Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil diselimuti awan mendung seiring catatan kinerja keuangan jeblok imbas pandemi Covid-19. Sejumlah emiten tekstil pun mendapatkan notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) gara-gara terlilit utang jumbo hingga ancaman pailit.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) setidaknya ada enam emiten tekstil yang mendapatkan notasi khusus. Keenam emiten tekstil itu yakni PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT), dan PT Pan Brothers Tbk. (PBRX).

CNTX, misalnya, mendapatkan notasi khusus E gara-gara laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif, mengacu laporan keuangan kuartal II/2024. CNTX juga mendapatkan notas khusus X seiring dengan dicatatkannya CNTX di papan pemantauan khusus.

HDTX mendapatkan notasi khusus E karena laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif mengacu laporan keuangan kuartal III/2024. HDTX juga dicatatkan di papan pemantauan khusus serta masuk notasi khusus X BEI.

SBAT mendapatkan notasi khusus M karena adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). SBAT juga mendapatkan notasi L dari Bursa, karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal III/2023. SBAT juga mendapatkan notasi S seiring dengan laporan keuangan terakhir yang menunjukkan tidak ada pendapatan usaha.

Selain itu, SBAT mendapatkan notasi Y karena belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sampai dengan enam bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, SBAT mendapatkan notasi khusus X karena masuk ke dalam papan pemantauan khusus.

SRIL bahkan mendapatkan notasi khusus B karena adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit. SRIL juga mendapatkan notas khusus E dari Bursa, gara-gara laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif.

Kemudian, SRIL memperoleh notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2024. Lalu, SRIL masuk ke dalam papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

UNIT mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2020. UNIT juga mendapatkan notasi khusus Y karena belum menyelenggarakan RUPST sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, UNIT masuk ke papan pemantauan khusus dan mendapatkan notasi khusus X.

PBRX menghadapi PKPU sehingga mendapatkan notasi khusus M. Selain itu, PBRX mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan kuartal I/2024. PBRX pun masuk papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

Harga saham deretan emiten tekstil itu pun jeblok. Harga saham SBAT yang menghadapi PKPU jeblok 88,89% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) ke level Rp1 per saham. PBRX yang juga menghadapi PKPU mencatatkan kinerja harga saham yang anjlok 54% YtD ke level Rp23 per saham.

Kinerja keuangan emiten tekstil pun jeblok. SRIL yang menghadapi ancaman pailit mencatatkan rugi bersih sebesar US$25,73 juta atau Rp405,36 miliar per kuartal II/2024 (kurs Rp15.752 per dolar AS). Kemudian, CNTX mencatatkan rugi US$3,71 juta atau Rp58,43 miliar.

PBRX yang menghadapi PKPU masih mencatatkan laba bersih US$124.909 per kuartal I/2024. Namun, laba bersih PBRX susut 89,22% sepanjang tahun berjalan (year on year/YoY).

Dampak Pandemi Covid-19 ke Emiten Tekstil

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan penurunan kinerja bisnis perseroan terjadi seiring dengan pandemi Covid-19. Pada 2021, PBRX melakukan restrukturisasi keuangan. Namun, setelah restrukturisasi keuangan, perseroan dihadapkan dengan fasilitas pinjaman yang terbatas serta kesulitan dalam memperoleh fasilitas pinjaman tambahan.

Dengan ketiadaan fasilitas letter of credit (LC), PBRX dihadapkan dengan kondisi modal kerja yang ketat. Tantangan-tantangan tersebut kemudian memuncak pada 2024 dengan adanya pengurangan fasilitas LC lebih lanjut yang berdampak pada penurunan pesanan penjualan dari pelanggan, dikarenakan keterbatasan modal kerja perseroan.

"Kalau dari pendapatan kan kami turun banyak. Dari segi cash flow, otomatis juga ketat sekali. Sehingga kami juga untuk booking capital sangat-sangat terbatas. Biasanya kami ada fasilitas LC untuk pembelian bahan baku. Sekarang fasilitas LC-nya benar-benar limited," ujar Fitri pada Rabu (6/11/2024).

Perseroan pun kini menghadapi PKPU. Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto sebelumnya sempat mengatakan bahwa kinerja SRIL yang jeblok hingga kini dalam bayang-bayang pailit, terdampak oleh penurunan permintaan di tingkat global maupun di tingkat domestik.

Iwan juga menjelaskan dampak makro ekonomi seperti suku bunga dan inflasi tinggi serta kondisi geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina serta perang Israel-Palestina menyebabkan penurunan tingkat permintaan dimana masyarakat global lebih mengutamakan kepada kebutuhan pangan dan energi.

Selain itu, jalur pengiriman juga mengalami gangguan yang mana biaya pengiriman meningkat dikarenakan jarak tempuh yang lebih jauh untuk menghindari Terusan Suez.

Sritex pun kemudian diputus pailit oleh PN Semarang pada bulan lalu (21/10/2024). Iwan menjelaskan perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim di situ, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, akhir bulan lalu (28/10/2024).

Prospek Negatif Saham Emiten Tekstil

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil, terutama selepas SRIL resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko pada beberapa waktu lalu.

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Sementara, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan sebagian besar saham emiten tekstil bergerak tidak likuid sejak pandemi lalu. Dia mengatakan perlu perbaikan kinerja dari sektor ini.

“Emiten tekstil saat ini kurang likuid ya,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor urut dua, Dharma Pongrekun, mengaku telah berusaha maksimal dalam menghadapi debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

"Ya, seperti yang lalu-lalu saja, kami berusaha maksimal, tetapi semua kami ikutin saja prosesnya. Karena, bagaimanapun juga, ini seperti kuis," ujar Dharma di BCIS, Pademangan, Ancol, Minggu malam.

Dharma menjelaskan bahwa persiapan yang telah ia lakukan mencakup kajian berbagai permasalahan di Jakarta. Namun, ia menyebut bahwa tidak semua materi yang dipelajari keluar dalam sesi debat.

"Ya belum tentu yang kami sudah pelajari, yang kami sudah siapkan, terus pertanyaan itu jatuh ke kami. Jadi yang lucky ya lucky lah," katanya.

Dharma juga menyoroti dinamika saling serang dalam debat. Ia menilai seru, meskipun terkendala waktu yang terbatas.

"Tapi ya asik juga sih kalau sebenernya, sayangnya serang menyerang tidak tuntas karena waktunya dibatasin. Kalau di Amerika kan hampir selesai itu padahal tadi saya masih mau loh," ungkapnya.

Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu malam ini mengangkat tema “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.”

Tema tersebut mencakup subtema seperti infrastruktur terintegrasi, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok.

Tiga pasangan calon berpartisipasi dalam debat ini, yaitu pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono yang didukung sejumlah partai, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju secara independen, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang didukung PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menilai pandemi Covid-19 menjadi penyebab terjadinya penurunan pengunjung dan omzet di Pasar Tanah Abang.

"Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di (Pasar) Tanah Abang itu (mengalami penurunan pengunjung dan omzet) akibat pandemi (Covid-19) kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi," ungkap Dharma dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10/2024).

Menurut Dharma, pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya deflasi sampai akhirnya banyak pabrik yang tutup.

"Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal sehingga terjadi inflasi," tutur Dharma.

Sebagai informasi, debat kedua Pilkada Jakarta 2024 berlangsung malam ini, dimulai pukul 19.00 WIB, di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara.

Tema debat kali ini akan mengangkat isu tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.

Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno yang dikung oleh PDI-P dan Partai Hanura.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. Sebagai negara dengan mayoritas umat Islam, Indonesia kerap kali disebut memiliki potensi besar untuk pengembangan industri perbankan syariah. Nyatanya, pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan secara keseluruhan belum cukup signifikan.

Ini tercermin dari pangsa pasar perbankan syariah per Agustus 2024 yang hanya berada di level 7,33%. Ini tak naik jauh dari pangsa pasar industri ini di lima tahun yang lalu di kisaran 6%.

Sejatinya, kinerja perbankan syariah justru terlihat lebih menjanjikan dibandingkan bank konvensional. Hal tersebut sangat terlihat ketika pandemi Covid-19 datang di 2020.

Pada masa sulit tersebut, perbankan syariah tercatat masih mampu mencatatkan dari sisi kredit maupun Dana Pihak Ketiga (DPK). Kredit mereka tumbuh 8,10% YoY, sementara DPK tumbuh 11,86% YoY.

Hal yang berbeda terjadi pada industri bank secara umum. Di mana, kredit bank kala itu justru turun 2,41% YoY dan DPK tumbuh sekitar 11,11% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, sepakat bahwa kinerja bank syariah di Indonesia belum menggembirakan. Ini mengingat jika perbankan syariah mengandalkan umat Islam saja sebenarnya sudah hampir 80% masyarakat di Indonesia merupakan umat Islam.

“Bagaimana kita bisa mengejar jangan sampai share perbankan syariah itu masih cuma segitu-segitu aja gitu, masih cuma 7% aja. Kita ingin coba tapi itu harus ada breakthrough,” ujar Dian, Kamis (24/10).

Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa untuk mengejar pertumbuhan pangsa pasar tersebut, bank syariah tidak bisa lagi hanya mengandalkan jenis-jenis transaksi yang tradisional saja.

Dalam hal ini, bank syariah perlu mendekatkan diri pada produk-produk yang lebih mendekatkan pada karakteristik bank syariah. Artinya, produk yang tidak bisa ditemui di bank konvensional.

“Jadi pendekatan-pendekatan yang terkait dengan pengembangan-pengembangan syariah itu nanti akan lebih bisa dikatakan akan lebih inovatif,” ujar Dian.

Sementara itu, Direktur CIMB Niaga Syariah, Pandji Djajanegara, mengungkapkan bahwa ia melihat ada optimisme pangsa pasar bank syariah ke depan akan meningkat. Terlebih, menyoroti pemerintahan baru di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, ia melihat pangsa pasar perbankan syariah ke depan bisa meningkat menjadi 10%. Dengan harapan, dukungan pemerintah ke ekonomi syariah ini benar-benar terealisasi.

“Sekarang kan ada utusan khusus yang untuk industri halal, nah itu yang bakal kena berkahnya kan juga perbankan syariah,” ujar Pandji, Jumat (25/10).

Ia juga bilang perkembangan pangsa pasar syariah akan didukung dengan adanya beberapa unit usaha syariah yang akan spin off menjadi bank umum syariah. Salah satunya CIMB Niaga Syariah.

“Kita targetnya kuartal I-2026 ini sudah spin off, harusnya sih 2025 tapi kita minta perpanjang,” ujar Pandji.

Presiden Direktur KB Bank, Tom Lee, menambahkan yang menjadi tantangan dari industri perbankan syariah tanah air adalah infrastruktur dan digitalisasi. Menurutnya, jika dua hal tersebut dikembangkan, maka pangsa pasar syariah bisa meningkat.

“Saya yakin ke depannya bisa menjadi lebih baik dan akan terus tumbuh,” ujarnya.

Tom juga bilang bahwa bagi KB Bank sendiri menggarap industri syariah baru di Indonesia. Sebab, di Korea Selatan, Kookmin Bank yang menjadi pemegang saham pengendali KB Bank tak memiliki bisnis syariah.

“Dan sekarang CEO kita di KB Bank Syariah juga orang Korea. Mungkin ini yang pertama kali di Indonesia,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru resmi dimulai dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai presiden kedelapan Indonesia. Berbagai tuah pun dinantikan salah satunya terhadap kredit perbankan.

Memang, jika melihat lima tahun ke belakang, pertumbuhan kredit perbankan terbilang mini dengan hanya tumbuh dobel digit pada dua tahun terakhir di kisaran 10% hingga 11%. Ini juga dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19 yang bahkan membuat kredit sempat terkoreksi pada 2020.

Dengan adanya pemerintahan baru, optimisme pertumbuhan kredit yang lebih tinggi pun muncul. Hal itu didukung oleh beberapa program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa secara tidak langsung program-program pemerintah bisa berdampak pada kredit perbankan.

Ia pun melihat Presiden Prabowo akan membawa semangat melanjutkan apa yang juga sudah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Artinya, sektor infrastruktur dan properti bakal menjadi salah satu yang akan berdampak terhadap kredit perbankan ke depan.

“(Prabowo) masih akan mencoba untuk mendorong tumbuh berkembangnya, pelayanan perumahan. Ya tentunya harapannya adalah kredit perumahan akan lebih berkembang,” ujarnya.

Hanya saja, ia melihat apapun program yang akan direalisasikan oleh pemerintahan baru ini juga akan bergantung pada kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Di mana, Piter menyebutkan kebijakan moneter lebih berdampak langsung pada penyaluran kredit perbankan.

“Kalau kebijakan dari BI itu ketat, super ketat, uangnya nggak ada, ya pasti akan pertumbuhan perumahan juga akan terbatas,” tambah Piter.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa sejatinya pertumbuhan kredit perbankan masih memiliki ruang pertumbuhan kredit. Meskipun, saat ini kredit bank juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang mencapai dobel digit.

Menurutnya, hal tersebut tercermin dari rasio Loan to Deposit (LDR) yang beberapa waktu terakhir masih di kisaran 87%. Padahal, kata Mahendra, sebelum pandemi Covid-19, LDR perbankan itu bisa mencapai sekitar 92% akibat penyaluran kredit yang memang tinggi.

Oleh karenanya, Mahendra berharap kredit juga bisa tumbuh lebih baik sejalan dengan arah pemerintah baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Sebab, Mahendra optimistis itu pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki multiplier effect terutama bagi kredit bank.

“Pada gilirannya menjadi mendorong bagi pertumbuhan kredit di berbagai sektor yang menjadi prioritas dan agenda utama dari pemerintah yang baru,” ujar Mahendra.

Lebih lanjut, ia optimistis, setidaknya hingga akhir tahun, bank tetap bisa mencapai target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Di mana, secara industri, kredit diperkirakan bisa tumbuh di kisaran 9% hingga 11%.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini lebih bersikap wait and see. Sebab, ia menunggu program-program yang bakal direalisasikan serta susunan kabinet baru nantinya.

Menurut Lani, dengan adanya kepastian setelah pelantikan ini, barulah pihaknya bisa melihat dukungan arahan untuk ekonomi ke depan. “Kita tunggu saja. Kami akan tetap fokus di UKM , kredit kendaraan, dan unsecured loan,” ujar Lani.

Bukan tanpa sebab, CIMB Niaga sedang memiliki kinerja bagus di sektor-sektor tersebut. Sebagai gambaran, per September 2024, kredit UKM di CIMB Niaga tumbuh hampir 10% dan kredit kendaraan tumbuh sekitar 25%.

“Kami forecast pertumbuhan kredit kami di 6,5%-an sampai akhir tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, lebih melihat untuk secara jangka pendek saja setidaknya hingga akhir tahun. Sigit optimistis kredit konsolidasi akhir tahun 2024 tumbuh sesuai guidance Bank Mandiri di 16% hingga 18% yoy.

Ia pun memproyeksikan kredit korporasi dan komersial masih menjadi pendorong pertumbuhan kredit Bank Mandiri, sesuai dengan strategi yang sudah diimplementasikan yaitu mempertahankan dominasi bisnis nasabah segmen wholesale.

“Kami juga mendorong pertumbuhan segmen retail melalui pendekatan wholesale ecosystem-driven growth dan tetap mengedepankan pertumbuhan yang berkualitas,” ujar Sigit.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investor pasar modal Indonesia melesat tajam sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini tercermin dari pertumbuhan Single Investor Identification (SID) yang melesat melesat 3.741,70%.

Berdasarkan data yang dihimpun Kontan, Jumlah investor pasar modal mencapai 364.464 SID di tahun pelantikan Presiden Jokowi pada 2014. Per 3 Oktober 2024, investor pasar modal mencapai 14 juta SID atau tepatnya 14.001.651

Kalau dicermati, pertumbuhan investor yang signifikan terjadi di antara 2015 dan 2016. Pada 2015 jumlah investor pasar modal hanya berjumlah 434.107 SID lalu melesat 105,97% menjadi 894.116 SID.

Kemudian pertumbuhan signifikan juga terjadi di era pandemi Covid-19. Sepanjang 2020, jumlah investor pasar modal mencapai 3,88 juta SID atau tumbuh 56,21% dari posisi akhir 2019 yang mencapai 2.48 juta SID.

Tren pertumbuhan investor terus berlanjut di 2021, yang menembus 748 juta SID. Jumlah tersebut meningkat 92,99% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari posisi akhir 2020.

Edwin Sebayang, Direktur Purwanto Asset Management mengatakan pencapaian 14 juta investor di pasar modal merupakan prestasi lain bagi perkembangan pasar modal Indonesia di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Di mana, pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia secara langsung turut serta mempercepat pertumbuhan investor baru di dalam negeri," jelasnya kepada KONTAN akhir pekan lalu.

Memang usai pandemi Covid-19 berakhir, pertumbuhan investor pasar modal agak melandai. Pada 2022, investor pasar modal Tanah Air hanya tumbuh 37,68% YoY menjadi 10,31 juta SID.

Perlambatan investor juga terus berlanjut sampai 2023. Di mana, pertumbuhan investor hanya mencapai 18,01% YoY. Jumlah investor pasar modal di akhir 2023 mencapai 12,16 juta SID.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja indeks reksadana saham masih mencetak hasil yang mengecewakan.

Berdasarkan data Infovesta, sejak awal tahun sampai 17 Oktober 2024, Infovesta 90 Equity Fund Index mencatat imbal hasil minus 0,87%.

Jika ditarik lebih jauh, secara tahunan, kinerja Infovesta 90 Equity Fund Index minus 3,20%. Dalam 3 tahun dan 5 tahun terakhir pun mengecewakan, dengan masing-masing minus 8,13% dan minus 16,18%.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengungkapkan jebloknya kinerja tersebut disebabkan sebagian besar alokasi portofolio reksadana saham mengacu pada saham-saham LQ45 dan IDX30, di mana keduanya mengalami penurunan kinerja dalam periode tersebut.

Alhasil reksadana saham yang berinvestasi di dalamnya otomatis terkena dampak. "Secara YTD per 17 okt 2024 IDX 30 dan LQ45 dua-duanya masih negatif," ucap Arjun kepada KONTAN, Jumat (18/10).

Arjun melanjutkan, indeks utama lain yang mencakup saham-saham blue chip besar seperti K100 dan IDX80 juga hanya naik rendah sejak awal tahun meskipun positif.

Di sisi lain untuk kinerja 5 tahun terakhir tertekannya kinerja reksadana saham, utamanya disebabkan pandemi Covid-19.

CEO Pinnacle Investment, Guntur Putra menerangkan pandemi Covid-19 membuat ketidakpastian ekonomi global. Kala itu banyak saham mencatatkan penurunan.

Selain itu, kondisi makro secara global dan domestik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan moneter yang ketat membuat return reksadana saham indeks tertekan.

"Faktor-faktor ini menciptakan tekanan di pasar saham yang berdampak pada imbal hasil reksadana. Di samping itu tentunya faktor geopolitik juga mempengaruhi volatilitas kinerja reksadana saham," kata Guntur kepada KONTAN, Jumat (18/10).

Ke depan Guntur optimistis kinerja reksadana saham indeks bisa membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan stabilitas pasar, serta didukung kebijakan fiskal dan penurunan suku bunga sehingga memberi harapan bagi pertumbuhan sektor-sektor utama. Selain itu ia juga yakin ke depannya kepercayaan investor akan meningkat.

JAKARTA, investor.id - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty memberikan apresiasi atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena keberhasilannya mengatasi pandemi Covid-19 tanpa membiarkan ekonomi jatuh terlalu dalam.

Telisa bercerita, dirinya ikut membantu pemerintah dalam mengkaji kebijakan penanganan Covid-19 dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Pemerintah berkonsultasi secara intensif dengan epidemiolog di seluruh dunia sehingga bisa menghasilkan solusi untuk Indonesia. 

"Jadi itu memang by research, kita belajar dari negara-negara lain bagaimana menangani Covid-19, dibandingkan negara lain seperti apa,"  ungkap Telisa.

Dia mengatakan jalan tengah penanganan Covid-19 adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bukan lockdown atau memberhentikan seluruh akses dan kegiatan. Hal ini karena sumber pertumbuhan Indonesia paling banyak dari kegiatan ekonomi yang membutuhkan mobilitas masyarakat.

"Ekonomi tetap bisa berjalan, kesehatan juga tetap diperhatikan, itu balancing. Memang membutuhkan dana besar sekali, tetapi setidaknya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak turun terlalu dalam," paparnya.

Menurut Telisa, apabila kala itu Jokowi memutuskan lockdown, kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun lebih 2,79%, bahkan mungkin menyentuh 5%, seperti negara-negara lain.

"Melihat karakter pertumbuhan ekonomi kita, apalagi UMKM tidak bisa semuanya digitalisasi. Kalau yang bisa didigitalisasi itu biasanya sektor edukasi, bisa school from home, tetapi kalau pedagang-pedagang UMKM yang belum digitalisasi mereka bisa mati," katanya.

Dengan demikian, saat itu restoran masih boleh buka dengan social distancing , tetapi jamnya dibatasi.  "Sektor-sektor dibagi dari yang paling krusial hingga bukan. Namun, sektor logistik, pangan, energi itu pasti boleh karena itu sangat krusial, tetapi dalam pengawasan dan ada treatment mitigasi risiko," kata dia.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi menyatakan, menjadi salah satu menteri perempuan yang menangani isu-isu luar negeri di Kabinet Indonesia Maju selama 10 tahun terakhir penuh tantangan. Ia tidak memungkiri, banyak ujian dilalui.

Utamanya ketika memasuki periode kedua dari 2019-2024, di mana konflik geopolitik memanas dan terjadi pandemi Covid-19.

"Jadi 10 tahun itu kalau kita lihat ujiannya itu banyak banget ya. Ujian terutama di periode kedua, ujiannya ada Covid-19, yang dunia belum pernah mengalami hal seperti itu," kata Retno dalam podcast Gaspol! Kompas.com, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Retno mengungkapkan, pada masa itu, kerja-kerja di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyesuaikan kebutuhan. Ia bahkan membentuk satu tim yang khusus mempelajari masalah virus dan vaksin supaya pekerjaan Kemenlu tetap relevan dengan keadaan dan kebutuhan.

Menurut Retno, menjadi institusi yang tidak relevan akan merugikan. "Jadi di titik itu, diplomatku itu kayak dokter-dokter ahli, virus ahli, ahli vaksin. Kita bisa menjelaskan prosesnya seperti apa dan sebagainya," beber Retno.

Tak hanya Covid-19, tantangan lainnya meliputi presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022, ketika dunia tidak baik-baik saja. Kala itu, sejumlah negara termasuk Rusia dan Amerika terlihat konflik, yang membuat kehadiran kedua negara dalam satu momen bakal menjadi perhatian dunia.

Belum lagi kata Retno, ketika Kemenlu harus tetap mengerjakan tugas-tugas seperti seharusnya, yakni ketika mengevakuasi warga negara Indonesia dalam situasi konflik.

"Memang enggak ada ya situasi normal, kemudian kita evakuasi pasti enggak ada. Pasti dalam situasi emergensi, baik karena disaster, bencana alam, atau karena konflik atau perang," jelas Retno.

Kendati tidak mudah, Retno bersyukur mampu menyelesaikan tugas sebagai menteri luar negeri hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Retno merupakan satu dari sedikit menteri-menteri Jokowi yang mampu bertahan di kabinet sejak dilantik pada Oktober 2014 hingga pengujung masa pemerintahan Jokowi.

"Jadi 10 tahun ini adalah masa yang tidak mudah bagi dunia, termasuk tentunya bagi Indonesia. Tapi alhamdulillah saya diberi berkah bisa menyelesaikan sampai garis finish 10 tahun," kata Retno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "10 Tahun Jadi Menlu, Retno Marsudi: Ujiannya Banyak, Alhamdulillah Sampai Garis "Finish"", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/19/11063271/10-tahun-jadi-menlu-retno-marsudi-ujiannya-banyak-alhamdulillah-sampai-garis.

IDXChannel - Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) Presiden Terpilih Prabowo Subianto di sektor buruh dan ketenagakerjaan.

"Situasi sektor buruh dan ketenagakerjaan kita sekarang, itu ruwet karena PHK naik terus mendekati angka 100 ribu orang. Ini disebabkan perubahan ekonomi global yang tidak menentu terutama pasca Covid-19," kata Tadjudin saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Situasi tersebut, semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi global yang tidak stabil pasca pandemi Covid-19. Belum lagi situasi geopolitik di Rusia-Ukraina dan Timur Tengah.

Tadjudin mengatakan imbas PHK ini juga mengarah pada turunnya kelas menengah di Indonesia. Kondisi penurunan daya beli kelas menengah bisa menandakan tingginya angka pengangguran di sektor buruh dan ketenagakerjaan.

"Kondisi ini semakin diperparah dengan turunnya investasi di Indonesia. Para investor enggan menanamkan modalnya karena melihat situasi ekonomi dan politik negara kita belum stabil," kata Tadjudin.

Tadjudin mengatakan meningkatkan iklim dan realisasi invetasi menjadi solusi cepat pemerintahan, terutama di saat Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Kalau memang pemerintah yang akan datang memang ingin meningkatkan peluang kerja, ya tidak ada jalan selain (memperbanyak) investor. Tapi kalau investor tidak diciptakan iklim investasi yang baik, bagaimana mengurangi PHK massal kita ini?" tutur Tadjudin.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia mencatatkan kinerja positif pada 2023 dan berlanjut hingga 2024 ini. Sebelumnya Smesco mencatatkan defisit selama lima tahun.

Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, mengatakan, kinerja Smesco sejak 2018 tidak maksimal karena beberapa hal. Misalnya pada 2018-2019 disebabkan dampak dari pembangunan proyek LRT dan flyover di area Gatot Subroto yang menutupi akses area smesco.

Kemudian, defisit tertinggi terjadi pada tahun 2020-2022 karena pandemi Covid-19 dan membatasi ruang gerak acara event di smesco. Pada tahun ini, defisit Smesco bahkan mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

"Kondisi eksternal ini membuat defisit sejak 2018, dan defisit terbesar pada tahun 2020. Tapi alhamdulillah per 2023 kita sudah keluar dari defisit sudah hijau lagi," ujar Wientor dalam capaian kinerja Smesco di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10).

Walau begitu, Wientor menegaskan pada 2023, kinerja keuangan smesco telah mencatat surplus dan tren positif ini terus terjaga sampai di tahun 2024 ini.

Adapun untuk mempertahankan kinerja positif tersebut, Wientor menyebut bahwa Smesco telah menyiapkan sejumlah strategi untuk layanan promosi dan pemasaran UKM Indonesia agar lebih optimal.

Beberapa layanan yang saat ini ada di Smesco beberapa di antaranya seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau merek dagang, sertifikasi halal, pengurusan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM) hingga pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kami sangat fokus di sini karena banyak UMKM yang mempertanyakan soal izin ini," jelas Wientor.

Konsistensi Smesco dalam memberikan layanan ini membuahkan hasil. Hal ini ditunjukkan dari data kinerja layanan Smesco yang mengalami kenaikan di setiap tahunya.

Pada tahun 2022, terdapat kenaikan tiga kali lipat menjadi 18.973 UMKM terlayani dan terus meningkat secara signifikan di tahun 2023 menjadi 55.721 UMKM terlayani.

Selain itu, terdapat 703 UMKM mitra yang siap bersaing di pasar global melalui peningkatan akses pasar global melalui business matching.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menghantam seluruh sendi kehidupan di tingkat global pada 2020, termasuk sektor perekonomian. Kata “lockdown” sontak mengemuka dan menjadi salah satu kosakata yang paling dicari saat itu. Seluruh wilayah mengunci akses keluar-masuk pergerakan manusia demi mencegah penyebaran Covid-19. Akibatnya, mobilisasi logistik lumpuh, aktivitas bisnis sepi, geliat perekonomian lesu, karyawan dirumahkan, bahkan pertumbuhan ekonomi minus.

Indonesia sendiri mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 2,07% pada akhir tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, diolah). Bahkan, pada kuartal kedua pun pertumbuhan ekonomi kontraksi lebih dalam, minus 5,35%. Tingkat pengangguran pun terkerek dari 5,25% menjadi 7,07%. Jumlah penduduk miskin terdongkrak menjadi 10,19% pada akhir kuartal ketiga. Penerimaan negara tak terelakkan ikut terpukul. Pada bulan Mei, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif 38,64%.

Sebelumnya, dalam kurun lima tahun berturut-turut, Indonesia berhasil mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,03%, dengan catatan sebagai berikut: 4,88% pada 2015, 5,03% (2016), 5,07% (2017), 5,17% (2018), dan 5,02% (2019).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan kerja bersama, Pemerintah Indonesia merespons secara cepat dan jitu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang pertama kali diterbitkan pada 2020 adalah ihwal upaya menjaga stabilitas ekonomi. Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terbit pada 31 Maret 2020. Belakangan, Perppu 1/2020 diundangkan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Payung hukum ini lahir dengan cepat di bawah situasi genting, mengingat pandemi Covid-19 mulai masuk Indonesia pada 2 Maret 2020.

Sebagai aturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020). Belakangan, PP 23/2020 diperbarui dengan PP 43/2020.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) inilah yang menjadi jurus jitu untuk mempercepat “penyembuhan” dari keterpurukan kondisi ekonomi. Di saat wabah tersebut mengerem roda perekonomian, Pemerintah mengguyur sejumlah kebijakan countercyclical dengan menggenjot pengeluaran demi menanggulangi kontraksi dari guncangan ekonomi tersebut.

Batas toleransi defisit anggaran negara diperlonggar, boleh lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selama tiga tahun mulai tahun 2020. Barulah pada tahun 2023, ambang batas defisit keuangan negara kembali ke pakem semula, yakni tidak boleh melebihi 3% dari PDB.

Selain belanja untuk sektor kesehatan seperti menyediakan vaksinasi, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mewadahi para pelaku ekonomi dengan berbagai stimulus fiskal berupa insentif pajak. Sejumlah instrumen perpajakan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) agar membantu kemampuan ekonomi para pekerja. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja, diberlakukan skema DTP sehingga para karyawan dapat menikmati gaji secara utuh. Realisasi fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2020 mencapai Rp1.710 miliar, meningkat tajam menjadi Rp4.339 miliar pada tahun 2021, dan melandai menjadi Rp2.109 miliar pada tahun 2022 seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional.

Kedua, PPh Final 0,5% untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Stimulus ini terealisasi pada tahun 2020 mencapai Rp671 miliar, meningkat menjadi Rp801 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp178 miliar pada tahun 2022.

Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut dan/atau DTP atas Impor/Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) untuk Penanganan Covid-19. Pemanfaatan atas fasilitas ini pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.936 miliar, meningkat menjadi Rp4.460 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp1.720 miliar pada tahun 2022. Bersinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), pemeriksaan atas barang impor alat kesehatan dan vaksin juga dipercepat.

Keempat, fasilitas lainnya untuk menunda kewajiban pembayaran pajak atau percepatan pengembalian pendahuluan PPN, demi menjamin cashflow para Wajib Pajak. Berbagai skema tersebut antara lain pembebasan PPh Pasal 22 Impor; percepatan pengembalian pendahuluan PPN; pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor atas perolehan barang dan bahan baku untuk penanganan Covid-19; pembebasan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa untuk penanganan Covid-19; serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Hasil Nyata yang Dirasakan

Berkat formulasi kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, hati-hati, dan berintegritas –termasuk stimulus dari instrumen perpajakan– perekonomian Indonesia telah “sembuh” dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi kembali bergairah, dengan raihan 3,70% pada 2021, 5,31% (2022), serta 5,05% (2023). Hingga paruh pertama 2024, kita juga masih menikmati pertumbuhan ekonomi 4,92% year-on-year (Badan Pusat Statistik, diolah).

Target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut pun terpenuhi. Pada tahun 2021, DJP membukukan Rp1.231,87 triliun penerimaan pajak (100,19% dari target penerimaan). Disusul dua tahun berturut-turut, penerimaan pajak tercatat Rp1.716,8 triliun pada 2022 (115,6%) dan Rp1.869,2 triliun pada 2023 (102,8%).

Berdasarkan Laporan Hasil Survei PEN yang diikuti oleh 1.492 responden (2020), sebagian besar responden menilai bahwa stimulus pajak dari Program PEN memang berguna. Sebanyak 36% responden menganggap bahwa PEN bermanfaat, dan 61% menilai bahwa PEN sangat bermanfaat.

Selain itu, para responden tertarik untuk memanfaatkan kembali stimulus pajak dari Program PEN. Sekitar 34% responden beranggapan bahwa mereka tertarik memanfaatkan kembali stimulus pajak, dan 63% responden menilai bahwa mereka sangat tertarik memakai kembali stimulus pajak.