Selain judi online, pemerintah juga tengah fokus pada pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini masih marak dan terus berkembang di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan masih maraknya pinjol ilegal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan maraknya pinjol ilegal salah satunya disebabkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan ada peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun berdasarkan hasil SNLIK 2024, itu juga, terlihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini kian mudah. Setiap orang bisa bertransaksi hanya lewat ponsel. Namun hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi..

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Dia juga menyebut, digitalisasi keuangan memicu celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti judi online dan pinjol ilegal.

Dia mendorong agar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Lewat acara tersebut, lanjut Djoko, masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Literasi keuangan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam satu dekade terakhir. Capaian serupa terjadi pada tingkat inklusi keuangan.

Kendati begitu, dalam dua tahun terakhir data teranyar menunjukkan koreksi pada indeks inklusi keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Literasi keuangan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam satu dekade terakhir. Capaian serupa terjadi pada tingkat inklusi keuangan.

Kendati begitu, dalam dua tahun terakhir data teranyar menunjukkan koreksi pada indeks inklusi keuangan nasional. Padahal, Pemerintah RI menargetkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tingkat inklusi keuangan nasional bisa mencapai 90% pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 pada Jumat (2/8/2024) hari ini. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada 10.800 responden rentang umur 15-79 tahun di 34 Provinsi mencakup 120 kabupaten dan kota.

"Indeks literasi dan inklusi keuangan SNLIK tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK tahun 2022 karena terdapat perbedaan metodelogi sampling ya," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Hasil SNLIK Tahun 2024 yang diikuti secara daring, Jumat (2/8/2024).

Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks inklusi keuangan lebih tinggi daripada indeks literasi keuangan, terutama pada layanan jasa keuangan konvensional. Adapun kriteria well literate akan terpenuhi apabila seseorang memenuhi 5 parameter yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sementara untuk indeks inklusi keuangan pengĥitungannya diperoleh melalui penggunan produk/layanan jasa keuangan.

"Hasil SNLIK tahun 2024 diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2023 berdasarkan hasil survei 2024 bahwa indeks literasi keuangan adalah 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan adalah 75,02 persen," ungkap Amalia.

Sehingga, 65,43 persen dari populasi Indonesia memenuhi kriteria well literate dan 75,02 persen dari masyarakat Indonesia menggunakan dan memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Bila dibagi antara konvensional dan syariah, maka dapat disimpulkan bahwa indeks keuangan terutama layanan jasa konvensional lebih tinggi dari literasi keuangan untuk jasa layanan keuangan syariah.

"Dimana untuk konvensional indeks literasi keuangan 65,08 persen dan indeks inklusi 73,55 persen. Sementara syariah, untuk indeks literasi keuangan sebesar 39,11 persen dan indeks inklusi sebesar 12,88 persen," rinci Amalia.

Sebelumnya, Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil survei ini menjadi landasan program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke depan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%.

Survei tahun ini juga mencakup tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

Perbedaan Berdasarkan Gender dan Lokasi Indeks literasi keuangan perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%. Indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi, dengan 76,08% dibandingkan 73,97% untuk laki-laki.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks literasi dan inklusi keuangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dengan masing-masing sebesar 69,71% dan 78,41% di perkotaan, serta 59,25% dan 70,13% di perdesaan.

Perbedaan Berdasarkan Usia Kelompok usia 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82%, 71,72%, dan 70,19%. Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yaitu masing-masing 51,70% dan 52,51%.

Indeks inklusi keuangan tertinggi juga terdapat pada kelompok usia 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun, dengan masing-masing sebesar 84,28%, 81,51%, dan 79,21%. Sementara itu, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 57,96% dan 63,53%.

Perbedaan Berdasarkan Pendidikan Indeks literasi keuangan tertinggi ditemukan pada kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi, SMA/sederajat, dan SMP/sederajat, dengan masing-masing sebesar 86,19%, 75,92%, dan 65,76%. Kelompok dengan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, masing-masing sebesar 38,19% dan 57,77%.

Indeks inklusi keuangan tertinggi juga ditemukan pada kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi, SMA/sederajat, dan SMP/sederajat, yakni masing-masing sebesar 98,54%, 88,29%, dan 73,18%. Kelompok dengan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,53% dan 62,58%.

Perbedaan Berdasarkan Pekerjaan Kelompok pegawai/profesional, pengusaha/wiraswasta, dan ibu rumah tangga memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, dengan masing-masing sebesar 83,22%, 78,32%, dan 64,44%. Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, pelajar/mahasiswa, dan pensiunan/purnawirawan memiliki indeks literasi keuangan terendah, masing-masing sebesar 42,18%, 56,42%, dan 57,55%.

Indeks inklusi keuangan tertinggi ditemukan pada kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta, dengan masing-masing sebesar 98,18%, 95,04%, dan 85,40%. Kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 55,10%, 62,26%, dan 67,73%.

"Dari data tersebut, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka literasi dan inklusi keuangan juga semakin tinggi," ujar Friderica.

Hasil SNLIK 2024 menjadi faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Dahulu tingkat literasi (keuangan) perempuan itu di bawah laki-laki, ini jadi fokus kita karena ibu-ibu adalah menteri keuangan di rumah tangga

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024.

Hasil survei itu menyebut bahwa indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di tahun 2023. Indeks literasi keuangan perempuan tercatat mencapai 66,75 persen, sementara laki-laki lebih rendah yakni 64,14 persen.

“Dahulu tingkat literasi (keuangan) perempuan itu di bawah laki-laki, ini jadi fokus kita karena ibu-ibu adalah menteri keuangan di rumah tangga, makanya kita fokus di program untuk ibu-ibu dan di tahun sebelumnya (2023), tingkat literasi perempuan lebih tinggi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi saat konferensi pers SNLIK Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

Friderica atau yang akrab disapa Kiki itu menyampaikan indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan laki-laki, yakni masing-masing 76,08 persen dan 73,97 persen.

Adapun hasil SNLIK Tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia tahun 2023 yang mencapai 65,43 persen, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

Survei tersebut juga mengukur tingkat literasi keuangan syariah yang mencapai 39,11 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

"Dari survei ini memang literasi dan inklusi keuangan syariah perlu untuk lebih ditingkatkan lagi," ujar Kiki.

Adapun apabila diukur erdasarkan umur, kelompok usia 26-35 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi yakni 74,82 persen. Sementara untuk rentang umur 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan masing-masing sebesar 71,72 persen, dan 70,19 persen.

Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah yakni masing-masing sebesar 51,70 persen dan 52,51 persen.

Lebih lanjut, Kiki memaparkan untuk kelompok umur 26-35 tahun, 36-50 tahun dan 18-25 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 84,28 persen, 81,51 persen, dan 79,21 persen.

Namun untuk kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun masih mempunyai indeks inklusi keuangan terendah masing-masing tercatat sebesar 57,96 persen dan 63,53 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024