Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini berada di persimpangan penting dalam perjalanan ekonominya. Kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, kini menghadapi tantangan serius.

Dalam beberapa dekade terakhir, kelas menengah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Menurut Bank Dunia (2020), kelas menengah di Indonesia merupakan segmen populasi yang tumbuh paling cepat, dengan laju 10 persen per tahun. Jumlah penduduk kelas menengah ini, bahkan diperkirakan akan mencapai sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Meskipun demikian, dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk kelas menengah justru menurun. Data BPS menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebesar 4,32 persen poin, dari 21,45 persen pada 2019 menjadi 17,13 persen pada 2024.

Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan, terutama ketika inklusi keuangan di Indonesia, yang menurut laporan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2023, terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga mencapai 88,7 persen pada 2023.

Angka ini berarti bahwa delapan dari sepuluh penduduk Indonesia, termasuk kelas menengah, memiliki akses ke layanan keuangan formal, seperti rekening bank, kredit, asuransi, dan produk keuangan lainnya. Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal.

Di sisi lain, inklusi keuangan telah menjadi agenda global. Pemerintah di berbagai negara terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan untuk memberdayakan masyarakat, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Inklusi keuangan dianggap sebagai pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Bahkan, inklusi keuangan telah diidentifikasi sebagai pendorong bagi tujuh dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, G20 juga berkomitmen untuk memajukan inklusi keuangan di seluruh dunia.

Hanya saja, inklusi keuangan bukan sebatas tentang akses fisik, melainkan juga tentang penggunaan aktif layanan keuangan yang tersedia, seperti menyimpan uang di bank, menggunakan dompet digital, atau memanfaatkan kredit.

Menurut Bank Indonesia (2020), inklusi keuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau memungkinkan masyarakat mengelola risiko, meratakan konsumsi, membangun aset, dan berinvestasi dalam pendidikan serta kesehatan. Semua ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan tingkat inklusi keuangan yang sudah cukup tinggi, diharapkan masyarakat mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, merencanakan masa depan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Lalu, mengapa kelas menengah justru terjebak dalam stagnasi ekonomi? Meski inklusi keuangan terus meningkat, banyak wilayah di Indonesia, khususnya penduduk kelas menengah di luar Jawa, masih menghadapi tantangan dalam akses ke layanan keuangan.

Data Potensi Desa 2021 menunjukkan bahwa sebaran agen bank dan ATM masih sangat terbatas di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Tanpa akses yang merata, sulit bagi kelas menengah di daerah-daerah itu untuk memanfaatkan potensi inklusi keuangan secara maksimal.

Selain keterbatasan akses, tingkat inklusi keuangan di antara masyarakat kelas menengah juga tidak merata. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SNKI tahun 2021, meskipun kepemilikan akun dan penggunaan produk/layanan keuangan formal pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas sudah cukup tinggi, dengan 71 persen memiliki akun dan 86,3 persen menggunakan produk/layanan keuangan formal, akses mereka terhadap beberapa produk perbankan dan non-bank masih rendah.

Penggunaan produk dan layanan, seperti pinjaman, internet atau "mobile banking", dan uang elektronik, bahkan masih di bawah 50 persen, dan untuk beberapa produk non-bank, seperti pembelian obligasi, saham, dan reksa dana, penggunaannya masih di bawah 10 persen.

Penurunan jumlah kelas menengah ini menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan. Diperlukan langkah konkret agar kita bisa menghadapi situasi ini. Dengan demikian, Indonesia segera bisa keluar dari jebakan "middle-income trap". Untuk menghindari hal ini, ada beberapa langkah yang perlu diambil.

Pertama, literasi keuangan harus ditingkatkan. Literasi keuangan harus menjadi prioritas dalam strategi inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya kelas menengah, perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang produk keuangan, termasuk investasi, agar mereka dapat memanfaatkannya secara optimal.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur keuangan di daerah-daerah yang tertinggal. Tanpa akses yang merata, inklusi keuangan hanya akan menjadi angka, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, kebijakan pro-investasi perlu diperkuat. Pemerintah bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu merancang kebijakan yang mendorong masyarakat untuk lebih banyak berinvestasi, misalnya melalui insentif pajak bagi rumah tangga yang berinvestasi atau program-program literasi keuangan yang fokus pada manfaat jangka panjang dari investasi.

Keempat, pendidikan juga harus menjadi prioritas utama. Saat ini, 37,75 persen penduduk kelas menengah masih memiliki pendidikan SMP sederajat atau lebih rendah. Padahal, pendidikan merupakan variabel signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa tambahan satu tahun pendidikan dapat mengurangi risiko kemiskinan dan eksklusi sosial sekitar 29 persen.

Inklusi keuangan bukan hanya tentang memberikan akses ke rekening bank. Ini tentang menciptakan peluang nyata bagi setiap rumah tangga kelas menengah untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, dan melampaui batasan-batasan ekonomi mereka. Dengan akses ke investasi, literasi keuangan yang memadai, dan pendidikan yang lebih baik, kelas menengah memiliki peluang besar untuk naik menjadi kelas atas.

Jika Indonesia ingin mencegah jebakan kelas menengah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kebijakan inklusi keuangan yang lebih progresif harus segera diimplementasikan.

Inilah saatnya Indonesia bergerak dari kata-kata menuju aksi nyata, demi memastikan bahwa kelas menengah tidak lagi terjebak dalam jurang stagnasi. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus bersatu untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong mobilitas sosial bagi semua.

*) Nuri Taufiq dan Lili Retnosari adalah Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)

Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Ekonomi Inggris mengalami stagnasi pada Juli 2024. Produk Domestik Bruto (PDB) Negeri Raja Charles tersebut telah stagnan selama dua bulan beruntun.

"Sektor jasa mengalami pertumbuhan pada Juli, dipimpin layanan programmer dan kesehatan," kata Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS), dilansir dari The Evening Standard pada Rabu (11/9/2024).

"Sektor manufaktur turun, terutama bidang otomotif dan mesin. Bidang konstruksi juga menurun," kata lembaga itu.

Para ekonom sebelumnya memperkirakan PDB akan naik tipis sebesar 0,1 persen pada Juli, menurut survei yang dilakukan Pantheon Macroeconomics.

Ekonomi Inggris bangkit dari resesi pada paruh pertama 2024, dengan pertumbuhan sebesar 0,6 persen antara April dan Juni.

Negeri Raja Charles tersebut sempat jatuh ke jurang resesi pada akhir 2023. Meski demikian, Inggris menjadi salah satu negara G7 dengan pertumbuhan tercepat pada paruh pertama 2024.

“Ekonomi tidak mencatat pertumbuhan untuk bulan kedua berturut-turut, meskipun ada pertumbuhan selama tiga bulan terakhir secara keseluruhan berkat ketangguhan sektor jasa," kata ONS. (Wahyu Dwi Anggoro)

Penjualan mobil stagnan selama 10 tahun terakhir. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pasar otomotif Indonesia tidak bertumbuh?

Penjualan mobil sejak satu dekade lalu tidak pernah jauh dari angka 1 juta unit.

"Market lokalnya memang mengalami problem, sudah 10 tahun. Ini penyakit kalau sudah 10 tahun, harus segera diobati, kalau tidak kan, nunggu apa? Nunggu parah akan berbahaya," ujar Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI, Riyanto.

Rentetan sebab yang bikin pasar mobil mentok di angka satu juta unit adalah lantaran harga mobil yang naik lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan inflasi.

Selain harga mobil yang terkerek naik laju inflasi namun tidak seimbang dengan pendapatan per kapita, terdapat juga faktor ekonomi makro lainnya seperti nilai tukar dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil.

Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit, kemudian terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan

Berdasarkan temuan LPEM FEB UI, penurunan pangsa pasar mobil di Jawa dan Bali sebesar 33 persen secara kumulatif pada periode 2013 hingga 2022.

Sementara, di luar Jawa pangsa pasar mengalami peningkatan. Lima provinsi dengan penjualan tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

Jika penjualan mobil periode 2013-2022 di wilayah Pulau Jawa tidak menurun (tetap) atau bahkan naik, sementara performance pasar mobil di luar Jawa seperti yang terjadi pada periode 2013-2022, maka penjualan mobil di Indonesia tahun 2022 akan melebihi 1,3 juta unit atau sudah melampaui penjualan mobil tahun 2013.

Faktanya penjualan otomotif terlihat lesu, seperti dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya sebanyak 408.012 unit. Angka itu turun 19,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit.

Berdasarkan kajian dari LPEM UI, penyebab tren negatif penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu diperlukan lagi paket kebijakan fiskal dari pemerintah, misalnya PPnBM DTP seperti era pandemi silam. Obat berupa diskon PPnBM DTP bisa mengatasi pasar otomotif yang sedang lesu.

Penghilangan sumber pendapatan pemerintah dari PPnBM tentu akan menurunkan pendapatan. Tetapi bisa jadi hal ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan permintaan serta peningkatan produksi dari industri manufaktur.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPN akan meningkat, termasuk PKB, dan BBNKB, di samping itu karena ini akan memperluas produksi mobil, maupun industri suku cadang akan meningkat, supply chain industri meningkat, kita ada peningkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Riyanto.

"Dampaknya ada penciptaan lapangan kerja, dan juga biasanya investor kalau market-nya berkembang melihat juga, meningkatkan investasi kita, multiplier effect sekitar 1,6 juta jadi GDP sektor industri otomotif itu 1 juta perekonomian naik 1,6 juta," jelasnya lagi.

Dengan sibuknya permintaan, pabrikan beserta mata rantainya pasti meningkatkan kapasitas produksi.

"Termasuk tenaga kerja, artinya kalau ada tambahan 1 tenaga kerja di sektor otomotif, perekonomian kita akan meng-create jadi dua tenaga kerja. Jadi kalau otomotif tambah 1.000 bekerja dampak langsung dan tidak langsungnya sekitar 2.000. Ini perlu dipertimbangkan," kata dia lagi.

Riyanto lalu menghitung berapa besar efek mobil kelas Low MPV yang mendapatkan diskon PPnBM. Mobil jenis ini diketahui kena PPnBM 15 persen.

"Kira-kira yang harganya 199 juta off the road, tapi kena pajak itu harga barunya sampai Rp 280 juta, ini harga sebagian besar market kita di situ."

"Kalau kasih PPnBM diskon 5 persen dari 15 ke 10 persen. Itu ada tambahan permintaan kira-kira 53 ribu unit."

Lebih lanjut jika diskon PPnBM 50 persen, atau dari 15 persen ke 7,5 persen, dia mengatakan ada tambahan permintaan 80 ribu unit.

Kemudian simulasi PPnBM cuma dikenakan 5 persen, bakal terjadi tambahan sekitar 107 ribu unit.

"Apalagi kalau free, 2021 kan kita itu diskon PPnBM 100 persen selama beberapa bulan. Jadi PPnBM nol persen jadi tambahannya 160 ribu unit. Ini cukup besar, saya rasa market kita dengan insentif ini bisa tembus ke tahun 2012 ke 2013," jelas dia.

"Sumbangan GDP secara total kalau diberi insentif meningkat jadi 0,7 persen. Tenaga kerja dengan insentif ada sekitar 7 ribu industri dan suku cadang, ada 15.790 tenaga kerja. Kalau free bisa sampai (tambahan) 47 ribu," urai dia lagi.

Adu Penjualan Mobil di Indonesia vs Thailand, Siapa yang Menang?

Adu Penjualan Mobil di Indonesia vs Thailand, Siapa yang Menang?