Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten konstruksi pelat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) tengah fokus pada strategi pengurangan liabilitas, terutama utang jangka pendek yang tercatat sebesar Rp 22 triliun per 30 Juni 2024. Angka utang jangka pendek ini jauh lebih besar dibandingkan liabilitas jangka panjangnya yang hanya Rp 4,44 triliun.

Menurut Rozi Sparta, Sekretaris Perusahaan ADHI, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan beban utang tersebut, termasuk restrukturisasi dan pelunasan obligasi yang jatuh tempo dalam waktu dekat.

Salah satu upaya utama yang telah dilakukan adalah pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II 2019 Seri B senilai Rp 473,5 miliar pada Juni 2024, serta pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 senilai Rp 473,5 miliar pada Agustus 2024.

Selain itu, ADHI berkomitmen melunasi utang obligasi sebesar Rp 1,2 triliun yang akan jatuh tempo pada Mei 2025. Utang bank sebesar Rp 534 miliar yang merupakan pinjaman untuk modal kerja proyek juga akan dilunasi seiring dengan penerimaan pembayaran termin dari proyek-proyek yang sedang berlangsung.

"Atas utang jangka pendek lainnya, ADHI akan membayarkannya seiring dengan diterimanya pembayaran termin dari Pemberi Pekerjaan atas piutang dan persediaan yang tercatat (back to back)," kata Rozi kepada Kontan.co.id, Rabu (9/10).

Terkait kesenjangan yang signifikan antara utang jangka pendek dan jangka panjang, Rozi menjelaskan bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari sifat bisnis konstruksi ADHI. Dengan tingginya orderbook dan volume proyek, Adhi Karya memerlukan pendanaan jangka pendek untuk menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan.

Namun, Rozi menekankan bahwa risiko likuiditas tetap terjaga karena utang tersebut akan dilunasi seiring dengan penyelesaian proyek dan pembayaran dari pemberi kerja.

Untuk mempercepat arus kas, ADHI telah menerapkan strategi dengan tidak mengambil proyek yang menggunakan skema pembayaran turnkey, yang biasanya membebani keuangan perusahaan karena pembayaran dilakukan di akhir proyek.

"ADHI memiliki strategi untuk tidak mengerjakan project yang memiliki skema pembayaran turnkey yang umumnya memberikan beban finansial lebih besar karena pembayarannya dilakukan di akhir proyek," ujar dia.

Sebaliknya, Adhi Karya hanya mengerjakan proyek dengan skema pembayaran monthly certificate dan progress payment, yang memungkinkan ADHI menerima pendapatan lebih sering dan mengurangi beban utang yang harus ditanggung.

Dalam menghadapi liabilitas yang tinggi, terutama dari proyek-proyek pemerintah yang memiliki skema pembayaran bulanan, ADHI telah melakukan efisiensi melalui peningkatan modal dengan mekanisme rights issue dan penyertaan modal negara (PMN). Ini bertujuan untuk mendanai proyek investasi yang sedang dikerjakan serta memperbaiki struktur keuangan perusahaan secara keseluruhan.

"Atas pembiayaan proyek pemerintah yang saat ini belum kami terima pembayarannya, memiliki term of payment monthly certificate dan progress payment sehingga umur piutangnya relatif singkat. Adhi Karya mengambil langkah efisiensi untuk sumber pendanaan dari ekuitas (rights issue dan PMN) untuk mendanai proyek investasi yang dikerjakan ADHI," pungkasnya.