Kementerian Pertanian memperkirakan, Indonesia membutuhkan 5,3 juta ton Crude Palm Oil (CPO) untuk merealisasikan bahan bakar minyak (BBM) solar campur sawit atau biodiesel 50% (B50). Ditargetkan, produksinya siap dilakukan pada 2026.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia saat ini telah mencapai bahan bakar B35%. Untuk melompat ke B50, dibutuhkan CPO sebanyak 5,3 juta.

"Untuk mencapai B35, lompat ke B50, kami butuh 5,3 juta ton (CPO). Kita proses tahun depan, mudah-mudahan paling lambat 2026 selesai (siap produksi)," kata Amran, ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Sebelum B50, pemerintah RI juga tengah penyiapan untuk B40. Amran memastikan B40 sudah bisa diterapkan pada Januari 2025. Meski begitu, persiapan untuk B50 paralel dilakukan dengan penyiapan B40.

"Biodiesel B50 kita sudah rancang, Januari B40 sudah jalan. Kita rancang dulu B50 karena bahannya cukup," ujarnya.

Amran juga memastikan, persediaan CPO Ri masih mencukupi. Adapun RI sendiri punya kuota ekspor CPO mencapai 26 juta ton. Menurutnya, sebagian dari porsi tersebut bisa dimanfaatkan untuk B50 ini.

"CPO kita produksinya 46 juta ton. Sekarang dalam negeri kita pakai 20 juta ton, kita ekspor 26 juta ton. Kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan? Karena kita ekspor 26 juta ton. Kita kurangi sesuai kebutuhan dalam negeri, kita prioritaskan dalam negeri," kata dia.

Begitu pula dengan pabrik pengolahannya, ia juga memastikan kesiapannya. Pekerjaan rumah (PR) berikutnya ialah untuk meningkatkan kapasitasnya.

"Sekarang sudah mulai 2025 Januari, itu (produksi) B40. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, kapasitas pabrik sudah cukup untuk B50," ujar Amran.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintahan era Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan pemanfaatan sumber bahan bakar nabati dalam hal ini sawit atau biodiesel sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini untuk mencapai target bauran energi.

Komitmen itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah. Ia mengatakan kebijakan pemanfaatan biodiesel akan ditingkatkan menjadi B50, dari B35 yang saat ini yang sudah diterapkan.

"Kita kan selama ini sudah bisa membuat biodiesel dari kelapa sawit atau CPO dan itu sudah sampai di B35 yang konon kabarnya sudah sangat bagus. Pemerintah yang akan datang itu agak insist (bersikeras) untuk bisa di B50. Saya nggak tahu bagaimana nanti kecukupan dari CPO-nya itu sendiri," kata Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).

Selain pemanfaatan biodiesel, bahan campuran untuk jenis bensin yakni dari bioetanol juga diharapkan bisa digencarkan. Jika hal itu bisa dilakukan, Indonesia diperkirakan bisa menghemat anggaran impor mencapai US$ 20 miliar atau setara Rp 303,46 triliun (kurs Rp 15.173).

"Selain itu di usaha-usaha untuk ubah molase jadi etanol sebagai campuran dari Pertamax atau Pertamax Plus. Ini sedang kita jajaki, kita pelajari, kita lakukan. Kalau itu bisa dilakukan misalnya dengan biodiesel tadi, hitungan kita at least US$ 20 billion kita save untuk tidak impor," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa pemerintahan di bawah Prabowo nantinya akan meningkatkan penggunaan campuran bahan bakar nabati jenis biodiesel pada BBM.

Saat ini Indonesia sudah menerapkan mandatori penggunaan biodiesel dengan campuran Fatty Acid Methyl Esters (FAME) sebesar 35% atau B35 pada BBM Solar. Ke depannya, kata Bahlil, Prabowo akan mendorong penggunaan biodiesel hingga B50.

"Sekarang kita sudah mengenal B35, B40. Ke depan kita dorong menjadi B50. Ini salah satu program daripada Pak Prabowo," jelas Bahlil dalam acara detikcom Leaders Forum, di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (11/9).

Saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan persiapan pelaksanaan mandatori biodiesel 40% (B40). Pelaksanaannya ditargetkan mulai 1 Januari 2025.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai ambisi pengembangan bahan bakar campuran minyak sawit atau biodiesel, termasuk B50. Ambisi ini tidak akan tercapai jika tidak mengatasi sejumlah kendala.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Sofyan Djalil mengatakan ambisi besar tidak akan tercapai jika persoalan tingkat produktivitas minyak sawit tidak meningkat. Dia pun mengapresiasi keinginan Prabowo untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dalam negeri.

Prabowo menargetkan B50 dapat disalurkan paling lambat tahun depan. Hal ini disampaikannya saat acara penutupan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa waktu lalu.

"Ya, karena Pak Presiden terpilih sangat bersemangat. Itu saya berterima kasih sekali. Masyarakat sawit dan petani sawit sangat senang dengan komitmennya Pak Prabowo untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dalam negeri. Tetapi yang jadi masalah adalah ambisi keinginan yang besar itu tidak akan bisa tercapai kalau persoalan tingkat produktivitas tidak terselesaikan, tidak meningkat," kata Sofyan saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Dia menjelaskan peningkatan produktivitas dapat gagal apabila tidak berhasil dalam melakukan peremajaan sawit, terutama di sawit rakyat. Menurutnya, tanaman sawit rakyat butuh penanaman kembali atau replanting.

Masalahnya, sawit rakyat tengah mengalami kendala terkait ketidakjelasan status lahan dan dana untuk peremajaan. Saat ini pemerintah memang telah menggelontorkan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta. Dia menilai dana tersebut akan cukup apabila pemerintah memberikan status lahan yang jelas kepada petani sawit rakyat.

"Kalau tidak diselesaikan masalah lahan, maka program PSR tidak bisa tercapai. Kalau tidak bisa tercapai program PSR, produktivitas kita tidak meningkat. Itu 41%, sekitar hampir 7 juta hektare adalah sawit masyarakat yang perlu replanting, perlu peremajaan. Peremajaan tidak bisa dilakukan, salah satu adalah persoalan lahan yang tidak clean and clear. Itu persoalan," terangnya.

Selain itu, dia bilang pengembangan biodiesel B40 hingga B60 bisa terlaksana apabila ada pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, badan tersebut hanya mendapatkan sumber penerimaan dari pungutan ekspor. Saat ini, BPDPKS masih mampu membiayai untuk program B40. Namun, dia bilang dana tersebut makin menipis.

"Tapi kan tadi Pak Eddy bilang sekarang masih ada cadangan cukup banyak uang oleh BPDPKS sehingga B40 bisa terbiayai sampai tahun depan. Tapi setelah itu cadangan itu sudah tidak ada lagi, harus kita pikirkan. Produksi meningkat maka B40, B50, B60 bisa, sangat tergantung karena penggunaan itu meningkat berarti produksi juga harus meningkat. Tapi, kalau produksi tetap, begini harus kita korbankan yang lain, yang bisa kita korbankan adalah ekspor," jelasnya.

Simak Video: Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]