Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyebab aktivitas ilegal tersebut masih menjamur di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," terang Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel.

Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma masalahnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardlessgender-nya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" tutur Djoko.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pinjol ilegal.

Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untuk orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," jelas Djoko.

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui kesenjangan digital masih menjadi tantangan untuk mewujudkan transformasi digital.

Kegagalan dalam bertransformasi berpotensi membuat Indonesia sulit untuk meningkatkan produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kegagalan transformasi digital juga bisa menghambat peluang terciptanya lapangan kerja baru.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menuturkan bahwa terdapat tiga kesenjangan digital yang masih dihadapi Indonesia, antara lain ketimpangan akses internet, kualitas infrastruktur, dan keterampilan digital.

Menurut Nezar, ketiga hal ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

“Utamanya, kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, kelompok usia tua dan muda, serta kelompok antara gender laki-laki dan perempuan,” kata Nezar acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Kesenjangan digital di Tanah Air terjadi karena banyak faktor mulai dari infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata, biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil membutuhkan investasi yang besar, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dari sisi manusia, keterampilan digital yang minim membuat infrastruktur digital yang tersedia kurang bermanfaat. Antara infrastruktur dan keterampilan digital perlu berjalan bersamaan.

Terlebih, Nezar menuturkan bahwa 2034 menjadi tahun yang sangat penting sebagai titik tidak bisa kembali (point of no return) untuk mencapai status berpenghasilan tinggi (high income) pada 2038.

“Saat ini, Indonesia berada pada titik penting di mana teknologi dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkapnya.

Pada 2038, lanjut Nezar, PDB per kapita Indonesia diproyeksi akan mencapai US$15.700. Angkanya 3 kali lipat dari dari PDB per kapita pada 2023 yang hanya US$4.700.

Nezar menuturkan bahwa hal itu dapat diwujudkan dengan asumsi kesenjangan harus diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas. Di samping itu, transformasi digital merupakan keniscayaan di dunia, sekaligus di masa depan.

“Saya mengajak seluruh ekosistem digital untuk menyukseskan transformasi digital, tidak ada jalan mundur untuk transformasi digital ini,” pungkasnya.