Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menggeber penerimaan pajak menjelang tutup tahun. Catatan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun hingga Oktober 2024. Angka ini setara 76,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Cuma, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 0,40% year on year (YoY), dibandingkan realisasi Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan penerimaan pajak terus membaik dalam dua bulan terakhir.

"Alhamdulilah (perbaikan ini) berlanjut di Oktober," ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Anggito memerinci penerimaan berdasarkan jenis pajaknya. Tercatat, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencatatkan kinerja positif sejalan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Hingga Oktober 2024, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target. Jenis pajak ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,87%.

Sedangkan, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya tumbuh dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB migas. Tercatat, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp 32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 12,81%.

Hanya saja, terdapat penerimaan kelompok pajak yang mengalami kontraksi. Tercatat, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 810,76 triliun atau 76,24%. Jenis pajak ini mengalami penurunan bruto sebesar 0,34% akibat peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi.

Sementara, penerimaan PPh Migas tercatat Rp 53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Penerimaan ini mengalami kontraksi 8,97% yang disebabkan penurunan lifting minyak bumi.

"PPh migas mudah-mudahan akan ada turn around juga didalam dua bulan terakhir nantinya, memang kita belum mencapai lifting minyak yang seperti kita fungsikan dalam APBN kita," imbuhnya.

JAKARTA, investor.id – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun hingga 31 Oktober 2024. Penerimaan pajak terkontraksi 0,41% year on year (yoy) dibandingkan realisasi pada Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,9 triliun.

Hingga Oktober 2024, realisasi mencakup 76,3% dari target penerimaan pajak 2024 senilai Rp 1.989,9 triliun.

“Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir (Agustus dan September 2024), alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%. Anggito berkilah bahwa kontraksi PPh non migas terjadi kalau dilihat secara kumulatif, tetapi tumbuh positif jika dilihat secara bulanan.

“Tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turnaround yang terjadi sejak bulan September. Di bulan Oktober saja, PPH non-migas itu month to month-nya adalah Rp 3,8 triliun. Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelum September dan Oktober,” terang dia.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Menurut Anggito, pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor.

Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan bruto 12,81%. Sedangkan keempat, realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama tahun 2023.

“PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turnaround juga dalam dua bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita fungsikan di dalam APBN,” terang Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun hingga Oktober 2024. Angka ini setara 76,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 0,40% year on year (YoY), dibandingkan realisasi Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan penerimaan pajak terus membaik dalam dua bulan terakhir.

"Alhamdulilah (perbaikan ini) berlanjut di Oktober," ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Anggito memerinci penerimaan berdasarkan jenis pajaknya. Tercatat, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencatatkan kinerja positif sejalan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Hingga Oktober 2024, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target. Jenis pajak ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,87%.

Sedangkan, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya tumbuh dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB migas. Tercatat, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp 32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 12,81%.

Hanya saja, terdapat penerimaan kelompok pajak yang mengalami kontraksi. Tercatat, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 810,76 triliun atau 76,24%. Jenis pajak ini mengalami penurunan bruto sebesar 0,34% akibat peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi.

Sementara, penerimaan PPh Migas tercatat Rp 53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Penerimaan ini mengalami kontraksi 8,97% yang disebabkan penurunan lifting minyak bumi.

"PPh migas mudah-mudahan akan ada turn around juga didalam dua bulan terakhir nantinya, memang kita belum mencapai lifting minyak yang seperti kita fungsikan dalam APBN kita," imbuhnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presdien Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara dalam susunan kabinetnya mendatang.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Djojohadikusumo, mengatakan kementerian ini dibentuk untuk memaksimalkan pendapatan negara. Pihaknya juga manargetkan rasio penerimaan negara bisa meningkat menjadi 23% dari yang saat ini 12% selama lima tahun kepemimpinan Prabowo.

"Menterinya ini sudah ada, di situ juga jelas bahwa Prabowo-Gibran akan menuju penerimaan negara bisa 23% dari PDB," kata Hasyim dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

Walau target penerimaan negara ditingkatkan, Prabowo memastikan tak ada peningkatan pajak bagi pelaku usaha ke depanya.

Bahkan menurutnya pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.

"Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ungkap Hashim.

Hasyim menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak ke depan akan dikejar dari sumber-sumber kebocoran penerimaan negara selama ini terjadi. Menurutnya, Prabowo akan memperluas objek perpajakan sehingga semua orang wajib pajak harus membayar kewajibannya.

Selain itu, penegakan aturan di bidang perpajakan juga akan diperkuat. Sehingga, Hasyim memastikan Indonesia bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.

Terpisah, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ini harus ideal agar output dari pembentukannya menjadi optimal bagi penerimaan negara.

Ia menyebutkan, BPN harus dapat menghilangkan atau mengurangi sebagian besar intervensi politik. Fajry berpendapat BPN harus menjadi sebuah lembaga yang independen dari tekanan atau intervensi politik.

"Ini terkait struktur organisasi, jangan sampai desain struktur organisasi BPN nantinya memberikan ruang bagi pihak eksternal baik itu pemerintah atau legislatif atau lainnya untuk melakukan intervensi atau campur tangan, ini menjadi poin yang sangat krusial sekali," ungkapnya.

Selain itu, Fajry mengatakan desain BPN yang baru harus dapat memberikan fleksibilitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya memberikan ruang sebesar-besarnya untuk merekrut SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya serta merotasi atau bahkan mengganti SDM yang tidak sesuai, tidak perform, atau bahkan melakukan potensi fraud.

Kemudian BPN juga harus dapat memberikan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas anggaran. Menurutnya pendanaan BPN haruslah kuat dan stabil.

"Selanjutnya, menurut Fajry BPN haruslah memberikan ruang bagi BPN untuk dapat beroperasi sesuai dengan business principle atau terlepas dan terbebas dari birokrasi pelayanan publik yang kaku," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak negara sebesar Rp 1.196,54 triliun hingga Agustus 2024. Angka ini setara 60,16% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mencatat Penerimaan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih terjaga. Hingga September 2024 PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp 470,81 triliun atau setara 58,03% dari target tahun 2024. PPnBM mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,36%.

Kemudian PBB dan pajak lainnya juga mengalami pertumbuhan bruto sebesar 34,18% menjadi Rp 15,76 triliun atau setara dengan 41,78% dari target tahun ini. Kinerja positif pada PBB dan pajak lainnya didorong dari pemindahbukuan PBB migas.

"Pertumbuhan bruto yang positif ini menunjukkan sinyal ekonomi kita sedang tumbuh," jelas Thomas dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/9).

Sementara, PPh Non Migas dan PPh Migas hingga September 2024 ini masih mengalami kontraksi bruto. PPh non migas mengalami kontraksi bruto 2,46% menjadi Rp 665,51 triliun atau setara 67,58% dari target APBN tahun 2024. Kontraksi pada PPh non migas ini terjadi akibat adanya pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun terutama pada sektor terkait komoditas.

Begitu juga dengan PPh Migas yang mengalami kontraksi bruto sebesar 10,23% menjadi Rp 44,45 triliun atau 58,20% dari target tahun ini. Masih terkontraksinya PPh migas ini karena adanya penurunan lifting minyak bumi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia dalam kisaran 18% hingga 20% pada 2045.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Pemerintah mengakui, tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu masih rendahnya penerimaan negara terutama perpajakan, tercermin dari rasio perpajakan yang mencapai 10,4% dari PDB pada tahun 2022, sementara rata-rata dunia yang mencapai 14,7% dan rata-rata negara maju mencapai 2l,1%.

Selain itu, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, yaitu sebesar 15,8% (2022), jauh tertinggal dibandingkan Thailand (18,3%) dan Filipina (21%,9%).

"Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan," tulis pemerintah dalam UU RPJN tersebut, dikutip Rabu (18/9).

Dalam dokumen tersebut, pemerintah membeberkan kebijakan pendapatan negara untuk mencapai target tersebut.

Pertama, akselerasi reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif.

Kedua, peningkatan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong sektor informal untuk menjadi sektor formal.

Ketiga, penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru (seperti sin tax, carbon tax) serta dari sumber bukan pajak agar dapat mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam.

Keempat, adalah pemberian insentif fiskal yang tepat untuk mendorong investasi serta pengembangan sektor-sektor prioritas berbasis kewilayahan.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah strategi guna mendongkrak rasio pajak pada tahun 2025. Rasio pajak ditargetkan akan meningkat menjadi 12,3% tahun depan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, mengatakan dalam angka meningkatkan rasio pajak pada tahun 2025, DJP akan menempuh berbagai upaya.

Di antaranya penguatan implementasi coretax system hingga penguatan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kami juga berupaya compatible dengan perkembangan digitalisasi IT dan sistem perpajakan global," jelas Dwi kepada Kontan, Jumat (13/9).

Selain itu, Dwi menyebutkan juga akan adanya insentif fiskal untuk akselerasi investasi. Ditjen Pajak juga berupaya untuk optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence.

"Juga akan ada penataan organisasi dan wajib pajak," ujarnya.

Di sisi lain, Dwi menjelaskan penghitungan tax ratio yang yang dilakukan Indonesia berbeda dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Besaran tax ratio ditentukan oleh struktur ekonomi suatu negara, policy perpajakan, dan kapasitas otoritas pajak dalam mengumpulkan penerimaan.

Hal ini menyebabkan besaran tax ratio di Indonesia tidak seperti negara-negara OECD lainnya, karena terdapat komponen penghitungan yang berbeda.

Menurut OECD, penerimaan pajak untuk menghitung tax ratio mencakup penerimaan pajak pusat, pajak daerah, kepabeanan dan cukai, serta PNBP sumber daya alam terhadap PDB, dan ditambah social contribution.

"Sementara itu, dalam perhitungan APBN, Indonesia menggunakan definisi dalam arti sempit yaitu pajak pusat termasuk kepabeanan dan cukai," ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 alias pajak karyawan masih tumbuh positif hingga Juli 2024 di tengah isu badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan PPh 21 telah mencapai Rp 157,82 triliun. Jenis pajak ini menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak, yakni sebesar 15,1%.

Realisasi PPh 21 ini mengalami pertumbuhan neto sebesar 26,6% dan secara bruto tumbuh 26,5%.

Hal tersebut sejalan dengan aktivitas ekonomi yang baik, utilisasi dan upah tenaga kerja yang juga mengalami kenaikan sehingga mendorong pertumbuhan PPh 21.

"Jadi PPh 21 itu payroll tax kalau di Amerika Serikat. Di sini adalah kalau setiap kali kita mendapatkan penerimaan gaji itu ada potongan pajaknya PPh 21. Ini berarti bagus," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (13/8).

Seperti yang diketahui, PHK masih terus mengguncang sejumlah industri di tanah air. Misalnya saja industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, serta makanan dan minuman. Di luar sektor padat karya, PHK juga menghampiri industri e-commerce, teknologi, media hingga startup.

Sejak awal 2024, sekitar 13.800 pekerja menjadi korban PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Tidak lama, publik juga dikagetkan dengan keputusan PT Sepatu Bata Tbk yang menutup pabrik di Purwakarta, Jawa Barat yang berujung PHK terhadap 200 pekerja.

Gelombang PHK juga tergambar dari laporan klaim pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Pada periode Januari hingga April 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 892.000 klaim JHT dengan nominal Rp 13,55 triliun. Dua alasan pengajuan klaim JHT terbanyak adalah peserta mengundurkan diri dari pekerjaan dan mengalami PHK.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru yang memerinci ketentuan antipenghindaran bagi pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan kewajiban pertukaran informasi keuangan demi kepentingan perpajakan secara otomatis.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Terbitnya aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/ atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

"PMK 70/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan," bunyi bagian pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Minggu (11/8).

Merujuk pasal 10A beleid tersebut, Menteri Keuangan mengatur bahwa lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas sertra transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama yang menolak untuk mematuhi prosedur identifikasi rekening keuangan.

Layanan pelayanan tranksasi tersebut mencakup setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening dan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 30A mengatur bahwa setiap orang baik LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pemegang rekening, penyedia jasa, hingga pihak lain untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan.

Dalam hal terjadi kesepakatan dan/atau praktik yang bertujuan untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan, maka kesepakatan dan/atau praktik itu dianggap tidak berlaku dan/atau tidak terjadi. Lalu, pihak-pihak terkait tetap harus memenuhi PMK 47/2024.

Atas temuan tersebut, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyelidikan. Tidak hanya itu, pihak-pihak terkait juga dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

"Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud (..), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10," bunyi Pasal 31 beleid tersebut.

Dirjen Pajak juga dapat menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas terkait apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimnya permintaan klarifikasi.

Apabila teguran tertulis telah disampaikan namun pihak-pihak terkait belum memenuhi kewajiban atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, maka Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

"Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan," bunyi Pasal 33 beleid tersebut.

Pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar. Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan oleh Pak Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) mencapai Rp 272,93 triliun hingga semester I-2024.

Realisasi tersebut setara 42,72% dari target yang ditetapkan pada tahun ini yang mencapai sebesar Rp 638,83 triliun.

Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman berpendapat bahwa target penerimaan pajak dari Wajib Pajak Besar bakal sulit tercapai tahun ini.

Pasalnya, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sangat dipengaruhi oleh harga komoditas migas dan batubara. Jika harga batubara meningkat signifikan, maka penerimaan pajak juga akan naik signifikan.

Raden menyampaikan, jika melihat statistik harga batubara, mulai September 2023 sampai dengan Juli 2024 harganya relatif stabil. Sebelum itu, harga batubara naik. Penurunan terjadi mulai Januari 2023 sampai dengan September 2023. Setelah itu sampai dengan sekarang relatif stabil.

"Harga batubara tinggi di tahun 2022 berarti penghasilan perusahaan batubara juga lebih tinggi, dan bayar pajak juga tinggi. Kemudian tahun 2023 harga batubara turun. Penurunan harga ini menyebabkan penghasilan turun dan pembayaran pajak juga turun," kata Raden kepada Kontan, Minggu (28/7).

Ia menerangkan penurunan pajak tahun 2023 menyebabkan kelebihan bayar pajak di akhir 2023, atau restitusi tahun pajak 2023. Nah, restitusi tahun 2023 ini akan cair di tahun 2024.

Raden bilang pencairan restitusi dicatat sebagai pengurang penerimaan. Artinya ada minus penerimaan pajak. Dengan harga yang relatif stabil, artinya pembayaran pajak pun stabil, dikurangi dari dampak restitusi yang terjadi di tahun 2024, maka penerimaan pajak neto menjadi lebih kecil.

"Analisis saya begitu kenapa penerimaan pajak di Kanwil DJP Wajib Pajak besar di tahun 2024 sulit tercapai. Kekurangan pajak sebesar 57% di semester II akan sulit dicapai jika tidak ada kenaikan harga komoditas di akhir 2024," ucapnya.

Selain itu, dirinya berpandangan bahwa penggalian potensi di KPP Wajib Pajak Besar sebenarnya selalu maksimal bila dibandingkan dengan penggalian potensi di KPP Pratama. Rasio petugas Account Representative (AR) dengan Wajib Pajak yang diawasi lebih sedikit dibandingkan petugas AR di KPP Pratama.

"Begitu juga dengan rasio pemeriksaan pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak terdaftar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau tax audit coverage jauh lebih besar dibandingkan dengan tax audit coverage di Kanwil DJP yang lain," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) telah mengumpulkan penerimaan pajak mencapai Rp 272,93 triliun hingga semester I-2024.

Angka ini baru setara 42,72% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 638,83 triliun.

"Target penerimaan pajak tahun 2024 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah Rp 638,83 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Dwi Astuti kepada Kontan, Minggu (28/7).

Dwi menerangkan, penerimaan pajak dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar ini berkontribusi sebesar 31,24 % dari total target penerimaan pajak nasional.

Perlu diketahui, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar alias LTO ini hanya menangani kelompok wajib pajak besar dan secara administratif mengelola hanya jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Nah, secara khusus, administrasi LTO ini dibagi menjadi empat bagian. Pertama, KPP Wajib Pajak Besar Satu yang berfungsi mengadiministrasikan wajib pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, perbankan dan jasa keuangan.

Kedua, KPP Wajib Pajak Besar Dua yang berfungsi mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketiga, KPP Wajib Pajak Besar Tiga yang berfungsi mengadministrasikan wajib pajak yang merupakan perusahaan negara/BUMN sektor industri dan perdagangan.

Dan keempat, KPP Wajib Pajak Besar Empat yang berfungsi mengadiministrasikan wajib pajak dari perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan wajib pajak besar orang pribadi.