JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin mengungkap tidak ada rencana pemerintah untuk menghapus BBM bersubsidi di Indonesia.

Hanya saja, jenis bahan bakar Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92) akan diremajakan menjadi berstandar Euro IV dengan sulfur lebih rendah yaitu 50 ppm. Sehingga lebih bersih, ramah lingkungan, dan sesuai aturan.

"Namanya apa, kita masih belum tau. Itu terserah Pertamina nanti. Tapi intinya, kita mau menghilangkan BBM rendah sulfur tapi dari sisi harga, akan sama," katanya di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024) malam.

Dok. Pertamina Ilustrasi pengendara motor beli BBM Pertalite di SPBU Pertamina. Motor 250 cc ke atas dan mobil 1.400 ke atas disebut dilarang beli Pertalite mulai 1 Oktober 2024.

Untuk diketahui, spesifikasi dari Pertalite dan Pertamax yang kini mayoritas digunakan masyarakat masih memiliki sulfur maksimal 500 ppm. Padahal, Indonesia sudah harus menerapkan batas sulfur 50 ppm atau Euro IV.

Saat ini, baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhinya, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Hanya saja jenis BBM tersebut baru tersedia terbatas di Surabaya dan Jakarta.

"Kita tidak ada naikkan harga BBM, tetapi tentu akan ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi. Nanti, itu yang menanggung pemerintah. Kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," kata Rachmat.

Namun sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan pembatasan lewat skema penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Maka, beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

Pertamina Pembelian Pertalite dengan QR Code di SPBU

"Kita akan memberikan payung hukum untuk bisa memberikan subsidi dan kompensasi kepada BBM untuk memperbaiki kualitasnya. Kapan dimulai? begitu aturan dikeluarkan nanti," ucap dia.

Berdasarkan peta jalan yang sudah dibuat, Rachmat menyebut BBM ini ditargetkan bisa tersedia secara menyeluruh di Indonesia atau pada skala nasional di 2028 mendatang.

"BBM yang kita dorong adalah rendah sulfur atau comply dengan Euro IV. Ini tentunya membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, dan tahapannya dilakukan per-daerah," ucapnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar berstandar Euro IV baru tersedia secara masif pada 2027.

Hal tersebut dinyatakan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Pada beleid, badan usaha pengolahan Migas baru wajib melakukan penyesuaian fasilitas untuk pemenuhan kandungan sulfur dengan Batasan 50 ppm, Desember 2027.

Shutterstock/NadyGinzburg Ilustrasi emisi karbon dari kendaraan

Padahal, dikatakan Sekertaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, para produsen sudah melakukan penyesuaian mesin sejak 2019.

Hal tersebut dikarenakan sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 soal emisi Euro IV.

"Kala itu implementasinya diundur karena ada Covid-19 menjadi April 2022. Sekarang kalau dari SK terbaru, saya lihatnya bahan bakar Euro IV baru tersedia di 2027," kata dia saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (17/7/2024).

"Sebab, kilang minyaknya baru tersedia pada periode tersebut," tambah Kukuh.

Febri Ardani/KompasOtomotif Mesin diesel 4-silinder turbo diesel 2.143cc yang diusung New V-Class memiliki standar Euro IV dan menurut Mercedes-Benz (MB) Indonesia bahan bakar yang bisa digunakan hanya Pertamina Dex.

Memang, keputusan Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas itu sangatlah baik untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Tetapi kemunduran timeline menjadi tantangan tersendiri.

"Waktu jelang implementasi (2021), kita sudah bicara bahwa kita para pelaku bisnis otomotif sudah siap baik dari mesin dan lainnya untuk ke Euro IV asalkan bahan bakarnya tersedia di seluruh Indonesia," kata Kukuh.

"Sekarang kan baru di kota-kota besar saja. SK tersebut tentu jadi perhatian kita," lanjut dia.

Dirinya pun menyoroti soal rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mau menerapkan standar emisi Euro V.

"Kita siap saja asalkan lead time-nya memadai yaitu 2+4. Dalam artian dua tahun untuk mobil baru dan empat tahun bagi yang eksisting karena butuh adjustment," ucap Kukuh.

"Tentu, ketersediaan bahan bakarnya juga perlu dipastikan juga," kata Kukuh.

SHUTTERSTOCK/TONTON Ilustrasi kilang minyak.

Berikut bunyi SK Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Solar bagian Keempat:

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas untuk kegiatan pengolahan Minyak Solar, wajib menyampaikan:

a. rencana penyesuaian fasilitas pengolahan, untuk pemenuhan Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan batasan 0,005% m/m setara dengan 50 ppm yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2027 kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, paling lama 3 (tiga) bulan setelahditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini; dan

b. realisasi progress penyesuaian fasilitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap 6 (enam) bulan.

Penerapan standar emisi Euro IV ini karena pemerintah ingin memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 mendatang yang ketika itu diungkapkan pada pertemuan di Pittsburgh (Amerika Serikat, AS) pada 2009 silam.

Selain itu, indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dari negara lain di mana sudah menerapkan standar Euro IV bahkan sampai Euro VI.

Bagi industri otomotif sendiri, penerapan Euro IV cukup membawa pengaruh positif terutama dalam hal produksi kendaraan di pabrik.

Standar emisi yang sama membuat lini produksi memproduksi satu jenis kendaraan dan lebih memaksimalkan produksi dibandingkan dulu dengan standar Euro II untuk sebagian lini produksi.