REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mempengaruhi proses Pilkada Serentak 2024. Hasto sudah dua kali dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu mungkin dari pihak sananya mencoba mengkaitkan, tapi bagi kami tidak (akan terpengaruh), bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai," ujar Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Hasto berkomitmen akan menghadiri setiap pemanggilan yang ditujukan pada dirinya. Selain itu, Hasto juga menegaskan tak memiliki hubungan dengan perusahaan kereta api, karena dirinya bukan konsultan di sana.

"Profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan, itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," tegasnya.

Sebelumnya, Jumat (19/7/2024), Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan petinggi partai politik.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan," ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Tessa menyebut, locus delicti atau tempat terjadinya dugaan pidana kasus ini ada di Jawa Timur. Meski demikian, Tessa belum menjelaskan Hasto akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang mana.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah pengacara partai banteng bepergian ke luar negeri terkait dugaan suap Harun Masiku.

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

“Larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, upaya paksa itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 942 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 22 Juli lalu.

Adapun kelima orang tersebut berinisial K, SP, DTI, DB, dan YPW. Tessa tidak mengungkap dengan terang siapa saja nama panjang orang-orang tersebut.

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari dua penegak hukum di internal KPK, mereka yang dicegah adalah staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

Kemudian, pengacara PDI-P, Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah, dan Yanuar Prawira Wasesa, serta Dona Berisa.

Kusnadi sempat diperiksa KPK beberapa waktu lalu setelah handphone miliknya disita penyidik. Simeon juga telah diperiksa penyidik yang memburu Harun.

Dony juga telah dipanggil KPK setelah rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, digeledah pada 3 Juli lalu.

Sementara, Dona Berisa merupakan istri mantan kader PDI-P sekaligus terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri. Ia juga telah diperiksa pada 17 Juli.

Tessa mengatakan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melarang mereka bepergian ke luar negeri agar tetap berada di wilayah Indonesia.

“Larangan bepergian keluar negeri berlaku untuk 6 bulan kedepan,” tutur Tessa.

Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan dua kasus korupsi yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi artikel populer di Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

Artikel populer selanjutnya terkait Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

Pemberitaan populer lainnya mengenai berderet sanksi yang dialamatkan kepada aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Dua Kasus Korupsi yang Seret Hasto Kristiyanto: Harun Masiku dan Proyek Jalur Kereta di DJKA

Nama Sekjen PDI-P Hasto Krsitiyanto terseret dalam dua kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 10 Juni lalu, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku ke anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang sampai saat ini masih buron.

Beberapa bulan terakhir, KPK memang kian gencar mencari keberadaan Harun. Hal itu ditunjukkan dengan memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui persembunyian Harun.

Setelah mengantongi beberapa informasi, penyidik pun memanggil Hasto. Namun, pemeriksaannya saat itu belum masuk pokok perkara karena Hasto ribut dengan penyidik.

Hasto tidak terima staf yang menemaninya ke KPK digeledah. Tiga buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan pun disita penyidik.

"(Kusnadi dipanggil) katanya untuk bertemu dengan saya, tapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya, itu disita," kata Hasto seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024) lalu.

Baca selengkapnya: Dua Kasus Korupsi yang Seret Hasto Kristiyanto: Harun Masiku dan Proyek Jalur Kereta di DJKA

2. Jokowi Ucapkan Duka atas Meninggalnya Pemimpin Tertinggi Vietnam Nguyen Phu Trong

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

“Saya merasakan duka yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam,” tulis Presiden Jokowi dalam unggahan di akun X resminya, @jokowi, pada Minggu (21/7/2024).

Jokowi mengatakan, kontribusi Phu Trong dalam membentuk kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia akan dikenang oleh generasi mendatang.

“Atas nama masyarakat Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Vietnam pada masa berduka ini,” tulis Jokowi.

Baca selengkapnya: Jokowi Ucapkan Duka atas Meninggalnya Pemimpin Tertinggi Vietnam Nguyen Phu Trong

3. Sanksi demi Sanksi Dialamatkan ke Aktivis NU yang Bertemu Presiden Israel

Sanksi demi sanksi dialamatkan kepada dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Zainul Maarif setelah ia bertemu Presiden Israel Isaac Herzog bersama 4 orang tokoh muda Nahdliyin lain baru-baru ini.

Terbaru, ia dinyatakan terbukti melanggar etik oleh Mahkamah Etik Pegawai Unusia pada 17 Juli 2024. Zainul menerima putusan tersebut dan langsung mengundurkan diri.

"Pernyataan mundur ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan pada tanggal 19 Juli 2024," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia Dwi Putri dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Dwi menyampaikan, dari sidang Mahkamah Etik Unusia, dapat disimpulkan aktivitas Zainul Maarif ke Israel merupakan undangan pribadi.

Para Pemimpin Barat Serukan kepada Israel untuk Lindungi Warga Sipil Artikel Kompas.id Undangan itu tak terkait dengan Unusia tetapi Zainul Maarif menggunakan atribut Unusia tanpa meminta dan mendapat persetujuan pimpinan Unusia.

"Kedua, tindakan dan perbuatan yang bersangkutan ke Israel tidak mewakili sikap Unusia dan justru bertolak-belakang," ucap Dwi.

Baca selengkapnya: Sanksi demi Sanksi Dialamatkan ke Aktivis NU yang Bertemu Presiden Israel

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menduga, dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendalaman bantuan terkait dugaan korupsi pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya awak media kepentingan Komisi Antirasuah memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan (Jokowi-Ma'ruf Amin),” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Hasto pun meminta maaf lantaran tidak hadir panggilan KPK lantarab sudah terjadwal untuk memimpin persiapan Partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik Komisi Antirasuah.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

“Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” ucapnya.

Sekjen PDI-P ini memastikan dirinya tidak terkait dengan perkara yang tengah diusut Komisi Antirasuah.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada konsulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ucapnya.

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menhub Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Kemarin, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA.

Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menjadikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dengan memanggilnya sebagai saksi dalam dua perkara dugaan korupsi.

Dalam beberapa waktu terakhir, KPK memanggil Hasto sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku yang saat ini tengah buron.

Terbaru, KPK memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Apakah KPK menarget HK (Hasto Kristiyanto)? Tentunya pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya (dengan kasus yang sedang diselidiki),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Tessa mengatakan, penyidik memanggil seseorang sebagai saksi karena ia dinilai mengetahui dan keterangannya dibutuhkan untuk menjelaskan di sejumlah perkara.

Pemanggilan saksi yang sama dalam beberapa perkara yang berbeda sangat mungkin dilakukan.

“Apakah kita menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa? Kan enggak. Saya pikir itu hal yang cukup logis yang bisa dijelaskan,” jelas Tessa.

Tessa menuturkan, kasus Harun Masiku dan kasus DJKA, Kemenhub ditangani Satuan Tugas (Satgas) Penyidikan yang berbeda.

Mereka tidak berkaitan satu sama lain meskipun subyek atau orang yang menjadi saksi bisa saja sama.

Ia juga menegaskan, penyidik tidak memanggil seseorang untuk menjadi saksi atau dinilai terkait suatu perkara dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki latar belakang partai politik tertentu.

“Kita bisa menyampaikan tidak ada warna tertentu atau partai tertentu tidak ada mentargetkan partai tertentu,” kata Tessa.

“Apakah saksi HK ini ada keterkaitannya? Ini lah yang nanti kita perlu tunggu mengapa yang bersangkutan dipanggil,” tambahnya.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.