Jakarta -

PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali mendukung acara kenegaraan Pemerintah Republik Indonesia dengan menyediakan 68 unit Toyota bZ4X yang digunakan mengantarkan tamu VVIP dalam Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Minggu 20 Oktober 2024, di Jakarta. Mobil listrik full baterai (BEV) ini menjadi wujud kontribusi Toyota dalam menyukseskan setiap acara kenegaraan dengan menyediakan solusi mobilitas zero emission secara berkelanjutan.

"Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Indonesia sehingga kendaraan elektrifikasi kami bisa mendukung Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029. Sejalan visi Toyota Environmental Challenge 2050 dan Net Zero Emission 2060 Pemerintah Indonesia, Toyota-Astra Motor (TAM) akan menghadirkan kendaraan elektrifikasi (xEV) lebih banyak lagi untuk mempopulerkan mobil ramah lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi emisi kendaraan," jelas Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, dalam keterangan resminya.

Toyota memastikan mobilitas Toyota bZ4X bisa berjalan lancar tanpa kendala di acara penting ini, dengan menyiapkan tim teknisi bersertifikat Toyota global yang terlatih dalam perawatan dan perbaikan Battery EV Toyota. Mereka juga dilengkapi fasilitas bengkel modern buat memudahkan pekerjaan dan memastikan kondisi mobil selalu prima.

68 unit Toyota bZ4X digunakan untuk mengantarkan tamu VVIP dalam Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Foto: Dok. Toyota-Astra Motor (TAM)

Dukungan Toyota bZ4X pada Berbagai Acara Kenegaraan

Kepercayaan Pemerintah Indonesia merupakan sebuah kebanggaan karena dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan berbagai event negara. Pemilihan Toyota bZ4X pada Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 merupakan bagian dari strategi dan refleksi pengalaman Toyota yang selalu menghadirkan pengalaman mobilitas zero emission kelas VVIP bagi para tamu negara.

Toyota bZ4X memiliki rekam jejak yang panjang dalam mendukung berbagai aktivitas kenegaraan. Dimulai sebagai kendaraan resmi partisipan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Selanjutnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei 2023, dan Seri 2 di Jakarta pada 5-7 September 2023.

68 unit Toyota bZ4X digunakan untuk mengantarkan tamu VVIP dalam Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Foto: Dok. Toyota-Astra Motor (TAM)

Battery EV ini turut mendukung mobilitas delegasi dari berbagai negara peserta KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Kawasan Nusa Dua Bali, 10-11 Oktober 2023. Pada 18-20 Mei 2024, total 130 unit Toyota bZ4X digunakan oleh para menteri dan delegasi negara peserta World Water Forum (WWF) 2024 di Bali. Sebanyak 40 unit mobil zero emission ini juga digunakan oleh VVIP dalam Upacara Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024. Terakhir, 100 unit bZ4X mendukung Indonesia-Africa Forum di Bali pada 1-3 September 2024.

"PT Toyota-Astra Motor (TAM) merasa terhormat atas kepercayaan Pemerintah Indonesia, sehingga kendaraan elektrifikasi kami dapat mendukung berbagai acara kenegaraan. Seiring meningkatnya popularitas kendaraan elektrifikasi, Toyota terus berupaya membangun ekosistem xEV yang lebih lengkap, seperti fasilitas charging spot di bengkel resmi, area publik seperti mal, dan rest area jalan. Kami berharap, pemilik BEV Toyota dapat merasa tenang dalam mobilitasnya tanpa khawatir range anxiety," tutup Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide.

(lua/rgr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan kendaraan berat khususnya truk menjadi penymbang terbesar sejumlah polutan, termasuk partikel (PM) 2.5.

Kendaraan berat menyumbang sebagian besar partikel emisi (PM10, PM 2.5, dan karbon hitam), nitrogen oksida (NOx), dan sulfur dioksida (SO2). Sementara sepeda motor lebih banyak menyumbang emisi karbon monoksida (CO) dan senyawa organik volatil nonmetana (NMVOC).

Demikian disampaikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, Sabtu (12/10/2024).

"Dengan data ini, Jakarta lebih siap dalam menghadapi tantangan terkait polusi udara di masa depan,” kata dia.

Dalam studinya disebutkan bila dampak dari berbagai skenario langkah pengendalian emisi di Provinsi Jakarta yang mencakup lima wilayah administrasi. Yakni penerapan standar bahan bakar Euro IV, adopsi kendaraan listrik, dan penggunaan filter partikel diesel (DPF).

Hasil studi memperlihatkan penerapan standar bahan bakar Euro IV diproyeksikan mampu menurunkan emisi polutan seperti PM10 dan PM2.5 hingga 70 persen pada tahun 2030.

Penurunan ini diketahui akan memberikan kontribusi bagi perbaikan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menekan angka penyakit pernapasan dan penyakit kardiovaskular yang seringkali lebih tinggi di kawasan perkotaan.

Adapun studi dilakukan World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui program USAID Clean Air Catalyst. Studi yang juga bekerja sama dengan Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari yang memperbarui pemetaan sumber emisi di sektor transportasi di Jakarta, yang terakhir dilakukan pada tahun 2020.

“Data yang dihasilkan dari studi ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai tantangan polusi udara di Jakarta, khususnya dari sektor transportasi. Ini adalah upaya konkret dalam upaya mengurangi emisi, khususnya dari sektor transportasi untuk kualitas udara yang lebih baik," kata Manajer Program Kualitas Udara WRI Indonesia dan Project Manager Clean Air Catalyst, Satya Utama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin mengungkap tidak ada rencana pemerintah untuk menghapus BBM bersubsidi di Indonesia.

Hanya saja, jenis bahan bakar Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92) akan diremajakan menjadi berstandar Euro IV dengan sulfur lebih rendah yaitu 50 ppm. Sehingga lebih bersih, ramah lingkungan, dan sesuai aturan.

"Namanya apa, kita masih belum tau. Itu terserah Pertamina nanti. Tapi intinya, kita mau menghilangkan BBM rendah sulfur tapi dari sisi harga, akan sama," katanya di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024) malam.

Untuk diketahui, spesifikasi dari Pertalite dan Pertamax yang kini mayoritas digunakan masyarakat masih memiliki sulfur maksimal 500 ppm. Padahal, Indonesia sudah harus menerapkan batas sulfur 50 ppm atau Euro IV.

Saat ini, baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhinya, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Hanya saja jenis BBM tersebut baru tersedia terbatas di Surabaya dan Jakarta.

"Kita tidak ada naikkan harga BBM, tetapi tentu akan ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi. Nanti, itu yang menanggung pemerintah. Kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," kata Rachmat.

Namun sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan pembatasan lewat skema penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Maka, beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

"Kita akan memberikan payung hukum untuk bisa memberikan subsidi dan kompensasi kepada BBM untuk memperbaiki kualitasnya. Kapan dimulai? begitu aturan dikeluarkan nanti," ucap dia.

Berdasarkan peta jalan yang sudah dibuat, Rachmat menyebut BBM ini ditargetkan bisa tersedia secara menyeluruh di Indonesia atau pada skala nasional di 2028 mendatang.

"BBM yang kita dorong adalah rendah sulfur atau comply dengan Euro IV. Ini tentunya membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, dan tahapannya dilakukan per-daerah," ucapnya.

Karawang: Beragam upaya dilakukan untuk menurunkan emisi karbon, khususnya polusi udara akibat kendaraan. Selain penggunaan kendaraan listrik, ternyata ada teknologi lainnya yang dinilai juga ramah lingkungan.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam, menyebutkan mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) memang menjadi kendaraan ramah lingkungan. Namun untuk mobil-mobil dengan teknologi hybrid dan penggunaan bensin bioetanol dapat membantu Indonesia mencapai target menurunkan emisi pada tahun 2030.

“Indonesia sangat luar biasa dan kaya energi, berpotensi tinggi mengembangkan bioetanol ke depan. Mobil hybrid dan bioetanol, salah satunya, dapat menjadi solusi menurunkan emisi di 2030,” kata Bob di Karawang Jawa Barat.
Bob menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi Indonesia untuk dapat memenuhi target dunia mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission) pada 2060. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), hingga tahun 2023, persentase bauran energi Indonesia masih didominasi batu bara (40,46%), minyak bumi (30,18%), gas bumi (16,28%), sedangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih mencapai 13,09 persen.

Baca Juga: New Toyota Fortuner Kini Dilengkapi Fitur TSS

Namun untuk target yang lebih dekat, yakni pengurangan emisi karbon sebanyak 41 persen pada tahun 2030, dapat didorong dengan kendaraan yang menggunakan energi ramah lingkungan lain, yakni hybrid dan bioetanol.

“Selain BEV kita juga punya sumber-sumber energi lainnya yang bersumber dari kekayaan alam yang sebenarnya bisa dieksplor lebih lanjut. Berbagai sumber energi ini dapat dikembangkan beriringan dengan BEV,” ujar Bob.

Bob menyebutkan baik pihak produsen maupun industri akan selalu siap untuk mengembangkan penggunaan opsi energi ramah lingkungan tersebut pada kendaraan di Indonesia. Toyota pun, lanjut Bob, telah bertahun-tahun mengembangkan berbagai kendaraan yang menggunakan alternatif energi EBT.

(UDA)

Jakarta: Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berencana menjadikan uji emisi sebagai syarat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Auto2000 kemudian merespon dengan menyediakan uji emisi gratis bagi para pemilik mobil Toyota.

“Kami menjadikan uji emisi sebagai bagian dari servis berkala untuk menjaga kondisi mobil supaya tetap prima. Konsumen tidak dipungut biaya atas layanan uji emisi saat melakukan servis berkala di bengkel Auto2000 di seluruh Indonesia. Jika belum lulus uji emisi, service advisor akan memberikan saran perbaikan berdasarkan kondisi kesehatan mesin mobil pelanggan,” jelas Chief Marketing Auto2000, Yagimin, melalui keterangan resminya.

Konsumen juga tetap dapat melakukan uji emisi mandiri di bengkel Auto2000 tanpa perlu menunggu waktu servis berkala, khususnya ketika masa berlaku lulus uji emisi sudah habis dan ingin perpanjang STNK. Pihak bengkel mengenakan biaya uji emisi berkisar Rp163.000 di Jakarta (harga dapat berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan dengan PPN dan pertimbangan faktor lainnya).
Di luar proses administrasi, uji emisi di bengkel resmi tak memakan waktu lama, dilanjutkan memasukkan data hasil uji ke pihak terkait. Jika belum lulus uji emisi, service advisor akan menyarankan perbaikan yang dibutuhkan.

Baca Juga: Keren, Wuling Air ev Dijadikan Mobil Pikap

Karena tidak masuk ke dalam servis berkala, biaya jasa dan suku cadang pengganti merupakan tanggung jawab pelanggan.

“Kami memberikan layanan uji emisi untuk mobil Toyota segala usia dalam mendukung upaya Pemprov Jakarta menurunkan tingkat polusi udara yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan bermotor,” tutup Yagimin.

Sebagai informasi, uji emisi merupakan pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kualitas kinerja mesin kendaraan. Uji emisi mesin bensin berfokus kepada kadar HC (Hidrokarbon) dan CO (Karbon Monoksida) yang meningkat jika pembakaran mesin kurang sempurna. Uji emisi mesin diesel fokus pada tingkat kepekatan (opasitas) gas buang yang akan semakin tinggi ketika mesin bermasalah.

(UDA)

Jakarta: Uji emisi kini menjadi salah satu dokumen penting wajib pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Peraturan ini ditetapkan agar kendaraan tetap menjaga emisi gas buang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Peraturan ini tertuang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Tercatat perturan ini sudah diundangkan pada 6 Agustus 2024.

Dengan adanya peraturan itu, maka kendaraan yang telah berusia tiga tahun wajib menjalani uji emisi. Jika belum melakukannya, sebaiknya kamu segera mengecek kondisi gas buang kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak terganggu.
Peraturan baru ini mengharuskan pemilik kendaraan untuk melakukan uji emisi sebelum mereka membayar pajak kendaraannya, dikutip dari Media Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kendaraan yang berada di jalan raya tidak hanya aman, tetapi juga ramah lingkungan.

Baca Juga: Fitur Navigasi Bukan Prioritas di Cloud EV? Ini Kata Wuling!

Uji emisi bertujuan untuk mengukur tingkat polusi yang dihasilkan oleh kendaraan. Jika hasil pengujian menunjukkan emisi melebihi batas yang ditetapkan, pemilik kendaraan akan diminta memperbaikinya sebelum melanjutkan proses pembayaran pajak.

Dengan adanya syarat ini, pemerintah berharap dapat menurunkan tingkat polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Dengan begitu, menjadi langkah proaktif untuk memperbaiki kualitas udara di kota-kota besar, dan mendorong pemilik mobil untuk memastikan kendaraannya berfungsi optimal dalam hal emisi buang.

Oleh karena itu, pastikan setiap pemilik kendaraan telah menjadwalkan uji emisi kendaraan mereka agar tidak mengalami masalah saat membayar pajak.

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman resmi meluncurkan bahan bakar campuran solar dengan minyak sawit dengan rasio masing-masing 50 persen atau B50, Senin (19/8/2024).

Langkah ini merupakan salah satu upaya Tanah Air dalam memastikan akses energi yang terjangkau dan ramah lingkungan. Pasalnya, B50 tidak hanya mengurangi emisi karbon, tapi juga menekan defisit atas perdagangan.

"Biodiesel B50 dapat menghemat devisa negara untuk impor solar yang membebani keuangan negara rata-rata hingga Rp 300-400 triliun per tahun," ujar Amran dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (20/8/2024).

Di sisi lain, pemanfaatan minyak sawit untuk B50 juga sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit yang kerap mendapat kampanye negatif yang berdampak pada terganggunya ekspor sawit nasional.

"Untuk itu, saat ini kami ditugaskan mengawal kesiapan pemerintah untuk program implementasi Biodiesel B50 tersebut, tidak hanya dari sisi suplai pada kesiapan bahan baku Crude Palm Oil (CPO), tetapi lebih luas lagi," kata Amran.

Bahan bakar biodiesel B50 diproduksi PT Jhonlin Agro Raya (JAR) dan diuji coba langsung ke kendaraan oleh Amran. Dalam uji coba terkait kendaraan yang digunakan ialah Toyota Kijang Innova tahun 2018 tanpa modifikasi pada mesin atau selang.

Adapun uji coba dilaksanakan hingga Juli 2024 dan telah menempuh jarak 170.891 kilometer.

"Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terdapat kelebihan penggunaan B50 meliputi hasil uji coba pada kendaraan publik untuk B50 rata-rata dapat menempuh 11,82 km per liter," kata Ketua Working Group Biodiesel B50 Dirjen PSP Kementan, Andi Nur Alamsyah.

Lebih jauh, pengujian pada kendaraan lapangan atau double cabin, efisiensi B50 mencapai 10,4 kilometer per liter, sedangkan B35 hanya 9 km per liter.

Sementara pengujian pada alat seperti buldoser, ekskavator, dan truk juga menunjukkan keunggulan efisiensi B50.

"Penggunaan B30 sudah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 22,7 juta ton CO2 equivalent sehingga implementasi B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi setidaknya 50 jut aton CO2 equivalent," ujar dia.

Keunggulan lain dari B50 adalah kandungan sulfurnya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar solar konvensional.

Bila terlalu tinggi kadarnya sulfur pada solar dapat menyebabkan kerak, menimbulkan kerusakan pada komponen mesin, hingga saluran bahan bakar.

Dengan kandungan sulfur yang lebih rendah, B50 diharapkan dapat memperpanjang umur mesin kendaraan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Meski demikian, Andi mengatakan tantangan utama dalam pengembangan Biodiesel B50 adalah pemenuhan bahan baku CPO dan peningkatan efisiensi produksi pabrik.

"Kami juga sedang melakukan penyesuaian infrastruktur dan sarana prasarananya untuk program B50 ke depan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik.

Dukungan tersebut melalui penguatan regulasi dan pemberian insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri. Selain itu juga mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik.

Salah satu hal pentingnya kendaraan listrik bisa terlihat dari hasil penelitian kelompok dokter Australia yang tergabung dalam Doctors for Environment. Tim tersebut merilis laporan yang mengungkapkan polusi bahan bakar fosil semakin membunuh lebih banyak orang dibandingkan rokok. Sebab meningkatkan resiko serangan jantung, kanker dan melemahkan kehamilan.

Dalam laporan Fossil Fuels are a Health Hazard yang diluncurkan di Canberra, para dokter juga menemukan bahan bakar fosil mengkontaminasi tubuh manusia dengan plastik. Sebagian besar plastik diproduksi dengan bahan kimia yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan batu bara.

Para dokter mengatakan plastik dapat merembes masuk ke tubuh dan organ manusia lewat botol plastik, peralatan makan, dan produk kecantikan. Laporan itu menyebutkan terdapat "bukti yang sangat mengkhawatirkan" mengenai dampak plastik pada impotensi, kelahiran prematur, penyakit jantung dan berbagai jenis kanker.

"Bahan bakar fosil membahayakan kesehatan, bahan bakar fosil pendorong utama perubahan iklim, yang kita semua ketahui merupakan masalah kesehatan paling besar yang dihadapi manusia," kata direktur eksekutif Doctors for the Environment Australia Kate Wylie, seperti dikutip dari ABC News, Kamis (15/8/2024).

Pada para dokter, Wylie mengatakan sudah menjadi tugas dokter untuk berbicara lantang mengadvokasi kesehatan masyarakat. Ia menegaskan asap dapat membunuh baik itu dari rokok, pembuangan mobil atau tambang batu bara.

"Kami membahas bahaya kesehatan yang diakibatkan tembakau, bahaya kesehatan alkohol, bahaya kesehatan berjudi, mari membahas bahaya kesehatan bahan bakar fosil, yang menimbulkan lebih banyak kematian dan disabilitas dibandingkan gabungan semua masalah-masalah tadi," kata Wylie.

Laporan itu juga merujuk sejumlah sumber yang mengestimasi setiap tahunnya sekitar 10 juta orang tewas lebih awal akibat polusi udara. Hal ini menggarisbawahi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia yang mengatakan 99 persen udara yang dapat dihirup di bumi melanggar pedoman keselamatan.

Meski negara-negara sudah berjanji mengurangi emisi mereka hingga "nol" dan Panel Antar-Pemerintah dalam Perubahan Iklim (IPCC) PBB berulang kali mengatakan tidak boleh ada lagi proyek bahan bakar fosil baru tapi pemerintah-pemerintah memperluas industri minyak dan gas.

Berdasarkan laporkan Doctors for the Environment tahun lalu terdapat 124 proyek bahan bakar baru dalam daftar proyek sumber daya dan energi pemerintah, sepuluh proyek lebih banyak dibandingkan akhir 2021 lalu. Doctors for the Environment menyerukan penggunaan bahan bakar fosil diakhiri, subsidi bahan bakar fosil dihapus dan iklan bahan bakar fosil dilarang.

Mereka juga mendorong larangan penggunaan plastik sekali pakai.

"Serupa dengan mengatasi dampak kesehatan dari tembakau dengan berhenti merokok, untuk mengatasi masalah kesehatan akibat bahan bakar fosil kita harus berhenti menggunakan batu bara, minyak dan gas," kata Wylie.

Kepala ilmuwan Superpower Institute dan profesor gas rumah kaca University of Melbourne Peter Rayner mengatakan meskipun laporan tersebut merupakan ringkasan yang baik dari kondisi ilmu pengetahuan saat ini. Namun jika melihat ke masa depan, laporan tersebut “hampir meremehkan risiko” pembakaran bahan bakar fosil dengan laju yang ada saat ini.

Ia mengatakan seiring berjalannya waktu, dampak-dampak bahan bakar fosil pada kesehatan akan semakin memburuk. Sebagian karena bahan bakar fosil terus meningkat, tetapi juga karena bagaimana bahan bakar fosil berdampak kesehatan semakin dipahami.

Ryner mengatakan jika ada penelitian lain dalam tiga atau empat tahun ke depan maka dampak-dampaknya akan semakin buruk. Namun menurut Ryner hal ini bisa diperbaiki.

"Bila mulai dari sekarang kita memangkas proyek-proyek bahan bakar fosil maka dampaknya pada kesehatan akan segera terlihat," kata Ryner.

Jakarta -

Harapan agar mobil hybrid lebih murah sirna. Pemerintah menegaskan tidak ada insentif untuk mobil berteknologi hybrid. Insentif hanya untuk mobil listrik berbasis baterai.

Mobil hybrid dinilai sebagai salah satu kendaraan ramah lingkungan yang dapat menekan emisi dan konsumsi bahan bakar. Dengan keunggulan tersebut, mobil hybrid diharapkan mendapat insentif juga dari pemerintah seperti mobil listrik.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk otomotif. Artinya, tidak ada tambahan aturan insentif untuk kendaraan hybrid.

Sebab, dengan kebijakan insentif fiskal yang ada saat ini seperti untuk mobil listrik atau electric vehicle (EV), penjualan mobil disebut masih bagus. Penjualan mobil hybrid pun dianggap lebih baik dibanding mobil listrik.

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain," kata Airlangga saat konferensi pers penyampaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2024 belum lama ini.

Menurutnya, mobil hybrid tanpa diberikan insentif angka penjualannya sudah bagus. Bahkan, kata Airlangga, penjualan mobil hybrid dua kali lipat lebih banyak dibanding mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

"Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali daripada BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah lebih memilih menggenjot industri kendaraan listrik. "Tentu kita mendorong bahwa electric vehicle ini yang harus kita dorong lebih cepat lagi. Kemarin dari pameran otomotif hasilnya relatif bagus untuk mendorong penjualan," ujarnya.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan keputusan pemerintah itu harus diterima oleh anggota Gaikindo. Para agen pemegang merek (APM), menurut Jongkie harus mencari cara agar tetap dapat menggenjot penjualan.

"Ya harus diterima dan para APM harus cari upaya lain untuk dapat meningkatkan angka penjualan," sebut Jongkie kepada detikOto, Rabu (7/8/2024).

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, mengatakan pihaknya juga menghormati keputusan pemerintah terkait batalnya insentif untuk mobil hybrid. Anton menganggap, selain mobil listrik, mobil hybrid juga dapat menekan emisi.

"Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri otomotif Indonesia, Toyota menghormati keputusan pemerintah dan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan pihak berwenang, terkait kebijakan maupun regulasi yang ada. Tentu regulasi sifatnya dinamis tergantung situasi dan kondisi terbaru," kata Anton kepada detikOto, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, komposisi kendaraan elektrifikasi secara total yang terdiri dari mobil hybrid, plug-in hybrid dan mobil listrik masih di bawah 10 persen dari total penjualan kendaraan di Indonesia. Hal ini menunjukkan banyaknya ruang perkembangan penetrasi kendaraan berteknologi elektrifikasi ke masyarakat, salah satunya mobil hybrid.

"Ketersediaan ragam teknologi elektrifikasi yang tersedia rasanya akan bisa membantu mengakselerasi perkembangan dan adopsinya di Indonesia, memungkinkan kontribusi pengurangan emisi lebih besar. Jadi, melihat opportunity yang ada saat ini kami berharap pemerintah dapat mendukung semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi untuk mencapai netralitas karbon," ucap Anton.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan pihaknya percaya kebijakan yang diambil pemerintah telah dipertimbangkan secara matang. Meski begitu, Billy menilai jika mobil hybrid diberikan insentif maka bisa menggenjot industri otomotif.

"Pada dasarnya kami percaya bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan industri ya," kata Billy kepada detikOto, Rabu (7/8/2024).

"Kami telah memiliki strategi untuk pengenalan hybrid berdasarkan regulasi yang ada saat ini, meskipun kami percaya bahwa pemberian insentif memang berpotensi semakin menumbuhkan permintaan konsumen dan berdampak positif terhadap pasar otomotif secara keseluruhan," sambungnya.

(rgr/dry)