Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Asei Indonesia (ASEI) memperkirakan pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% bakal membuat lonjakan permintaan terhadap pembelian properti.

Asal tahu saja, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) DTP 100% untuk pembelian rumah dengan harga sampai Rp 5 miliar untuk periode September- Desember 2024.

Sebelumnya, PPN DTP 100% berlaku hanya sampai 30 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan PPN DTP 50% untuk penyerahan mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2024.

Namun, seiring dengan pernyataan yang disampaikan pemerintah, maka hingga Desember 2024 PPN DTP yang diberikan diperpanjang hingga 100% seperti pada periode Januari hingga Juni 2024 lalu.

Kadiv Klaim, Reasuransi & Subrogasi ASEI, Eko Sulistyo Raharjo mengatakan, pemberian diskon PPN DPT ini bisa mengurangi beban pajak pada pembelian properti yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan properti, terutama di segmen perumahan yang sering menjadi motor penggerak ekonomi.

"Ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri terkait," kata Eko kepada Kontan, Kamis (29/8).

Eko bilang, hal ini akan berdampak positif terhadap asuransi properti, karena lebih banyak properti baru yang akan diasuransikan. Ini terlihat dari data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada kuartal I-2024 yang mencatat pertumbuhan premi properti sebesar 45% dibanding tahun 2023.

"Adapun proyeksi pertumbuhan premi properti mungkin akan berkisar sekitar 55%-60% dibanding tahun lalu," tuturnya.

Dengan diskon PPN yang naik menjadi 100% ini, Eko menilai beberapa perusahaan yang memasarkan produk asuransi properti mungkin akan menetapkan target yang lebih ambisius, dengan peningkatan premi hingga 25-35% untuk mengoptimalkan momentum pasar tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan premi asuransi secara nasional.

Adapun ASEI mencatat kinerja positif terkait pendapatan premi asuransi properti hingga Juli 2024 yang mencapai senilai Rp 14,8 miliar. Angka ini meningkat sebesar 90% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Hingga akhir 2024, ASEI menargetkan premi asuransi properti bisa lebih tinggi lagi setelah adanya evaluasi semester I-2024. Adapun ASEI juga menerapkan sejumlah upaya untuk mendorong kinerja.

Pertama, melakukan kemitraan strategis dengan pengembang properti, Bank dan perusahaan pembiayaan yang memiliki program-program KPR atau take over Kredit KPR untuk memanfaatkan momentum ini.

Kedua, inovasi produk dengan mengembangkan produk asuransi properti yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk produk asuransi yang menggabungkan proteksi dengan manfaat tambahan seperti proteksi bencana alam, kecelakaan diri, kecurian dan lainnya diharapkan meningkatkan potensi premi asuransi properti.

Ketiga yaitu diversifikasi distribusi, dengan memanfaatkan berbagai jalur distribusi seperti agen asuransi, broker, perbankan, dan platform digital untuk mencapai lebih banyak pelanggan.

Selain itu, mengembangkan penjualan melalui kanal pemasaran digital seperti e-commerce bisa menjadi cara efektif menjangkau segmen pasar muda (milenial) dan tech-savvy.

Reporter: Dendi Siswanto, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat masih harap-harap cemas menanti keputusan pemerintah terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Kelak, kebijakan ini akan ditetapkan pemerintahan baru.

Tarif PPN 12% merupakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Mengacu Pasal 7 ayat (1), tarif PPN 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, setelah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, kenaikan tarif PPN jadi 12% sudah diperhitungkan dalam target penerimaan pajak tahun depan. Target penerimaan pajak 2025 dipatok di kisaran 10,09% hingga 10,29% dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, batas atas target tersebut lebih rendah dibanding realisasi 2023 mencapai 10,31%.

"Semua asumsi, semua antisipasi apa pun, sudah dijadikan dasar dalam membuat posturnya jadi, sebenarnya, memang sudah dihitung (PPN 12%). Semua sudah panjang prosesnya," kata Susiwijono, Kamis (25/7) lalu.

Meski begitu, ia menyebutkan, implementasi kenaikan tarif PPN jadi 12% pada 2025 akan tetap menyesuaikan dengan keputusan pemerintahan baru. Artinya, ada kemungkinan kebijakan itu ditunda.

Yang jelas, Susiwijono bilang, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029.

"Selama ini, Pak Wamen II, kan, sudah diskusi panjang, dan itu sangat tepat sekali supaya transisinya nanti bisa langsung jalan. Sehingga, secara umum sudah terlibat di dalam perumusan. Jadi, saya kira, malah akan lebih bagus dan smooth lagi di dalam transisinya," ujar Susiwijono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, keputusan kenaikan tarif PPN jadi 12% juga akan bergantung dengan kondisi perekonomian tahun depan. "Kalau itu (PPN 12%) nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri," sebutnya, Jumat (26/7).

Cabut insentif PPN

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kenaikan PPN 12% tahun depan hanya mampu menyumbang sekitar Rp 110 triliun pada penerimaan pajak, atau cuma mendorong rasio pajak 0,23% saja.

"Sehingga, kita perlu hati-hati dalam menentukan target rasio pajak," tutur Fajry kepada KONTAN.

Tapi, dia melihat, untuk mendorong rasio pajak, tak bisa hanya dengan mengandalkan kenaikan tarif pajak. Paling besar ditentukan kondisi struktur ekonomi.

Misalnya, kontribusi pajak penghasilan (PPh) 21 masih kalah ketimbang PPh badan atau PPN. Sebab, pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih rendah.

Belum lagi, banyak masyarakat yang bekerja pada sektor nonformal. Padahal, menurut Fajry, di negara dengan rasio pajak yang tinggi, kontribusi PPh orang pribadi adalah yang paling tinggi.

Konsultan Pajak Botax Consulting Raden Agus Suparman menyarankan pemerintah untuk tidak mengandalkan penerimaan pajak dengan menaikkan tarif.

Sebaliknya, pemerintah perlu menurunkan tarif PPN menjadi 10%. Selain itu, pemerintah mencabut insentif PPN yang selama ini dinikmati oleh pengusaha mampu.

"Contohnya, pembebasan PPN jasa keuangan, sebaiknya dicabut. Artinya, semua jasa keuangan dikenai PPN. Maka dampaknya bagi penerimaan perpajakan akan sangat signifikan," ungkap Raden.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Masyarakat masih harap-harap cemas menanti keputusan pemerintah terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Kebijakan tersebut nantinya akan ditentukan oleh pemerintahan baru.

Sebagaimana yang sudah diketahui, tarif PPN 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Mengacu pada Pasal 7 Ayat 1 UU tersebut mengatur bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 mendatang, setelah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022.

Konsultan Pajak PT Botax Consulting, Raden Agus Suparman menilai, pemerintah disarankan tidak mengandalkan penerimaan pajak dengan menaikkan tarif. Sebaliknya, ia menyarankan agar pemerintah menurunkan tarif PPN menjadi 10%. Alasannya, keputusan menaikkan tarif mendesak dalam kondisi perekonomian saat ini.

Raden justru berharap agar pemerintah memilih mencabut insentif PPN yang selama ini dinikmati oleh pengusaha mampu.

“Contohnya pembebasan PPN jasa keuangan sebaiknya dicabut. Artinya, semua jasa keuangan dikenai PPN. Maka dampaknya bagi penerimaan perpajakan akan sangat signifikan,” tutur Raden kepada Kontan, Jumat (26/7).

Adapun bila mengacu pada Laporan Belanja Perpajakan 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, PPN yang dibebaskan atas hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2025 juga cukup besar. Tahun 2025 diproyeksikan PPN atas hasil kelautan dan perikanan diperkirakan sekitar Rp 26,5 triliun, naik dari proyeksi tahun ini sebesar Ro 23,1 triliun.

Raden menilai, jika pemerintah menghapus insentif tersebut, maka tambahan penerimaan PPN sebesar Rp 26,5 triliun dalam setahun sangat besar.

“Tambahan penerimaan tersebut bahkan baru dengan memperhitungkan asumsi tarif PPN masih 11%. Ditambahkan potensi PPN dari jasa keuangan sebesar Rp 19 triliun. Dari dua sektor usaha, pemerintah dapat menambah penerimaan PPN sebesar Rp 45 triliun,” ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) akan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Merujuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2024, pemerintah memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun ini akan mencapai Rp 815,5 triliun.

Angka ini setara 100,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp 811,4 triliun.

"Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis pajak semester II-2024 di antaranya perekonomian nasional yang tumbuh stabil, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Kamis (11/7).

Hingga Semester I-2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 332,8 triliun atau 41% dari target. Capaian tersebut terkontraksi 6,7% terutama dipengaruhi oleh restitusi yang meningkat.

"Meskipun demikian, laju pertumbuhan secara bruto masih menunjukkan kinerja positif, yang menggambarkan aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga," tulis pemerintah.

Sementara pada Semester II-2024, pemerintah meyakini bisa mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 482,7 triliun.

Berbeda dengan penerimaan PPN dan PPnBM, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun ini tidak akan mencapai target.

Pasalnya, setoran PPh pada 2024 diperkirakan hanya akan mencapai Rp 1.065,5 triliun, atau sekitar 93,5% dari target sebesar Rp 1.139,8 triliun.