Jakarta -

Di era digitalisasi saat ini, paylater menjadi salah satu metode pembayaran yang kian digemari masyarakat. Sebab, paylater menawarkan fleksibilitas pembayaran, di mana kamu bisa mencicil pembayarannya sesuai kebutuhan.

Meski begitu, berbagai kemudahan yang ditawarkan paylater harus diimbangi dengan pemakaian yang bijak. Hal ini penting untuk menjaga keuangan tetap aman. Agar terhindar dari masalah keuangan, simak beberapa tips berikut agar bisa menggunakan paylater dengan aman dan bijak.

4 Cara Aman Pakai Paylater

1. Susun Anggaran Keuangan

Tips aman menggunakan paylater yang pertama adalah susun anggaran keuangan untuk menentukan seberapa banyak yang bisa kamu belanjakan. Agar tidak membebani keuangan, pastikan kamu telah memperhitungkan pendapatan bulanan dengan pengeluaran tetap dan kebutuhan lainnya.

Selanjutnya, sesuaikan perhitungan tersebut dengan pilihan besaran cicilan yang harus kamu bayarkan dengan paylater. Dengan begitu, kamu bisa menghindari pengeluaran yang impulsif, jadi kondisi keuangan bisa tetap stabil. Pastikan juga paylater yang kamu gunakan telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Belanja Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan

Saat menggunakan paylater, sebaiknya belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan, berdasarkan anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Belanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan akan membawa kamu menuju stabilitas dan ketenangan finansial di masa depan. Apalagi, setiap layanan paylater memiliki limit kredit yang berbeda-beda.

Batas kredit ini pun bisa berbeda untuk setiap penggunanya. Oleh sebab itu, penting bagi kamu untuk memperhatikan berapa limit maksimal paylater yang kamu miliki. Hal ini penting agar kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam membayar tanggungan atau cicilan lainnya.

3. Bayar Paylater Tepat Waktu

Selanjutnya, pastikan untuk mencatat tanggal jatuh tempo atau menggunakan reminder agar kamu tidak melewatkan waktu pembayaran cicilan paylater yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar kamu bisa menjaga skor kredit yang baik sehingga memudahkan kamu dalam memperoleh berbagai jenis pinjaman dari lembaga keuangan di masa mendatang.

Selain terpeliharanya skor kredit, pembayaran paylater yang dilakukan tepat waktu juga akan membuat limit paylater-mu tetap terjaga. Dengan mematuhi tenggat waktu cicilan ini, kamu juga akan terhindar dari penalti atau denda keterlambatan yang ditagihkan oleh penyedia jasa paylater. Kamu pun bisa menggunakan paylater dengan semakin nyaman dan aman.

4. Manfaatkan Opsi Cicilan Paylater yang Fleksibel

Metode pembayaran paylater bisa menjadi solusi tepat ketika kamu dihadapkan dengan kebutuhan mendesak, namun tidak ingin mengorbankan anggaran bulanan. Apalagi saat ini sudah ada penyedia layanan paylater yang bisa memberikan fleksibilitas dalam pembayaran, seperti SPayLater oleh PT Commerce Finance yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SPayLater menghadirkan opsi cicilan untuk pembayaran kepada para penggunanya. Ada berbagai pilihan cicilan SPayLater yang tersedia, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan lainnya. Kamu bahkan bisa memilih sendiri tenor yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhanmu.

Opsi ini tentunya akan membuat kamu lebih mudah dalam mengontrol keuangan. Metode cicilan SPayLater ini juga memungkinkan para penggunanya untuk bisa menggunakan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lain di bulan yang sama.

Menariknya lagi, SPayLater juga menawarkan promo menarik untuk para penggunannya. Salah satunya promo SPayLater Bayar QRIS, yakni promo cicilan 0% s/d 6 bulan dan bebas biaya penanganan. Promo ini berlangsung pada 17 September sampai 17 November 2024.

Nah, itulah beberapa tips bijak dalam menggunakan metode pembayaran paylater. Dengan paylater, kamu tak perlu khawatir memikirkan keuangan jika tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang harus dipenuhi.

Dengan memanfaatkan paylater secara tepat, kamu bisa menikmati berbagai manfaatnya, mulai dari terjaganya kestabilan keuangan hingga skor kredit. Kamu juga bisa lebih hemat dan untung jika memanfaatkan promo-promo paylater yang ada.

(ega/ega)

Jakarta -

Selain judi online, pemerintah juga tengah fokus pada pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini masih marak dan terus berkembang di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan masih maraknya pinjol ilegal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan maraknya pinjol ilegal salah satunya disebabkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan ada peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun berdasarkan hasil SNLIK 2024, itu juga, terlihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini kian mudah. Setiap orang bisa bertransaksi hanya lewat ponsel. Namun hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi..

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Dia juga menyebut, digitalisasi keuangan memicu celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti judi online dan pinjol ilegal.

Dia mendorong agar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Lewat acara tersebut, lanjut Djoko, masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, para pelaku bisnis dituntut untuk terus berinovasi agar tidak tergerus zaman dan tetap kompetitif dalam ketatnya persaingan bisnis. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan yakni dengan memanfaatkan metode pembayaran online.

Metode ini cukup banyak diterapkan oleh para pelaku bisnis online, namun ternyata metode pembayaran digital juga bisa menjadi pertimbangan menggiurkan untuk para pemilik usaha offline loh! Memangnya apa saja sih keuntungan yang dihadirkan dari metode pembayaran digital ini? Berikut ini keuntungan dari metode pembayaran digital untuk kamu para pebisnis online maupun offline.

1. Sistem Pembayaran Lebih Praktis dan Efisien

Sistem pembayaran digital membuat transaksi jual beli menjadi lebih praktis. Tak hanya pembeli yang diuntungkan karena tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika berbelanja di toko, restoran, dan lainnya.

Sementara itu, bagi penjual, metode pembayaran online juga bisa meminimalisir human error atau kesalahan manusia, terutama dalam perhitungan. Proses verifikasi pembayaran ini umumnya terjadi secara instan, jadi kamu tidak perlu lagi pusing menghitung jumlah pembayaran secara manual setiap terjadi transaksi.

2. Menghindari Risiko Peredaran Uang Palsu

Adapun keunggulan lain dari pembayaran online yakni menghindari risiko peredaran uang palsu. Metode pembayaran ini tidak menggunakan uang tunai, melainkan saldo yang tersedia. Hal ini tentunya bisa mengurangi celah peredaran uang palsu di pasaran yang bisa sangat merugikan.

3. Keamanan yang Terjamin

Selain itu, pembayaran digital juga dilengkapi dengan teknologi modern dan canggih, seperti kode pin atau password, yang bisa memberikan keamanan untuk para penggunanya, baik pihak pembeli maupun penjual. Para pengguna pun bisa bisa terhindar dari penipuan atau pencurian.

4. Meningkatkan Kepuasan Konsumen

Metode pembayaran digital ada berbagai macamnya, mulai dari e-wallet hingga pembayaran QRIS. Pembeli pun memiliki lebih banyak opsi untuk menggunakan jenis pembayaran yang paling sesuai. Dengan keberagaman pilihan ini, maka kepuasan pelanggan akan meningkat dan memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian berulang.

Di samping itu, pihak penjual juga bisa mengaktifkan metode pembayaran online paylater yang memungkinkan pembeli untuk beli sekarang bayar nanti. Jadi, konsumen bisa melakukan pembelian barang atau kebutuhan mendesak tanpa mengganggu anggaran pengeluaran mereka. Pembeli pun akan semakin puas berbelanja di tokomu. Eits, mengaktifkan metode pembayaran paylater ternyata enggak cuma menguntungkan pembeli, tapi juga bikin untung penjual loh. Simak penjelasan lengkapnya!

Keuntungan Mengaktifkan Metode Pembayaran Paylater di Toko Offline

Seperti yang sudah dibahas di atas, memanfaatkan metode pembayaran digital dapat membuka peluang yang lebih besar untuk pelaku bisnis dalam memajukan usaha yang sedang dijalankan. Salah satu metode pembayaran online yang bisa dimanfaatkan adalah paylater alias Beli Sekarang Bayar Nanti yang mudah dan fleksibel.

Nah, kamu sebagai pemilik usaha dapat mendorong bisnis tumbuh lebih cepat dengan mengaktifkan paylater sebagai salah satu metode pembayaran di toko offline kamu. Lalu, apa saja keuntungan lainnya dari menggunakan paylater sebagai metode pembayaran bagi para pelaku bisnis? Berikut penjelasannya.

1. Meningkatkan Kenyamanan Pelanggan

Keuntungan dari menggunakan paylater sebagai salah satu metode pembayaran di toko offline kamu adalah meningkatkan kenyamanan pelanggan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, sistem pembayaran online termasuk paylater dapat meningkatkan kepuasan konsumen berkat kemudahan dan keamanan proses pembayarannya. Selain kemudahan dan kenyamanan, paylater juga memberikan pelanggan fleksibilitas dalam menentukan cicilan pembayaran.

Nah, menjadi Merchant Partner ShopeePay dan SPayLater bisa menjadi solusi kamu untuk memberikan fleksibilitas pembayaran untuk pelanggan. Pasalnya, pelanggan bisa menentukan sendiri pilihan cicilannya hingga 12 bulan dengan SPayLater. Jadi pelanggan enggak perlu khawatir keuangan mereka terganggu dan semakin nyaman berbelanja di toko kamu!

2. Meningkatkan Eksposur Toko Offline

Kamu bisa meningkatkan eksposur toko offline dengan mengaktifkan metode pembayaran paylater, lho!. Gimana caranya? Gampang, tinggal daftar jadi Merchant Partner ShopeePay dan SPayLater. Pasalnya, Merchant Partner akan mendapatkan publikasi di berbagai channel ShopeePay, sehingga pelanggan dapat lebih mudah menemukan toko offline atau bisnis kamu. Dengan meningkatnya eksposur, peluang bisnis kamu semakin banyak dan keuntungan diharapkan makin melonjak!

3. Peluang Mendapatkan Promosi Menggiurkan

Dengan mengaktifkan metode pembayaran paylater di toko offline kamu dan menjadi Merchant Partner di ShopeePay dan SPayLater, kamu juga memberikan kesempatan pada para pelanggan untuk bisa menikmati berbagai promo menggiurkan. Sebut saja seperti promo SPayLater Bayar QRIS, dimana pelanggan dapat menikmati cicilan 0% s/d 6 bulan dan bebas biaya penanganan pada 17 September hingga 17 November 2024.

Jadi dengan mendaftar sebagai Merchant Partner ShopeePay dan SPayLater, kamu meningkatkan kepuasan pelanggan untuk lebih mudah melakukan pembayaran di toko offline milikmu. Cuma tinggal scan kode QRIS, pelanggan bisa membayar dengan cepat, mudah, aman, fleksibel, dan pastinya sambil menikmati promo menarik. Semua kelebihan itu diharapkan dapat semakin meningkatkan keuntungan usaha kamu.

Gimana, tertarik kan untuk jadi merchant partner ShopeePay dan SPayLater setelah membaca penjelasan di atas? Cara daftarnya juga gampang kok, kamu hanya perlu download aplikasi Shopee Partner dan lakukan registrasi sesuai petunjuk.

Jadi itu dia beragam keuntungan yang bisa kamu dapatkan sebagai pelaku bisnis jika memanfaatkan metode pembayaran digital pada toko offline kamu, terutama di era yang serba online seperti saat ini. Yuk, manfaatkan semua keuntunganya!

(akn/ega)

Jakarta -

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meluncurkan Kartu Langganan Whoosh atau Frequent Whooser Card edisi khusus bertemakan satu tahun operasional Whoosh yang bertepatan pada 17 Oktober 2024.

General Manager Corporate Secretary, Eva Chairunisa, mengatakan kartu langganan edisi khusus ini hadir dalam jumlah yang terbatas.

"Frequent Whooser Card edisi ulang tahun KCIC telah terjual lebih dari 100 kartu. KCIC berterima kasih kepada penumpang setia Whoosh yang secara rutin memanfaatkan kartu langganan tersebut. KCIC akan terus menghadirkan kartu langganan edisi khusus lainnya yang tidak hanya menawarkan manfaat lebih tapi juga menjadi suatu koleksi atau kenang-kenangan berharga bagi penumpang setia Whoosh," ujar Eva dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10/2024).

Hingga saat ini, sudah sebanyak 1.900 kartu langganan Whoosh telah terjual. Jumlah penjualan kartu yang meningkat setiap bulannya menunjukkan adanya tren peningkatan penumpang. Mayoritas para pengguna kartu berlangganan juga melakukan pembelian secara berulang.

"Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka puas dengan adanya kartu langganan ini yang membuat perjalanan mereka lebih mudah dan efisien," ujar Eva.

Dengan menggunakan kartu secara rutin ini, penumpang bisa menikmati sepuluh perjalanan Whoosh kelas Premium Economy dengan tarif flat meskipun perjalanan dilakukan di jam sibuk, di hari libur maupun akhir pekan.

Frequent Whoosher Card dijual seharga Rp 1.750.000,- yang dapat digunakan untuk sepuluh kali perjalanan dengan masa berlaku satu bulan sejak tanggal pembelian. Pembelian dan penukaran Frequent Whoosher Card dapat dilakukan di Stasiun Halim, Padalarang, dan Tegalluar Summarecon setiap hari mulai pukul 05.30 sampai dengan 20.30 WIB.

Frequent Whoosher Card hanya bisa digunakan oleh satu orang dan tidak bisa dipindahtangankan, serta berlaku kartu adalah 30 hari sejak pembelian. Jika masa berlaku kartu sudah habis, maka sisa kuota perjalanan tidak dapat digunakan atau diuangkan.

"Penumpang yang kuota perjalanan pada Frequent Whoosher Card-nya habis kurang dari 1 bulan dapat langsung membeli kartu Frequent Whooser Card yang baru di loket stasiun," pungkas Eva.

(eds/eds)

Jakarta -

Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) menyampaikan selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ekspor alas kaki Indonesia meningkat 64,5%. Namun menurut Ketua Umum APRISINDO Eddy Widjanarko menilai seharusnya ekspor alas kaki bisa tumbuh dua kali lipat.

"Meskipun seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat," ujar Eddy Widjanarko dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Pihaknya menilai hal itu karena pada 2022 ekspor industri alas kali RI sempat tembus US$ 7,7 miliar atau tumbuh 88% dibandingkan tahun 2014, awal Jokowi menjabat.

Meski begitu, dia menyebut pada pertengahan tahun 2022, terjadi penurunan global demand akibat adanya perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina. Apabila hal tersebut tidak terjadi, dia yakin seharusnya ekspor Indonesia sudah bisa tumbuh dua kali lipat.

Pihaknya pun memperkirakan tahun 2024 ekspor alas kaki akan mencapai US$ 6,7 miliar atau tumbuh 5% dibandingkan tahun 2023.

"Pertumbuhan pesat ekspor alas kaki selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakannya yang berani," terangnya.

Menurutnya, Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pembangunan Infrastruktur secara massif, khususnya jalur tol Trans Jawa menjadi langkah awal yang mampu menahan laju relokasi industri padat karya keluar dari Indonesia.

Beleid tersebut setidaknya berhasil memberikan jaminan keterukuran kenaikan upah minimum karena telah ditetapkan dalam sebuah formula perhitungan. Selain itu, pembangunan tol Trans Jawa telah mampu memangkas waktu tempuh antar daerah di Jawa sehingga membuka peluang pilihan daerah baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan hingga ke Jawa Timur sebagai tujuan investasi untuk industri padat karya.

Di sisi lain, sejumlah Kementerian kemudian menerbitkan sejumlah regulasi pendukungnya. Di mana kemudian Kementerian Perindustrian menerbitkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKl). Dengan begitu, industri orientasi ekspor tetap dapat menjaga komitmen terhadap kebutuhan demand dunia. Bahkan dapat merebut order dari negara-negara produsen alas kaki yang melakukan lockdown ketat.

Meskipun struktur industri alas kaki saat ini berada on the right track dan tengah dalam proses pertumbuhan, Eddy menyebut masih ada sejumlah kendala masih menjadi tantangan bagi kemajuan investasi industri alas kaki Indonesia.

"Access to market ke pasar utama di Uni Eropa, ekspor Indonesia masih terbebani bea masuk yang tidak kompetitif. Pasalnya negara pesaing Indonesia yaitu Vietnam telah memiliki Free Trade Agreement dengan Uni Eropa. Sehingga ekspor mereka bisa mendapatkan bebas tarif bea masuk," ujar dia.

Selain itu, bahan baku yang kompetitif masih menjadi penghambat dalam peningkatan ekspor alas kaki Indonesia. Namun demikian, dukungan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor dalam bentuk Kawasan Berikat telah mampu untuk memudahkan aksesibilitas terhadap impor bahan baku yang kompetitif untuk industri.

Sayangnya, tidak semua industri dapat mengakses fasilitas Kawasan Berikat. Sehingga industri dalam negeri, khususnya yang merupakan Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sulit bersaing untuk pasar ekspor dan domestik. Selain itu, permasalahan klasik birokratisasi perizinan usaha juga masih akan menjadi hambatan investasi masuk.

"Kepastian dalam mendapatkan layanan perizinan mulai dari kepastian dapat izin, kepastian waktu, kepastian jumlah untuk izin yang berbentuk kuota dan besarnya biaya mendapatkan izin masih menjadi kendala. Misalnya hingga saat ini untuk mendapatkan izin lingkungan masih perlu waktu lama bahkan bisa mencapai hingga dua tahun dan dengan biaya yang sangat mahal," urainya.

(das/das)

Jakarta -

Pembayaran contactless menjadi metode populer di kalangan masyarakat. Metode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran hanya dengan melakukan tapping kartu debit atau kredit ke mesin pembayaran.

Melihat tren ini BRI resmi meluncurkan Debit BRI Contactless pada 12 Oktober 2024. Berbeda dari kartu debit lainnya, kartu debit berlogo Mastercard ini dilengkapi dengan teknologi contactless yang memungkinkan pengguna bertransaksi hanya dengan tapping kartu di mesin EDC yang mendukung transaksi contactless. Selain itu, kartu debit ini juga menawarkan keunggulan lainnya seperti berikut:

Keunggulan Debit BRI Contactless

1. Cepat

Salah satu keunggulan utama dari Debit BRI Contactless adalah kecepatan transaksi. Pasalnya, pengguna tidak perlu lagi menunggu proses pembayaran yang lama. Cukup dengan tapping kartu, transaksi bisa selesai dalam sekejap.

2. Mudah

Selain cepat, penggunaan Debit BRI Contactless sangat mudah. Pengguna hanya perlu menyentuhkan kartu ke mesin EDC contactless. Ini tentunya menjadi langkah yang sederhana namun efisien, terutama jika sedang berada dalam antrean panjang.

3. Higienis

Sejak pandemi COVID-19, kesehatan menjadi prioritas utama. Untuk itu, hadirnya Debit BRI Contactless menjadi solusi yang lebih higienis. Dengan tidak berpindah tangannya kartu, pengguna dapat merasa lebih aman dan nyaman saat bertransaksi.

4. Praktis

Debit BRI Contactless memang telah dirancang khusus untuk memberikan kemudahan transaksi. Untuk transaksi di bawah Rp1 juta, pengguna tidak perlu memasukkan PIN. Dengan begitu, pengguna bisa melakukan pembayaran dengan cepat tanpa repot.

5. Jangkauan Luas

Debit BRI Contactless juga menawarkan fleksibilitas. Sebab, kartu ini dapat digunakan di berbagai lokasi yang menerima pembayaran contactless, baik di dalam maupun luar negeri. Ini tentunya memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk bertransaksi di berbagai tempat dengan mudah.

6. Lebih Aman

Keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi. Dengan Debit BRI Contactless, orang lain tidak perlu memegang kartu Anda saat melakukan transaksi. Dengan begitu, data pribadi di kartu tetap aman dan terjaga dari potensi penyalahgunaan.

Nah, itulah beberapa keunggulan yang ditawarkan Debit BRI Contactless. Dengan berbagai keunggulan ini, Debit BRI Contactless menjadi solusi ideal untuk para business professionals dan travellers yang menginginkan kemudahan dalam setiap transaksi.

Debit BRI Contactless juga dilengkapi dengan fitur multi currency yang memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi dalam 11 mata uang berbeda dalam satu kartu. Mata uang yang tersedia termasuk USD, AUD, SGD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY, SAR, dan IDR.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera miliki Debit BRI Contactless agar transaksi makin cepat dan nyaman.

(ega/ega)

JAKARTA - Usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ) memegang peranan vital dalam perekonomian nasional, menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi, dan terbukti tangguh menghadapi krisis, seperti pandemi Covid-19. UMKM mendominasi pertumbuhan ekonomi dengan menyumbang sekitar 60,5% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 96,9% dari total tenaga kerja.

Sebab itu, pemerintah terus mendorong sektor UMKM melalui berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat memajukan sektor tersebut hingga dapat berpartisipasi dalam global value chain. UMKM memegang peran penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi. Ketika pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian global, UMKM yang beroperasi di berbagai sektor lokal mampu bertahan dan bahkan berkembang.

Produk-produk lokal pada masa tersebut, seperti masker batik dan alat pelindung diri (APD), tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar UMKM Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global.

Selama satu dekade terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam memperluas akses pasar ke luar negeri. Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 untuk mendukung peningkatan dan perluasan pasar ekspor usaha kecil dan menengah (UKM).

Peraturan ini memberikan pembebasan bea masuk dan penghapusan PPN atau PPnBM atas impor barang, bahan, dan mesin untuk tujuan ekspor, yang dikenal sebagai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kemudian, pada 30 Januari 2017, presiden secara resmi meluncurkan kebijakan tersebut di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kabupaten Boyolali.

Bagi IKM, fasilitas tersebut bermanfaat untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan cash flow yang dapat mengembangkan kapasitas produksi dan investasi, serta meningkatkan daya saing. Sementara bagi perekonomian nasional, KITE IKM dapat mendorong pertumbuhan produk IKM dengan branding nasional yang mampu mengisi pasar internasional, memperkuat daya saing Indonesia dalam penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan mendukung pengembangan IKM berorientasi ekspor.

Hasilnya, sesuai Laporan Dampak Ekonomi Tahun 2023, terdapat 120 perusahaan yang berkontribusi pada devisa ekspor sebesar USD67,16 juta. Meskipun kontribusi ekspor tersebut hanya 0,03% dari total ekspor nasional manufaktur, rasio ekspor dibandingkan impor telah mencapai 4,01.

Melansir dari laporan Pusat Data Bea Cukai, fasilitas yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini mencapai Rp46,82 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.043 orang. Aktivitas ekonomi ini menghasilkan nilai tambah sebesar Rp887,41 miliar dan investasi baru sebesar Rp180,22 miliar. Utilisasi fasilitas KITE IKM juga menunjukkan tren positif dalam 10 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan perusahaan penerima fasilitas diikuti peningkatan nilai ekspor setiap tahunnya.

Perusahaan penerima fasilitas KITE mencapai 125 perusahaan sampai dengan kuartal II-2024 dengan total kontribusi ekspor sebesar USD42,36 juta. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi perluasan pasar produk UMKM ke luar negeri melalui kolaborasi fungsi keuangan, diplomasi, dan perbankan, serta mengembangkan potensi IKM melalui pemberdayaan UMKM secara terstruktur dan terstandardisasi dengan program Klinik Ekspor.

Dalam beberapa tahun terakhir, aksi kolaboratif pemerintah diwujudkan melalui pemberian pelatihan dan kesempatan untuk mempelajari dan menjajaki pasar luar negeri. Upaya kolaborasi tersebut mendekatkan sumber informasi dari negara tujuan kepada para pelaku UMKM melalui berbagai macam kegiatan, seperti business matching, pengembangan dan pelatihan kewirausahaan internasional, fasilitasi penyelenggaraan pameran produk, dan bentuk promosi internasional produk UMKM.

Sementara itu, sejak tahun 2018, Program Klinik Ekspor berjalan dan memiliki tujuan memberikan asistensi dan pendampingan teknis kepada UMKM agar mereka siap dan mampu menembus pasar ekspor. Klinik Ekspor berperan sebagai pusat konsultasi dan pelatihan tentang ekspor, memberikan panduan praktis mengenai perizinan, koneksi pasar, serta berbagai fasilitas fiskal yang tersedia untuk UMKM.

Berbagai kisah sukses menunjukkan dampak nyata dari program ini. Misalnya, dari industri makanan, pada tahun 2023, ada Kelompok Tani Wanoja yang berhasil mengekspor tujuh ton kopi arabika ke Arab Saudi dan PT Saricotama yang mengekspor 54 ton frozen coconut juice ke China.

Dari industri kerajinan, terdapat CV Bunga Melati yang berhasil mengekspor sebanyak 9.897 item pot hias sabut kelapa (kokedama) ke Jepang pada tahun 2023. Dari industri kecantikan, ada UMKM Henny Beauty dengan produk bedda lotong, lulur tradisional khas Bugis, yang telah merambah pasar Asia dan Australia.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai inisiatif dan sinergi antar-kementerian/lembaga, berkomitmen untuk terus mendukung UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Program-program dukungan, seperti Klinik Ekspor; fasilitas insentif fiskal, seperti KITE IKM; dan kolaborasi internasional telah membuka jalan bagi UMKM untuk menjadi pemain ekspor yang berkelanjutan. Keberhasilan UMKM dalam menembus pasar ekspor tidak hanya akan meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga membangun citra positif Indonesia di dunia internasional.

JAKARTA - Capaian investasi ke Indonesia disebutkan hingga Juni 2024 tembus Rp6.931 triliun. Menteri Investasi /Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani menerangkan, angka tersebut diraih selama periode Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Jokowi.

Dalam gelaran Anugerah Layanan Investasi 2024 dengan tema Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang digelar pada Senin (30/9/2024), Menteri Rosan memproyeksikan nilai investasi di Indonesia akan terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, capaian realisasi investasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah direspon positif oleh para investor, dan yang lebih menariknya lagi selama periode tersebut investasi yang ditanamkan tersebar tidak hanya di Pulau Jawa saja, justru lebih banyak di luar Jawa.

"Ini adalah kenaikan kurang lebih 18% setiap tahunnya. Dan ini adalah peningkatan investasi sebesar 90,2% dibanding 5 tahun lalu," ujar Menteri Rosan.

"Kita tahu kita harus terus melakukan penyempurnaan, reformasi kebijakan, policy dan regulasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi kita. Apalagi dengan adanya UU Ciptaker yang telah menaungi bahwa kita menjadi lebih terbuka," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, selain nilai investasi yang besar, Kementerian Investasi/BKPM juga mencatat adanya penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 7.188.479 orang atau rata-rata 1.437.695 orang per tahun. Di sisi lain perizinan usaha berbasis risiko yang sudah kita keluarkan sejak 4 Agustus 2021 - 27 September 2024 terdapat 10.382.846 Nomor Induk Berusaha (NIB).

"NIB kita keluarkan melalui sistem online single submission. Ini juga menunjukan perizinan usaha lebih mudah dan memberikan kepastian, dan mayoritas izin yang kita berikan adalah UKM," jelas Menteri Rosan.

Rosan pun menekankan kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi agar lebih bersinergi dalam memberikan kepastian kepada dunia usaha guna menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Ia juga berharap seluruh pihak bisa meningkatkan pelayanan investasi lebih dari sebelumnya.

"Kita perlu meningkatkan daya saing investasi, perbaikan regulasi, peningkatan layanan, dan percepatan perizinan usaha sesuai dengan kewenangan baik di tingkat pusat dan daerah. Jadi kami minta kerja samanya, sinerginya, kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi," pungkasnya.

JAKARTA - Fasilitas kawasan berikat menjadi salah satu produk kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat signifikan terhadap perekonomian nasional. Tak hanya memberi kemudahan fiskal dan prosedural bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor yang menyebabkan kinerja ekspor semakin melesat, fasilitas kawasan berikat juga terbukti menyokong geliat ekonomi masyarakat.

Di awal perumusannya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), fasilitas kawasan berikat ditujukan untuk menciptakan iklim yang lebih baik dalam pembangunan industri, khususnya untuk mendorong partisipasi penanaman modal pada sektor industri yang berorientasi ekspor.

Fasilitas kawsan berikat menjawab sejummlah tantangan:

1. Efisiensi waktu dan biaya logistik

Melalui pemanfaatan fasilitas kawasan berikat, para produsen tidak perlu lagi mengimpor dan mengurus customs clearance di pelabuhan bongkar atau menyewa tempat penimbunan lainnya.

2. Fasilitas kepabeanan dan perpajakan.

Di dalam kawasan berikat atas barang-barang yang diimpor diberikan kemudahan berupa penangguhan, penundaan, keringanan atau pembebasan bea masuk dan pajak.

3. Peningkatan daya saing produk ekspor di pasar global.

Dengan fasilitas kawasan berikat, biaya produksi menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar (actual price). Kawasan berikat diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan atau mengembangkan dan memperlancar arus lalu lintas barang dalam kerangka perdagangan internasional (impor, ekspor, dan re-ekspor).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kenaikan Cukai Rokok 5% Tahun Depan Batal

Pendirian kawasan berikat pun mengundang respons positif dunia usaha, terlebih dengan tumbuhnya antusiasme investasi di dalam negeri. Hal itu ditandai dengan banyaknya pengusaha yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di kawasan berikat, terutama karena insentif fiskal dan kemudahan perizinan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Ini menciptakan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi, dengan banyaknya perusahaan baru yang berdiri dan peluang kerja yang muncul. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah melakukan perubahan drastis terkait tata kelola kawasan berikat.

Peraturan mengenai kawasan berikat telah mengalami empat kali pemutakhiran. Aturan terbaru saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 131 Tahun 2018, yang mengedepankan kemudahan usaha.

Salah satu bentuk kemudahan usaha yang tercipta ialah simplifikasi proses perizinan transaksional kawasan berikat, dari yang sebelumnya memerlukan 45 perizinan menjadi tiga perizinan saja. Prinsip trust and verify pun kini semakin dikedepankan pemerintah dalam kebijakan kawasan berikat.

Dengan prinsip ini, setiap pengguna jasa dipercaya sampai terbukti melakukan kesalahan. Hal ini tercermin pada saat pengajuan permohonan, izin Kawasan Berikat dapat diterbitkan apabila calon pengusaha Kawasan Berikat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PMK Kawasan Berikat.

Selanjutnya terkait kepatuhan Kawasan Berikat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap transaksional Kawasan Berikat dimana apabila terdapat ketidakpatuhan maka izin tersebut dapat dicabut. Kemudahan lainnya yang diberikan pemerintah untuk mendorong kinerja ekspor dan menjaga kelancaran arus barang ialah pendirian kawasan berikat mandiri (KBM), yang diluncurkan pada 19 September 2019.

Pemberian izin kawasan berikat mandiri mengedepankan prinsip kepastian dan kemudahan berusaha, kecepatan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang, dan efisiensi biaya dari sisi pengusahaan. Dari sisi pemerintah, penetapan kawasan berikat mandiri menciptakan efisiensi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Sebab, kawasan berikat mandiri tidak perlu diawasi secara fisik oleh petugas.

Dengan segala kemudahan yang diberikan pemerintah, kawasan berikat menjadi pilihan menarik bagi pelaku usaha berorientasi ekspor untuk mengembangkan bisnis mereka. Di tahun 2014, jumlah perusahaan yang aktif sebagai perusahaan kawasan berikat tercatat 838 perusahaan dan menunjukkan tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Hingga September 2024, telah ada 1.454 perusahaan yang aktif sebagai perusahaan kawasan berikat.

Kontribusi ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat selama periode 2017-2022 juga menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata tahunan kontribusi ekspor perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat sebesar Rp911,10 triliun. Proporsi pertumbuhan terbesar justru terjadi pada masa terdampak pandemi Covid-19 pada 2021-2022. Berdasarkan hasil Kajian Penelitian Dampak Ekonomi TPB dan KITE tahun 2023, sebanyak 1.435 perusahaan kawasan berikat menerima total fasilitas fiskal sebesar Rp72,03 triliun.

Ribuan perusahaan kawasan berikat tersebut menyumbang nilai ekspor Indonesia sebesar Rp1.634,97 triliun. Dari hasil kajian yang sama, dampak positif kawasan berikat juga dirasakan masyarakat sekitar berdirinya kawasan berikat. Sepanjang tahun 2022, kawasan berikat berhasil menyerap 1.752.042 tenaga kerja.

Baca Juga: Penyelundupan 3 Ekor Owa Digagalkan, Warga Mesir Diamankan

Kajian tersebut turut mencatat aktivitas ekonomi melalui berbagai sektor usaha di sekitar kawasan berikat. Usaha perdagangan tercatat sebanyak 111.933 unit, usaha akomodasi sebanyak 111.302 unit, usaha makanan sebanyak 92.911 unit, hingga usaha transportasi sebanyak 62.399 unit. Data tersebut membuktikan kawasan berikat tak hanya berdampak positif bagi kinerja ekspor yang semakin melesat, tetapi fasilitas kawasan berikat juga menyokong geliat ekonomi masyarakat. Hasil ini merupakan buah kerja sama selama 10 tahun antara pelaku usaha dan pemerintah demi mendorong pertumbuhan industri Indonesia, serta menciptakan pertumbuhan tenaga kerja dari sektor industri tersebut.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi aturan baru soal kemudahan berusaha bagi para investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN . Lewat aturan baru ini para investor makin dimanjakan lewat fasilitas dan kemudahan perizinan khusus untuk melakukan pengembangan di IKN.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha , dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Secara umum setidaknya terdapat 14 pasal yang dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk memberikan kelancaran proses investasi di IKN. Regulasi teranyar tersebut diteken Presiden pada 12 Agustus 2024 lalu.

"Bahwa untuk menyesuaikan pengaturan pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota NUsantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara," tulis beleid awal PP tersebut, dikutip Kamis (15/6/2024).

Beberapa aturan yang mengalami perubahan dan penyesuaian terkait kesesuaian pemanfaatan ruang dan zonasi seperti yang diatur dalam pasal 9. Selain itu terdapat perubahan yang kaitannya dengan persetujuan lingkungan seperti di pasal 10.

Ketentuan lain yang juga mengalami perubahan menyangkut soal verifikasi dan proses pemberian persetujuan perizinan berusaha bagi calon investor di IKN, hal ini diatur dalam pasal 13 PP 29/2024.

Selanjutkan ketentuan yang diubah juga menyangkut pemanfaatan lahan milik Badan Otorita yang akan dialokasikan untuk calon investor IKN, hal ini diatur dalam pasal 16. Setidaknya ada 2 jenis hak atas tanah yang dimiliki Badan Otorita, yaitu BMN (Barang Milik Negara) dan Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (ADP).

Lewat regulasi tersebut, khusus di IKN pemanfaatan BMN tidak hanya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, namun juga bisa dimanfaatkan oleh Badan Otorita. Sedangkan ADP, Badan Otorita akan mendapatkan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang siap diberikan kepada calon investor.

Kemudian terkait aturan soal pemberian Hak Atas Tanah (HAT) juga mengalami perubahan yang diatur dalam pasal 18. Setidaknya ada 3 jenis HAT yang akan diberikan kepada para pelaku usaha di IKN, seperti HGU, HGB, dan Hak Pakai dengan jangka waktu masing-masing, HGU maksimal 190 tahun, HGB 180 tahun, dan Hak Pakai 180 tahun.

"Pemberian HAT sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agraria/Pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita IKN," tulis pasal 18 ayat (3).

Selain itu juga ditambahkan ketentuan yang disisipkan pada pasal 22, yakni terkait pemanfaatan tenaga kerja asing untuk mendukung percepatan pembangunan IKN dengan jangka waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang.

Pasal 25 juga mengalami perubahan soal ketentuan untuk penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN. Melalui aturan baru ini, para pengembang yang belum memenuhi kewajiban untuk menyediakan hunian berimbang, bisa dapat memenuhi kewajiban tersebut di IKN.

Asal tahu saja, saat ini pemerintah memiliki kebijakan soal hunian berimbang. Artinya setiap developer tidak boleh hanya membangun hunian dalam satu kelas saja, misal untuk kelas atas saja. Namun juga harus membangun hunian untuk kelas bawah dan menengah, kewajiban membangun hunian kelas bawah dan menengah itulah yang bisa dilaksanakan di IKN.

Ketentuan lain yang mengalami perubahan ada di pasal 26 soal fasilitas penanaman modal meliputi segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal. Lewat aturan baru ini kewenangan OIKN ditambah, tidak lagi sekedar fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus IKN, tapi juga meliputi retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Kemudian pasal 67 juga diubah yang kaitannya dengan aturan pemberian insentif dari OIKN kepada calon investor yang hendak masuk ke proyek Ibukota baru tersebut. Lewat aturan yang baru ini disebutkan fasilitas daerah khusus dan penerimaan khusus IKN terdiri atas insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah di IKN, dan insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan penerimaan khusus IKN.

Terakhir ketentuan yang juga berubah dalam PP 29 tahun 2024 ini juga terdapat pada pasal 68 terkait fasilitasi, penyediaan lahan, dan sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan investasi di IKN.

Aturan terbaru itu menyebutkan fasilitas yang diberikan berupa penyediaan lahan atau lokasi bagi pelaku usaha, penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi, dan atau kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.