Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024.

"Per September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73 persen (yoy) menjadi sebesar Rp74,48 triliun, dengan pendanaan yang diberikan oleh lender institusi adalah sebesar 89,98 persen, sementara lender perorangan sebesar 10,02 persen," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Agusman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Menurut Agusman, pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri pinjol.

Pada periode sama, laba industri pinjol melesat 66,15 persen (yoy) menjadi Rp806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena meningkatnya pendapatan operasional.

Selanjutnya, hingga akhir kuartal III 2024, terdapat 22 penyelenggara LPBBTI yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," terangnya.

Dalam rangka mendorong peran pinjol dan perusahaan pembiayaan, OJK sendiri telah meluncurkan Roadmap LPBBTI 2023 - 2027 dan Roadmap Perusahaan Pembiayaan 2024 - 2028.

Industri pinjol dan perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan peningkatan pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, antara lain mencakup peningkatan limit pembiayaan untuk sektor produktif dan pembatasan manfaat ekonomi (bunga), serta menekankan sinergi dengan LJK, UMKM, dan sektor prioritas ekonomi terkait.

Selain itu, penyelenggara pinjol juga telah diminta agar meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Bisnis 2025.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan tiga dampak buruk imbas rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan dampak buruk yang pertama dari rencana kebijakan itu adalah hilangnya potensi ekonomi sebesar Rp 182,2 triliun. Hilangnya potensi ekonomi ini belum termasuk dampak dari pasal 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, ditulis Senin (4/11/2024).

"Kemasan polos mendorong down trading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya lagi.

Jika memperhitungkan kerugian negara imbas pasal-pasal lain dalam kebijakan ini seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan dan pembatasan iklan rokok, maka total potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," ucapnya.

Kedua, pemerintah dapat kehilangan pendapatan dari pajak hingga Rp 95,6 triliun imbas rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut. Ini merupakan peluang penurunan pendapatan negara terbesar dibandingkan dampak dari pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

Sebab untuk potensi penurunan penerimaan pajak imbas penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan berada di Rp 43,5 triliun. Sedangkan dari pembatasan iklan rokok berpotensi menghilangkan pendapatan pajak sebesar Rp 21,5 triliun.

Ketiga, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," pungkas Andry.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi masih dalam proses pengkajian mendalam. Diungkapkannya, pemerintah saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh dirinya, fokus pada subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat subsidi ini.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," jelas Bahlil Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil menuturkan bahwa kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Sebab menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," terangnya.

Bahlil juga mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. "Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Pemerintah pun berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran, sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA - Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam blok negara-negara berkembang atau yang dikenal BRICS menuai respon dari berbagai pihak. Salah satunya Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana yang mengungkapkan, bahwa Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat dari keputusan tersebut.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (28/10/2024).

Dikatakan Hikmahanto, Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Sehingga yang terpenting adalah, kepentingan nasional Indonesia akan diuntungkan dan tidak dirugikan.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD.

"Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling. Nah ketika AS (Amerika Serikat) tidak membolehkan Indonesia untuk membeli ( minyak mentah ) dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Rusia karena di embargo oleh negara-negara OECD, maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah," paparnya.

"Kalau kita di BRICS, kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah Hong Kong membuat aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan layanan WeChat dan WhatsApp di perangkat komputer kerjanya. Layanan cloud storage seperti Google Drive juga dilarang.

Melansir detikInet yang mengutip SCMP, Rabu (23/10/2024), Menteri Inovasi, Teknologi, dan Industri Hong Kong Sun Dong mengatakan regulasi yang mereka terapkan ini mirip dengan aturan di Amerika Serikat dan China Daratan.

Penggunaan aplikasi-aplikasi ini dilarang karena bisa memicu risiko keamanan internet yang berat. Larangan diberlakukan secara penuh mulai bulan ini.

"Tahun lalu kami menghadapi banyak tantangan, peretasan semakin parah. Komputer yang dipakai secara internal di kantor tidak boleh menggunakan layanan WhatsApp dan WeChat karena punya risiko keamanan yang serius," ucap Menteri Sun Dong dalam sebuah wawancara di radio.

Dia mengakui kalau aturan baru ini mungkin membuat PNS menjadi tak nyaman. Namun pembatasan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber. Ia juga menegaskan kalau PNS tetap boleh menggunakan aplikasi tersebut di ponsel pribadinya.

"Aplikasi ini tidak dilarang di ponsel mereka. Saya yakin kalau setiap departemen akan menemukan pengganti layanannya masing-masing. Saya percaya akan ada solusi untuk tantangan ini," tambahnya.

Artikel ini sudah tayang di detikInet, baca selengkapnya di sini.

(afb/afb)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melakukan Cabut Izin Usaha (CIU) dari PT Investree Radika Jaya (Investree). Sejalan dengan itu, OJK mengatakan akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Diketahui Direktur Utama Investree Adrian Asharyanto Gunadi telah mengundurkan diri pada awal 2024. Hal itu dilakukan di tengah kredit macet yang terjadi di Investree.

OJK tengah mengejar Adrian yang diketahui saat ini berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Langkah tegas lainnya juga, OJK akan memblokir rekening bank dari Adrian dan pihak lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Selain itu, OJK juga akan melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian OJK juga akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," lanjut keterangan OJK.

OJK menjelaskan alasan pencabutan izin usaha ini dilakukan karena Investree melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK mengatakan telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, di antaranya menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Simak Video: OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

MOSKOW - Rusia sedang mengejar ganti rugi sebesar lebih dari USD1,09 miliar atau setara Rp15,5 triliun (Kurs Rp15.554 per USD) dari raksasa energi, Shell menyusul gagalnya usaha patungan. Seperti diketahui Shell keluar dari usaha patungan LNG Sakhalin-2 di Timur Jauh Rusia pada tahun 2022, lalu.

Pengadilan Arbitrase Moskow mengatakan kepada media, bahwa kantor Kejaksaan Agung Rusia mencari ganti rugi USD1,09 miliar usai Shell menjauh dari proyek gas alam cair (LNG) Sakhalin-2 pada tahun 2022 menyusul dimulainya perangUkraina .

Sebelumnya diagendakan pengembangan minyak dan gas utama di Pulau Sakhalin di Timur Jauh Rusia termasuk pembangunan pabrik LNG pertama di negara itu. Awal bulan ini, Jaksa Agung Rusia mengajukan, gugatan yang menargetkan delapan anak perusahaan dari Shell, menurut situs web pengadilan.

Anak perusahaan tersebut yakni Shell plc, Shell Energy Europe Limited, Shell Global Solutions International B.V., Shell International Exploration & Production B.V., Shell Neftegaz Development, Shell Exploration & Production Services B.V., Shell Sakhalin Services B.V., dan Shell Sakhalin Holdings ?.V.

"Mereka mencari (ganti rugi) lebih dari 1 miliar euro," kata layanan pers pengadilan kepada RIA Novosti ketika ditanya tentang kasus tersebut.

Gazprom Export, Kementerian Energi Rusia, pemerintah Wilayah Sakhalin, serta perusahaan Sakhalin Energy Investment dan Sakhalin Energy disebut sebagai pihak ketiga, kata pengadilan.

Pada tahun 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang mengalihkan properti Sakhalin Energy, mantan operator Sakhalin-2, ke operator baru yang berbasis di Rusia, yaitu Sakhalin Energy LLC. Pemerintah mengizinkan pemilik asing, termasuk perusahaan Jepang Mitsui dan Mitsubishi, untuk mengambil saham di operator baru yang sebanding dengan kepemilikan mereka sebelumnya.

Kedua perusahaan Jepang memutuskan untuk mempertahankan saham mereka dalam proyek LNG dan setuju mentransfer kepemilikan masing-masing 12,5% dan 10% ke operator baru. Tetapi Shell yang memiliki 27,5% dikurangi satu saham di Sakhalin Energy, memberikan pemberitahuan bahwa mereka tidak akan mengambil saham di entitas baru, mendorong Moskow untuk menjual sahamnya.

Pada bulan Maret, anak perusahaan dari perusahaan energi utama Rusia Gazprom, Sakhalin Project, membeli saham Shell seharga 94,8 miliar rubel (USD973,3 juta), sehingga saham Gazprom dalam proyek tersebut menjadi 77,5%.

Dana itu akan ditransfer ke Shell untuk sahamnya di Sakhalin-2, tetapi menurut harian Kommersant, dana itu akan dibekukan dalam apa yang disebut rekening 'Tipe S'.

Rusia memperkenalkan kebijakan semacam ini di awal konflik dengan Ukraina sebagai tindakan balasan terhadap sanksi Barat. Tujuan utama dari rekening yang sangat dibatasi tersebut adalah mencegah pergerakan dana ke luar negeri oleh entitas dari "negara-negara yang tidak bersahabat."

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin menekankan, bahwa Rusia memiliki jumlah sumber daya energi yang tidak terbatas. Kekuatan pasokan energi Rusia menggambarkan Kremlin sebagai pemasok yang paling dapat diandalkan.

Pada pertemuan jelang KTT BRICS akhir bulan ini, Putin juga menyoroti pentingnya ekspor komoditas ke China. Ia mengatakan, kerja sama yang saling menguntungkan antara Moskow dan Beijing dibantu oleh fakta bahwa mereka adalah tetangga, sehingga tidak perlu mengangkut bahan bakar dan barang-barang lainnya melalui air.

"Berbagi seluruh perbatasan, dan sumber daya energi di Rusia tidak terbatas," kata Putin.

Ditegaskan juga bahwa, Rusia telah membuktikan dirinya sebagai mitra yang stabil di sektor energi. Putin mengungkapkan, China dengan senang hati membeli sumber daya energi Rusia, dan menempati urutan keempat dalam pangsa perdagangannya di China.

Perdagangan Rusia dengan China mencapai USD65 miliar pada paruh pertama tahun 2024, dengan tingkat ekspor sumber daya alam mencapai level tertinggi terbaru. Catatan tersebut berdasarkan laporan Vedomosti pada bulan Juli, mengutip data bea cukai China.

Ekspor barang-barang Rusia ke China melonjak 4% secara year-on-year (YoY), melonjak ke rekor USD65,2 miliar antara periode Januari dan Juni tahun ini. Menurut data terbaru, pasokan minyak dan gas menyumbang hampir 90% dari pengiriman.

Sepanjang periode itu, China membeli mineral dan produk minyak bumi lainnya senilai USD50 miliar, dibandingkan dengan USD47 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia dan merupakan produsen gas alam terbesar kedua. Selain itu Rusia juga merupakan produsen minyak terbesar ketiga, terhitung menyumbang lebih dari 12% dari produksi global, dan pangsa pasar uranium yang diperkaya diperkirakan mencapai 40%.

Negara ini juga termasuk di antara sepuluh produsen nikel terbesar, dan produsen titanium terbesar ketiga di dunia.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

(acd/das)

Jakarta -

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing hampir mendapatkan dana sekitar US$ 15 miliar atau setara Rp 233 triliun (kurs Rp 15.569) melalui penerbitan saham biasa dan obligasi wajib konversi. Upaya ini diambil untuk memperkuat keuangan di tengah krisis yang makin parah karena adanya pemogokan kerja.

Melansir dari Reuters, Kamis (17/10/2024) baru-baru ini perusahaan tersebut telah mengajukan dokumen kepada regulator pasar modal di AS untuk menghimpun dana hingga US$ 25 miliar. Pengumpulan dana ini melalui tawaran saham dan utang dengan mempertaruhkan peringkat kredit investasinya. Meski begitu, salah satu sumber informasi Reuters menilai dana sebesar US$ 15 miliar mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan tersebut.

Selain itu, Boeing juga sedang mempertimbangkan transaksi keuangan terstruktur untuk mengumpulkan dana hingga US$ 5 miliar. Namun, Boeing tidak segera menanggapi rencana tersebut.

Perusahaan dirgantara tersebut telah mengalami krisis beruntun, mulai dari pengetatan pengawasan oleh regulator, pembatasan produksi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan sejak tragedi pesawat 737 MAX.

Boeing telah menghabiskan banyak uang sepanjang tahun. Untuk itu, mereka mengumumkan akan menghimpun dana melalui pasar modal. Perusahaan tersebut juga telah mendapatkan perjanjian kredit senilai US$10 miliar dengan konsorsium bank-bank besar AS, seperti Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan.

Empat sumber investor dan perbankan mengatakan perwakilan dari pemberi pinjaman tersebut tengah menanyakan minat terhadap penawaran gabungan saham baru dan obligasi konservasi wajib, obligasi hibrida yang dapat dikonversi menjadi ekuitas pada atau sebelum tanggal ditentukan. Sekitar US$10 miliar dalam bentuk saham baru sedang dipertimbangkan untuk dijual oleh perusahaan tersebut dan hampir US$ 5 miliar dalam bentuk obligasi konservasi wajib.

Salah satu dari empat sumber mengatakan kesepakatan itu dijadwalkan akan ditetapkan setelah laporan laba kuartal ketiga Boeing pada 23 Oktober.

(rrd/rrd)