Indonesia akan membawa beberapa isu dalam Conference of the Parties atau COP29 di Baku Azerbaijan pada November mendatang. Salah satunya yaitu terkait pendanaan iklim untuk menjaga agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1,5 derajat celsius.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi, dalam acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy atau Katadata SAFE 2024 di Grand Ballroom Kempinsky, Rabu (7/8).

Dia menyebut, pendanaan harus lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar US$ 100 miliar per tahun. "Ini yang harus dituntut bagaiaman harus disepakati, bagaimana metodologinya, bagaimana aksesnya, siapa yang akan jadi donor," ujarnya.

Kemudian mengenai keuangan untuk lost and damage atau dana yang akan diterima negara yang mampu mengurangi emisi dan adaptasi pengurangan emisi tetapi tetap terdampak untuk mendapatkan kompensasi.

"Mekanisme kerjasama di dalamnya kita inginkan adalah apapun nantinya, carbon pricing, carbon trade, itu dilakukan secara berkeadilan, transparan, inklusif dan berintegritas," ujarnya.

Lanjutnya, Indonesia juga memperjuangkan insentif bagi negara berhutang jika berhasil menjaga hutan untuk mendapat insentif. Laksmi menyebut, saat ini indonesia menerima result base payment atau insentif pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengurangan deforestasi dan pengurangan degradasi hutan.

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Priyanto Rohmatullah mengatakan, pendanaan akan menjadi isu yang sangat krusial dalam mencapai Net Zero Emission (NZE).

"Pendanaan untuk NZE sangat besar, kita hitung hampir Rp 800 triliun per tahun," ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmatullah di acara yang sama.

Priyanto mengatakan, angka tersebut merupakan nominal yang cukup besar dan perlu dipikirkan bersama semua stakeholder terkait. Dalam perhitungan Bappenas, Indonesia masih kekurangan dana hingga Rp 400 triliun. "Ternyata memang masih ada gap, sampai 2060 gapnya masih cukup besar," kata dia.

Disisi lain, Head of Environment Unit United Nations Development Programme Indonesia, Aretha Aprilia, mengatakan pemerintah Indonesia dan juga beberapa perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) seriusa dalam mencapai target NZE.

Kondisi tersebut terlihat dari upaya pemeritah yang mendorong percepatann penggunaan biodiesel. Sedangkan PLN sudah mulai mengurangi batubara dalam pembangkitnya.

"Kami melihat semmua mekanisme ini sudah disiapkan pemerintah, sudah cukup solid hanya tinggal implementasi dan enforcement-nya saja kita tinggal disini akan memberikan dukungan kepada pemerintah," ujarnya.

COP29 Azerbaijan

Azerbaujan, tuan rumah KTT Iklim PBB COP29 tahun ini, akan meningkatkan target pengurangan emisi nasionalnya menjelang konferensi tersebut di November.

Semua negara menghadapi tenggat waktu PBB tahun depan untuk meningkatkan target iklim nasional mereka sebagai bagian dari sebuah sistem yang dirancang untuk mencoba menarik dunia keluar dari jalur perubahan iklim yang lebih parah.

Namun, hanya sedikit pemerintah yang diperkirakan akan melakukannya tahun ini. Dengan bergerak lebih awal, Azerbaijan ingin mengajak negara lain untuk bertindak.

"Kami berencana untuk mengumumkan setidaknya beberapa bagian dari hal tersebut, dan mudah-mudahan semuanya, sebelum COP. Dan kami mengirimkan sinyal kepada semua orang untuk mengikutinya," kata CEO KTT Iklim PBB COP29 dan Wakil Menteri Energi Azerbaijan, Elnur Soltanov, dikutip dari Reuters, Selasa (2/7).