Bisnis.com, JAKARTA -- Nama 'Blok Medan' terungkap dalam persidangan kasus suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba. Menariknya, istilah 'Blok Medan' itu kemudian dikaitkan dengan nama keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.

Terlepas dari proses persidangan yang sedang berlangsung, Maluku Utara telah sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia.

Data Kementerian ESDM setidaknya dalam brosur yang diproduksi tahun 2020, cadangan nikel di kawasan ini mencapai 1,4 miliar ton. Cadangan yang besar kemudian memikat banyak perusahaan tambang berbondong-bondong masuk ke Maluku Utara.

Dalam catatan Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang belakangan berubah menjadi Kementerian Investasi, tren investasi ke Maluku Utara terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, misalnya, investasi di Maluku Utara hanya sebesar US$1 miliar, naik secara eksponensial pada tahun 2020 menjadi sebanyak US$2,4 miliar.

Angka itu terus melonjak pada tahun-tahun berikutnya menjadi sebanyak US$2,8 miliar (2021), US$4,48 miliar (2022), hingga US$4,99 miliar (2023). Adapun untuk tahun 2024, sampai dengan semester 1/2024 realisasi investasi di Maluku Utara mencapai US$2,8 miliar.

Tren investasi yang cenderung naik di Maluku Utara tersebut menjadikannya sebagai daerah dengan realisasi pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru dirilis kemarin menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 10,76% year on year selama kuartal 2/2024. Sementara itu, dibandingkan dengan kuartal 1/2024, produk domestik regional bruto alias PDRB Maluku Utara tumbuh sebesar 6,89%.

Adapun industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dalam struktur ekonomi Maluku Utara. Nilainya mencapai 32,94% dari total produk domestik regional bruto. Besarnya kontribusi sektor manufaktur ke PDRB Maluku Utara itu terkait dengan keberadaan smelter nikel.

Sementara kontributor ekonomi terbesar kedua di Maluku Utara adalah sektor pertambangan yang besarannya mencapai 18% dari PDRB. Sektor perdagangan yang terkait dengan aktivitas ekspor dan impor berkontribusi sebesar 10,56%.

Nikel Mengalir ke China

Perlu dicatat bahwa, ekonomi Maluku tidak bisa dilepaskan dari pengembangan industei nikel. Daerah itu menjadi salah satu provinsi penyumbang ekspor nikel terbesar Indonesia.

Buktinya, nilai ekspor nikel dengan kode HS 75 dari Maluku Utara pada Juni 2024 mencapai US$280 juta. Nilai itu menyumbang sekitar 44% dari nilai ekspor nikel nasional pada periode yang sama sebesar US$635,5 juta.

Di samping itu, nilai ekspor nikel US$280 juta pada Juni 2024 itu menyumbang sekitar 32% dari keseluruhan nilai ekspor Maluku Utara ke China pada periode yang sama yakni US$858,5 juta.

"Ekspor Provinsi Maluku Utara pada Juni 2024 berupa golongan barang [...] Nikel (HS 75) ke Tiongkok," demikian dikutip dari Berita Resmi Statistik BPS tentang Perkembangan Ekspor dan Impor Maluku Utara Juni 2024.

Dalam penelusuran Bisnis, ekspor produk nikel berkode HS 75 itu mulai terekam oleh BPS Maluku Utara sejak 2021. Sebelumnya, nilainya hanya 0. Mulai dari 2021, nilai ekspor produk nikel Maluku Utara terus naik secara konsisten.

Pada periode 6 bulan pertama 2021 sampai dengan 2024, volume nikel yang diekspor dari Maluku Utara yakni sebesar 5.352 ton (Januari-Juni 2021) lalu meningkat ke 105.997 ton (Januari-Juni 2022); 141.920 ton (Januari-Juni 2023); serta 407.707 ton (Januari-Juni 2024).

Dari sisi nilainya, ekspor nikel Maluku Utara pada Januari-Juni 2021 tercatat sebesar US$18 juta dan meningkat terus ke US$567,8 juta (Januari-Juni 2022); US$770,8 juta (Januari-Juni 2023); hingga ke angka US$1,42 miliar (Januari-Juni 2024).

China pun menjadi negara tujuan ekspor terbesar dari Maluku Utara, kendati BPS melalui datanya tidak memerinci apabila mayoritas ekspor itu berbentuk nikel.

Posisi China menjadi negara utama tujuan ekspor Maluku Utara konsisten sejak periode Januari-Juni 2021. Nilainya mencapai US$1,38 miliar atau 95% dari total keseluruhan nilai ekspor US$1,45 miliar.

Setelah itu, nilai ekspor ke China pun terus meningkat yakni ke US$3,9 miliar atau 92% dari total US$4,32 miliar (Januari-Juni 2022); US$4,6 miliar atau 98% dari total US$4,7 miliar (Januari-Juni 2023); serta US$4,7 miliar atau 95% dari total US$4,9 miliar (Januari-Juni 2024).

Tambang di Maluku Utara

Adapun berdasarkan data booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia yang dirilis Kementerian ESDM 2020, ada 44 IUP dan 1 Kontrak Karya atau KK di Maluku Utara.

Jumlahnya terbesar ketiga secara nasional, hanya di belakang Sulawesi Tenggara sebanyak 154 IUP dan 1 KK serta Sulawesi Tengah 85 IUP.

Kementerian ESDM lalu mencatat ada 11 perusahaan pemegang IUP OP dan 1 KK yang menjadi pemasok 11 smelter nikel (IUP OPK) yang beroperasi. Mereka tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Dari 12 perusahaan itu, lima di antaranya berada di Maluku Utara yaitu:

1. PT Aneka Tambang Haltim (Halmahera Timur).

2. PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Halmahera Tengah).

3. PT Trimegah Bangun Persada Tbk. atau Harita Nickel (Halmahera Tengah).

4. PT Gane Permai Sentosa (Halmahera Selatan).

5. PT Waniatira Persada (Halmahera Selatan).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Rabu, 17 Juli 2024. Muhaimin diduga menyuap Rp7 miliar kepada Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba untuk mendapatkan proyek.

“Pemberian uang oleh tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu kepada Abdul Gani Kasuba berkaitan dengan, pertama proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Proyek kedua yakni terkait izin usaha pertambangan operasi produksi PT Prisma Utama di Malut. Dana panas itu juga diberikan agar Muhaimin mendapatkan 37 pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM dari Abdul Gani.
“(Terjadi) selama tahun 2021 sampai 2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan,” ujar Asep.

Proyek terakhir hasil suap, usulan penetapan WIUP dari Abdul Gani ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan enam blok di Malut. Hingga kini, KPK masih mengusut aliran dana dari Muhaimin kepada gubernur nonaktif Malut itu.

“Nilai masih bisa berkembang sesuai hasil penyidikan,” ucap Asep.

Dalam kasus ini, Muhaimin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ADN)