JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia mengalami defisit selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2018 hingga 2022.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), kinerja keuangan Smesco diukur melalui capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap tahunnya.

Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, menjelaskan bahwa realisasi PNBP Smesco sebenarnya melampaui target pada tahun 2016 dan 2017.

“Sedangkan pada tahun 2018-2019, target PNBP tidak tercapai dikarenakan menurunnya tingkat okupansi gedung Smesco akibat adanya proyek pembangunan infrastruktur di area sekitar Smesco, yakni pembangunan flyover Mampang-Kuningan dan LRT Jabodebek,” ungkap Wientor dalam keterangan pers dari kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Wientor menambahkan bahwa tahun 2020 hingga 2024 merupakan periode yang penuh dinamika dan tantangan bagi banyak pihak, termasuk Smesco.

Ia menyebutkan bahwa kinerja keuangan Smesco mengalami penurunan tajam selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

“Pendapatan yang selama ini bersumber dari penyewaan aset seperti ruang kantor dan ruang pertemuan terhenti akibat adanya kebijakan PSBB,” tuturnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Smesco melakukan perubahan strategi penjualan yang masif.

Pada tahun 2022, Wientor menyatakan bahwa pendapatan PNBP dari Smesco kembali menunjukkan kenaikan.

Pada tahun 2023, kinerja keuangan Smesco berhasil mencatat surplus dan tren positif, yang terus terjaga hingga tahun 2024.

“Terbukti konsistensi dan fokus Smesco menjalankan program atau kegiatan membuahkan hasil yang positif. Hal ini ditunjukkan dari data kinerja layanan Smesco yang mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2024,” kata Wientor.

Wientor juga mencatat bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlayani terus meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, terdapat kenaikan tiga kali lipat menjadi 18.973 UMKM terlayani, dan angka ini terus meningkat secara signifikan pada tahun 2023, mencapai 55.721 UMKM.

Saat ini, Smesco memiliki 102.435 UMKM yang telah terdaftar di seluruh Indonesia.

Smesco memberikan layanan inkubasi dan pendampingan kepada UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga layanan pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Smesco Indonesia, dalam kurun waktu 2020-2024, telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM, terutama dalam akses pasar dan legalitas usaha.

Direktur Utama Smesco Wientor Rah Mada, di Jakarta, Kamis, mengatakan Smesco telah memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui berbagai kanal, seperti Paviliun Provinsi, penjualan online dan offline, serta kerja sama dengan Kimia Farma. Hingga saat ini, sebanyak 13.767 UMKM telah dibantu dalam pemasaran produknya.

Ia menyampaikan salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya perizinan dan legalitas usaha.

Untuk mengatasi masalah ini, Smesco memberikan layanan inkubasi dan pendampingan kepada UMKM, membantu mereka mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, sertifikat pangan industri rumah tangga (PIRT), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Dengan begitu, produk UMKM menjadi lebih kredibel dan mudah diterima pasar.

Dia mengatakan Smesco juga menyediakan layanan konsultasi terkait pembuatan dokumen legalitas usaha NIB, halal, BPOM, dan HAKI. Total UMKM yang terfasilitasi layanan ini sebanyak 82.891 UMKM. Sebanyak 8.315 juga telah difasilitasi pelatihan, pendampingan dan webinar serta 445 UMKM telah masuk ke dalam inkubasi pemasaran.

Untuk memperluas jangkauan pasar, kata dia lagi, Smesco juga secara aktif menyelenggarakan berbagai event, seperti Indonesia Digital MeetUp, Inabuyer, JakCloth Year End Sale, dan Indonesia Clothing Summit.

Wientor menyebut sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 15.040 UMKM telah berpartisipasi dalam berbagai event yang diselenggarakan oleh Smesco.

Sementara itu terkait dengan kendala UMKM dalam penyimpanan barang, biaya pengiriman yang mahal, dan penanganan kemasan penjualan, Wientor menyebut bahwa Smesco telah meluncurkan program pusat distribusi dan dapur bersama melalui kerja sama dengan Skyeats.

"Melalui kerja sama dengan Start Up Skyeat, kami pecahkan permasalahan yang banyak dialami oleh UMKM sektor kuliner. Jadi kami menyediakan fasilitas pengintegrasi dapur dengan teknologi sterilisasi modern retort untuk makanan sehingga produk tetap awet," katanya lagi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia mencatatkan kinerja positif pada 2023 dan berlanjut hingga 2024 ini. Sebelumnya Smesco mencatatkan defisit selama lima tahun.

Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, mengatakan, kinerja Smesco sejak 2018 tidak maksimal karena beberapa hal. Misalnya pada 2018-2019 disebabkan dampak dari pembangunan proyek LRT dan flyover di area Gatot Subroto yang menutupi akses area smesco.

Kemudian, defisit tertinggi terjadi pada tahun 2020-2022 karena pandemi Covid-19 dan membatasi ruang gerak acara event di smesco. Pada tahun ini, defisit Smesco bahkan mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

"Kondisi eksternal ini membuat defisit sejak 2018, dan defisit terbesar pada tahun 2020. Tapi alhamdulillah per 2023 kita sudah keluar dari defisit sudah hijau lagi," ujar Wientor dalam capaian kinerja Smesco di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10).

Walau begitu, Wientor menegaskan pada 2023, kinerja keuangan smesco telah mencatat surplus dan tren positif ini terus terjaga sampai di tahun 2024 ini.

Adapun untuk mempertahankan kinerja positif tersebut, Wientor menyebut bahwa Smesco telah menyiapkan sejumlah strategi untuk layanan promosi dan pemasaran UKM Indonesia agar lebih optimal.

Beberapa layanan yang saat ini ada di Smesco beberapa di antaranya seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau merek dagang, sertifikasi halal, pengurusan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM) hingga pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kami sangat fokus di sini karena banyak UMKM yang mempertanyakan soal izin ini," jelas Wientor.

Konsistensi Smesco dalam memberikan layanan ini membuahkan hasil. Hal ini ditunjukkan dari data kinerja layanan Smesco yang mengalami kenaikan di setiap tahunya.

Pada tahun 2022, terdapat kenaikan tiga kali lipat menjadi 18.973 UMKM terlayani dan terus meningkat secara signifikan di tahun 2023 menjadi 55.721 UMKM terlayani.

Selain itu, terdapat 703 UMKM mitra yang siap bersaing di pasar global melalui peningkatan akses pasar global melalui business matching.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menilai, penggabungan (merger) Tokopedia dan TikTok tidak menguntungkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM atau Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, merger Tokopedia dan TikTok hanya menguntungkan pemegang saham.

"Ketika ada akuisisi Tokopedia oleh TikTok itu siapa yang mendapatkan keuntungan jelas shareholders, apakah negara ini mendapatkan keuntungan? Tidak, apakah UMKM mendapatkan keuntungan?" kata Wientor di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dok. KemenKopUKM Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada.

Wientor menyebut, hanya satu program yang masih berjalan dari merger Tokopedia dan TikTok yaitu Beli Lokal.

Namun, ia menilai, program tersebut tak sepenuhnya diisi produk-produk lokal.

"Kemudian apakah SDM kita mendapatkan manfaat dari akuisisi itu? Tidak, 450 karyawan lokal kita di PHK setelah Tokopedia dicaplok perusahaan oleh China, jadi pertanyaan adalah apakah akuisisi ini memberikan manfaat? Saya pikir belum sampai saat ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Fiki Satari mengatakan, sebelum diakuisisi TikTok, Tokopedia merupakan platform lokal terbaik.

Namun, ketika diakuisisi TikTok terjadi pergeseran di mana banyak produk impor yang ditawarkan.

Ia mengatakan, meski pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, di mana semua platform diwajibkan mencantumkan nomor impor resmi untuk produk dari luar.

Namun, kata dia, hal tersebut sangat mudah direkayasa dan belum adanya penegakan hukum.

"Jadi ini PR kemudian kita berharap ke depan harus ada komite khusus yang memang dibuat dan publik bisa melaporkan apabila ada satu platform yang ketahuan tidak mengikuti aturan tersebut itu bisa diberikan sanksi," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menilai, penggabungan (merger) Tokopedia dan TikTok tidak menguntungkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM atau Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, merger Tokopedia dan TikTok hanya menguntungkan pemegang saham.

"Ketika ada akuisisi Tokopedia oleh TikTok itu siapa yang mendapatkan keuntungan jelas shareholders, apakah negara ini mendapatkan keuntungan? Tidak, apakah UMKM mendapatkan keuntungan?" kata Wientor di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dok. KemenKopUKM Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada.

Wientor menyebut, hanya satu program yang masih berjalan dari merger Tokopedia dan TikTok yaitu Beli Lokal.

Namun, ia menilai, program tersebut tak sepenuhnya diisi produk-produk lokal.

"Kemudian apakah SDM kita mendapatkan manfaat dari akuisisi itu? Tidak, 450 karyawan lokal kita di PHK setelah Tokopedia dicaplok perusahaan oleh China, jadi pertanyaan adalah apakah akuisisi ini memberikan manfaat? Saya pikir belum sampai saat ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Fiki Satari mengatakan, sebelum diakuisisi TikTok, Tokopedia merupakan platform lokal terbaik.

Namun, ketika diakuisisi TikTok terjadi pergeseran di mana banyak produk impor yang ditawarkan.

Ia mengatakan, meski pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, di mana semua platform diwajibkan mencantumkan nomor impor resmi untuk produk dari luar.

Namun, kata dia, hal tersebut sangat mudah direkayasa dan belum adanya penegakan hukum.

"Jadi ini PR kemudian kita berharap ke depan harus ada komite khusus yang memang dibuat dan publik bisa melaporkan apabila ada satu platform yang ketahuan tidak mengikuti aturan tersebut itu bisa diberikan sanksi," ucap dia.