketika memeriksa Helena sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Harvey Moeis.

Keduanya diketahui merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk.

Mulanya, Jaksa mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) tanggal 26 Juni 2024.

“Saudara menjelaskan terkait tanda bukti penjualan maupun pembelian, saudara setiap bulannya buat tapi saudara musnahkan. Bisa dijelaskan?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Mendengar pertanyaan itu, Helena berupaya mengelak. Menurutnya, saat penyidik kejaksaan menggelar penggeledahan ia sedang berada di luar negeri.

Di sisi lain, kata Helena, penyidik mendapatkan data-data transaksi valas di kantornya.

Ia juga mengeklaim rutin membuang bukti transaksi itu setelah memastikan saldo di perusahaannya benar.

“Kalau sudah benar, itu saldonya saya buang. Kayak pekerjaan hari ini itu saldonya berapa, berapa, itu saya buang. Maksudnya itu,” ujar Helena.

Jaksa kemudian mengingatkan Helena dengan BAP-nya. Dalam BAP itu, penyidik mengajukan pertanyaan tertutup terkait transaksi Harvey dengan lima perusahaan yang meneken kontrak kerja sama sewa smelter dengan PT Timah.

Pertanyaan itu berbunyi, 'Apakah untuk setiap transaksi valas yang dilakukan Harvey terhadap PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Tinindo Internusa (TIN), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), dan PT Sariwiguna (SBS) dibuatkan bukti penjualam atau pembelian?'.

Dalam BAP itu, Helena membenarkan pertanyaan penyidik. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa setiap bukti transaksi Harvey Moeis tersebut selalu dibuatkan tanda bukti.

“Namun setiap bulannya saya musnahkan,” kata jaksa mengutip BAP Helena.

Kemudian, pada poin berikutnya, Helena menyebut, pemusnahan bukti transaksi dilakukan agar tidak terdeteksi audit BI.

“Agar Bank Indonesia dalam melakukan audit tidak menemukan transaksi dari Harvey Moeis, PT RBT, PT SIP, PT TIN, PT SBS, CV VIP di PT QSE,” kata jaksa lagi masih mengutip BAP Helena.

Jaksa kemudian meminta Helena menjelaskan BAP ini. Namun, dihentikan oleh Katua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Eko Aryanto.

Menurut Eko, seharusnya jaksa bertanya apakah Helena masih pada keterangannya.

“Bentar. Benar tidak?” tanya Hakim Eko ke Helena.

“Benar, Yang Mulia,” jawab Helena.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

“Helena bersama suami aktris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut. “Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana CSR yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aktris Sandra Dewi tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memberi kesaksian dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Harvey, sebagai perwakilan perusahaan smelter swasta PT Refined Bangka Tin (RBT) saat ini duduk sebagai terdakwa dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk.

Pantauan Kompas.com, Sandra Dewi tampak tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 10.51 WIB. Ia ditemani tim kuasa hukumnya. Sandra Dewi tampak mengenakan pakaian hitam. Ia memilih irit bicara ketika tiba di ruang sidang.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar.

Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desmeber 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandra Dewi Hadir di Pengadilan Tipikor sebagai Saksi untuk Suaminya Sendiri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/10/11093711/sandra-dewi-hadir-di-pengadilan-tipikor-sebagai-saksi-untuk-suaminya-sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktris Sandra Dewi bakal memenuhi panggilan jaksa untuk menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis, Kamis (10/10/2024) besok.

Harvey saat ini berstatus sebagai terdakwa dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk.

"Yang pasti Ibu Sandra bersedia hadir besok di PN (pengadilan negeri Jakarta Pusat)," kata kuasa hukum Sandra, Harris Arthur Haedar, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Harris menyebutkan, kliennya itu sudah menerima panggilan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung melalui sambungan telepon untuk menghadiri sidang sebagai saksi pada Kamis besok.

Informasi ini Harris sampaikan beberapa saat setelah ia menyebut Sandra Dewi belum menerima surat panggilan dari JPU.

"Bu Sandra sudah mendapatkan konfirmasi besok terkait panggilan sebagai saksi besok by phone," kata Harris

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengkonfirmasi Sandra Dewi akan dihadirkan sebagai saksi pada Kamis pekan ini.

"Iya, betul, rencananya seperti itu," ujar Harli saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah beberapa pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, menyebut kliennya belum menerima surat panggilan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung untuk hadir sebagai saksi perkara dugaan korupsi suaminya, Harvey Moies.

Harvey saat ini tengah menjadi terdakwa dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Sandra Dewi dijadwalkan dihadirkan sebagai saksi besok, Kamis (10/10/2024).

"Info dari Bu Sandra surat panggilan sebagai saksi belum diterima," kata Harris saat dihubungi, Rabu (9/10/2024).

Harris memastikan, Sandra Dewi akan memenuhi panggilan sidang jika memang benar-benar dipanggil sebagai saksi oleh JPU.

"Beliau akan hadir langsung jika sudah mendapatkan panggilan," ujar Harris.

Ia mengatakan, Sandra Dewi juga tetap akan bersaksi untuk perkara Harvey Moeis meskipun memiliki hubungan sebagai suami dan istri.

Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membolehkan pihak-pihak seperti istri, keluarga sejarah atau semanda, saudara, ibu, ayah dari terdakwa boleh menolak untuk bersaksi.

"Kalau Bu Sandra tetap ingin bersaksi," ujar Harris.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengkonfirmasi Sandra Dewi akan dihadirkan sebagai saksi pada Kamis pekan ini.

"Iya, betul, rencananya seperti itu," ujar Harli saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung akan menghadirkan crazy rich Helena Lim sebagai "saksi mahkota" untuk terdakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Dalam persidangan dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk dengan terdakwa Helena dan kawan-kawan, Jaksa meminta izin kepada majelis hakim untuk menghadirkan para terdakwa dalam persidangan lain sebagai saksi pada Senin (7/10/2024).

"Satu lagi Yang Mulia, mohon izin, hari Senin itu kebetulan para terdakwanya yang ada di sini, itu digunakan untuk jadi saksi, untuk perkara Harvey Moeis," kata Jaksa pada penghubung sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Mendengar permohonan ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rianto Adam Pontoh lantas menanyakan siapa saja terdakwa dimaksud.

Sebab, Dalam persidangan itu perkara Helena disidangkan bersma eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, dan Beneficiary Owner PT Stanindo Inti Perkasa, M.B. Gunawan.

"Yang untuk Harvey Moeis, Helena," ujar jaksa.

Sementara itu, Riza, Emil, dan Gunawan menjadi saksi mahkota dalam perkara klaster pegawai negeri sipil (PNS).

"Hari?" tanya Hakim Adam.

"Hari Senin juga," jawab jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama Mochtar diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim diduga telah membelanjakan sejumlah aset dari hasil dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Hal ini terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Pada intinya, Helena diduga memberikan sarana kepada perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey Moeis untuk mengumpulkan uang pengamanan terkait penambangan timah ilegal dari sejumlah perusahaan.

Modusnya, uang yang dikumpulkan itu melalui dana corporate social responsibility (CSR) yang bernilai 500 hingga 750 USD per metrik ton.

"Bahwa dari pengelolaan dana pengamanan seolah-olah CSR tersebut, terdakwa Helena melalui pada PT Quantum Skyline Exchange mendapatkan keuntungan yang selanjutnya dipergunakan untuk sejumlah pembelian," ujar JPU di persidangan.

Aset itu di antaranya, satu unit rumah di Jalan Pluit Karang Manis IV-J-6-S/9/2 RT 006 RW 008 Pluit, Jakarta Utara, pada 2022; dan satu unit ruko di Soho SOBC, Agung Sedayu, PIK 2 pada 2020-2021.

Selanjutnya, satu bidang tanah yang beralamat di PIK 2 Thamrin Center, atas nama Helena pada 2020; dan satu bidang dan bangunan di Jl. Mandara Permai 6A Blok L-4 Kav No. 55, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada 2023.

Selain tanah dan bangunan, jaksa juga menyebut Helena telah menggunakan uang hasil membelikan mobil Lexus UX300E, Toyota Kijang Innova, dan Toyota Alphard.

Adapun, Helena juga diduga mengalirkan uang hasil dugaan korupsi untuk membeli 29 tas mewah dengan sejumlah merek, Louis Vuitton, Hermes dan Chanel.

"Bahwa selain itu, terdakwa HELENA juga menyimpan sejumlah uang di beberapa Money Changer yakni di PT Quantum Skyline Exchange dan PT Smart Deal dengan nominal Rp.36.000.000.0000," pungkas JPU.

Helena Tak Ajukan Eksepsi

Helena Lim melalui penasehat hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi terkait dakwaan dari jaksa penuntut umum di kasus timah.

"Baik yang mulia, setelah kami berdiskusi terdakwa tidak akan mengajukan keberatan dan proses bisa lanjut ke pembuktian yang mulia," ujar salah satu penasihat hukum.

Oleh karenanya, Ketua Majelis Halim, Rianto Adam Pontoh memutuskan agar persidangan dilanjutkan ke agenda pembuktian. Sementara, JPU menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 180 saksi.

"Total Termasuk saksi mahkota, saksinya 180, majelis," tutur JPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim didakwa telah menerima untung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

Hal tersebut disampaikan JPU saat membaca dakwaan Helena Lim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Jaksa menyampaikan Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) diduga menampung uang pengamanan dari Harvey Moeis selaku perwakilan dari PT Refined Bangka Tin dari sejumlah perusahaan smelter.

Perusahaan smelter itu, yakni CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Sariwiguna Binasentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), dan PT Tinindo Internusa (TIN).

Singkatnya, hasil penambangan ilegal timah dari perusahaan smelter itu, kemudian diduga diamankan melalui Harvey. Caranya, uang pengamanan dikumpulkan melalui dalih dana corporate social responsibility (CSR) yang bernilai 500 hingga 750 USD per metrik ton.

"Helena memberikan sarana kepada Harvey yang mewakili PT Refined Bangka Tin dengan menggunakan perusahaan money changer miliknya yaitu PT QSE untuk menampung uang pengamanan sebesar US$500-US$750 per ton yang seolah-olah sebagai dana CSR," ujar JPU di persidangan.

Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT QSE, Helena kemudian didakwa telah menukarkan uang rupiah itu ke dalam mata uang asing sejumlah US$30 juta.

Uang itu kemudian, diberikan ke Harvey secara bertahap melalui kurir PT QSR ke tiga lokasi, yakni di Jalan Gunawarman Nomor 31 – 33 Jakarta Selatan, kantor RBT di Kuningan Jaksel, dan TCC Tower Jakarta Pusat.

"Terdakwa Helena melalui PT QSE mendapatkan keuntungan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp900.000.000," pungkasnya.

Selain itu, jaksa juga mendakwa Helena dengan bersama terdakwa lainnya telah merugikan keuangan negara Rp300 triliun. Jumlah itu berdasarkan hasil laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nomor registrasi PE.04.03/S-522/D5/03/2024.

Atas perbuatannya itu, Helena Lim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 serta Pasal 4 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 56 KUHP.

JAKARTA, investor.id - Harvey Moeis menjalani sidang perdana atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 hari ini, Rabu (14/8/2024).

Dalam kasus ini, suami dari artis Sandra Dewi itu beserta crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE, Helena Lim, disebut menerima uang sebesar Rp 420 miliar dalam kasus korupsi timah. Kerugian negara yang timbul dalam kasus ini diketahui sekitar Rp 300 triliun.

Hal itu terkuak saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan Harvey Moeis dalam sidang perdana kali ini. Harvey disebut sebagai sosok yang mewakili PT Refined Bangka Tin.

Mulanya, disetujui Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) periode tahun 2015 sampai 2019 yang isinya tidak benar terhadap lima smelter, yakni PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

RKAB tersebut seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan smelter dan afiliasinya. Namun, RKAB tersebut juga digunakan sebagai legalisasi untuk pengambilan dan mengelola bijih timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

“Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin mewakili PT Refined Bangka Tin mengadakan pertemuan dengan Mochtar Rizal Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta,” ungkap JPU.

JPU turut membeberkan isi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

“Untuk membahas permintaan Mochtar Riza dan Alwin Albar atas bijih timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena bijih timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk,” ungkap jaksa.

Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta serta Reza Adriansyah lalu meminta CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa membayar biaya pengamanan kepadanya sebesar US$ 500 sampai US$ 750 per ton. Pembayaran tersebut seolah-olah dicatat sebagai corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh Harvey Moeis atas nama PT Refined Bangka Tin.

Selain itu, Harvey Moeis turut menginisiasi kerja sama alat penglogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki competent person (CP) antara lain CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa dengan PT Timah, Tbk.

Harvey juga bersama smelter swasta lainnya tersebut mengadakan negosiasi dengan PT Timah mengenai sewa-menyewa smelter swasta. Kemudian, disepakati harga sewa smelter yang tanpai didahului oleh studi kelayakan yang memadai.

Harvey Moeis bersama smelter swasta lainnya lalu bersepakat dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja di wilayah IUP PT Timah. Tujuannya demi melegalkan pembelian bijih timah oleh pihak smelter swasta yang sumbernya dari penambangan ilegal di IUP PT Timah.

Harvey Moeis melalui PT Refined Bangka Tin dan smelter swasta lainnya melakukan kerja sama sewa peralatan processing penglogaman timah dengan PT Timah yang tak tertuang dalam RKAB PT Timah.

Hal itu dilakukan dengan membeli bijih timah yang berasal dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah. Praktik tersebut pun dibiarkan oleh Suranto Wibowo, Rusbani, serta Amir Syahbana selaku Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono yang menyetujui revisi RKAB ke PT Timah tahun 2019 tanpa kajian mendalam.

“Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan,” ungkap JPU.

Lalu, disepakati harga sewa peralatan processing penglogaman timah US$ 4 ribu per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan US$ 3.700 per ton untuk 4 smelter (PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa) tanpa studi kelayakan dengan kajian dibuat tanggal mundur

“Terdakwa Harvey Moeis melalui Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menerima biaya pengamanan dari perusahaan smelter yaitu PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Harvey Moeis,” ujar JPU.

Sejumlah pihak diperkaya mulai dari perorangan hingga korporasi. Dua di antaranya yakni Harvey dan Helena.

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” ucap JPU.

Kerugian negara yang timbul dalam kasus ini mencapai ratusan triliun.

“Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14," ungkap JPU.

JPU menyebut angka kerugian tersebut diperoleh dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi timah tahun 2015-2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui jaksa penuntut umum pada Jampidsus dan Kejari Jakarta Selatan telah melimpahkan tiga tersangka kasus timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022 ke PN Tipikor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan ketiga tersangka yang dilimpahkan ke PN Tipiko yakni Suparta, Helena Lim dan Reza Andriansyah.

"Pelimpahan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama, Suparta, Helena dan Reza Andriansyah," ujar Harli di Kejagung, Selasa (13/8/2024).

Perlu diketahui, Helena merupakan manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE); Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT); Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.

Harli menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang perdana atau dakwaan yang bakal diumumkan oleh PN Tipikor Jakarta Pusat.

"Tim JPU selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tambahnya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan 23 tersangka dalam kasus ini yaitu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. periode 2016–2021, suami Sandra Dewi Harvey Moeis hingga Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono (BGA).

Teranyar, lembaga penegakan hukum ini telah menetapkan Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Januari-Juni 2020, Supianto (SPT) sebagai tersangka, Selasa (13/8/2024).

Adapun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan akibat kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Ratusan triliun itu mencakup kerugian negara yang ditimbulkan oleh harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp 26,649 triliun, hingga kerusakan ekologis yang mencapai Rp 271,6 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (JPU Kejagung) membeberkan peran suami artis Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis dan crazy rich Helena Lim dalam kasus timah. Keduanya disebut menerima fulus ratusan miliar lewat agenda tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Hal tersebut diungkap JPU dalam sidang dakwaan dugaan korupsi tata niaga wilayah usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024). Dakwaan itu dibacakan dengan terdakwa eks kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suranto Wibowo.

Mulanya, JPU menyebut Harvey Moeis dan Helena Lim memperkaya diri hingga Rp 420 juta dalam kasus timah. "Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000," kata JPU dalam sidang itu.

Harvey Moeis dalam perkara tersebut disebut mengkoordinir para perusahaan tambang swasta. Yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Initernusa. Kepada pihak perusahaan tersebut, Harvey mengatakan agar diserahkan sebanyak 500-750 dolar AS.

"Dalam pertemuan tersebut Harvey Moeis meminta kepada Tamron alias Aon, Suwito Gunawan Alias Awi, Robert Indarto, Fandi Lingga alias Fandi Lim yaitu uang banyak USD 500 sampai dengan 750 per metrik ton dolar AS," ujar JPU.

Uang tersebut lalu disamarkan menjadi CSR dengan nilai 500 dolar AS per metrik ton yang dikalkulasi berdasarkan hasil peleburan timah dengan PT Timah. Uang tersebut ada yang langsung diserahkan kepada Harvey Moeis. Tapi ada juga yang diserahkan lewat Helena Lim memakai rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange.

"Dana pengamanan yang seolah-seolah biaya corporate social responsibility tersebut ada yang diserahkan secara langsung kepada Harvey Moeis dan ada yang ditransfer melalui rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange dan money changer lainnya," ujar JPU.

Setelah uang itu mengisi rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange, setelahnya dilakukan penarikan oleh Helena Lim. "Yang kemudian uang tersebut diserahkan dan dikelola oleh Harvey Moeis," ucap JPU.

JPU mendakwa Suranto melakukan tindak pidana korupsi bersama eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Babel Amir Syahbana dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rusbani.

Aksi mereka disebut membuat negara buntung hingga Rp 300 triliun. Penghitungan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hingga saat ini, Helena Lim dan Harvey sudah ditahan tapi masih belum disidang.

Atas tindakan Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbadi, ketiganya didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penutut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim telah menerima uang Rp 420 miliar dari tindak pidana korupsi tata niaga wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Penerimaan uang ratusan miliar oleh Harvey Moeis dan Helena Lim terungkap dalam surat dakwaan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suranto Wibowo.

“Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,00” kata jaksa dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Jaksa mengungkapkan, tindakan Suranto Wibowo bersama eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Babel, Amir Syahbana dan eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani alias Bani telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun.

Menurut jaksa, Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Babel telah menyetujui Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) periode tahun 2015 sampai dengan 2019 yang isinya tidak benar terhadap lima perusahaan smelter.

Lima perusahaan smelter itu adalah PT Refined Bangka Tin beserta perusahaan afiliasinya, CV Venus Inti Perkasa beserta perusahaan afiliasinya, PT Sariwiguna Binasentosa beserta perusahaan afiliasinya, PT Stanindo Inti Perkasa beserta perusahaan afiliasinya dan PT Tinindo Internusa beserta perusahaan afiliasinya.

“Yang dengan RKAB tersebut seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan smelter dan afiliasinya, akan tetapi RKAB tersebut juga digunakan sebagai legalisasi untuk pengambilan dan mengelola bijih timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah,” kata jaksa.

Kemudian, Suranto Wibowo juga disebut secara melawan hukum tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lima perusahaan tersebut yang melakukan kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan RKAB yang telah disetujui periode tahun 2015-2019.

Tindakan ini mengakibatkan tidak terlaksananya tata kelola pengusahaan pertambangan yang baik sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Apalagi, pada kenyataanya RKAB yang telah disetujui tersebut hanya formalitas untuk mengakomodasi pengambilan dan pengelolaan bijih timah secara ilegal dari wilayah IUP PT Timah.

Kemudian, Suranto Wibowo juga disebut secara melawan hukum tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang bermitra dengan PT Timah.

Tindakan ini membuat perusahaan pemilik IUJP yang bermitra dengan PT Timah Tbk tersebut dengan leluasa melakukan penambangan secara ilegal dan melakukan transaksi jual beli bijih timah kepada PT timah, Tbk selaku pemegang IUP.

“Sehingga PT Timah, Tbk seharusnya tidak membeli bijih timah yang berasal dari wilayah IUP nya sendiri,” papar jaksa.

Lebih lanjut, Suranto Wibowo juga disebut telah menerima fasilitas berupa hotel dan transport dari PT Stanindo Inti Perkasa.

Tidak hanya itu, Suranto bersama Mochtar Riza Pahlevi, Emil Ermindra, Alwin Albar, Rusbani, Amir Syahbana dan Bambang Gatot Ariyono disebut telah melakukan pembiaran atas kegiatan penambangan illegal di Wilayah IUP PT Timah, Tbk.

“Yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan,” kata jaksa.

Atas perbuatannya, Suranto Wibowo, Amir Syahbana dan Rusbadi didakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Harvey Moeis dan Helena Lim juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini yang akan segera disidang.