DEPOK, KOMPAS.com - Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina diberhentikan imbas kasus manipulasi nilai rapor 51 siswa lulusan sekolah tersebut.

Selain Nenden, ada delapan guru lain di SMPN 19 Depok yang juga diberhentikan akibat kasus ini.

"Guru honorer yang harus diberhentikan ada tiga orang, kalau enggak salah (totalnya) sembilan orang termasuk kepala sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Siti Chaerijah saat dikonfirmasi, Minggu (4/8/2024).

Siti mengungkapkan, pemberhentian sembilan tenaga pendidik ini berdasar pada keputusan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok.

"Kita menyerahkan ke Inspektorat Daerah dan BKPSDM. Jadi nanti yang memberikan sanski atau hukuman (kepada pihak berkait) ya BKPSDM," tutur Siti.

Siti mengatakan, sanksi pemberhentian ini direkomendasikan langsung oleh Itjen Kemendikbud Ristek.

"(Putusan ini) berdasarkan rekomendasi Itjen Kemendikbud, ada hukuman berat, hukuman ringan, dan ada yang harus diberhentikan," ujar Siti.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Itjen Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Sejalan dengan itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok mulai menyelidiki perkara ini setelah menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," tutur Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah, Kamis (1/8/2024).

Ubaidillah menyampaikan, modus manipulasi rapor ini dilakukan melalui pengadaan sarana les atau bimbingan belajar (bimbel) yang disediakan guru sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus manipulasi nilai rapor siswa lulusan SMP Negeri (SMPN) 19 di Kota Depok masih menyisakan teka-teki, karena sampai kini belum terkuak modus dari praktik curang itu.

Latar belakang "cuci rapor" itu diduga untuk memuluskan langkah para siswa lulusan SMPN 19 Depok masuk di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri. Namun cara itu gagal.

Sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir masuk SMA Negeri setelah dugaan aksi manipulasi nilai rapor terbongkar. Sejumlah calon siswa itu tersebar di delapan sekolah SMA di Depok.

Terbongkar karena rapor tak sesuai

Kasus manipulasi di dunia pendidikan ini terungkap setelah ada ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

Pihak SMP Negeri 19 Depok mengakui insiden praktik curang itu terjadi di sekolah. Mereka mengakui kesalahan itu.

Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku tak tahu ketika ditanya perihal bagaimana cara mengubah nilai rapor fisik atau yang populer diistilahkan sebagai "cuci rapor".

"Saya masih menunggu informasi terkait dengan pemeriksaan dari lembaga kami yang berhak memeriksa (Itjen Kemdikbudristek)," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

SMP Negeri 19 Depok itu telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

Sutarno menekankan, pihaknya tak berfokus ke arah mengungkap modus praktik curang itu.

"Tugas kami adalah terkait teknis pendidikan bagaimana tetap berjalan lancar," lanjut dia.

Belum ditemukan potensi pidana

Sutarno mengeklaim, sampai saat ini belum ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus manipulasi nilai rapor alias "cuci rapor" pada 51 lulusan siswa SMPN 19 Kota Depok.

Kesimpulan sementara itu ia dapatkan usai melakukan verifikasi terhadap kepala sekolah SMPN 19.

"Untuk sementara, berdasarkan pemanggilan, verifikasi dari Disdik ke sekolah, ya tidak ada sama sekali transaksi ke arah sana (ranah pidana)," ujar Sutarno.

Meski demikian, Sutarno menekankan, hal itu baru pandangan dari pihak sekolah.

Saat ini, Itjen Kemendikbud Ristek masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait temuan praktik cuci rapor tersebut.

Pihak Disdik Kota Depok pun menyerahkan kesimpulan akhir kepada Kemendikbud Ristek.

"Tapi kan yang lebih tahu nanti yang meriksa, Itjen Kemendikbud Ristek," ungkap Sutarno.

Ia pun enggan berandai-andai apakah pemeriksaan oleh Kemendikbud Ristek itu bakal berujung pada proses hukum atau tidak.

Kejari selidiki kasus manipulasi rapor

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok baru-baru ini justru menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi rapor 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arif Ubaidillah mengatakan, Kejari Depok baru-baru ini menerbitkan surat perintah penyelidikan atas perkara manipulasi rapor itu.

"Kepala Kejaksaan Negeri Depok telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SLTA," kata Ubaidillah.

Untuk tahap awal, Kejari Depok akan berfokus mengumpulkan data dan keterangan pihak SMPN 19 Depok hingga dinas pendidikan.

Namun demikian, Ubaidillah enggan menyebutkan siapa saja pihak yang nanti akan diperiksa tekait kasus praktik curang di dunia pendidikan itu.

"Terkait dengan jumlah dan siapa saja yang dimintai keterangan saat ini karena masih masuk dalam proses penyelidikan guna kelancaran pengungkapan peristiwa oleh tim penyelidik belum dapat kami sampaikan," jelas Ubaidillah.

Selain itu, Kejari Depok juga akan memerika seorang operator IT SMP Negeri 19 yang diduga terlibat memanipulasi nilai rapor 51 murid.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," kata Ubaidillah.

Kejari Depok juga akan memintai keterangan operator IT di SMPN 19. Pemanggilan itu bersama dengan beberapa pihak lain di SMPN 19 Depok yang dijadwalkan pada pekan ini.

"Beberapa hari yang lalu telah dilakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang salah satunya operator. Selanjutnya dalam minggu ini telah dijadwalkan permintaan keterangan beberapa pihak yang dianggap perlu atas peristiwa ini," tutur Ubaidillah.

(Reporter : Dinda Aulia Ramadhanty | Editor ; Fabian Januarius Kuwado, Irfan Maullana, Fitria Chusna Farisa)

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memeriksa seorang operator IT SMP Negeri 19 yang diduga terlibat memanipulasi nilai rapor 51 murid.

Pemanggilan dilakukan setelah Kejari menerbitkan surat perintah penyelidikan berkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Kejari telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus manipulasi nilai rapor sebagai dokumen administratif terkait penerimaan murid baru tingkat SMA," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arif Ubaidillah dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Ubaidillah mengungkapkan, pihaknya telah memanggil seorang operator IT di sekolah bersangkutan untuk dimintai keterangan dan akan menjadwal pemanggilan beberapa pihak lainnya pada pekan ini.

"Beberapa hari yang lalu telah dilakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang salah satunya operator. Selanjutnya dalam minggu ini telah dijadwalkan permintaan keterangan beberapa pihak yang dianggap perlu atas peristiwa ini," tutur Ubaidillah.

Meski begitu, Ubaidillah enggan menerangkan lebih lanjut hasil pemeriksaan yang sudah diperolehnya sebab proses masih dalam tahapan pengumpulan data dan keterangan.

"Yang dapat kami sampaikan adalah, kami telah menjadwalkan seluruh pihak-pihak yang dianggap penyelidik diperlukan keterangannya untuk menerangkan peristiwa ini," jelas Ubaidillah.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. (Sedangkan) 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Depok belum membawa kasus manipulasi nilai rapor 51 siswa SMPN 19 ke ranah pidana.

"Kami belum ke arah sana (kasus pidana), karena saat ini sedang didalami oleh pihak inspektorat, dalam hal ini Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno mengungkapkan, pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak terkait masih dalam proses dan belum menemukan indikasi ke tindak pidana.

"Untuk sementara, pemanggilan verifikasi dari distrik ke sekolah tidak ada sama sekali transaksional ke arah sana," ujar dia.

Jika nantinya ditemukan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) pada praktik kotor ini, perkara akan diserahkan ke Inspektorat Pemkot Depok untuk diberikan sanksi.

"Kalau pegawai ada pelanggaran, apakah termasuk kategori pelanggaran ringan, sedang, berat, di situ nanti ada tahapan-tahapannya terkait disiplin pegawai," jelas Sutarno.

Sebelumnya, 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir masuk SMA negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu SMPN 19 Depok. Mereka mulanya diterima di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui kecurangan tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok bakal meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengoptimalkan penerimaan siswa baru di SMA negeri di Depok untuk menampung 51 siswa yang tersandung kasus "cuci rapor".

Sekretaris Disdik Kota Depok Sutarno mengatakan, optimalisasi tersebut memungkinkan mengingat siswa di setiap kelas di SMA Negeri rata-rata berjumlah 32 orang.

"Karena saat ini satu kelas diinformasikan (rata-rata) 32 anak, sehingga kalau misalkan satu kelas bisa sampai 36 orang, kan lumayan itu empat dikali berapa kelas," kata Sutarno saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno menyebut, optimalisasi ini bisa jadi solusi bagi 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok yang tersandung kasus manipulasi nilai rapor yang statusnya kini dianulir di SMA negeri.

"Kan (nanti) bisa ditempati oleh anak-anak SMA di Kota Depok ataupun penempatan kuota bagi yang lebih prioritas," ujarnya.

Sutarno mengungkapkan, usul penyediaan jalur optimalisasi itu berasal dari sejumlah orangtua murid SMPN 19 Depok yang terlibat perkara manipulasi nilai rapor.

Oleh karena itu, kata Sutarno, pihaknya sedang berproses untuk bersurat terkait ini ke Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, melalui tembusan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Mengusulkan atau mengirim surat kepada Pak Pj Gubernur Jawa Barat agar kuota optimalisasi tersebut di SMA yang ada di kota Depok sebagaimana yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya," jelas Sutarno.

"Rencananya ini dalam jangka waktu dekat dan saat ini sedang proses untuk pembuatan surat tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno mengatakan, kasus manipulasi rapor 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok tengah diaudit oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sutarno menyebut, Disdik Kota Depok tidak ingin menghakimi pihak-pihak yang terlibat sebelum kasus ini terungkap secara jelas.

"Kami tidak men-judge. Tetap ada inspektorat yang mengaudit, memeriksa. Lalu kami nanti yang membina," ujar Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Selain diaudit oleh Itjen Kemendikbudristek, kata Sutarno, kasus "cuci rapor" ini juga masih dalam tahap konfirmasi dan klarifikasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Sutrisno menyebut, sejauh ini belum ada pihak yang dijatuhi sanksi, baik tenaga pendidik maupun orangtua siswa.

Namun, jika kelak ditemukan pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus ini, Inspektorat Pemerintah Kota Depok akan menjatuhkan sanksi.

"Kalau pegawai ada pelanggaran, apakah termasuk kategori pelanggaran ringan, sedang, berat, di situ nanti ada tahapan-tahapannya terkait disiplin pegawai," terang dia.

Dia hanya menyebut, pada dasarnya, nilai rapor, baik di rapor fisik maupun e-rapor, ditulis oleh guru di masing-masing satuan pendidikan.

"Tapi saya dalam hal ini tentunya tidak bisa memberikan secara detail, takut saya memberikan penjelasan yang salah terkait mekanisme penilaian di buku rapor," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Itjen Kemendikbudristek menemukan ada 51 calon peserta didik (CPD) delapan SMA di Kota Depok yang melakukan manipulasi nilai rapor.

Setelah ditelusuri, 51 CPD itu berasal dari satu sekolah yang sama, yakni SMP Negeri 19 Kota Depok.

Praktik manipulasi nilai rapor itu nilai diduga dilakukan agar mereka bisa masuk ke sekolah tersebut melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi rapor.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris melaporkan praktik manipulsi nilai rapor siswa yang ditemukan di Kota Depok ke polisi.

Menurut dia, tindakan memanipulasi nilai rapor siswa masuk dalam tindak pidana.

"Itu pemalsuan nilai termasuk ranah pidana, sehingga Wali Kota Depok bisa melanjutkan ke kepolisian," ujar Ade kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, kata dia, 51 murid yang dianulir dari SMA Negeri akibat kasus ini telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok akan meminta pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat membuka penerimaan siswa baru jalur optimalisasi di SMA negeri di Depok untuk menampung 51 siswa yang tersandung kasus manipulasi nilai rapor.

Sebab, akibat kasus tersebut, ke-51 siswa yang merupakan lulusan SMPN 19 Depok itu kini dianulir status penerimaannya di SMA negeri.

"Mengusulkan atau mengirim surat kepada Pak Pj Gubernur Jawa Barat agar kuota optimalisasi tersebut di SMA yang ada di Kota Depok sebagaimana yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno mengungkapkan, surat itu nantinya akan dikirimkan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui tembusan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Tentunya ini (surat) nanti adalah Pak Wali Kota (Mohammad Idris) yang tanda tangan karena atas nama pemerintah Kota Depok," ungkapnya.

Menurut Sutarno, usul mengenai penyediaan jalur optimalisasi itu berasal dari sejumlah orangtua murid SMPN 19 Depok yang terlibat perkara manipulasi nilai rapor.

"Ada beberapa (orangtua) juga yang masih menanyakan terkait dengan (jalur) optimalisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," ujar Sutarno.

Namun, kata Sutarno, jalur optimalisasi ini sedianya diprioritaskan untuk siswa yang dikategorikan sebagai keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).

"Namun, dalam hal ini kan baru permintaan dari masyarakat di Kota Depok, yang tadi juga aspirasinya disampaikan ke kepala daerah," jelas dia.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden tersebut.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, kata dia, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah orangtua murid SMPN 19 Depok yang gagal masuk SMA negeri karena memanipulasi nilai rapor berharap anaknya bisa tetap diterima lewat jalur optimalisasi.

"Ada beberapa (orangtua) juga yang masih menanyakan terkait dengan (jalur) optimalisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno mengungkapkan, menurut mereka, kuota optimalisasi bisa menjadi opsi agar anak-anaknya dapat tetap diterima di sekolah negeri, khususnya bagi keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).

"Sehingga ada beberapa anak yang notabene 51 (siswa) itu bisa masuk di sana ataupun siswa-siswa lain, lebih khususnya yang kurang mampu juga bisa masuk di sekolah negeri, melalui kuota yang dioptimalisasi tersebut," ujar Sutarno.

Akan tetapi, aspirasi itu masih dikaji oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Namun, dalam hal ini kan baru permintaan dari masyarakat di Kota Depok, yang tadi juga aspirasinya disampaikan ke kepala daerah," jelas Sutarno.

"Ini perkembangan baru tadi, jadi semuanya memang betul, semua kan masih dalam perkembangan terus," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena memanipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-Rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-Rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-Rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

Sejauh ini, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) yang dianulir masuk SMA negeri karena perkara manipulasi nilai rapor sudah masuk sekolah swasta.

"Tadi pagi sudah dapat informasi bahwa semua anak yang kemarin teranulir atau dibatalkan 51 siswa itu sudah terdapat di SMA swasta semua," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Sutarno mengungkapkan, informasi itu diperoleh melalui koordinasi dengan wali kelas masing-masing siswa terkait di SMP-nya.

"Namun perlu kami cek secara langsung terkait yang terakhir, apakah memang sudah ataupun belum. Tapi informasi dari pihak wali kelas itu sudah masuk semua," tutur Sutarno.

Pemeriksaan ulang itu dilakukan demi memastikan tidak ada siswa yang terabaikan setelah gagal masuk sekolah negeri.

"Saya juga lagi memantau terus supaya menjamin bahwas anak-anak itu seluruhnya sudah terfasilitasi bisa masuk ke SMA swasta," ujar Sutarno.

Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena diduga memanipulasi nilai rapor.

Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-Rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-Rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-Rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.

Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden itu terjadi.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ucap Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi dunia pendidikan di Indonesia saat ini tampak seperti tidak baik-baik saja karena terdapat sejumlah masalah.

Belum habis tingginya uang kuliah tunggal (UKT) jadi perbincangan, persoalan lain pun muncul, yakni kebijakan cleansing atau pemberhentian guru honorer dan praktik manipulasi nilai rapor alias 'cuci rapor'.

Cleansing guru honorer di Jakarta

Sebanyak ratusan guru honorer di Jakarta diberhentikan secara sepihak karena kebijakan clensing atau pembersihan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri.

Kebijakan tersebut mengejutkan para guru honorer karena mereka diberhentikan secara tiba-tiba sehingga tidak bisa lagi mengajar saat tahun ajaran 2024 kembali dimulai.

"Para guru honorer di Jakarta merasa shock karena mendadak berhenti kerja. Ada yang sudah mengajar 6 tahun lebih," ungkap Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Berkait kebijakan cleansing, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pengangkatan guru honorer tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari Disdik.

"Sejak tahun 2017 hingga 2022, kami sudah mengeluarkan instruksi bahwa pengangkatan guru harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.

Budi menyampaikan, ada guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari Disdik sehingga digaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2024, yang mana ditemukan peta kebutuhan guru honorer yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta ketentuan sebagai penerima honor.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK, guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang (gajinya) dibiayai dana BOS," ujarnya.

Budi mengatakan, terhitung sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga kerja honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud No 63 Tahun 2022 Pasal 40 (4).

"Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru," kata dia.

Di lain sisi, Budi membantah melakukan pemecatan terhadap guru honorer karena kebijakan cleansing.

"Bukan dipecat, kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," ujar Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Budi menegaskan, ratusan guru honerer yang diberhentikan diangkat oleh kepala sekolah tanpa seleksi.

"Kondisinya adalah guru honorer ini mereka diangkat oleh kepala sekolah, dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa seleksi yang jelas," paparnya.

Karena itu, kata Budi, pengangkatan guru honorer tersebut tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kebutuhan.

51 Siswa di Depok cuci rapor

Sebanyak 51 siswa SMP Negeri 19 Depok ketahuan memanipulasi nilai rapor atau 'cuci rapor' sehingga mereka dianulir atau gagal masuk ke SMA Negeri yang dipilih meski sebelumnya telah dinyatakan diterima.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) Mochamad Ade Afriandi mengungkapkan, praktik culas ini terbongkar karena adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbudristek.

"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ungkap Ade saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui bahwa pihaknya telah memanipulasi nilai rapor 51 siswanya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," kata Nenden saat ditemui Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Nenden mengakui bahwa pihaknya bersalah atas persoalan ini.

Ia pun telah berkoordinasi dengan Itjen Kemendikbud Ristek untuk memberikan keterangan dan klarifikasi.

"Kami ikuti alurnya saja. Ya kami akui saja itu suatu sebuah kesalahan," tutur Nenden.

SMPN 19 Depok masih menunggu langkah yang akan ditempuh oleh Kemendikbud Ristek. Namun, Nenden menyebutkan, pihaknya siap menanggung segala risiko dan konsekuensi.

"(Dan saat ini) memang masih berproses. Apa pun konsekuensinya ya kami harus siap," ujar Nenden.

Nenden menambahkan, 49 dari 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir masuk SMA negeri telah diterima di sekolah swasta.

"Kami dapat informasi dari para wali kelasnya, mereka sudah diterima di sekolah swasta. Tinggal dua orang lagi yang belum," jelas Nenden.

Penegakan aturan

Berkait masalah cleansing guru honorer di Jakarta, Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Itje Chodidjah menilai bahwa hal tersebut adalah upaya penegakan aturan.

"Kalau perkara guru honorer yang di DKI ini ya saya yakin pemerintah DKI dalam hal ini tidak lah pastinya melakukan pemecatan-pemecatan sepihak. Pastinya ada kriteria-kriteria yang tidak dipenuhi," kata Itje kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Itje menyampaikan, guru honorer memang dibutuhkan oleh banyak sekolah, tetapi tidak dibenarkan apabila mereka diangkat oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi Disdik, mengingat gaji yang dibayarkan nanti berasal dari dana BOS.

Menurut Itje, pengangkatan guru honorer yang berdasarkan rekomendasi Disdik bertujuan agar pihak sekolah bisa mendapatkan guru yang benar-benar memiliki kompetensi.

"Kalau guru honorer itu terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan), kemudian mempunyai nomor induknya, itu kan sebenarnya enggak masalah," jelas Itje.

"Nah sekarang yang bermasalah ini kan secara administratif enggak tertib, secara kualitas mungkin juga dipertanyakan. Jangan sampai guru-guru yang tidak mempunyai kualitas yang seharusnya diberi peluang menjadi guru honorer. Asal ada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, menurut saya ya sepatutnya lah diatur," sambungnya.

Menurut Itje, guru-guru yang tidak mempunyai kualitas nantinya bisa menjadi bumerang bagi pihak sekolah.

Hal ini berkaitan erat dengan kasus manipulasi nilai rapor 51 siswa SMPN 19 Depok.

"Nah seperti kasus cuci rapor. Ini kan kebohongan yang tidak disadari bahwa seolah-olah itu baik, tetapi sebenarnya sedang menipu anak-anak," kata Itje.

"Anak-anak yang merasa nilainya bagus, rapornya bagus, tetapi secara kompetensi enggak ada, akhirnya dia jadi anak yang tidak bisa apa-apa, literasinya rendah. Nah ini disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh pelaku yang berupa guru dan tenaga pendidikan yang tidak mengerti mendidik (tak berkualitas)," imbuhnya.

(Penulis: Firda Janati, Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Jessi Carina, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah berita di kanal Megapolitan menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Kamis (16/7/2024), salah satunya tentang ibu di Taman Sari tewas usai ditabrak driver ojol.

Kemudian, berita tentang terbongkarnya praktik manipulasi nilai rapor 51 murid di Depok juga ramai dibaca.

Sementara itu, berita mengenai sopir towing pukul pengemudi ojol di Tangsel, tak terima ditegur usai ugal-ugalan turut menarik perhatian dan banyak dibaca.

Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:

1. Ibu di Taman Sari tewas usai ditabrak driver ojol yang terobos lampu merah

Seorang ibu berinisial SK diduga ditabrak driver ojek online (ojol) di Jalan Gajah Mada, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (8/5/2024) pukul 17.50 WIB.

Kekasih dari anak SK, DP (21) menceritakan, mulanya korban hendak menyebrang dari Halte Transjakarta Mangga Besar ke depan sebuah rumah makan.

Di sana, SK biasa dijemput oleh asisten rumah tangga (ART) selepas pulang kerja.

“Saat (korban) menyebrang sesuai dengan lampu pejalan kaki, ada driver ojol motor yang menerobos lampu merah dan menabrak korban hingga terjatuh,” kata DP yang telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip unggahan Instagram @dramaojol.id, Kamis (18/7/2024). Baca selengkapnya di sini.

2. Terbongkarnya praktik manipulasi nilai rapor 51 murid di Depok

Praktik manipulasi nilai rapor di SMP Negeri 19 Depok ke 51 muridnya tertangkap basah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Tipu daya ini terlihat dari perbedaan nilai di e-Rapor dan buku rapor yang diunggah calon peserta didik (CPD) saat proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu.

"(Temuan terjadi) pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-Rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi kepada Kompas.com, Rabu (18/7/2024).

Akibatnya, 51 murid yang awalnya sudah terkonfirmasi diterima di SMA Negeri harus dianulir atau digagalkan status penerimaannya. Baca selengkapnya di sini.

3. Sopir towing pukul pengemudi ojol di Tangsel, tak terima ditegur usai ugal-ugalan

Seorang sopir kendaraan towing atau mobil derek memukul pengemudi ojek online (ojol) di Jalan Graha Raya Bintaro, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Selasa (16/7/2024).

Aksi pemukulan tersebut diabadikan dalam rekaman video yang kini viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @seputar_jaksel.

Hasan (53), sekuriti Cornelia Residence Graha Raya Bintaro menjadi saksi peristiwa tersebut. Dia mengatakan bahwa aksi pemukulan itu terjadi pada pukul 10.00 WIB, tidak jauh dari lokasinya berjaga.

"Kemarin kejadiannya, saya lagi duduk jaga pos. Tiba-tiba sopir mobil dereknya berhentiin mobil, terus mukul pengemudi ojol,” kata Hasan saat ditemui di lokasi, Rabu (17/7/2024). Baca selengkapnya di sini.

DEPOK, KOMPAS.com - Praktik manipulasi nilai rapor di SMP Negeri 19 Depok ke 51 muridnya tertangkap basah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Tipu daya ini terlihat dari perbedaan nilai di e-Rapor dan buku rapor yang diunggah calon peserta didik (CPD) saat proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu.

"(Temuan terjadi) pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-Rapor) tidak sama dengan nilai yang diupload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi kepada Kompas.com, Rabu (18/7/2024).

Akibatnya, 51 murid yang awalnya sudah terkonfirmasi diterima di SMA Negeri harus dianulir atau digagalkan status penerimaannya.

"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," ucap Ade.

Ade mengungkapkan, penundaan status penerimaan mereka sebenarnya sudah dilakukan sejak Sabtu (13/7/2024) atau masa pra-MPLS.

Namun, surat pemberitahuan resmi diberikan ke masing-masing wali murid pada Senin (15/7/2024).

Katrol nilai rapor hingga 20 persen

Berdasarkan keterangan Ade, perubahan nilai rapor meningkat 20 persen dari nilai awal atau nilai yang ada di e-Rapor.

"Jadi Kemdikbud membuka, kalau tidak salah itu rata-rata (nilainya) dinaikkan 20 persen lah nilainya, dinaikkan sekitar 20 persen dari e-Rapor," terang Ade.

Meski tidak disebutkan secara rinci, Ade menjelaskan, nilai awal para siswa terkait masih dikategorikan nilai yang pantas untuk lulus. Peluang dan potensi untuk diterima di sekolah negeri juga masih ada.

"Padahal sebetulnya tidak harus cuci rapor ya, artinya real saja. Itu pasti peluang yang diterima (di sekolah negeri) ada gitu," jelas Ade.

"Tapi kalau kelihatannya mungkin namanya di-up (naikkin nilainya) itu kan ingin lebih pasti gitu (biar bisa diterima) di sekolah negeri," tambahnya.

Disdik Jabar minta Walkot Depok lapor polisi

Atas temuan ini, Disdik Jawa Barat menyarankan Pemerintah Kota Depok segera melaporkannya ke polisi. Sebab, praktik manipulasi nilai rapor siswa merupakan sebuah tindak pidana.

"Itu pemalsuan nilai termasuk ranah pidana, sehingga Wali Kota Depok bisa melanjutkan ke kepolisian," tutur Ade.

Sejauh ini, Ade akui, pihaknya baru sebatas menemukan adanya praktik manipulasi nilai rapor di satu SMP di Kota Depok.

Namun, belum diketahui siapa saja yang terlibat di dalam praktik manipulasi ini. Potensi keterlibatan oknum pihak sekolah, orangtua, atau keduanya masuk dalam opsi.

Jika praktik tersebut hanya melibatkan pihak sekolah, maka orangtua murid yang merasa dirugikan diimbau untuk melapor ke polisi.

Kepsek SMPN 19 mengaku salah

Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina membenarkan sekaligus mengaku salah atas perkara manipulasi nilai rapor siswa yang terjadi di sekolahnya.

"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," ujar Nenden.

Ia siap menerima segala konsekuensi atas peristiwa ini. Dia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kemdikbudristek dan akan memberikan keterangan atas persoalan ini.

"Kami ikuti alurnya saja. Ya kami akui saja itu suatu sebuah kesalahan," tutur Nenden.

Hingga saat ini, sekolah masih menunggu proses yang harus ditempuh berikutnya.

"(Dan saat ini) memang masih berproses. (Jadi) apapun konsekuensinya ya kami harus siap," ujar Nenden.

Nasib 51 murid yang dianulir

51 murid yang nilai rapornya dimanipulasi itu diminta untuk bersekolah di sekolah swasta.

"Pagi ini kami dapat informasi dari para wali kelasnya, mereka sudah diterima di sekolah swasta. (Dari 51 orang) tinggal dua orang lagi yang belum," ungkap Nenden.

Sedangkan dua murid sisanya masih dalam proses, karena salah satu di antaranya belum bisa dihubungi.

"Ada tinggal dua orang lagi, cuma memang yang satu orang masih belum bisa dihubungi apakah sudah dapat atau belum (sekolah swasta)," tutur Nenden.

Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Depok telah berkoordinasi dengan berbagai sekolah swasta agar puluhan murid yang dianulir itu dapat tetap bersekolah.

"Kami siap bertanggungjawab untuk nanti membantu mengkomunikasikan ke pihak sekolah swasta yang memang ingin dituju, karena kan alasannya sekolah swasta sudah ditutup (pendaftarannya)," ujar Nenden.

"Enggak ada (bantuan lainnya), hanya (bantu) mengkomunikasikan supaya (mereka) bisa diterima, itu juga dibantu Disdik Depok," tambahnya.