Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tegas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang sejumlah aturan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburrohman mengatakan salah satu aturan yang perlu segera dikaji ulang adalah penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai dapat merugikan banyak pihak.

"Ada aturan yang kemudian ini sedikit agak bertolak belakang. Nah saran kami sih coba di kaji ulang, misalnya terkait itu sama bungkusnya (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek)," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sebab menurut Mujiburrohman rencana kebijakan kemasan rokok tanpa merek tadi dapat menyuburkan peredaran rokok ilegal. Sebab kemasan tanpa merek ini dinilai akan mempermudah pemalsuan kemasan rokok ilegal menjadi seakan-akan rokok legal.

Belum lagi ia berpendapat kemasan tanpa identitas merek ini juga akan mempersulit proses pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya akan merugikan negara dari sisi penerimaan cukai hingga dampak kesehatan yang tidak terkontrol imbas konsumsi rokok ilegal.

"Ini masih asumsi saya ya, itu (aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek) akan menumbuhkan nanti gampangnya pemalsuan (kemasan rokok ilegal). Malah peredarannya tidak terkontrol karena pengawasannya sulit," terangnya.

Belum lagi dari sisi pedagang, peredaran rokok ilegal yang semakin marak imbas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi juga bisa menurunkan omzet penjualan yang saat ini sudah mulai tergerus.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi membuat peredaran rokok ilegal semakin menjamur.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, berpendapat rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab menurutnya dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara.

Sebab dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

GoFood, melalui Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), secara konsisten selama lima tahun terakhir telah #BerjuangUntukIndonesia khususnya dalam hal mendukung UMKM kuliner Indonesia naik kelas.

Didirikan sejak 2019, kini KOMPAG telah bertransformasi menjadi komunitas pelaku UMKM kuliner online terbesar se-Indonesia dengan beranggotakan ratusan ribu mitra UMKM yang tersebar di 80 kota se-Indonesia

GoFood menghadirkan Semarak 5 Tahun KOMPAG untuk merayakan lima tahun eksistensi dan konsistensinya sebagai wadah berbagi ilmu sekaligus mengapresiasi pencapaian positif mitra UMKM GoFood.

Selama 5 tahun terakhir, GoFood bersama KOMPAG secara rutin membagikan edukasi antar pemilik usaha dengan berbagai inisiatif diantaranya Webinar NGOPI (Ngobrol Pintar), Podcast NGOPI, KOMPAG Kopdar, maupun Pojok Belajar. Selain itu, KOMPAG juga menjadi wadah bertukar informasi bagi para Mitra Usaha GoFood melalui halaman Facebook dan whatsapp group KOMPAG.

Pada acara 5 Tahun Semarak KOMPAG kali ini, GoFood mengusung tema "Lima Tahun, 1 tujuan, 1 komunitas" di mana di tahun kelima eksistensinya, KOMPAG ingin kembali memperkuat tujuan bersamanya yaitu untuk mengajak seluruh UMKM untuk terus tumbuh bersama GoFood dan KOMPAG.

Foto: Gojek

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan juga turut menyampaikan apresiasinya terhadap keseriusan serta konsistensi GoFood sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberdayakan UMKM, salah satunya melalui komunitas partner GoFood (KOMPAG).

"Seperti namanya, saya salut dengan kekompakan para UMKM yang bergabung di KOMPAG. karena kalian tidak hanya berjuang untuk mengembangkan bisnis UMKM masing-masing, melainkan juga menjadi pejuang food diplomacy yang akan meningkatkan citra positif kuliner Indonesia." tuturnya dalam keterangan tertulis.

Dalam perayaan 5 Tahun Semarak KOMPAG, GoFood juga mengapresiasi para mitra UMKM dengan memberikan 10 penghargaan untuk mitra paling inspiratif. Semakin meriah, para mitra UMKM yang mengikuti acara Semarak KOMPAG 2024 juga mendapatkan berbagai insights dari top merchant di dunia kuliner serta berkesempatan memenangkan doorprize total puluhan juta rupiah.

Ke depannya, melalui KOMPAG, GoFood berkomitmen akan terus mendampingi pertumbuhan UMKM kuliner Indonesia. Salah satunya dengan memberikan panduan berbisnis sesuai dengan kategori level mitra usaha seperti Mitra Usaha Baru, Mitra Usaha Berkembang, Mitra Usaha Juara, dan Mitra Usaha Panutan.

Dampak kegiatan KOMPAG dan GoFood secara keseluruhan juga terlihat dari hasil riset terbaru LPEM FEB UI di 2024 yang menunjukkan kegiatan akomodasi makanan dan minuman dari layanan GoFood telah berkontribusi hingga Rp 19,68 triliun atau mencapai 3,7% terhadap PDB Indonesia 2023.

Gojek di Hub Space 2024: Transportasi dan Logistik Berkelanjutan untuk Indonesia

Gojek di Hub Space 2024: Transportasi dan Logistik Berkelanjutan untuk Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan lowongan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya menerima bnayak laporan terkait penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang menggunakan platform online atau melalui media sosial," ucap Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/10/2024).

Anwar menjelaskan, modus penipuan yang sering digunakan adalah perekrut palsu yang mengklaim bagian dari perusahaan terkemuka, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Pelaku penipuan sering memanfaatkan logo, nama, serta informasi palsu untuk meyakinkan korbannya.

Lebih lanjut ia menyebut, salah satu ciri penipuan yang sering dilakukan adalah dengan meminta biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

Anwar meminta masyarakat agar tidak memberikan apa pun dalam proses rekrutmen kerja. Jika ada indikasi pemaksaan maka bisa segera melapor ke pihak berwenang atau Kemnaker.

"Jangan pernah memberikan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dipaksa untuk membayar, segera laporkan ke pihak berwenang atau kanal pelaporan Kemnaker," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menegaskan pentingnya memberikan kesibukan kepada para pemuda untuk mencegah tawuran.

Menurut dia, salah satu penyebab tawuran adalah kurangnya aktivitas positif yang bisa mengarahkan energi mereka.

“Mengurus pemuda itu ya dibikin sibuk. Mungkin mereka begitu (tawuran) karena enggak ada kesibukan,” ujar Ridwan Kamil di Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (7/10/2024).

RK mengusulkan pelibatan pemuda dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan, seperti program car free night yang akan diadakan sebulan sekali.

Melalui kegiatan ini, pemuda diharapkan dapat terlibat dalam kepanitiaan dan berbagai aktivitas yang membangun.

“Nanti diatur oleh kita sehingga mereka sibuk rapat, sibuk membahas kreativitas-kreativitas, sibuk pentas, sehingga lupa dengan kekerasan-kekerasan karena kurang sibuk,” tambahnya.

Selain itu, RK juga menyoroti pentingnya peran orangtua dan guru dalam mendidik anak. Menurut pria yang akrab disapa Emil, guru di sekolah merupakan pengganti orangtua, begitu pula sebaliknya.

“Prinsipnya guru itu adalah pengganti orangtua di sekolah. Dan, orangtua adalah pengganti guru di rumah. Dua-dua akan kita perkuat supaya komunikasi dengan anak-anaknya jangan lepas,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, RK berencana membangun micro library atau perpustakaan kecil di kampung-kampung yang akan diisi dengan program les digital dan penguatan literasi.

“Mudah-mudahan solusi edukasi, solusi fasilitas fisik, dan solusi event-event yang intensif di kecamatan bisa mengurangi potensi yang namanya tawuran di masyarakat,” tutupnya.

Tahapan Pilkada 2024 saat ini tengah memasuki masa kampanye hingga 23 November, sebelum masa tenang pada 24-26 November 2024. Hari pemungutan suara akan digelar serentak pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pratik jual kembali internet secara ilegal melalui jaringan RT/RW atau RT/RW Net ilegal telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural. Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Keduanya bakal melakukan penertiban.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto bahwa Kemenkominfo telah membentuk tim untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Teman-teman sudah membentuk tim, dengan direktur pengendalian [Kemenkominfo] dengan teman-teman kepolisian, sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban,” kata Wayan saat ditemui di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Wayan mengatakan bahwa secara pembinaan, Kemenkominfo sudah turun lapangan mengingatkan para operator penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang berizin untuk melihat kembali database pelanggan.

“Karena kadang-kadang pelanggan ini main sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, praktik RT/RW Net ilegal merupakan reseller yang secara mandiri berjualan namun tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri.

Dia pun mengaku bahwa keberadaan RT/RW Net ilegal sedang dalam pemantauan dari Direktorat Pengendalian Kemenkominfo. Menurut Wayan, sejauh ini sudah ada ratusan RT/RW Net ilegal yang ditindak oleh Kemenkominfo.

Wayan menambahkan bahwa jika ditemukan adanya reseller yang tidak berizin, maka bisa ditindak oleh kepolisian.

“Tetapi kalau dari sisi Kemenkominfo itu harus dihentikan dan tidak boleh berlangganan dengan operator legal,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena tawuran yang kerap terjadi di wilayah Jakarta Timur bukan lagi sekadar kenakalan remaja.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, tawuran kini telah berkembang menjadi tindak kriminal.

"Bagi saya ini sudah bukan kenakalan remaja lagi. Ini sudah kriminal murni karena mereka sudah menggunakan alat untuk mencederai orang lain," ujar Nicolas mengutip wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan senjata seperti celurit, pedang, hingga bom molotov menjadi alat yang sering digunakan saat tawuran.

Hal ini menunjukkan tingkat kekerasan yang semakin tinggi, dengan kasus-kasus ekstrem seperti di Ciracas, di mana seorang remaja kehilangan tangan akibat tawuran.

"Pelaku punya alat bukti yang digunakan, seperti air keras, celurit panjang, dan stik golf," tambah Nicolas.

Nicolas menyebut penggunaan media sosial turut memperparah situasi.

"Tawuran sekarang banyak diatur melalui media sosial, mereka saling menantang dan memprovokasi," ungkapnya.

Adapun beberapa kecamatan di Jakarta Timur seperti Matraman, Duren Sawit, dan Cakung menjadi titik rawan dengan intensitas tawuran yang tinggi.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pihak kepolisian telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, termasuk patroli siber dan kerja sama dengan sekolah-sekolah.

Meski demikian, Nicolas menekankan perlu kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mencegah dan menangani tawuran.

"Ini bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tugas kita semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta menggelar ajang kreativitas pemuda Jakarta (AKPJ) untuk mencegah tawuran di Jakarta.

Ajang tersebut bakal diikuti ratusan pemuda dari lima wilayah kota administrasi di Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Tentu untuk cegah tawuran, kegiatan ini diharapkan bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan negatif (tawuran), diganti kegiatan positif," ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andri Yansyah dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/7/2024).

Andri menuturkan, ada tujuh perlombaan dalam ajang kreativitas ini, yakni musabaqoh tilawayil quran (MTQ), stand up comedy (SUC), film pendek, palang pintu, hadroh, grup band musik, serta Seni Tari Kreasi Betawi.

Sebelum pandemi Covid-19, Dispora DKI kerap mengadakan kegiatan ini. Namun karena kondisi pada saat itu, ajang ini terhenti selama empat tahun.

"Tahun 2019 pernah diadakan, namun terhenti karena pandemi. Tahun ini baru kami gelar kembali," paparnya.

Ajang ini akan dimulai pada 25-29 Juli 2024 dan diikuti sekitar 500 peserta anak-anak muda di Jakarta.

"Kami harap ajang ini menghindari mereka dari perilaku tidak baik, termasuk tawuran," imbuh Andri.

Sementara itu, pemenang ajang ini akan dipilih oleh juri berkompeten dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Kementrian Agama DKI Jakarta, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, dan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB).

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penyebab banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air. Salah satunya akibat adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki baik dari masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Jadi kalau setiap hari saya mendapatkan laporan itu ya memang enggak ada habisnya. Bahkan, data di (Kemenko) Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi itu 60 persennya terkait urusan tanah baik sengketa antar warga, warga dengan korporasi maupun warga dengan aset pemerintah maupun kombinasi di antaranya," kata AHY melalui siaran langsung di akun YouTube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

AHY menjelaskan, banyaknya kasus sengketa tanah terjadi karena banyak faktor termasuk regulasi yang masih sering tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy.

Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing Kementerian/Lembaga institusi punya peta dengan versi yang berbeda-beda, ini yang akan membingungkan inilah sering terjadi tumpang tindih, overlapping antara satu urusan dengan urusan yang lain," ujarnya.

AHY menegaskan, dengan adanya kebijakan satu peta dapat berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan kebijakan itu, para investor akan mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan.

"Yang sering terjadi diklaim ini tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan, untuk industri tetapi di sisi lain ini masuk ke dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk ke dalam wilayah sengketa. Kalau sengketa pasti tidak bisa digunakan dengan baik belum lagi kita juga tahu ada cukup banyak tanah yang terlantar yang tidak produktif," ujar dia.

"Ini semua harus kita bisa optimalkan ke depan, yang kita butuhkan adalah kepastian hukum untuk warga dan juga investor. Kita tahu investasi bergerak, akan menggerakkan ekonomi rakyat dan dengan demikian kita bisa tumbuh ekonominya ke depan," katanya.

Untuk itu, AHY mengajak semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah. Tujuannya, agar masalah ini dapat terselesaikan sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Saya sekali lagi dengan rendah hati mengajak semua stakeholders semua pihak yang memiliki kewenangan otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan Pengelolaan tanah dan tata ruang ini. Mari kita sama-sama bekerja keras bersinergi dan berkolaborasi karena itu yang dibutuhkan semakin kita baik sinergi dan kolaborasinya, maka semakin baik pula produk-produk dan juga outcome yang kita hasilkan," ujar AHY.

(YNA)

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis RT/RW Net memberi penghasilan tambahan bagi beberapa orang. Namun, untuk menjual kembali layanan internet dari penjualan resmi seperti IndiHome, Biznet, XL Home dan lain sebagainya, ada tata tertib yang harus dipatuhi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki aturan mengenai jual kembali layanan internet yang harus diterapkan penjual. Jika tidak diimplementasikan, maka aktivitas penjualan bisa dikategorikan ilegal..

Dalam rangka tertib penyelenggaraan telekomunikasi khususnya untuk ketentuan jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi pada Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), Kemenkominfo telah mengatur dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, praktik jual beli jasa internet juga diatur dalam Pasal 22 Permenkominfo No.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Pasal 34 Permenkominfo No.1/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Kemudian, merujuk pada laman resmi Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo, ketentuan menjual kembali layanan internet tertuang pada Permenkominfo no.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha kegiatan reseller hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yakni dengan memperoleh Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) melalui oss.go.id.

Perbesar

Pelaksanaan jual kembali jasa Internet yang diperbolehkan dan simulasinya

Pertama, retailer dapat menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi (internet service provider/ISP) yang dijual kembali, dan menambahkan merek dagang sendiri kepada pelanggan (end user).

Kedua, retailer wajib memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan.

Ketiga, seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Keempat, penagihan (billing) wajib mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kelima, dalam hal penjualan ritel berbasis protokol internet, peritel wajib menggunakan alamat protokol internet (internet protocol address) publik dan nomor sistem otonom (autonomous system number) milik ISP.

Adapun, ISP berwenang memutuskan kerja sama jual kembali jasa telekomunikasi dengan peritel dalam 2 kondisi.

Yakni, peritel tidak melakukan pencatatan terpisah dan tidak melaporkannya kepada ISP atas seluruh pendapatan penjualan; dan, peritel melanggar ketentuan ISP yang diatur dalam ketentuan perundang undangan.