JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Anindya Bakrie menilai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan salah satu upaya untuk menghindari middle income trap. Keterlibatan dengan BRICS juga merupakan pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Anindya mengatakan hal tersebut seusai hadir dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Anindya, ada kesamaan dari negara-negara anggota BRICS yakni saling berupaya untuk menghindari middle income trap, yang mayoritas menjadi tantangan negara-negara berkembang. Anindya menambahkan, ada kesamaan semangat dari negara-negara BRICS, yakni berupaya membangun dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. "Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa avoid middle income trap," kata Anindya.

Anindya menyadari bahwa sikap Indonesia sebelumnya yang sudah mengajukan keanggotaan ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dipandang sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia. Namun, tegas dia, Indonesia sejatinya adalah aktif di semua kubu karena kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

"Tapi memang banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," terangnya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan bahwa meski wacana untuk bergabung dengan BRICS tengah mengemuka, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaannya di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan tengah dalam proses aksesi ke OECD.

Menurut Anindya, peran aktif Indonesia tersebut penting untuk mendulang investasi dan membuka pasar perdagangan internasional yang seluas-luasnya. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," tandasnya.

IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis Indonesia bisa menjadi negara maju di era Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, lantaran program pembangunan tetap dilanjutkan pemerintah baru.

Optimisme Erick Thohir dapat diartikan bila Indonesia bisa keluar dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

Tak hanya jadi negara maju, dia yakin Indonesia juga semakin makmur dan mendunia. “Menyatukan visi agar semakin solid untuk membangun Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, saya optimistis Indonesia akan menjadi negara maju, makmur dan mendunia,” ujar Erick melalui akun Instagram, Sabtu (26/10/2024).

Sikap optimis diutarakan di sela-sela kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Erick juga membagikan momen saat dirinya bersama Prabowo mengenakan seragam komponen cadangan (komcad).

Untuk diketahui, Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan makro ekonomi nasional berada di level 8 persen. Proyeksi ini kembali dipertegas Kepala Negara ketika memberikan pembekalan kepada para menteri di di Akademi Militer. Jumat (25/10/2024) kemarin.

Dia pun meminta agar seluruh jajaran Kabinet Merah Putih fokus dan kerja lebih keras lagi agar target bisa diimplementasikan.

“(Presiden Prabowo meminta jajarannya) bekerja keras dan fokus dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menirukan pernyataan Prabowo.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah). Menurutnya, berdasarkan World Bank pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.465.

"Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% terpenuhi," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Dalam Forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, pada Rabu (10/9), Sunarso menjelaskan hasil kajian BRI faktor. Ia mengatakan yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.

Ia pun merinci pembentukan human capital perlu didorong oleh tiga faktor. Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan.

"Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan," ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat sebab hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

"Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting," kata Sunarso.

Lebih lanjut, Sunarso menilai dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja. Hal ini termasuk unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan," pungkasnya.

(akd/akd)

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).

?Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen terpenuhi,? kata Sunarso.

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas 4.465 dolar AS (sumber: World Bank).

Terkait hal tersebut, Sunarso mengungkapkan, dalam kajian BRI faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan.

?Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,? ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi.Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

?Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,? kata Sunarso.

Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

?Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,? ujar Sunarso.

JAKARTA - Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin meluncurkan buku berjudul "Hilirisasi Sawit Cegah Middle Income Trap" bertempat di Gedung Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0 Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Hadir dalam peluncuran buku tersebut Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan mantan Menteri Komunikasi dan informasi Rudi Antara.

Hadir pula Rektor terpilih Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah, beberapa anggota DPR, pimpinan Kadin, pimpinan media masa, sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 kementerian dan para kolega lainnya. Saleh Husin mengatakan, bukunya disusun dari hasil disertasinya di Universitas Indonesia berjudul "Hilirisasi Industri Sawit untuk Memperkuat Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Posisi Tawar Indonesia dalam Perdagangan Dunia".

Managing Director Sinar Mas ini mengupas tajam dan mendalam tentang hilirisasi sawit secara komprehensif. Substansi buku tersebut secara garis besar meliputi mimpi Indonesia mewujudkan produksi sawit sebesar 100 juta ton per tahun.

Kemudian, meraih devisa ekspor produk sawit senilai 100 miliar dolar AS per tahun, melawan kampanye negatif negara-negara maju yang mendiskreditkan sawit, optimalisasi bursa sawit Indonesia, peta persaingan minyak nabati dunia, kemajuan hilirisasi yang dicapai Indonesia, strategi dan road map hilirisasi sawit ke depan serta berbagai tantangan yang dihadapi.

"Hingga di ujung bab membahas detail pengaruh hilirisasi sawit dalam mencegah Indonesia terperangkap ke dalam negara berpendapatan menengah (middle income trap)," ungkap Saleh.

Saleh menuturkan, kelapa sawit merupakan produk unggulan dan anugerah Tuhan yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena nilai ekspor sawit bisa mencapai 30 miliar dolar AS. Sayang, Indonesia menguasai pasar dunia tapi harga dikendalikan oleh pihak lain, seperti bursa di Malaysia maupun bursa di Rotterdam.

"Ini hal yang sangat aneh. Kita yang menguasai produk tapi harga ditentukan oleh orang lain," herannya.

Karena itu, Saleh menegaskan, pentingnya hilirisasi kelapa sawit secara langsung. Karena bisa memberikan banyak manfaat bagi perekonomian, seperti penggunaan bahan bakar biodiesel B35 saat ini yang dapat menghemat devisa negara hingga Rp 161 triliun, serta menciptakan lapangan kerja hingga 18 juta orang dari ekosistem tanaman sampai hilirisasi sawit.

Selain itu, hilirisasi sawit mendorong terwujudnya Net Zero Emission (NZE), mengingat bisa melakukan dekarbonisasi sampai 35 juta ton CO2.

Dia berharap buku yang diterbitkannya bisa berkontribusi bagi industri sawit Indonesia.
Saleh mengatakan, Indonesia pernah punya banyak komoditas yang berjaya tapi lenyap begitu saja.

"Saya berharap lumbung sawit tidak seperti rempah-rempah yang berjaya di abad 15 dan 16 tapi sekarang sayup-sayup saja terdengarnya. Jangan seperti itu kondisinya. Ini pekerjaan penting Pemerintahan Prabowo nanti," tegasnya.

Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita memproyeksi nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp775 triliun tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Agus memaparkan, nilai ekonomi sektor sawit pada kuartal II-2024 telah mencapai Rp193 triliun. Adapun, berdasarkan data nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kuartal II-2024, tercatat mencapai Rp5,536 triliun.

Dia memperkirakan kontribusi sektor industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 3,5 persen. Untuk mencapai itu, diperlukan strategi hilirisasi kelapa sawit dari hulu ke hilir. Menurutnya, kelapa sawit yang termasuk dalam industri agro merupakan salah satu dari 10 industri prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, produk hilirisasi dari turunan sawit telah mencapai 200 jenis atau naik dari tahun 2011 yang tercatat hanya ada 48 jenis produk turunan kelapa sawit. Tak hanya itu, kata Agus, Pemerintah juga telah berhasil mengimplementasikan B30 sebagai salah satu produk hilirisasi dari kelapa sawit. Saat ini, Kemenperin tengah mengupayakan implementasi B40. Bahkan, Pemerintah juga membuka peluang untuk mengembangkan B100.

Budi Karya Sumadi mendorong hilirisasi industri kelapa sawit dikembangkan menjadi energi terbarukan bioavtur agar bisa mendukung industri penerbangan. BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi, memprediksi bioavtur akan bisa digunakan massal pada tahun 2060. "Di dunia aviasi kami sedang bicara membuat bioavtur. Jika mendapatkan itu, kita mendapatkan banyak bonus," kata BKS.

Jakarta -

Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan industri sawit Indonesia masih mendapat banyak tekanan, khususnya dari negara asing. Contohnya terkait penetapan harga CPO hingga negatif campaign.

Padahal menurutnya sawit merupakan merupakan satu-satunya komoditas asal Indonesia yang berhasil menguasai pasar global. Selain itu komoditas ini juga berhasil memberikan sumbangan terhadap devisa negara hingga Rp 161 triliun hingga pertengahan tahun ini.

"Kita bisa lihat bahwa dari sawit lah misalnya untuk produk perkebunannya di Indonesia, kita bisa saving devisa sekitar dari Rp 35 triliun, bisa saving deficit sebesar sekitar Rp 161 triliun. Ini satu yang luar biasa," kata Saleh dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul 'Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap' di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Berkat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian negara, Saleh berpendapat sawit merupakan salah satu sektor industri yang dapat membantu Indonesia terbebas dari middle income trap alias naik kelas jadi negara maju.

"Salah satu untuk mencegah (Indonesia terjebak) middle income trap adalah dengan melakukan hilirisasi (sawit). Dari situ tentu kami sangat begitu yakin di kemudian hari (jadi negara maju)" terangnya.

Senada dengan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri merupakan salah satu pilar bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju dan terbebas dari middle income trap. Kemajuan di sektor industri ini dapat dilakukan melalui program hilirisasi yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ke belakang.

"Dalam konteks upaya kita untuk melepaskan Indonesia dari middle income trap maka hilirisasi menjadi sangat penting dan relevan, khususnya di khususnya di sektor kelapa sawit, karena sektor kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan utama kita, atau strength dari industri nasional," kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan komoditas kelapa sawit sendiri merupakan salah satu bukti nyata dari kesuksesan program hilirisasi industri. Hal ini terlihat dari jumlah perkembangan produk hilir kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir yang meningkat signifikan.

Di mana menurutnya sebelum hilirisasi industri, kelapa sawit hanya menghasilkan 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit. Ini belum termasuk produk turunan sawit yang bisa diimplementasikan menjadi bahan bakar nabati (BBN) biofuel dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia, dan akan ditingkatkan menjadi B40.

"Perkembangan jumlah jenis produk turunan yang dapat dihasilkan oleh industri kelapa sawit dalam negeri meningkat dari 48 jenis di tahun 2011 menjadi lebih dari 193 jenis di tahun 2023. Bahkan terakhir terdapat 200 jenis," kata Agus.

"Belum lagi bicara terkait upaya mengimplementasikan biofuel, hal tersebut tentunya meningkatkan kompleksitas produk nasional secara signifikan," tambahnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya pada 2023 kemarin mencapai sekitar Rp 450 triliun atau 11,6% dari total ekspor non migas. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada 2024 ini sehingga bukan hal yang tidak mungkin sektor ini dapat membantu Indonesia lepas dari middle income trap.

"Artinya, nilai ekonomi sektor sawit pada Triwulan II-2024 mencapai Rp 193 Triliun. Pada akhir tahun 2024 nanti, magnitude ekonomi basis kelapa sawit diperkirakan mencapai Rp 775 triliun per tahun," jelas Agus lagi.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Keuangan mengungkapkan sederet tantangan Indonesia untuk keluar darijebakan kelas menengah atau middle incometrap dan mencapai Indonesia Emas 2045. Adapun salah satu hal yang menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target itu ialah menggeber pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono mengatakan, Indonesia masih akan dihadapkan dengan tantangan yang berasal dari lingkup global. Hal ini utamanya terkait ketegangan geopolitik global.

"Meningkatnya ketegangan negeri politik di beberapa wilayah global, di Ukraina, kemudian juga di Timur Tengah,telah menambah kerentanan rantai pasok global dan juga tensi ini mendorong terbentuknya blok-blok ekonomi yang berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan yang berbeda-beda antarwilayah dan mempengaruhi fragmentasi ekonomi," kata Parjiono, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Di tengah prospek pertumbuhan yang lemah, Parjiono mengatakan, wilayah India lalu Asia Tenggara seperti Vietnam, menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat. Sementara Eropa masih mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan akan sedikit melambat.

Meskipun pelonggaran moneter negara maju telah dimulai, menurut Parjiono, inflasi di sektor ke jasa tetap tinggi yang dapat menghambat upaya pengendalian inflasi global dan menambah kompleksitas dalam normalisasi kebijakan monetari ke depan.

"Ketegangan perdagangan juga masih tinggi, sementara ketidakpastian semakin meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan pemilihan umum di Amerika Serikat yang langsung pada bulan November tahun ini," ujarnya.

Purchase Manager's Index (PMI) manufaktur global juga turun menjadi 48,8 pada bulan September, menandakan kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Zona Zurich khususnya Jerman mengalami penurunan produksi yang paling signifikan, sementara produksi di AS terus menyusut. Di China daratan produksi stagnan selama 3 bulan, dengan pertumbuhan melambat di seluruh Asia.

"Kalau kita lihat perekonomian Indonesia di tengah perekonomian global yang stagnan menunjukkan ketahanan dan kekuatan.Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 tahun ini mencatat 5,05% year on year yang di dorong oleh permintaan domestik yang kuat,peningkatan kinerja ekspor dan tingkat inflasi yang terjaga," kata dia.

Meski mencatatkan pondasi ekonomi yang kuat, namun pertumbuhan ekonomi 5% telah dicatatkan Indonesia dalam dua dekade terakhir. Oleh sebab itu, Parjiono menilai Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan baru untuk bisa keluar dari middle income trap.

"Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6% per tahun dan tentunya kita Indonesia perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan yang baru karena 5% ini sudah 2 dekade," ujar Parjiono.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi segera yang diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi demi mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah dan tentunya seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk melakukan terobosan kebijakan yang berfokus pada beberapa hal utama," kata dia.

Adapun fokus tersebut antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas melalui pencarian sumber-sumber pertumbuhan baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil dengan pendekatan struktural.

(shc/fdl)

Sekiranya kita membangun ekosistem, kita mesti membangun hubungan dengan mereka

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Hakam Naja mengatakan ekonomi syariah harus dibangun secara kolektif.

“Ekonomi syariah ini memang seharusnya kita bangun secara kolektif, tidak bisa kita sendiri, tapi kita harus kolektif minimal 57 negara OKI (Organisasi Kerja sama Islam). Sekiranya kita membangun ekosistem, kita mesti membangun hubungan dengan mereka,” ujarnya dalam “Diskusi Publik Penguatan Ekosistem Halal untuk Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah” secara virtual di Jakarta, dikutip Sabtu.

Berdasarkan data, sekitar 2 miliar penduduk Muslim di dunia akan mengeluarkan konsumsi sekitar 3 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau hampir tiga kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sebesar 1 triliun dolar AS.

Potensi tersebut dinilai harus diambil oleh Indonesia melalui sinergi dengan negara-negara OKI seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

“Memang selama ini kita agak lalai, kita tidak aware, kita tidak mengambil peran itu. Data yang ada menunjukkan negara lain itu mengambil peran yang sangat penting, yang agak merisaukan karena Indonesia menjadi negara terbesar di OKI untuk konsumen industri makanan dan minuman (food and beverage industry), sementara negara-negara lain di luar OKI itu menjadi produsen terbesar,” ucap Abdul Hakim.

Kajian State of Global Islamic Economy tahun 2023-2024 mencatatkan bahwa industri makanan dan minuman halal dikuasai oleh Brazil, India, AS, Rusia.dan China.

Di sisi lain, Indonesia menjadi konsumen terbesar. Karena itu, dia menilai sinergi diperlukan dengan negara-negara OKI agar menjadi pemimpin ekosistem ekonomi syariah global.

Berbagai permasalahan yang perlu diatasi di tanah air berkaitan dengan persoalan jebakan pendapatan kelas menengah (middleincometrap).

Dengan standar negara berpendapatan menengah sekitar 4.400-13.800 dolar AS, Bank Dunia melaporkan Indonesia hanya mencapai 5.200 dolar AS per kapita per tahun, sementara negara seperti Malaysia 13.300 dolar AS dan Singapura 35 ribu dolar AS.

Capaian pendapatan per kapita di tanah air disebut perlu ditingkatkan melalui investasi asing dan domestik untuk pengembangan teknologi guna menghasilkan nilai tambah maupun inovasi.

Melalui sektor ekonomi syariah, Abdul Hakam menganggap ada enam sektor yang dapat disinergikan guna meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Mulai dari bidang keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, media dan hiburan, serta obat dan kosmetik.

“Saya melihat kalau Indonesia tentu kita bisa fokus paling tidak pada empat, yaitu bidang keuangan, bidang makanan, bidang pariwisata dan fesyen,” ungkap dia.

Secara spesifik, dia menilai industri fesyen dalam negeri dapat dijadikan sebagai pemantik untuk bangkit dari keterpurukan dalam ekonomi syariah melalui sinergi antara industri tekstil dengan berbagai desainer agar mampu memenuhi permintaan fesyen halal di Indonesia maupun global. Ikhtiar ini dilakukan juga untuk mengeluarkan Indonesia dari keadaan de-industrialisasi.

“Dari potensi yang ada, penduduknya besar, alamnya luas dan indah, tingkat religiusitas kita juga cukup baik, cukup tinggi. Survei Giving Index (mencatatkan) kemampuan daya sedekah kita itu juga besar. Inilah hal-hal yang saya kira ke depan perlu kita dorong, sehingga inovasi itu menjadi kunci, sekaligus kita mengatasi de-industrialisasi, kita menyongsong masa depan, apalagi kita tidak ingin terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah, kita ingin menjadi negara maju pada tahun 2045.” katanya.

Supaya Indonesia terlepas dari jebakan pendapatan kelas menengah, maka pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8 persen dengan penghasilan per kapita 30 ribu dolar AS sebagaimana target tahun 2045.

Apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen dan sinergi ekosistem ekonomi syariah dibentuk dengan negara-negara OKI seperti Brunei dan Malaysia, lanjut dia, tentu peluang menjadi pemimpin ekonomi syariah terbuka besar dan lebar.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi perekonomian global masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian, dengan adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan. Hal ini pun berpotensi membuat perekonomian banyak negara "mandek" dan gagal menjadi negara maju.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, terdapat 108 negara yang berpotensi gagal keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Temuan itu sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia dalam World Development Report 2024. Dalam laporan itu disebutkan, 108 negara berpendapatan menengah yang sulit menjadi negara maju ialah Indonesia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan.

"Sekitar 108 negara bisa berpotensi gagal menjadi negara berpendapatan tinggi," kata dia, dalam The 8th Annual Islamic Finance Conference: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Tommy itu bilang, 108 negara tersebut berpotensi gagal menjadi negara maju jika gagal mereformasi ekonominya. Selain itu, kegagalan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) jelang berakhirnya momentum bonus demografi juga akan mempersulit negara pendapatan menengah menjadi negara maju.

Kegagalan negara keluar dari middle income trap selaras dengan proyeksi perlambatan ekonomi global. Tommy menyebutkan, berdasarkan proyeksi sejumlah lembaga internasional, ekonomi global diprediksi hanya tumbuh 2,6 persen pada 2024 dan sedikit meningkat menjadi 2,7 persen pada 2025 dan 2026.

"Di sisi lain, negara berkembang diproyeksi tumbuh 4 persen secara rata-rata dari 2024 hingga 2025, juga sedikit lebih lambat dari 2023," ujar Tommy.

Pada saat bersamaan, ekonomi global masih dihadapi oleh risiko konflik geopolitik yang kian memanas. Perpecahan juga mulai terjadi, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerapkan kebijakan lebih protektif terhadap pasar dalam negeri.

"Dengan konsekuensi negatif, ketidak stabilan perdagangan global dan rantai pasok," tutur Tommy.

Berbagai tantangan tersebut berpotensi berdampak terhadap perkembangan ekonomi yang telah dicapai oleh banyak negara. Oleh karenanya, Tommy mendorong adanya perbaikan kebijakan publik yang dapat mendongkrak ekonomi negara.

"Dengan periode pertumbuhan yang lambat, ada ancaman bahwa mayoritas negara berkembang akan terperangkap dalam perangkap pendapatan menengah," ucapnya.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya ada 108 negara di dunia yang berpotensi gagal menjadi negara maju , lantaran ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dunia. Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu II, Thomas Djiwandono mengatakan, perlambatan ekonomi global menjadi ancaman bagi negara- negara berkembang , lantaran mereka terus terjebak dalam middle income trap .

Hal ini menggambarkan kondisi ketika negara berkembang berhasil mencapai pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Dia mencatat, laporan terbaru bahwa ada 108 negara berkembang berpotensi gagal menjadi negara dengan berpendapatan tinggi, jika mereka tidak mampu menghasilkan strategi yang mentransformasikan makro perekonomian negara mereka.

Selain itu ketidakmampuan meningkatkan produktivitas mereka, sebelum populasi negara setempat semakin menua. ?Dengan perlambatan global ini ada ancaman bahwa negara-negara berkembang akan terjebak di middle income trap,? ujar Thomas dalam gelaran Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

?Laporan terbaru menyampaikan 108 negara secara potensial menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kalau mereka tidak mampu menghasilkan strategi untuk menghasilkan transformasi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi mereka menua,? paparnya.

Thomas juga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi global periode 2024-2025 tetap tidak pasti dan menentu, dengan perkembangan yang lambat. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tetap di level 2,6% di 2024, sebelum kemudian mencapai 2,7% di 2025-2026.

?Di sisi lain ekonomi-ekonomi yang tumbuh diperkirakan tumbuh per pesan dari 2024 sampai 2025 yang juga merupakan pertumbuhan yang cukup melambat dibandingkan dengan tahun 2023,? beber dia.

Selain dari ketidakpastian situasi global dunia, saat ini juga terjadi dalamnya fragmentasi ekonomi dengan banyak konsekuensi negatif yang berdampak pada stabilisasi rantai pasok dan juga perdagangan ekonomi global.

?Lebih itu, multilateralisme dan juga menjadi sangat lemah, sebagai akibat kita akan melihat banyaknya konflik global dan kekerasan, dan juga ketegangan-ketegangan ekonomi antara negara-negara di dunia,? ucapnya

?Ketidakseimbangan kemiskinan juga menjadi masalah dunia dan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah juga akan membuat situasi ketidakseimbangan secara global antara negara-negara tersebut,? jelas Thomas.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak Bank Dunia (World Bank) untuk menyusun strategi agar negara ASEAN termasuk Indonesia bisa keluar dari status negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Upaya menyusun rancangan strategis agar Indonesia bisa keluar dari status middle income trap dilaksanakan melalui penyelenggaraan The International Seminar and Growth Academy ASEAN. Acara ini digelar 23-24 September 2024 untuk membantu negara-negara ASEAN keluar dari middle income trap melalui strategi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

"Bagaimana kita dapat menyusun strategi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah," kata Sri Mulyani saat menyampaikan pidato kunci dalam acara tersebut di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Sri Mulyani menyebut diskusi terkait upaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebetulnya telah sering dilakukan. Hal itu menjadi tema utama sekaligus arah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir.

Sayangnya selama 10 tahun terakhir itu pula Indonesia belum mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Bank Dunia masih menjadikan Indonesia sebagai negara berstatus pendapatan menengah atas atau upper middle income country.

Sri Mulyani mengakui untuk keluar dari middle income trap tidaklah mudah. Harus ada strategi yang lebih jitu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi ke depan.

"Ini adalah momen yang sangat krusial bagi negara dengan komposisi demografi yang muda dan pada saat yang sama memiliki sumber daya alam yang besar, serta terletak secara strategis dalam lalu lintas internasional maupun geopolitik," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju sebetulnya telah dilakukan pemerintah sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, yang menjadi kunci kritis ialah mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di level 7-8%.

"Jadi Indonesia dengan pertumbuhan 5% selama dekade yang penuh gejolak ini, apakah itu gejolak karena pandemi, geopolitik atau dalam hal gangguan yang datang dari bencana alam atau teknologi digital, kita perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk memformulasi lebih rinci strategi agar bisa mengeluarkan negara-negara dari jebakan middle income trap sebelum menuanya demografi.

"Modal manusia sangat penting, tetapi pendidikan dan kesehatan sebagai garis besar tidak akan cukup. Diskusi harus lebih mendalam. Pendidikan seperti apa? baik dari segi konten, proses, terutama dengan teknologi digital sekarang, yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas modal manusia? " tutur Sri Mulyani.

Bank Dunia sendiri mencatat, sejak 1990 hanya ada 34 negara yang berhasil keluar dari middle income trap, sedangkan 108 negara lainnya terjebak dalam status negara itu. Yang lebih buruk ialah laju pertumbuhan makin lambat di negara-negara berkembang karena permasalahan utang, populasi yang menua, hingga munculnya kebijakan proteksionisme global.

Untuk bisa mendorong negara keluar dari jebakan itu, Bank Dunia melalui The World Development Report 2024 telah mendesak negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengadopsi teknologi modern dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas untuk berfokus pada inovasi.

(aid/kil)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa regulasi yang berbelit menjadi penyebab utama Indonesia terancam middle income trap atau jebakan kelas menengah. Hal ini ia ungkapkan dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta, Senin, (23/9/2024).

"Karena untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa menghindarkan dari middle income trap. Dan middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," katanya.

Bendahara negara itu pun meminta agar dilakukan sinkronisasi data antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) lewat digitalisasi lebih disempurnakan. Menurutnya ini penting agar pemadanan data antara APBN dan APBD lebih akurat untuk pengelolaan birokrasi yang lebih efektif.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah telah berupaya menyederhanakan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sri Mulyani menyebut UU ini akan mengharmonisasi antara belanja pusat dan daerah.

"Kita terus melakukan sinergi untuk membangun Bagan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital. Tapi, itu (BAS) penting sekali sebagai backbone di dalam pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa di-share secara tepat waktu," ujar Sri Mulyani.

"Sinergi ini tentu kita harapkan akan memberikan dampak yang selaras dengan apa yang tadi dilakukan di dalam e-government, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.