Bisnis.com, JAKARTA -- Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dituntut hukuman selama 9 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi di Pemerintah Provinsi alias Pemprov Maluku Utara.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan bahwa Abdul Gani Kasuba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, kesatu dan ketiga.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gani Kasuba dengan pidana penjara selama sembilan tahun serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan," kata JPU KPK Rony Yusuf saat dilansir dari Antara.

Jaksa dalam tuntutan setebal 1.872 halaman yang disusun selama dua pekan juga menuntut uang pengganti sejumlah Rp109,056 miliar dan 90 ribu dolar Amerika Serikat, dengan ketentuan jika terdakwa Abdul Gani Kasuba tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tatap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

JPU juga menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mantan Gubernur Maluku Utara dua periode Abdul Gani Kasuba juga diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ketiga, melanggar Pasal 12 huruf B.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyingung terungkapnya istilah 'Blok Medan' dalam persidangan kasus mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Seperti diketahui bahwa istilah itu diduga merujuk pada suatu tambang di Halmahera Timur dan berkaitan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mantan kader PDIP.

"Kamu itu yang mau jadi-jadi [kepala daerah] tuh, kalau saya nanti tahu eh, seperti di Maluku [Utara] ya. Itu apa toh, tolong dong yang aku dengar apa namanya itu tambang Medan iku opo iku? Lah iyo Blok Medan," kata Megawati ke peserta acara.

Kemudian, Presiden ke-5 RI itu bertanya kepada kadernya mengenai istilah 'Blok Medan' itu. Dia mengaku tidak mengetahui ihwal fakta persidangan kasus AGK itu.

"Lah ya saya enggak tahu, makanya saya tanya itu opo toh. Lah ya saya enggak tahu, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh," lanjut Megawati.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, nama Wali Kota Medan Bobby Nasution muncul pada persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Pada persidangan itu, AGK didakwa menerima suap dan gratifikasi setara dengan lebih dari Rp106 miliar.

Informasi mengenai 'Blok Medan' itu didalami jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

Dalam catatan Bisnis, Suryanto sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada tahap penyidikan. Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Pada saat Suryanto hadir sebagai saksi, JPU bertanya kepadanya ihwal istilah 'Blok Medan' itu. JPU bertanya apabila 'Blok Medan' itu merujuk kepada orang atau perusahaan. Informasi mengenai hal tersebut awalnya didapatkan saat memeriksa saksi Muhaimin Syarif, yang merupakan orang kepercayaan AGK.

"Apa yang dimaksud dengan Medan? 'Blok itu milik Medan'?," tanya jaksa.

"Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby," jawab Suryanto.

Pihak jaksa pun mengonfirmasi lagi pernyataan Suryanto mengenai nama Bobby yang merujuk ke 'Blok Medan' itu.

"Bobby Nasution," kata Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?," tanya JPU.

"Iya," terang Suryanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan belum ada agenda pemanggilan terhadap Bakal Calon Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Nama Bobby mencuat sebagai 'Blok Medan' di kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Bobby yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo itu telah mengatakan akan mematuji prosedur hukum. Bobby menyatakan siap kalau KPK memanggilnya.

"Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait rencana pemanggilan saudara BN di tingkat penuntutan maupun penyidikan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya pada Sabtu (10/8/2024).

Sehingga, Tessa menyampaikan KPK belum bisa menindaklanjuti terkait pemeriksaan Bobby. "Jadi saya belum bisa memberikan tanggapan apa-apa perihal berita dimaksud, " ujar Tessa.

Sebelumnya, isu Blok Medan mencuat ketika Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili memberi keterangan dalam sidang dugaan korupsi eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK) di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu (31/7).

Abdul Gani Kasuba terlilit dalam kasus pengaturan IUP perusahaan yang diduga dipunyai oleh Bobby Nasution. Abdul Gani Kasuba memakai sandi 'Blok Medan' guna memuluskan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andi Lesmana sempat menanyakan istilah Blok Medan dalam sidang itu.

"Istilah itu merupakan nama perusahaan ataukah nama orang? Kenapa Medan?" tanya Andi Lesmana.

Suryanto menjawab istilah tersebut berkaitan dengan Bobby Nasution. "Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah Blok Medan) Bobby Nasution," ucap Suryanto.

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.

Termasuk untuk memanggil menantu dan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu karena dua nama itu disebut dalam sidang korupsi eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Hasto sependapat dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyarankan KPK memanggil Bobby dan Kahiyang atas hal tersebut.

"Ya kalau PDI Perjuangan melihat setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama," kata Hasto ditemui di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

Hasto sependapat dengan pandangan Mahfud, terlebih mantan calon wakil presiden itu juga adalah pakar bidang hukum.

Dia juga menyebut Mahfud MD adalah pejuang keadilan.

Atas penilaian ini, Hasto melihat rakyat pun akan sepakat dengan saran Mahfud agar KPK memanggil Bobby dan Kahiyang.

"Sehingga ketika beliau (Mahfud MD) menyampaikan pendapat. Itu pendapatnya akan didengar rakyat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, KPK tidak boleh pandang bulu dalam memberantas korupsi.

Termasuk, menurut Mahfud, memanggil Bobby dan Kahiyang yang namanya disebut dalam sidang kasus korupsi Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024.

"Menurut saya, ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu seharusnya dipanggil paling tidak kan, ‘Anda disebut, Blok Medan itu ini katanya kan gitu’,” kata Mahfud dikutip dari podcast Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/8/2024).

Namun, Mahfud mengatakan, dalam melakukan penegakan hukum memang harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya, kasus mantan Gubernur Maluku Utara tersebut belum divonis.

Hanya saja, dia menyebut, melakukan panggilan untuk mengklarifikasi juga perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum meskipun belum keluar vonis pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap belum akan memanggil Wali Kota Medan, yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai saksi dalam perkara korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Untuk diketahui, nama Bobby beserta istrinya, Kahiyang Ayu, yang merupakan putri Presiden Jokowi disebut dalam persidangan kasus AGK di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Namanya disebut berkaitan dengan 'Blok Medan' atau diduga tambang yang berada di Halmahera Timur. Dalam perkara itu, AGK diduga menerima suap dan gratifikasi di antaranya berkaitan dengan rekomendasi izin tambang.

Meski namanya muncul di persidangan, pihak KPK sejauh ini belum berencana untuk menghadirkan Bobby di persidangan maupun pemeriksaan pada tahap penyidikan.

"Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait rencana pemanggilan Sdr. BN [Bobby Nasution] di tingkat Penuntutan maupun Penyidikan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (10/8/2024).

Adapun, dalam perkembangan lain, Bobby dan Kahiyang dilaporkan ke KPK terkait dengan dugaan jatah tambang 'Blok Medan' itu. Laporan itu disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Mereka resmi menyerahkan laporan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

"Telah menyampaikan laporan/informasi pengaduan masyarakat tentang: Dugaan TPK pada pengelolaan tambang oleh Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu dalam persidangan kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara," demikian bunyi Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat KPK yang diperlihatkan ke wartawan.

Deodatus Sunda Se, selaku pihak pelapor, menyampaikan bahwa pihaknya menuntut KPK agar berani mengambil tindak lanjut terkait dengan fakta persidangan kasus AGK itu.

Dia menilai KPK harus membuktikan bahwa lembaga itu tidak diintervensi oleh kekuasaan, karena hubungan Bobby serta Kahiyang dengan Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Wali Kota Medan dan istrinya itu merupakan menantu dan anak dari Presiden Jokowi.

"Dan kita berharap kasus ini harus direspon 30 hari secepatnya. Tadi kita sempat bertanya di Pengaduan Masyarakat, kita menanyakan kasus ini kapan direspon secepatnya. Menurut KPK 12—13 hari dipelajari dan 30 hari akan dipanggil. Kita buktikan keberaniannya," kata Deodatus di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, KPK mengaku belum mendapat informasi mengenai pelaporan terhadap anak dan menantu Presiden Jokowi tersebut. "Saya belum terima info adanya pengaduan masyarakat terkait hal di atas," ujar Tessa pada keterangan terpisah.

Kronologi Kasus Bobby dan Kahiyang

Sebelumnya, istilah 'Blok Medan' itu terungkap pada persidangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat AGK. Pada persidangan itu, gubernur dua periode tersebut didakwa menerima suap dan gratifikasi setara dengan lebih dari Rp106 miliar.

KPK telah mengembangkan dugaan penerimaan suap itu ke kaitannya dengan izin pertambangan. Informasi mengenai 'Blok Medan' itu didalami jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

JPU bertanya kepadanya ihwal istilah 'Blok Medan', serta apabila istilah itu merujuk kepada orang atau perusahaan. Awalnya, informasi mengenai 'Blok Medan' didapatkan saat memeriksa saksi Muhaimin Syarif, yang merupakan orang kepercayaan AGK.

"Apa yang dimaksud dengan Medan? 'Blok itu milik Medan'?," tanya jaksa.

"Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby," jawab Suryanto.

Pihak jaksa pun mengonfirmasi lagi pernyataan Suryanto mengenai nama Bobby yang merujuk ke 'Blok Medan' itu.

"Bobby Nasution," kata Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?," tanya JPU.

"Iya," terang Suryanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution - Kahiyang Ayu, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan jatah tambang 'Blok Medan' yang terungkap di sidang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Istilah 'Blok Medan' itu diduga berkaitan dengan tambang di Halmahera Timur, yang dikonfirmasi oleh salah satu saksi di sidang AGK merujuk kepada Wali Kota Medan itu.

Adapun pelapor berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Mereka resmi menyerahkan laporan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK sore ini, Jumat (9/8/2024).

"Telah menyampaikan laporan/informasi pengaduan masyarakat tentang: Dugaan TPK pada pengelolaan tambang oleh Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu dalam persidangan kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara," demikian bunyi Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat KPK yang diperlihatkan ke wartawan.

Deodatus Sunda Se, selaku pihak pelapor, menyampaikan bahwa pihaknyamenuntut KPK agar berani mengambil tindak lanjut terkait dengan fakta persidangan kasus AGK itu.

Dia menilai KPK harus membuktikan bahwa lembaga itu tidak diintervensi oleh kekuasaan, karena hubungan Bobby serta Kahiyang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Seperti diketahui, Wali Kota Medan dan istrinya itu merupakan menantu dan anak dari Presiden Jokowi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pihak GMNI yang merupakan pelapor Bobby dan Kahiyang turut berdemo di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta siang hingga sore hari ini. Para peserta demo meminta agar lembaga antirasuah segera memanggil Bobby dan Kahiyang untuk diperiksa dalam kaitannya dengan 'Blok Medan'.

Deodatus mengatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan bukti pendukung laporan itu ke Direktorat PLPM KPK. Bukti dimaksud berupa video rekaman persidangan AGK yang sebelumnya sudah disiarkan oleh beberapa media.

"Dan kita berharap kasus ini harus direspon 30 hari secepatnya. Tadi kita sempat bertanya di Pengaduan Masyarakat, kita menanyakan kasus ini kapan direspon secepatnya. Menurut KPK 12 -13 hari dipelajari dan 30 hari akan dipanggil. Kita buktikan keberaniannya," kata Deodatus di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, KPK mengaku belum mendapat informasi mengenai pelaporan terhadap anak dan menantu Presiden Jokowi tersebut. "Saya belum terima info adanya pengaduan masyarakat terkait hal di atas," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui pesan singkat.

Kronologi Bobby dan Kahiyang

Sebelumnya, nama Wali Kota Medan Bobby Nasution mencuat akibat istilah 'Blok Medan'. Istilah itu terungkap pada persidangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat AGK.

Pada persidangan itu, gubernur dua periode tersebut didakwa menerima suap dan gratifikasi setara dengan lebih dari Rp106 miliar.

KPK telah mengembangkan dugaan penerimaan suap itu ke kaitannya dengan izin pertambangan.Informasi mengenai 'Blok Medan' itu didalami jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

JPU bertanya kepadanya ihwal istilah 'Blok Medan', serta apabila istilah itu merujuk kepada orang atau perusahaan. Awalnya, informasi mengenai 'Blok Medan' didapatkan saat memeriksa saksi Muhaimin Syarif, yang merupakan orang kepercayaan AGK.

"Apa yang dimaksud dengan Medan? 'Blok itu milik Medan'?," tanya jaksa.

"Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby," jawab Suryanto.

Pihak jaksa pun mengonfirmasi lagi pernyataan Suryanto mengenai nama Bobby yang merujuk ke 'Blok Medan' itu."Bobby Nasution," kata Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?," tanya JPU."Iya," terang Suryanto.

Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi dari Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto terkait dengan penerimaan laporan tersebut. Permintaan tanggapan juga disampaikan ke Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahman Pane, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Namun, keempat orang tersebut belum membalas permintaan komentar Bisnis sampai dengan berita ini dinaikkan.

JAKARTA, investor.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melaporkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/8/2024). Laporan tersebut terkait dengan isu pengelolaan tambang yang memunculkan nama Blok Medan. Isu tersebut mencuat saat persidangan dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Ketua GMNI Jakarta Selatan Deodatus Sunda Se mendorong KPK agar berani menindaklanjuti laporan yang disampaikan GMNI tersebut. Apalagi, sudah ada pengakuan yang mengungkap dugaan keterkaitan Bobby-Kahiyang dengan masalah tambang di Maluku Utara.

“Ada pengakuan baik dari Kadis ESDM bahwa Bobby Nasution terlibat. Dari AGK eks Gubernur Maluku Utara, mengaku bahwasannya di kasus Blok Medan ini terlibat yang namanya Kahiyang Ayu yang juga sebagai istri Bobby Nasution,” ungkap Deodatus usai menyampaikan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

GMNI mendesak KPK agar segera memeriksa Bobby Nasution serta Kahiyang Ayu terkait pengurusan izin tambang di Maluku Utara. Diharapkan dugaan yang dilaporkan kali ini tidak dibiarkan begitu saja.

Diketahui, KPK sempat buka suara soal munculnya nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution di persidangan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

KPK pun menyerahkan hal tersebut ke jaksa penuntut umum. Lembaga antikorupsi itu memandang peluang untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi di persidangan tersebut tergantung dari kebutuhan jaksa KPK.

“Kalau terkait itu kita kembalikan ke jaksa penuntut umum. Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Selain itu, dapat disusun laporan pengembangan penuntutan untuk menindaklanjuti munculnya nama Bobby di sidang. Nantinya, laporan tersebut akan dianalisis lebih lanjut oleh KPK.

Tessa mengatakan, bila ada keterangan yang tidak terkait langsung, keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk laporan pengembangan penuntutan untuk diserahkan kepada pimpinan dan diputuskan kemudian dianalisa dalam hasil ekspose. Bisa juga fakta seputar munculnya nama Bobby di sidang dikembangkan pada proses penyidikan kasus Abdul Ghani yang kini masih beproses di KPK.

“Bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang tengah berlangsung,” ucap Tessa

Sebelumnya, istilah ‘Blok Medan’ yang dikaitkan dengan Bobby Nasution menyita perhatian. Istilah dimaksud mencuat saat sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Istilah Blok Medan pertama kali mencuat saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Istilah ini diungkapkan oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) AGK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memilih untuk irit bicara terkait dengan isu 'Blok Medan' yang menyeret anak dan mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang disebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di sana.

Purnawirawan Jenderal TNI itu meminta agar informasi tersebut dapat ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.

“Saya enggak mau mengomentari yang bukan tugasnya KSP. Kalau memang ada urusannya ama sana (Presiden Jokowi), tanya sana lah. Jangan tanya saya,” katanya kepada wartwan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga merespons fakta persidangan yang menyeret nama menantu Kepala Negara atau Bobby Nasution di sidang kasus suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Nama Bobby muncul terkait dengan dugaan pengurusan izin usaha pertambangan 'Blok Medan', yang ditanyakan jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

"Waduh, saya enggak tahu," ujar Pratikno usai wartawan meminta tanggapannya soal fakta persidangan itu, Senin (5/8/2024).

Pratikno juga enggan memberikan respons soal fakta persidangan yang menyeret nama Bobby. Dia menyebut fakta persidangan merupakan proses penegakan hukum yang bergulir.

"Enggak lah, enggak ada [respons]. Itu kan proses hukum," jawab mantan Rektor UGM itu.

Untuk diketahui, KPK juga sudah lebih dulu bersuara soal munculnya nama Bobby Nasution dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Nama Bobby disebut dalam persidangan yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, dengan terdakwa AGK. Saat itu, nama Bobby dikonfirmasi oleh saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili berkaitan dengan istilah 'Blok Medan'.

Jaksa KPK di persidangan menyebut AGK kerap menggunakan istilah blok dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara.

AGK didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan. Perizinan itu diduga di antaranya terkait dengan rekomendasi izin usaha pertambangan di Maluku Utara.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi dari Ketua Tim Hukum AGK yang mengawal persidangan di Ternate, Junaidi Umar. Dia menyebut baru akan memberikan tanggapan sore hari ini.

"Nanti sore saja ya saya berikan tanggapan," ujar Junaidi kepada Bisnis melalui rekaman suara, Senin (5/8/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili menyampaikan bahwa istilah 'blok' sering dipakai oleh AGK dalam proses pengurusan IUP di Malut. Jaksa di persidagan lalu sempat bertanya maksud dari 'Blok Medan'.

Suryanto lalu menjelaskan 'Blok Medan' merujuk kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Di sisi lain, AGK juga menyebut 'Blok Medan' merujuk ke anak Jokowi yang merupakan istri dari Bobby, Kahiyang.

Dalam catatan Bisnis, Suryanto Andili sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang untuk mendalami lebih jauh soal fakta persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK), yang berkaitan dengan istilah 'Blok Medan'.

Istilah itu diduga berkaitan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Adapun, 'Blok Medan' itu diduga merujuk ke perizinan suatu tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Seorang saksi di persidangan kasus AGK menyebut istilah itu merujuk pada nama Bobby Nasution, yang merupakan Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan tim jaksa KPK di persidangan itu bisa menghadirkan Bobby sebagai saksi apabila keterangannya betul-betul dibutuhkan.

Hal itu kendati kepala daerah itu belum pernah diperiksa pada kasus AGK saat di tahap penyidikan.

KPK pernah menghadirkan saksi di persidangan yang berada di luar berkas perkara atau belum diperiksa di tahap penyidikan.

Salah satunya saat menghadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

"Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana tadi sudah ada yurisprudensinya ya," jelas Tessa kepada wartawan, dikutip Selasa (6/8/2024).

Adapun, KPK juga berpeluang meminta keterangan Bobby di luar persidangan.

Jaksa disebut bisa membuat laporan pengembangan penuntutan usai persidangan AGK rampung.

Laporan itu nantinya bisa diserahkan ke pimpinan KPK untuk diambil keputusan mengenai tindak lanjutnya dalam forum expose (gelar perkara).

Bahkan, penyidik KPK yang saat ini tengah mengusut perkara lain terkait AGK bisa memanggil Bobby sebagai saksi apabila keterangannya dibutuhkan.

"Atau, bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan, maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan. Bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang sedang berlangsung," jelas juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Untuk diketahui, istilah 'Blok Medan' itu terungkap pada persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Pada persidangan itu, AGK didakwa menerima suap dan gratifikasi setara dengan lebih dari Rp106 miliar.

Informasi mengenai 'Blok Medan' itu didalami jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

Dalam catatan Bisnis, Suryanto sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada tahap penyidikan.

Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Pada saat Suryanto hadir sebagai saksi, JPU bertanya kepadanya ihwal istilah 'Blok Medan' itu.

JPU bertanya apabila 'Blok Medan' itu merujuk kepada orang atau perusahaan. Informasi mengenai hal tersebut awalnya didapatkan saat memeriksa saksi Muhaimin Syarif, yang merupakan orang kepercayaan AGK.

"Apa yang dimaksud dengan Medan? 'Blok itu milik Medan'?," tanya jaksa.

"Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby," jawab Suryanto.

Pihak jaksa pun mengonfirmasi lagi pernyataan Suryanto mengenai nama Bobby yang merujuk ke 'Blok Medan' itu. "Bobby Nasution," kata Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?," tanya JPU.

"Iya," terang Suryanto.

Adapun, AGK didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Perizinan itu diduga di antaranya terkait dengan rekomendasi izin usaha pertambangan di Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Ghani Kasuba (AGK), mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Penasihat hukum AGK Junaidi Umar, mengungkapkan bahwa anak AGK bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada tahun 2023.

Adapun pihak AGK yang bertemu Bobby antara lain istri AGK, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu. Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang kini juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.

"Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah," katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Junaidi menuturkan bahwa istilah 'Blok Medan' terungkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk saksi Muhaimin Syarif. Namun demikian, pihaknya kembali menegaskan bahwatidak ada pembicaraan soal izin pertambangan saat pertemuan antara pihak AGK dan Bobby di Medan.

"Tidak ada. [Pembicaraan soal] Medan itu tidak ada sedikitpun, satu kata. Lagi pula masa menantu Jokowi ngurusin tambang di Halmahera Timur," ucapnya.

Bisnis telah mencoba mengkonfirmasi ke pihak Bobby terkait izin tambang 'Blok Medan' yang menyerat namanya di pengadilan kasus Abdul Ghani Kasuba, salah satunya melalui Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahman Pane. Namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban resmi dari pihak Bobby.

Kronologi Perkara

Sebelumnya, nama Wali Kota Medan Bobby Nasution mencuat belakangan ini tidak hanya karena jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Seiring dengan semakin banyaknya dukungan mengalir kepadanya untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara, namanya juga mencuat akibat istilah 'Blok Medan'.

Istilah 'Blok Medan' itu terungkap pada persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Pada persidangan itu, AGK didakwa menerima suap dan gratifikasi setara dengan lebih dari Rp106 miliar.

Informasi mengenai 'Blok Medan' itu didalami jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

Dalam catatan Bisnis, Suryanto sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada tahap penyidikan. Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Pada saat Suryanto hadir sebagai saksi, JPU bertanya kepadanya ihwal istilah 'Blok Medan' itu. JPU bertanya apabila 'Blok Medan' itu merujuk kepada orang atau perusahaan. Informasi mengenai hal tersebut awalnya didapatkan saat memeriksa saksi Muhaimin Syarif, yang merupakan orang kepercayaan AGK.

"Apa yang dimaksud dengan Medan? 'Blok itu milik Medan'?," tanya jaksa.

"Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby," jawab Suryanto.

Pihak jaksa pun mengonfirmasi lagi pernyataan Suryanto mengenai nama Bobby yang merujuk ke 'Blok Medan' itu.

"Bobby Nasution," kata Suryanto.

"Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?," tanya JPU.

"Iya," terang Suryanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nama putri Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Nasution ikut disebut dalam sidang perkara suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK). Bobby dan Kahiyang dikaitkan dengan 'Blok Medan' istilah untuk 'jatah' tambang di Maluku Utara.

Blok Medan pertama kali terungkap dalam sidang AGK yang menghadirkan sosok Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili.

Istilah blok' sering dipakai oleh AGK dalam proses pengurusan IUP di Malut. Jaksa di persidangan lalu sempat bertanya maksud dari 'Blok Medan'.

Suryanto lalu menjelaskan 'Blok Medan' merujuk kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Di sisi lain, ia juga menyebut 'Blok Medan' merujuk ke anak Jokowi yang merupakan istri dari Bobby, Kahiyang.

Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi dari Ketua Tim Hukum AGK yang mengawal persidangan di Ternate, Junaidi Umar. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Selain itu, Bisnis juga telah menghubungi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahman Pane terkait penyebutan nama Bobby. Arrahman belum menjawab permintaan konfirmasi Bisnis via pesan tertulis.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengaku tidak tahu menahu dengan informasi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi apabila tim jaksa akan menghadirkan Bobby di persidangan.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah Jaksa Penuntut Umum akan memanggil Saudara BN [Bobby Nasution] untuk hadir, karena namanya, informasinya sudah disebut," jelas Tessa kepada wartawan, dikutip Senin (5/8/2024).

Tessa menyebut jaksa KPK memiliki kewenangan penuh untuk memanggil atau tidak memanggil menantu Presiden itu untuk bersaksi apabila diperlukan. Namun, dia memastikan bahwa pihak penyidik saat ini belum memiliki kebutuhan untuk mendalami keterangan Bobby.

Obral Tambang?

Dalam catatan Bisnis, Suryanto Andili sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Adapun kasus ini bermula dari skandal suap yang menyeret nama AGK. Penyidik lembaga antikorupsi menduga AGK menerima aliran dana dari Muhaimin Syarif alias Ucu terkait dengan pengusulan penetapan WIUP untuk 37 perusahaan dan 6 blok tambang.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Muhaimin diduga memberikan uang suap yang diberikan kepada AGK sekitar Rp7 miliar. Nilai suap itu disebut masih bisa berkembang sejalan dengan proses penyidikan.

Asep secara terang benderang menjelaskan, pemberian suap ke AGK itu berkaitan dengan empat hal. Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara.
Kedua, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.

Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementrian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

Pengusulan penetapan WIUP ke 37 perusahaan itu diduga tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11/2018 dan Keputusan Menteri ESDM No.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin. Seperti diketahui, AGK sebagai gubernur saat itu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengusulan WIUP ke Kementerian ESDM.

"Dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin Syarif, enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan [WIUP]–nya oleh Kementrian ESDM Republik Indonesia pada tahun 2023," ujarnya belum lama ini.

Adapun dari enam blok tersebut, 5 blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai. "Dari 5 Blok yang sudah dilakukan lelang, empat Blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementrian ESDM yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai," papar Asep.

Tanggapan Istana

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons fakta persidangan yang menyeret nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution di sidang kasus suap Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Nama Bobby muncul terkait dengan dugaan pengurusan izin usaha pertambangan 'Blok Medan', yang ditanyakan jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

"Waduh saya enggak tahu," ujar Pratikno usai wartawan meminta tanggapannya soal fakta persidangan itu, Senin (5/8/2024).

Pratikno juga enggan memberikan respons soal fakta persidangan yang menyeret nama Bobby. Dia menyebut fakta persidangan merupakan proses penegakan hukum yang bergulir.

"Enggak lah, enggak ada [respons]. Itu kan proses hukum," jawab mantan Rektor UGM itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nama putri Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Nasution ikut disebut dalam sidang perkara suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK). Bobby dan Kahiyang dikaitkan dengan 'Blok Medan' istilah untuk 'jatah' tambang di Maluku Utara.

Blok Medan pertama kali terungkap dalam sidang AGK yang menghadirkan sosok Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili.

Istilah blok' sering dipakai oleh AGK dalam proses pengurusan IUP di Malut. Jaksa di persidangan lalu sempat bertanya maksud dari 'Blok Medan'.

Suryanto lalu menjelaskan 'Blok Medan' merujuk kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Di sisi lain, ia juga menyebut 'Blok Medan' merujuk ke anak Jokowi yang merupakan istri dari Bobby, Kahiyang.

Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi dari Ketua Tim Hukum AGK yang mengawal persidangan di Ternate, Junaidi Umar. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengaku tidak tahu menahu dengan informasi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi apabila tim jaksa akan menghadirkan Bobby di persidangan.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah Jaksa Penuntut Umum akan memanggil Saudara BN [Bobby Nasution] untuk hadir, karena namanya, informasinya sudah disebut," jelas Tessa kepada wartawan, dikutip Senin (5/8/2024).

Tessa menyebut jaksa KPK memiliki kewenangan penuh untuk memanggil atau tidak memanggil menantu Presiden itu untuk bersaksi apabila diperlukan. Namun, dia memastikan bahwa pihak penyidik saat ini belum memiliki kebutuhan untuk mendalami keterangan Bobby.

Obral Tambang?

Dalam catatan Bisnis, Suryanto Andili sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Saat perkara masih bergulir di tahap penyidikan, KPK juga sempat menggeledah kantor Dinas ESDM dan Dinas PTSP Maluku Utara.

Adapun kasus ini bermula dari skandal suap yang menyeret nama AGK. Penyidik lembaga antikorupsi menduga AGK menerima aliran dana dari Muhaimin Syarif alias Ucu terkait dengan pengusulan penetapan WIUP untuk 37 perusahaan dan 6 blok tambang.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Muhaimin diduga memberikan uang suap yang diberikan kepada AGK sekitar Rp7 miliar. Nilai suap itu disebut masih bisa berkembang sejalan dengan proses penyidikan.

Asep secara terang benderang menjelaskan, pemberian suap ke AGK itu berkaitan dengan empat hal. Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara.
Kedua, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.

Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementrian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

Pengusulan penetapan WIUP ke 37 perusahaan itu diduga tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11/2018 dan Keputusan Menteri ESDM No.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin. Seperti diketahui, AGK sebagai gubernur saat itu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengusulan WIUP ke Kementerian ESDM.

"Dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin Syarif, enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan [WIUP]–nya oleh Kementrian ESDM Republik Indonesia pada tahun 2023," ujarnya belum lama ini.

Adapun dari enam blok tersebut, 5 blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai. "Dari 5 Blok yang sudah dilakukan lelang, empat Blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementrian ESDM yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai," papar Asep.

Tanggapan Istana

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons fakta persidangan yang menyeret nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution di sidang kasus suap Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Nama Bobby muncul terkait dengan dugaan pengurusan izin usaha pertambangan 'Blok Medan', yang ditanyakan jaksa kepada saksi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili.

"Waduh saya enggak tahu," ujar Pratikno usai wartawan meminta tanggapannya soal fakta persidangan itu, Senin (5/8/2024).

Pratikno juga enggan memberikan respons soal fakta persidangan yang menyeret nama Bobby. Dia menyebut fakta persidangan merupakan proses penegakan hukum yang bergulir.

"Enggak lah, enggak ada [respons]. Itu kan proses hukum," jawab mantan Rektor UGM itu.