DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 12 guru yang disanksi perkara "cuci rapor" 51 murid SMPN 19 Depok merupakan pelaku yang terlibat langsung dalam memanipulasi nilai rapor.

"(Sebanyak) sembilan PNS diberi hukuman disiplin berat adalah mereka yang langsung terjun sebagai pelaku terkait dengan data manipulasi rapat tersebut, masing-masing punya peran," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Penggantian nilai rapor ini juga dilakukan oleh tiga oknum guru honorer.

"Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud seperti itu, termasuk juga yang tiga (orang) dari unsur tenaga honorer," kata Sutarno.

"Jadi sebenarnya ada 12 (orang) yang sebagai pelaku langsung manipulasi data rapor tersebut," lanjut dia.

Kedua belas guru ini disebut sebagai guru mata pelajaran yang memang bertanggung jawab dalam penilaian rapor.

Dari hasil pemeriksaan Itjen Kemdikbud terungkap, pemberian nilai rapor selama lima semester tidak sesuai dengan database e-rapor.

"Yang masalah adalah rapor yang digunakan untuk PPDB, yang dibuat berbeda dengan yang ada di database e-rapor gitu," jelas Sutarno.

Namun, karena perbedaan status antara tiga guru honorer dan sembilan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka ada perbedaan pemberian hukuman.

"Sama (perannya), dengan apa yang dilakukan dengan sembilan PNS, hanya posisi dia sebagai status tenaga kepegawaiannya beda," terang Sutarno.

Sebelumnya, 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui karena ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi.

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadan sarana les atau bimbel yang disediakan guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 12 guru SMP Negeri 19 Depok diberi sanksi karena diduga bertanggungjawab dalam kasus manipulasi rapor 51 murid sekolah tersebut.

"Jadi sembilan guru, satu kepala sekolah, tiga guru honorer, (total) 13 orang (yang kena sanksi)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Ketiga belas orang itu mendapat sanksi berbeda-beda yang diklasifikasikan dalam hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Pemberian sanksi tergantung pada seberapa jauh keterlibatan oknum terkait.

Sebanyak tiga guru honorer yang tidak disebutkan identitasnya bakal diberhentikan.

"Untuk yang tiga guru honorer (disanksi) diberhentikan," ungkap Sutarno.

Pemberhentian tiga guru itu akan ditindaklanjuti langsung oleh Disdik Depok sebab dianggap melanggar kontrak kerja.

"Untuk yang menindaklanjuti pemberhentian (guru honorer) ini adalah Disdik, karena melanggar perjanjian kerja dengan Disdik Depok, dalam hal ini adalah Pemkot Depok," tutur Sutarno.

Selain tiga orang itu, sebanyak sembilan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi sanksi hukuman berat berupa penurunan jabatan dari statusnya saat ini di PNS selama setahun.

"Ada sembilan PNS yang notabene direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat," ujar Sutarno.

Sutarno mengungkapkan, penurunan jabatan ini telah disesuaikan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 yang mengkaji tentang ketentuan hukuman disiplin berat PNS.

"Untuk yang berat itu diturunkan jabatannya satu tingkat selama 12 bulan ataupun satu tahun, sebagaimana yang telah diatur oleh PP nomor 94 tahun 2021," jelas Sutarno.

Sementara itu, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina sendiri diberi sanksi hukuman disiplin ringan yakni teguran.

"Dan untuk kepala sekolah diberi hukuman disiplin ringan. Kira-kira seperti itu hukuman ringan di antaranya adalah pemberian teguran dan sebagainya kepada PNS yang tidak menjalankan tugas, sebagaimana yang telah diberikan," jelas Sutarno.

Nantinya, sanksi untuk sembilan PNS dan Nenden itu akan langsung ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Di samping itu, seluruh putusan sanksi ini disebut berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Jadi kami melaksanakan hasil pemeriksaan atau rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh Itjen Kemendikbud," jelas Sutarno.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kejari menemukan modus manipulasi rapor dilakukan melalui pengadaan sarana les atau bimbel oleh guru sekolah.

DEPOK, KOMPAS.com - Pihak SMPN 19 Depok memanipulasi nilai rapor 51 murid dengan mengadakan les atau bimbel oleh guru sekolah.

“Modus operandinya adalah menggunakan sarana les,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok M Arief Ubaidillah dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Ubaidillah mengungkapkan, beberapa guru mata pelajaran mengarahkan para murid untuk daftar bimbel di sana supaya dibantu dalam proses pendaftarannya ke SMA negeri.

“Oknum guru mata pelajaran tertentu mengumpulkan para murid untuk mendaftarkan dan membantu mereka mendaftar ke SMA (yang diinginkan),” ucap Ubaidillah.

Ubaidillah enggan merinci teknis penyelenggaraan bimbel tersebut karena Kejaksaan masih menyelidikinya.

“Tentu akan dihubungkan dengan fakta dan bukti lainnya sehingga nanti akan disimpulkan apakah ditemukan peristiwa pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam penyelidikan ini,” jelas Ubaidillah.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Kejari Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Ubaidillah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus manipulasi nilai rapor siswa lulusan SMP Negeri (SMPN) 19 di Kota Depok masih menyisakan teka-teki, karena sampai kini belum terkuak modus dari praktik curang itu.

Latar belakang "cuci rapor" itu diduga untuk memuluskan langkah para siswa lulusan SMPN 19 Depok masuk di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri. Namun cara itu gagal.

Sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir masuk SMA Negeri setelah dugaan aksi manipulasi nilai rapor terbongkar. Sejumlah calon siswa itu tersebar di delapan sekolah SMA di Depok.

Terbongkar karena rapor tak sesuai

Kasus manipulasi di dunia pendidikan ini terungkap setelah ada ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

Pihak SMP Negeri 19 Depok mengakui insiden praktik curang itu terjadi di sekolah. Mereka mengakui kesalahan itu.

Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku tak tahu ketika ditanya perihal bagaimana cara mengubah nilai rapor fisik atau yang populer diistilahkan sebagai "cuci rapor".

"Saya masih menunggu informasi terkait dengan pemeriksaan dari lembaga kami yang berhak memeriksa (Itjen Kemdikbudristek)," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

SMP Negeri 19 Depok itu telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Sutarno menekankan, pihaknya tak berfokus ke arah mengungkap modus praktik curang itu.

"Tugas kami adalah terkait teknis pendidikan bagaimana tetap berjalan lancar," lanjut dia.

Belum ditemukan potensi pidana

Sutarno mengeklaim, sampai saat ini belum ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus manipulasi nilai rapor alias "cuci rapor" pada 51 lulusan siswa SMPN 19 Kota Depok.

Kesimpulan sementara itu ia dapatkan usai melakukan verifikasi terhadap kepala sekolah SMPN 19.

"Untuk sementara, berdasarkan pemanggilan, verifikasi dari Disdik ke sekolah, ya tidak ada sama sekali transaksi ke arah sana (ranah pidana)," ujar Sutarno.

Meski demikian, Sutarno menekankan, hal itu baru pandangan dari pihak sekolah.

Saat ini, Itjen Kemendikbud Ristek masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait temuan praktik cuci rapor tersebut.

Pihak Disdik Kota Depok pun menyerahkan kesimpulan akhir kepada Kemendikbud Ristek.

"Tapi kan yang lebih tahu nanti yang meriksa, Itjen Kemendikbud Ristek," ungkap Sutarno.

Ia pun enggan berandai-andai apakah pemeriksaan oleh Kemendikbud Ristek itu bakal berujung pada proses hukum atau tidak.

Kejari selidiki kasus manipulasi rapor

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok baru-baru ini justru menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi rapor 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arif Ubaidillah mengatakan, Kejari Depok baru-baru ini menerbitkan surat perintah penyelidikan atas perkara manipulasi rapor itu.

"Kepala Kejaksaan Negeri Depok telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SLTA," kata Ubaidillah.

Untuk tahap awal, Kejari Depok akan berfokus mengumpulkan data dan keterangan pihak SMPN 19 Depok hingga dinas pendidikan.

Namun demikian, Ubaidillah enggan menyebutkan siapa saja pihak yang nanti akan diperiksa tekait kasus praktik curang di dunia pendidikan itu.

"Terkait dengan jumlah dan siapa saja yang dimintai keterangan saat ini karena masih masuk dalam proses penyelidikan guna kelancaran pengungkapan peristiwa oleh tim penyelidik belum dapat kami sampaikan," jelas Ubaidillah.

Selain itu, Kejari Depok juga akan memerika seorang operator IT SMP Negeri 19 yang diduga terlibat memanipulasi nilai rapor 51 murid.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," kata Ubaidillah.

Kejari Depok juga akan memintai keterangan operator IT di SMPN 19. Pemanggilan itu bersama dengan beberapa pihak lain di SMPN 19 Depok yang dijadwalkan pada pekan ini.

"Beberapa hari yang lalu telah dilakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang salah satunya operator. Selanjutnya dalam minggu ini telah dijadwalkan permintaan keterangan beberapa pihak yang dianggap perlu atas peristiwa ini," tutur Ubaidillah.

(Reporter : Dinda Aulia Ramadhanty | Editor ; Fabian Januarius Kuwado, Irfan Maullana, Fitria Chusna Farisa)

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memeriksa seorang operator IT SMP Negeri 19 yang diduga terlibat memanipulasi nilai rapor 51 murid.

Pemanggilan dilakukan setelah Kejari menerbitkan surat perintah penyelidikan berkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arif Ubaidillah dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Ubaidillah mengungkapkan, pihaknya telah memanggil seorang operator IT di sekolah bersangkutan untuk dimintai keterangan dan akan menjadwal pemanggilan beberapa pihak lainnya pada pekan ini.

"Beberapa hari yang lalu telah dilakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang salah satunya operator. Selanjutnya dalam minggu ini telah dijadwalkan permintaan keterangan beberapa pihak yang dianggap perlu atas peristiwa ini," tutur Ubaidillah.

Meski begitu, Ubaidillah enggan menerangkan lebih lanjut hasil pemeriksaan yang sudah diperolehnya sebab proses masih dalam tahapan pengumpulan data dan keterangan.

"Yang dapat kami sampaikan adalah, kami telah menjadwalkan seluruh pihak-pihak yang dianggap penyelidik diperlukan keterangannya untuk menerangkan peristiwa ini," jelas Ubaidillah.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. (Sedangkan) 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi rapor 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok.

Baru-baru ini, Kejari Depok menerbitkan surat perintah penyelidikan atas perkara tersebut.

"Kepala Kejaksaan Negeri Depok telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SLTA," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arif Ubaidillah dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Untuk tahapan awal, kata Ubaidillah, pemeriksaan akan berfokus ke pengumpulan data dan keterangan pihak-pihak terkait. Meski begitu, Ubaidillah enggan menyebutkan siapa saja pihak yang akan diperiksa.

"Terkait dengan jumlah dan siapa saja yang dimintai keterangan saat ini karena masih masuk dalam proses penyelidikan guna kelancaran pengungkapan peristiwa oleh tim penyelidik belum dapat kami sampaikan," jelasnya.

Namun, ia memastikan, Kejari Depok pastikan akan memanggil seluruh pihak yang terkait kasus ini, termasuk sekolah, dinas, dan lainnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno mengeklaim, belum ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus manipulasi nilai rapor alias 'cuci rapor' pada 51 lulusan siswa SMPN 19 Kota Depok.

Kesimpulan sementara itu ia dapatkan usai melakukan verifikasi terhadap kepala sekolah SMPN 19.

"Untuk sementara, berdasarkan pemanggilan, verifikasi dari Disdik ke sekolah, ya tidak ada sama sekali transaksi ke arah sana (ranah pidana)," ujar Sutarno kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Meski demikian, Sutarno menekankan, hal itu baru pandangan dari pihaknya saja.

Saat ini, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait temuan praktik cuci rapor tersebut. Pihak Disdik Kota Depok pun menyerahkan kesimpulan akhir kepada Kemendikbudristek.

"Tapi kan yang lebih tahu nanti yang meriksa, Itjen Kemdikbudristek," ungkap dia.

Ia enggan berandai-andai apakah pemeriksaan oleh Kemendikbudristek itu bakal berujung pada proses hukum atau tidak.

"Saya tidak berani mengandai-andai sebelum pihak yang berwenang memeriksa, memastikan, lalu memberikan rekomendasi ke kami. Karena saya (takut) salah lagi menyampaikan ke media," jelas Sutarno.

Sejauh ini, pihaknya berfokus pada keberlangsungan 51 murid yang telah dianulir agar tetap dapat bersekolah.

"Tugas kami adalah terkait teknis pendidikan bagaimana tetap berjalan lancar, tidak ada masalah walaupun ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan," ujar Sutarno.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena diduga memanipulasi nilai rapor.

Praktik kotor ini diketahui berdasarkan temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu SMPN 19 Depok. Siswa itu diketahui mendaftarkan diri ke delapan SMA Negeri melalui PPDB jalur prestasi rapor.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Dijumpai terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui ada kecurangan itu di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Depok belum membawa kasus manipulasi nilai rapor 51 siswa SMPN 19 ke ranah pidana.

"Kami belum ke arah sana (kasus pidana), karena saat ini sedang didalami oleh pihak inspektorat, dalam hal ini Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno mengungkapkan, pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak terkait masih dalam proses dan belum menemukan indikasi ke tindak pidana.

"Untuk sementara, pemanggilan verifikasi dari distrik ke sekolah tidak ada sama sekali transaksional ke arah sana," ujar dia.

Jika nantinya ditemukan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) pada praktik kotor ini, perkara akan diserahkan ke Inspektorat Pemkot Depok untuk diberikan sanksi.

"Kalau pegawai ada pelanggaran, apakah termasuk kategori pelanggaran ringan, sedang, berat, di situ nanti ada tahapan-tahapannya terkait disiplin pegawai," jelas Sutarno.

Sebelumnya, 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir masuk SMA negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu SMPN 19 Depok. Mereka mulanya diterima di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui kecurangan tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok bakal meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengoptimalkan penerimaan siswa baru di SMA negeri di Depok untuk menampung 51 siswa yang tersandung kasus "cuci rapor".

Sekretaris Disdik Kota Depok Sutarno mengatakan, optimalisasi tersebut memungkinkan mengingat siswa di setiap kelas di SMA Negeri rata-rata berjumlah 32 orang.

"Karena saat ini satu kelas diinformasikan (rata-rata) 32 anak, sehingga kalau misalkan satu kelas bisa sampai 36 orang, kan lumayan itu empat dikali berapa kelas," kata Sutarno saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno menyebut, optimalisasi ini bisa jadi solusi bagi 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok yang tersandung kasus manipulasi nilai rapor yang statusnya kini dianulir di SMA negeri.

"Kan (nanti) bisa ditempati oleh anak-anak SMA di Kota Depok ataupun penempatan kuota bagi yang lebih prioritas," ujarnya.

Sutarno mengungkapkan, usul penyediaan jalur optimalisasi itu berasal dari sejumlah orangtua murid SMPN 19 Depok yang terlibat perkara manipulasi nilai rapor.

Oleh karena itu, kata Sutarno, pihaknya sedang berproses untuk bersurat terkait ini ke Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, melalui tembusan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Mengusulkan atau mengirim surat kepada Pak Pj Gubernur Jawa Barat agar kuota optimalisasi tersebut di SMA yang ada di kota Depok sebagaimana yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya," jelas Sutarno.

"Rencananya ini dalam jangka waktu dekat dan saat ini sedang proses untuk pembuatan surat tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno mengatakan, kasus manipulasi rapor 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok tengah diaudit oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sutarno menyebut, Disdik Kota Depok tidak ingin menghakimi pihak-pihak yang terlibat sebelum kasus ini terungkap secara jelas.

"Kami tidak men-judge. Tetap ada inspektorat yang mengaudit, memeriksa. Lalu kami nanti yang membina," ujar Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Selain diaudit oleh Itjen Kemendikbudristek, kata Sutarno, kasus "cuci rapor" ini juga masih dalam tahap konfirmasi dan klarifikasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Sutrisno menyebut, sejauh ini belum ada pihak yang dijatuhi sanksi, baik tenaga pendidik maupun orangtua siswa.

Namun, jika kelak ditemukan pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus ini, Inspektorat Pemerintah Kota Depok akan menjatuhkan sanksi.

"Kalau pegawai ada pelanggaran, apakah termasuk kategori pelanggaran ringan, sedang, berat, di situ nanti ada tahapan-tahapannya terkait disiplin pegawai," terang dia.

Dia hanya menyebut, pada dasarnya, nilai rapor, baik di rapor fisik maupun e-rapor, ditulis oleh guru di masing-masing satuan pendidikan.

"Tapi saya dalam hal ini tentunya tidak bisa memberikan secara detail, takut saya memberikan penjelasan yang salah terkait mekanisme penilaian di buku rapor," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Itjen Kemendikbudristek menemukan ada 51 calon peserta didik (CPD) delapan SMA di Kota Depok yang melakukan manipulasi nilai rapor.

Setelah ditelusuri, 51 CPD itu berasal dari satu sekolah yang sama, yakni SMP Negeri 19 Kota Depok.

Praktik manipulasi nilai rapor itu nilai diduga dilakukan agar mereka bisa masuk ke sekolah tersebut melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi rapor.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris melaporkan praktik manipulsi nilai rapor siswa yang ditemukan di Kota Depok ke polisi.

Menurut dia, tindakan memanipulasi nilai rapor siswa masuk dalam tindak pidana.

"Itu pemalsuan nilai termasuk ranah pidana, sehingga Wali Kota Depok bisa melanjutkan ke kepolisian," ujar Ade kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, kata dia, 51 murid yang dianulir dari SMA Negeri akibat kasus ini telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok akan meminta pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat membuka penerimaan siswa baru jalur optimalisasi di SMA negeri di Depok untuk menampung 51 siswa yang tersandung kasus manipulasi nilai rapor.

Sebab, akibat kasus tersebut, ke-51 siswa yang merupakan lulusan SMPN 19 Depok itu kini dianulir status penerimaannya di SMA negeri.

"Mengusulkan atau mengirim surat kepada Pak Pj Gubernur Jawa Barat agar kuota optimalisasi tersebut di SMA yang ada di Kota Depok sebagaimana yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno mengungkapkan, surat itu nantinya akan dikirimkan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui tembusan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Tentunya ini (surat) nanti adalah Pak Wali Kota (Mohammad Idris) yang tanda tangan karena atas nama pemerintah Kota Depok," ungkapnya.

Menurut Sutarno, usul mengenai penyediaan jalur optimalisasi itu berasal dari sejumlah orangtua murid SMPN 19 Depok yang terlibat perkara manipulasi nilai rapor.

"Ada beberapa (orangtua) juga yang masih menanyakan terkait dengan (jalur) optimalisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," ujar Sutarno.

Namun, kata Sutarno, jalur optimalisasi ini sedianya diprioritaskan untuk siswa yang dikategorikan sebagai keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).

"Namun, dalam hal ini kan baru permintaan dari masyarakat di Kota Depok, yang tadi juga aspirasinya disampaikan ke kepala daerah," jelas dia.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, kata dia, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyayangkan terjadinya kasus manipulasi nilai siswa agar lolos penerimaan peserta didik baru (PPPB).

Kasus yang terungkap itu akhirnya membuat 51 anak di Depok, Jawa Barat batal diterima di sekolah menengah atas (SMA) negeri.

“Kalau tidak sesuai seharusnya tidak dilakukan, karena dampaknya bukan hanya kepada anak-anak itu, ke anak-anak yang lainnya,” ujar Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (18/7/2024).

Menurut Nahar, peristiwa ini bisa membuat para siswa tersebut mendapat stigma dan dicap sebagai pelaku kecurangan.

Di samping itu, kecurangan tersebut tidak boleh terulang karena berpotensi merugikan anak-anak yang seharusnya berhak lolos ke sekolah negeri.

“Ini tentu harus diantisipasi juga keberlanjutannya. Karena nanti jangan sampai nanti anak terstigma nih karena melalui prosedur yang tidak tepat,” kata Nahar.

“Kemudian yang kedua, kalau ini misalnya dilanjutkan jangan sampai peluang atau hak lainnya, anak-anak lainnya menjadi tertutup. Ini yang harus kita pastikan,” sambungnya.

Atas dasar itu, Nahar mendorong agar dilakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal, untuk mengantisipasi peristiwa serupa.

Dia juga berharap para orang tua atau pihak sekolah tidak melakukan tindakan yang tak sesuai prosedur demi memuluskan jalan anaknya.

“Rumusnya kalau prosedurnya tidak sesuai, nanti akan berdampak kepada kelanjutannya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena diduga memanipulasi nilai rapornya.

"Iya, jadi 51 CPD dari salah satu SMP ya, itu terpaksa harus dianulir status diterimanya (jadi murid) gitu. Yang pertama, di saat pendaftaran PPDB tahap kedua (kemarin) ada anomali data," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Ade mengungkapkan, hal tersebut diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ungkap Ade.

Selain mengidentifikasi persentase nilai yang ditingkatkan, Itjen Kemdikbudristek juga menemukan data bahwa 51 siswa yang berkait bersalah dari satu sekolah, yaitu SMPN 19 Depok.

"SMP itu meluluskan 300 siswa, nah yang akhirnya diketahui 'cuci rapor' (manipulasi nilai) tu ada 51 siswa. Itu data yang diberikan dari Itjen Kemdikbudristek ya," lanjut Ade.

Disdik Jawa Barat (Jabar) sudah melaporkan persoalan ini ke PJ Gubernur Jabar dan menyerahkan persoalan itu ke pihak Pemerintah Kota Depok.