JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah pengacara partai banteng bepergian ke luar negeri terkait dugaan suap Harun Masiku.

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

“Larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, upaya paksa itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 942 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 22 Juli lalu.

Adapun kelima orang tersebut berinisial K, SP, DTI, DB, dan YPW. Tessa tidak mengungkap dengan terang siapa saja nama panjang orang-orang tersebut.

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari dua penegak hukum di internal KPK, mereka yang dicegah adalah staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

Kemudian, pengacara PDI-P, Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah, dan Yanuar Prawira Wasesa, serta Dona Berisa.

Kusnadi sempat diperiksa KPK beberapa waktu lalu setelah handphone miliknya disita penyidik. Simeon juga telah diperiksa penyidik yang memburu Harun.

Dony juga telah dipanggil KPK setelah rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, digeledah pada 3 Juli lalu.

Sementara, Dona Berisa merupakan istri mantan kader PDI-P sekaligus terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri. Ia juga telah diperiksa pada 17 Juli.

Tessa mengatakan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melarang mereka bepergian ke luar negeri agar tetap berada di wilayah Indonesia.

“Larangan bepergian keluar negeri berlaku untuk 6 bulan kedepan,” tutur Tessa.

Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut, pandangan bahwa PDI-P menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya spekulasi belaka.

Zaenur mengatakan, pihaknya justru mempertanyakan bahwa selama ini PDI-P seperti tidak "disentuh" KPK.

Oleh karenanya, anggapan KPK menarget partai banteng baru muncul setelah KPK gencar memeriksa sejumlah kader PDI-P, baik dalam kasus Harun Masiku maupun proyek jalur kereta.

"Apakah selama ini itu berarti KPK tidak menyentuh PDI-P karena PDI-P berada di dalam kekuasaan?" ujar Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Zaenur mengatakan, jika memang pihak PDI-P merasa penindakan oleh KPK janggal, mereka bisa menempuh jalur hukum yang tersedia.

Misalnya, pihak PDI-P bisa menempuh praperadilan ke Pengadilan Negeri atau melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Zaenur, tidak ada artinya berpolemik di media massa karena tidak akan berakhir.

"Jika kader-kader PDI-P menganggap bahwa KPK tidak sesuai prosedur gunakan upaya yang tersedia untuk men-challange KPK seperti upaya praperadilan," tutur Zaenur.

Sementara itu, bagi KPK, Zaenur menyarankan agar mengikuti prosedur hukum yang ada.

Lembaga antirasuah harus melakukan penindakan jika memang terdapat dugaan korupsi.

Hal ini penting dilakukan untuk menepis anggapan KPK bertindak politis seperti mengincar PDI-P.

"Baru ditargetkan sekarang? Padahal kemungkinan terjadi berbagai persoalan korupsi juga dari dulu. Jadi itu persoalan politik," ujar Zaenur.

"Nah oleh karena itu untuk menghindari itu semua, tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka atau anggapan maka semua kembalikan kepada prosedur hukumnya," tambah dia.

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir KPK gencar mencari Harun Masiku yang tengah buron. Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka suap.

Penyidik memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan beberapa orang do lingkaran partai banting itu.

Belakangan, KPK menyatakan membuka peluang menerapkan pasal obstruction of justice setelah memeriksa istri terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri bernama Dona Berisa.

Selain itu, KPK juga memanggil Hasto sebagai saksi dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Namun, ia belum memenuhi panggilan itu karena berhalangan.

Meski demikian, penyidik telah memeriksa Wakil Sekjen PDI-P Yoseph Adhie pada Kamis (18/7/2024).

Dalam beberapa kesempatan, pihak PDI-P menuding kasus Harun Masiku selalu muncul ketika PDI-P mengkritik kekuasaan.

Namun, KPK menyatakan tidak menargetkan pihak tertentu dan hanya berdasar pada alat bukti yang ada.

"Apakah KPK menarget HK (Hasto Kristiyanto)? Tentunya pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya (dengan kasus yang sedang diselidiki),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).