DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mengonfirmasi adanya aliran dana dalam kasus manipulasi rapor 51 murid di SMPN 19 untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu.

"Iya, kami membenarkan ditemukan adanya aliran dana ke pembuat rapor palsu tersebut, yakni oknum guru," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok M. Arif Ubaidillah dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Ubaidillah belum bisa merinci kronologi dan informasi tambahan terkait aliran dana ini sebab kasus masih dalam penyelidikan.

"Namun untuk pastinya dan detailnya belum dapat kami jelaskan. Dan akan kami informasikan setelah proses penyelidikan," ucap Ubaidillah.

Sejauh ini, Kejari telah memeriksa setidaknya sembilan orang. Dari 51 siswa, Kejari menemukan 50 rapor palsu yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen pemberkasan PPDB tingkat SMA.

"Sudah diperiksa setidaknya lebih dari sembilan orang yang dimintai keterangan dan telah dikumpulkan 50 dokumen rapor yang diduga palsu," ujar Ubaidillah.

Oleh karena itu, Ubaidillah berujar, pihaknya telah membentuk tim khusus berjumlah 10 jaksa untuk menindaklanjuti penyelidikan.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Ubaidillah.

Ubaidillah menyampaikan, modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadaan sarana les atau bimbel yang disediakan guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) memanggil Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina atas perkara manipulasi rapor 51 murid.

"Hari ini kepala sekolah SMPN 19 kalau enggak salah ya, sesuai jadwal pemanggilan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M. Arif Ubaidillah saat ditemui Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Pemeriksaan terhadap Nenden dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.

"(Penyelidikan) jam 10.00 WIB, mungkin sedang di ruang jaksa penyelidik, tahapnya masih penyelidikan kan," ungkap Ubaidillah.

Sejauh ini, Ubaidillah berujar, pihaknya telah memanggil lima orang termasuk kepala sekolah, operator, wakil bidang kesiswaan dari SMPN 19 atas kasus ini.

Di samping itu, Kejari akan terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait lainnya selama sepekan ini.

"Dari kita sudah beberapa hari ini memanggil dari pihak sekolah ya SMPN 19 terkait cuci rapor," ucap Ubaidillah.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus manipulasi nilai rapor siswa lulusan SMP Negeri (SMPN) 19 di Kota Depok masih menyisakan teka-teki, karena sampai kini belum terkuak modus dari praktik curang itu.

Latar belakang "cuci rapor" itu diduga untuk memuluskan langkah para siswa lulusan SMPN 19 Depok masuk di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri. Namun cara itu gagal.

Sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir masuk SMA Negeri setelah dugaan aksi manipulasi nilai rapor terbongkar. Sejumlah calon siswa itu tersebar di delapan sekolah SMA di Depok.

Terbongkar karena rapor tak sesuai

Kasus manipulasi di dunia pendidikan ini terungkap setelah ada ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

Pihak SMP Negeri 19 Depok mengakui insiden praktik curang itu terjadi di sekolah. Mereka mengakui kesalahan itu.

Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku tak tahu ketika ditanya perihal bagaimana cara mengubah nilai rapor fisik atau yang populer diistilahkan sebagai "cuci rapor".

"Saya masih menunggu informasi terkait dengan pemeriksaan dari lembaga kami yang berhak memeriksa (Itjen Kemdikbudristek)," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

SMP Negeri 19 Depok itu telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Sutarno menekankan, pihaknya tak berfokus ke arah mengungkap modus praktik curang itu.

"Tugas kami adalah terkait teknis pendidikan bagaimana tetap berjalan lancar," lanjut dia.

Belum ditemukan potensi pidana

Sutarno mengeklaim, sampai saat ini belum ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus manipulasi nilai rapor alias "cuci rapor" pada 51 lulusan siswa SMPN 19 Kota Depok.

Kesimpulan sementara itu ia dapatkan usai melakukan verifikasi terhadap kepala sekolah SMPN 19.

"Untuk sementara, berdasarkan pemanggilan, verifikasi dari Disdik ke sekolah, ya tidak ada sama sekali transaksi ke arah sana (ranah pidana)," ujar Sutarno.

Meski demikian, Sutarno menekankan, hal itu baru pandangan dari pihak sekolah.

Saat ini, Itjen Kemendikbud Ristek masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait temuan praktik cuci rapor tersebut.

Pihak Disdik Kota Depok pun menyerahkan kesimpulan akhir kepada Kemendikbud Ristek.

"Tapi kan yang lebih tahu nanti yang meriksa, Itjen Kemendikbud Ristek," ungkap Sutarno.

Ia pun enggan berandai-andai apakah pemeriksaan oleh Kemendikbud Ristek itu bakal berujung pada proses hukum atau tidak.

Kejari selidiki kasus manipulasi rapor

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok baru-baru ini justru menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi rapor 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arif Ubaidillah mengatakan, Kejari Depok baru-baru ini menerbitkan surat perintah penyelidikan atas perkara manipulasi rapor itu.

"Kepala Kejaksaan Negeri Depok telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SLTA," kata Ubaidillah.

Untuk tahap awal, Kejari Depok akan berfokus mengumpulkan data dan keterangan pihak SMPN 19 Depok hingga dinas pendidikan.

Namun demikian, Ubaidillah enggan menyebutkan siapa saja pihak yang nanti akan diperiksa tekait kasus praktik curang di dunia pendidikan itu.

"Terkait dengan jumlah dan siapa saja yang dimintai keterangan saat ini karena masih masuk dalam proses penyelidikan guna kelancaran pengungkapan peristiwa oleh tim penyelidik belum dapat kami sampaikan," jelas Ubaidillah.

Selain itu, Kejari Depok juga akan memerika seorang operator IT SMP Negeri 19 yang diduga terlibat memanipulasi nilai rapor 51 murid.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," kata Ubaidillah.

Kejari Depok juga akan memintai keterangan operator IT di SMPN 19. Pemanggilan itu bersama dengan beberapa pihak lain di SMPN 19 Depok yang dijadwalkan pada pekan ini.

"Beberapa hari yang lalu telah dilakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang salah satunya operator. Selanjutnya dalam minggu ini telah dijadwalkan permintaan keterangan beberapa pihak yang dianggap perlu atas peristiwa ini," tutur Ubaidillah.

(Reporter : Dinda Aulia Ramadhanty | Editor ; Fabian Januarius Kuwado, Irfan Maullana, Fitria Chusna Farisa)